MALUKU - Kompol Bambang Surya Wiharga yang memukul sopir taksi online di wilayah Jakarta dicopot Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Maluku itu dipindah ke Yanma Polda Maluku.

Pemukulan Bambang terhadap driver taksi online viral di media sosial. Sebelum terjadi aksi pemukulan, si sopir sempat adu mulut dengan Bambang terkait pemindahan lokasi tujuan. Karena tersulut emosi, Bambang melayangkan pukulan ke sopir.

Diketahui Bambang berada di Jakarta karena sedang cuti menikah. Akibat perbuatannya, Bambang dijemput anggota Propam Polda Maluku kemudian menjatuhkan sanksi.

Sosok Bambang Surya Wiharga

Bambang merupakan anak Kombes Pol Norman Siswandi dan almarhumah Holyanti Riau Anna. Perwira menengah (Pamen) Polri itu kelahiran 17 Juni 1989.

Bambang mulai terjun ke kepolisian setelah lulus dari Akpol tahun 2008. Pada masa awal kariernya di Polri, dia sempat ditugaskan di wilayah Polda Jawa Barat.

Kariernya di Polda Maluku dimulai tahun 2017 ketika dipercaya menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon. Setelah itu, dia ditugaskan menjadi Kabag Ops periode 2021-2022.

Dia juga pernah menduduki posisi Wakapolres Maluku Tengah. Kemudian, barulah dia menjabat Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Maluku.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi memblokir 400 pinjol ilegal lagi.

Pemblokiran dilakukan dalam periode Agustus hingga September 2024. Pinjol ilegal itu tersebar di berbagai situs dan aplikasi, serta 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan perlindungan data pribadi.

Selain itu, Satgas PASTI mengungkapkan telah menutup 68 tawaran investasi ilegal yang menggunakan modus peniruan atau duplikasi produk, situs, maupun media sosial dari entitas berizin.

Praktik penipuan ini dilakukan oleh oknum yang menyalahgunakan nama perusahaan resmi demi menarik korban dengan tujuan penipuan atau "impersonation".

Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antar anggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak berdiri pada 2017, hingga 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.398 entitas keuangan ilegal. Dari jumlah tersebut, 1.528 merupakan entitas investasi ilegal, 9.610 terkait pinjaman online ilegal atau pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan tidak menggunakan layanan pinjol atau pinpri ilegal, mengingat resiko besar, termasuk penyalahgunaan data pribadi.

Masyarakat juga diminta untuk lebih waspada terhadap penawaran investasi yang beredar di media sosial, terutama Telegram, yang kerap digunakan sebagai saluran oleh pelaku penipuan dengan modus impersonation.

Jakarta -

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus judi online. Kasus ini menjerat pegawai Komdigi karena tak melakukan wewenang pemblokiran situs.

Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid buka-bukaan soal status pegawai yang menjadi tersangka kasus judi online. Dia bilang bila sudah jadi tersangka, pegawai yang terjerat kasus akan dinonaktifkan terlebih dahulu.

Lebih lanjut apabila sudah ada keputusan hukum inkrah menyatakan pegawai-pegawai tadi perlu dipidana, maka kementerian akan mengeluarkan pegawai tersebut dengan status pemberhentian tidak hormat.

"Ya kalau misalnya ini kalau tersangka tentu akan sementara dinonaktifkan, lalu kalau memang sudah inkrah dia akan diberhentikan dengan tidak hormat," sebut Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

"Kita lihat nanti perkembangannya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi awal yang baik bagi Kemkomdigi," tegasnya.

Dalam catatan detikcom, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan oknum Komdigi yang ditangkap itu memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemblokiran situs terkait judi online. Namun oknum Komdigi tersebut menyalahgunakan kewenangannya.

"Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Iya kan, namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka," kata Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.

Polisi juga telah menggeledah 'kantor satelit' yang digunakan para tersangka di Bekasi. Tersangka juga mengakui 'membina' 1.000 situs judi online yang seharusnya diblokir.

Para tersangka mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs yang 'dibina'. Maksudnya, adalah menjaga agar situs tadi tidak diblokir.

