Jakarta -

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperingatkan para pelaku koperasi untuk agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Hal ini mengingat dalam sejarahnya kerap ada oknum-oknum nakal yang mendatangkan kerugian di koperasi.

Budi mengatakan, tujuan Utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga kental akan asas tolong menolong dan gotong-royong. Dengan demikian, menurutnya koperasi harus untung.

"Karena koperasi kan tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau koperasinya rugi gimana? Iya kan? Tetapi yang nggak boleh saya bilang tiga, jangan nipu, fiktif, mark up!," kata Budi Arie, di Kantor Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan, koperasi merupakan alat yang baik untuk mengorganisasikan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, masih saja kerap ada oknum yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingan sendiri.

Padahal menurut Budi, kepercayaan atau trust menjadi satu hal paling utama dalam bisnis. Akibatnya, kerugian koperasi pun akan berimbas kepada para anggotanya dan menimbulkan masalah baru,

"Kita tidak bisa pungkiri banyak apa oknum-oknum mengurus koperasi, yang menggunakan koperasi sehingga membuat koperasi kehilangan kepercayaan di publik," ujarnya.

Selaras dengan itu, pihaknya berencana untuk melakukan serangkaian penataan industri koperasi dengan berfokus pada tiga hal Utama, antara lain digitalisasi koperasi, rebranding, dan tata Kelola.

"Rebranding kooperasi, kooperasi ini harus bisa diminati kembali oleh masyarakat Indonesia. Karena menurut data cuma 29 juta masyarakat Indonesia berkoperasi. Kalau 1 orang dua anggota, di bawah 10% masyarakat Indonesia menjadi anggota kooperasi," kata dia.

Lihat Video: Dipanggil Prabowo, Waketum Gerindra Ferry Juliantono Bahas soal Koperasi

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan alasannya mengeluarkan 12 perusahaan dari daftar penerima program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Adapun keputusan tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Dalam regulasi tersebut disebutkan perusahaan ini sudah tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu. Bahlil sendiri menganggap bahwa perusahaan yang dicabut izinnya itu sudah mapan, terlihat dari feasibility study (FS) perusahaan.

"Nah, yang sudah terlalu banyak dan saya lihat FS-nya sudah bagus dan nilai ekonominya sudah bagus, sudah profit," kata Bahlil, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Selain itu, Bahlil juga menilai kalau perusahaan-perusahaan terkait sudah menciptakan nilai tambah dan memiliki daya ungkit ekonomi. Karena itu, pemerintah mengalihkan HGBT ke perusahaan yang belum profit.

"Boleh dong negara memberikan HGBT kepada yang belum FS-nya bagus," ujarnya.

Adapun dalam rilis resmi Kementerian ESDM, disebutkan bahwa jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar penerima HGBT ada sebanyak 9 perusahaan. Namun saat dicek langsung melalui Kepmen ESDM 255/2024 dan peraturan sebelumnya, Kepmen ESDM 91/2023, jumlahnya justru ada sekitar 12 perusahaan.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar HGBT ini, Bahlil belum dapat memastikannya. Namun ia mengatakan, keputusan ini berdasarkan pada evaluasi.

"(9 atau 12 perusahaan?) saya belum baca baik ya, tapi ada yang dievaluasi," kata dia.

Berdasarkan penelusuran detikcom melalui kedua Kepmen tersebut, berikut daftar 12 perusahaan yang dicabut dari pengguna HGBT:

1. PT Pupuk Kalimantan Timur
2. PT Indo Bharayat Rayon
3. PT Sulindafin
4. PT Arbe Styrindo
5. PT Nippon Shokubai Indonesia
6. PT Daya Satya Abrasives
7. PT Asia Citra Pratama
8. PT Toyogiri Iron Steel
9. PT Gordaprima Steelworks
10. PT Ispat Panca Putera
11. PT Intan Havea Industry
12. PT Shamrock Manufacturing Corpora

(shc/kil)

Jakarta -

Sebuah potongan video dengan narasi uang Rp 2.000 ditambah dengan angka 0 sehingga seolah-olah menjadi uang Rp 20.000 viral. Penambahan angka itu ditujukan untuk mengelabui pedagang.

Atas beredarnya video tersebut, Bank Indonesia (BI) pun buka suara. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim mengatakan, mencoret dan/atau mengubah warna rupiah merupakan salah satu tindakan merusak uang dan merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana.

Dia mengatakan, pelaku bisa dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

"Mencoret uang dan/ atau mengubah warna uang rupiah merupakan salah satu tindakan merusak uang dan merupakan pelanggaran dengan sanksi pidana. Dalam Pasal 35 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1 miliar," terangnya kepada detikcom, Minggu (13/10/2024).

Dia mengatakan, uang yang dicoret-coret tersebut seyogyanya tidak digunakan dalam kegiatan transaksi. Sebab, uang itu merupakan uang tidak layak edar (UTLE).

"Uang yang telah dirusak tersebut seyogyanya tidak digunakan dalam kegiatan transaksi karena merupakan uang tidak layak edar (UTLE)," ujarnya.

Seperti dilihat detikcom, dalam narasi video tersebut dijelaskan, uang Rp 2.000 ditambah angka 0 sehingga seolah-olah menjadi Rp 20.000. Tak hanya ditambah angka 0, warna uang Rp 2.000 itu pun dibuat mirip dengan uang Rp 20.000. Dijelaskan, yang merasakan dampak dari masalah ini adalah penjual.

(acd/rir)

Jakarta: Aplikasi Verval PTK atau Verifikasi dan Validasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan memudahkan kebutuhan verifikasi dan validasi guru dan tenaga kependidikan. Salah satunya, memperbaiki NIP PTK ASN (Nomor Induk Pegawai Pendidik dan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara).

Verval PTK diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) untuk sejumlah hal. Mulai dari memvalidasi data master GTK, menambah PTK baru, hingga memproses penerbitan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) bagi GTK yang memenuhi syarat.

Nah, buat PTK yang masih kesulitan memperbaiki NIP PTK ASN di Verval PTK, simak yuk caranya berikut ini dikutip dari akun Instagram @data.pendidikan:

Persyaratan

1. Perbaikan NIP dilakukan di tingkat Satuan Pendidikan oleh Operator Satuan Pendidikan pada aplikasi Verval PTK
2. Perbaikan NIP hanya bisa dilakukan bagi PTK yang memiliki data Identitas Kependudukan yang sudah valid
3. Sistem akan memadankan/melakukan validasi terhadap NIP yang dimasukkan melalui formulir perbaikan ke Dapodik berdasarkan: NIP, NIK, Nama, Tanggal Lahir, dan Jenis Kelamin

Catatan: Tempat lahir tidak dipadankan

Tahapan

1. Buka Aplikasi Verval PTK, kemudian klik fitur Perbaikan Identitas
2. Pilihan PTK dengan status Valid Dukcapil (centang hijau) dan NIP residu/Tidak Valid (silang merah)
3. Klik tombol Perbaikan NIP pada baris data PTK yang akan diperbaiki
4. Isikan NIP pada kolom perbaikan NIP
5. Klik tombol Perbaikan NIP

Catatan:

1. Jika Padan, NIP akan terupdate
2. Jika Tidak Padan, perbaikan NIP gagal dan akan diinformasikan ketidaksesuaiannya (contoh: nama tidak sesuai, dsb).

Itulah cara melakukan perbaikan NIP PTK ASN pada Verval PTK. Semoga informasi ini membantu yaa.

Baca juga: Cara Mengecek Status Guru Honorer di Dapodik

(REN)