(hal/rrd)

Jakarta -

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperingatkan para pelaku koperasi untuk agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Hal ini mengingat dalam sejarahnya kerap ada oknum-oknum nakal yang mendatangkan kerugian di koperasi.

Budi mengatakan, tujuan Utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga kental akan asas tolong menolong dan gotong-royong. Dengan demikian, menurutnya koperasi harus untung.

"Karena koperasi kan tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan anggota. Kalau koperasinya rugi gimana? Iya kan? Tetapi yang nggak boleh saya bilang tiga, jangan nipu, fiktif, mark up!," kata Budi Arie, di Kantor Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi mengatakan, koperasi merupakan alat yang baik untuk mengorganisasikan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, masih saja kerap ada oknum yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingan sendiri.

Padahal menurut Budi, kepercayaan atau trust menjadi satu hal paling utama dalam bisnis. Akibatnya, kerugian koperasi pun akan berimbas kepada para anggotanya dan menimbulkan masalah baru,

"Kita tidak bisa pungkiri banyak apa oknum-oknum mengurus koperasi, yang menggunakan koperasi sehingga membuat koperasi kehilangan kepercayaan di publik," ujarnya.

Selaras dengan itu, pihaknya berencana untuk melakukan serangkaian penataan industri koperasi dengan berfokus pada tiga hal Utama, antara lain digitalisasi koperasi, rebranding, dan tata Kelola.

"Rebranding kooperasi, kooperasi ini harus bisa diminati kembali oleh masyarakat Indonesia. Karena menurut data cuma 29 juta masyarakat Indonesia berkoperasi. Kalau 1 orang dua anggota, di bawah 10% masyarakat Indonesia menjadi anggota kooperasi," kata dia.

Lihat Video: Dipanggil Prabowo, Waketum Gerindra Ferry Juliantono Bahas soal Koperasi

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menyampaikan niatnya untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. Dalam hal ini menurutnya praktik mafia tanah sering kali melibatkan tiga komponen atau pihak.

"Tentunya kita tidak bisa mentolelir adanya mafia tanah, dan kalau kami identifikasi mafia tanah itu selalu elemen atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen," kata Nusron dalam Rapat Kerja perdana bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurutnya komponen pertama adalah Keterlibatan oknum orang dalam, yang Nusron sendiri tidak jelaskan lebih jauh orang dalam seperti apa yang dimaksud. Kemudian kedua ada pemborong tanah yang ikut ambil kepentingan di dalamnya, dan terakhir adanya pihak ketiga yang menjadi pendukung dari praktik mafia tanah.

"Pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Nomor dua adalah pemborong tanah pasti ambil kepentingan, yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung," jelas Nusron.

"Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), oknum notaris. Juga bisa Permata, persatuan makelar tanah. Maupun Bimantara, bisnis makelar dan perantara," ucapnya lagi sembari bercanda.

Sebagai upaya pemberantasan mafia tanah di RI, Nusron mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga PPATK. Di mana ia menyebut pihaknya juga akan menginisiasi upaya pemiskinan mafia tanah.

"Apa treatment-nya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," ujar Nusron.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Badan Kepegawaian Nasaional (BKN) wanti-wanti peserta yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 agar tidak menyebarluaskan soal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS.

Kabarnya, isu penyebarluasan soal SKD ini terus diperbincangkan di media sosial. Melansir akun Instagram resmi BKN @bkngoidofficial pada (28/10/2024), pihaknya baru saja mengunggah peringatan ancaman bagi oknum yang menyebarluaskan soal tes SKD CPNS 2024.

BKN mengancam bagi peserta atau oknum yang menyebarluaskan soal tes SKD itu akan mendapatkan sanksi berupa diskualifikasi apabila terdapat pelaku yang menyebarluaskannya via sosial media apapun.

"Dilarang menyebarkan soal SKD CPNS! Karena terdapat sanksi diskualifikasi bagi pelaku penyebaran," tulis akun Instagram @bkngoidofficial.

Pasalnya, hal itu mutlak sesuai peraturan Badan Kepegawaian Negara No Tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode computer assisted test BKN.

Menyebarluaskan soal SKD CPNS 2024 tertuang dalam tata tertib pelarangan no 6 dalam peraturan tersebut. "Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j angka 6) dan angka 7) dikenakan sanksi diskualifikasi," tulis Sanksi peraturan tersebut.

Pihak BKN juga memperingati sekaligus mengajak untuk menjadi peserta SKD CPNS yang jujur dan tidak ikut melakukan penyebaran soal.

"Jangan sampai kehilangan kesempatan karena terdapat sanksi diskualifikasi pada seleksi mendatang. Jadi pelamar #SeleksiCPNS2024 yang keren tanpa ikut-ikutan tren yang bikin nama tercoreng," tulis BKN dalam unggahannya.

(fdl/fdl)

Oknum Anggota DPRD Kota Depok dilaporkan ke Polres Metro Depok atas dugaan pencabulan siswi SMP berusia 15 tahun. Polisi belum mengungkapkan identitas pelaku.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana, mengatakan pihaknya telah menerima laporan kasus tersebut dari orang tua korban.

"Kejadiannya Juli 2024, kronologinya, si pelaku ini melakukan pencabulan dan sudah sempat melakukan persetubuhan dengan korban. Tapi ini baru dugaan, kami masih melakukan pendalaman," kata Arya di kantornya, Rabu (25/9).

"Dari korban menyampaikan bahwa pelaku mengiming-imingi sesuatu. Kepastiannya ya nanti kami dalami, kita harus bertanya ke pelaku ya," lanjut Arya.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa dua orang. "Yaitu korban dengan ibunya," kata Arya.

Satreskrim Polres Sukabumi Kota mengamankan 13 orang terkait perusakan sebuah rumah di Jalan Pajagalan, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Bagus Panuntun, menuturkan peristiwa itu terjadi pada Senin (23/9) sekitar pukul 18.30 WIB.

“Mereka mengakui adalah The Jak atau suporter tim sepak bola Persija. Mereka berasal dari beberapa wilayah, di antaranya Cikembar, Jampang, dan Cisaat. Usianya antara 17, 18, hingga 20 tahun," ujar Bagus.

Bagus menyatakan sebelum kejadian tersebut, ratusan orang suporter Persija menggelar nonton bareng pertandingan sepak bola Persib melawan Persija di kafe bernama Warkop Veteran, Jalan Veteran, Kota Sukabumi.

Setelah selesai pertandingan, mereka konvoi menuju Jalan Pajagalan dan ketika melintas di Jalan Pajagalan, dari rumah yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) ada yang berkata kasar, sehingga membuat suporter terprovokasi.

“Menurut pengakuan dari beberapa orang yang sudah kita amankan, ada yang bersuara di dalam rumah tersebut dengan mengatakan kata-kata kotor. Mereka terpancing lalu masuk, dan diduga di rumah tersebut ada banner Persib. Ketika itu, para pelaku melakukan perusakan pagar rumah, kemudian mencari-cari orang yang bersuara dan mengatakan kata-kata kotor terhadap suporter Persija ini,” ujar Bagus.

Sejam setelah kejadian itu, Satreskrim Polres dibantu unit Reskrim Polsek mengamankan 13 orang di daerah Cisarua, Tipar. Selain itu, juga diamankan 7 sepeda motor.

"Kepada 13 orang itu masih dilakukan pemeriksaan maraton di Polsek Warudoyong. Saat ini kami masih melakukan pendalaman terhadap 13 orang ini, apakah mereka terbukti melakukan perusakan ataukah hanya sebagai saksi. Namun, ada beberapa yang sudah kami minta keterangannya dan mengakui melakukan perusakan," ujarnya.

Apabila terbukti merusak, mereka terancam hukuman Pasal 170 yaitu perusakan secara bersama-sama di muka umum dengan ancaman hukuman 4 tahun.

Oknum suporter membuat kericuhan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, usai pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta, Senin (23/9).

Para oknum suporter itu menyerbu lapangan, menyerang steward (petugas pertandingan) yang mengenakan rompi hijau resmi.

Berapa jumlah steward yang terluka?

"Semuanya ada delapan orang. Tujuh orang sudah pulang karena luka ringan, satu orang masih dirawat akibat cedera kepala ringan," kata Direktur RSUD Soreang, Yani Sumpena, Selasa (24/9).

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Otista, Irvan Agusta, memperjelas soal data korban:

"Sesuai catatan kami, kedelapan orang yang dirawat adalah steward," katanya.

"Korban berdatangan mulai dari pukul 18.38 WIB, pukul 20.00 WIB, hingga pukul 23.30 WIB," ujar Irvan.

Oknum Anggota DPRD Kota Singkawang menjadi tersangka kasus pencabulan perempuan berusia 13 tahun. Ia tidak ditahan dan tetap bisa hadir di pelantikan anggota dewan.

Robi Sanjaya, kuasa hukum korban, menyebut pelaku sempat mengancam korban akan menagih utang ibunya jika mengadukan perbuatannya ke orang lain.

"Kejadiannya nih bermula di tahun 2023, saat itu korban dan kedua orang tuanya tinggal di kos milik pelaku. Terjadi persetubuhan, karena korban merasa pelaku berkuasa atas dirinya dan keluarganya," kata Robi kepada Hi!Pontianak.

Robi melanjutkan, "Pelaku juga sempat mengancam korban, jika korban menceritakan kejadian persetubuhan itu ke orang lain, pelaku akan menagih utang ibunda korban."

Robi menuturkan, setelah kejadian persetubuhan itu, korban tinggal bersama neneknya di Pontianak. Namun setelah sekitar 6 bulan di Pontianak, ayahnya meninggal sehingga korban harus kembali ke Singkawang membantu ibunya menjaga adik-adiknya.

"Mereka sempat pindah kos, tetapi didatangi pelaku ke kos pada saat ibu korban sedang tidak ada. Pada saat korban ke belakang untuk membuatkan susu adiknya, pelaku mengikutinya dan melakukan pencabulan. Pelaku bahkan mengajak korban untuk kembali bersetubuh, namun ditolak korban. Saat ibunya pulang ke kos, korban melaporkan kejadian tersebut ke ibunya," kata Robi.

Akbar Hidayatullah, pengacara tersangka, mengatakan pihak kepolisian menetapkan kliennya sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu.

"Saksi-saksi di sekitar tempat kejadian perkara tidak diperiksa. Tidak ada proses penyelidikan. Tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Klien kami bahkan tidak pernah berinteraksi dengan korban, apa lagi melakukan apa yang dituduhkan kepadanya," ujar Akbar kepada Hi!Pontianak.

Oknum petugas Samsat yang lakukan praktik pungli dan viral di media tengah ditindak oleh Divisi Propam Polda Metro Jaya. Si oknum sudah ditempatkan di tempat khusus (Patsus) sambil menunggu sanksi yang akan diberikan.

Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Bambang Satriawan mengatakan, laporan korban bernama Tian, melalui media sosial, sudah ditindaklanjuti pihaknya.

“Dapat kami jelaskan bahwa di dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar, saat ini sudah ditangani oleh bid Propam Polda Metro Jaya sebagaimana atas perintah pimpinan sudah kita tindak lanjuti,” ujar dia pada awak media di Polda Metro Jaya pada Jumat (13/9).

Ia memastikan sanksi ini dilakukan sesuai prosedur dan profesional.

“Ditangani secara prosedural dan secara profesional. Terduga pelanggar saat ini susah ditangani oleh Propam dan yang bersangkutan sudah dilakukan penempatan pada tempat khusus karena melakukan pelanggaran, sudah dipatsus,” ungkapnya.

Bambang kemudian menjelaskan bahwa kini pihaknya sudah melakukan tindakan preventif guna mencegah hal serupa kembali terjadi.

“Kami juga melakukan upaya antisipasi dengan menempatkan petugas Provos pada fungsi-fungsi pelayanan di bidang lalu lintas untuk melakukan pencegahan pelanggaran anggota di kemudian hari, dan pada bidang-bidang lainnya,” ujarnya.

Di dalam video, Tian mengaku oknum tersebut tak beraksi sendiri. Ada oknum-oknum lain yang ikut terlibat.

“Informasi itu sudah kami tangani dan menjadikan materi dalam penyelidikan kami dan yang bersangkutan sudah dilakukan penindakan,” tutur Bambang.

Kendati begitu, hanya satu oknum yang sudah dilakukan penindakan menurut Bambang. Menurutnya, tindakan oknum ini merupakan pelanggaran berat.

“Pelanggaran tersebut memang pelanggaran pelayanan, dan itu juga termasuk pelanggaran berat,” ujarnya.

Terkait pemecatan, Bambang mengatakan bahwa itu akan diputuskan dalam persidangan. “Nanti akan diputuskan dalam persidangan ya,” tutupnya.

Tian menceritakan apa yang dialaminya melalui sebuah video yang tersebar di media sosial Threads.

"Hari ini gua ke Samsat Bekasi kan mau balik nama perpanjangan pajak. Sudah selesai semua ngurusin step-stepnya sampai ke pembuatan BPKB," kata dia sebagaimana dilihat pada Kamis (12/9).

Ketika semua berkas sudah diurusi dan tiba di loket, Tian mengaku dimintai uang senilai Rp 550 ribu oleh seorang oknum polisi bila ingin diurusi secara cepat. Sementara, bila tidak ingin diurusi cepat, mesti menunggu selama tiga hari.

Tian pun menyampaikan kepada oknum polisi tersebut untuk menunggu selama tiga hari. Namun, jawabannya ternyata tak memuaskan oknum polisi itu.

Singkat cerita, dia kemudian berteriak di loket dengan maksud menarik perhatian petugas yang ada di sekitar loket dan menceritakan masalah yang dialaminya.

"Kesel gua, teriak gua. Maksud gua teriak supaya polisi nanya ke gua terus gua ceritain masalah dia ditangkap," ucap dia.

Namun, bukannya diberi bantuan, Tian mengaku malah diinterogasi oleh petugas lain di sebuah ruangan. Dia menyesalkan tindakan tersebut. Padahal, niatnya saat itu hendak melaporkan dugaan pungli.

"Ada pungli gua ditangkap katanya ini orang Polda bukan orang Samsat Bekasi walaupun udah jelas pungli," ujar dia.

"Lain kali, Samsat Bekasi copot aja banner-nya anti-pungli. Gak berguna," lanjut dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief meminta masyarakat untuk melapor jika ada oknum-oknum Kementeriannya yang menjual kuota haji.

Hilman menegaskan, baik Kemenag maupun Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) tidak memiliki wewenang untuk menjual kuota haji yang tidak terpakai.

“Siapa yang menjualnya, tolong dilaporkan kepada kami. Kami mohon informasi yang lebih valid,” kata Hilman dalam Rapat Pansus Hak Angket Haji 2024 di Kompleks Parlemen, Rabu (21/8/2024).

Dia khawatir hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan pandangan negatif terhadap proses bisnis yang dilakukan Kemenag dalam penyelenggaraan haji.

Lebih lanjut dia mengatakan, yang dapat melakukan penjualan adalah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Itu pun hanya untuk haji khusus. Para calon jemaah haji khusus yang dapat berangkat juga harus memenuhi sejumlah persyaratan diantaranya sudah memiliki porsi, berusia di atas 18 tahun, dan belum pernah melaksanakan ibadah haji.

“Jadi penjualan paket itu dilakukan murni oleh PIHK kepada jemaah,” ujarnya.

Adapun hal tersebut disampaikan Hilman, sekaligus merespons pertanyaan Anggota Pansus Hak Angket Haji Sriwulan. Politisi Partai Nasdem itu mempertanyakan apakah Hilman mengetahui adanya penjualan kuota haji yang tidak terpakai.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, KBIH di bawah Kemenag menjual kuota haji calon jemaah yang tidak bisa berangkat, baik karena belum melakukan pelunasan, sakit, maupun meninggal dunia sebelum berangkat ke Tanah Suci.

“Apakah saudara tahu terjadi penjualan kuota yang tidak dipakai?” tanya dia.

Pertanyaan serupa juga turut dilontarkan oleh Saleh P. Daulay. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) menanyakan apakah pembagian kuota haji khusus dipantau langsung oleh Kemenag dan besaran harga per jemaah.

“Apakah ada pihak yang ikut main disitu, menjual ke travel-travel tertentu?” tanya Saleh.