PT Pertamina (Persero) memberikan pelayanan customer care untuk para konsumennya, melalui Pertamina Call Center 135 yang mudah dihubungi.

Single number 135 merupakan nomor yang menjadi saluran komunikasi perusahaan, informasi, layanan dan produk. Sebagaimana yang dituturkan oleh Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Agus Suprijanto.

"Kehadiran 135 sebagai single number call center sesuai dengan trend saat ini, dimana masyarakat membutuhkan nomor kontak yang mudah diingat (easy to remember), mudah diakses (easy to call), serta akan menjadi saran one stop information mengenai perusahaan." ujarnya, dikutip dari laman Pertamina.

Cara Menghubungi Call Center Pertamina

Dilansir laman resminya, PCC 135 adalah layanan yang fokus untuk memberikan informasi seputar produk-produk Pertamina, seperti bahan bakar minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG), dan Pelumas.

Bagi pelanggan yang ingin melakukan pengaduan atau komplain bisa juga melalui Call Center Pertamina 15 Call. Berikut merupakan daftar lengkap kontak layanan (contact center) Pertamina:

• Nomor WA Pertamina: +62 8111350135 (layanan PCC 135).
• Telepon: 135
• Email: pcc135@pertamina.com
• Video call di aplikasi My Pertamina
• Facebook: Pertamina Call Center 135
• X: @pertamina135
• Instagram: @pertamina.135

Call center Pertamina memberikan layanan 24 jam setiap hari. Menu yang tersedia pada layanan telepon 135 melayani antara lain:

• Layanan pesan antar
• Keluhan pelanggan
• Shared service center
• Seputar informasi Pertamina.

Apakah Call Center Pertamina bebas pulsa? Berdasarkan informasi dari laman resminya, Pertamina Call Center 135 merupakan layanan berbayar. Terkait biaya menghubungi Call Center 135, bisa dikonfirmasi kepada operator penyedia layanan.

Dengan demikian, bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, mendapatkan informasi, membutuhkan layanan, mencari promo, dan memberi masukan atau saran, hanya perlu mengingat 135. Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan PT Pertamina (Persero) ya detikers.

Video: BBM Pertamina Nonsubsidi Turun Harga, Ini Daftarnya!

Video: BBM Pertamina Nonsubsidi Turun Harga, Ini Daftarnya!

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap rincian nomor telepon dan website yang digunakan oleh oknum penipu yang mengatasnamakan DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi beberapa modus penipuan terbaru yang mengatasnamakan DJP.

"Modus penipuan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti phishing, spoofing (penyaruan), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP, dan penipuan rekrutmen pegawai DJP," kata Dwi di Jakarta, Senin (14/10/2024), seperti dilansir dari Antara.

Dwi merinci, daftar nomor kontak yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu hingga saat ini di antaranya adalah: +6282118339033, +6289518182603, +6282258192334, +6283183738739, +6281367728313, +6281318762817, dan +6285361994929.

Adapun daftar tautan yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu untuk melakukan phishing adalah djp[.]linepajak-go[.]com dan pajak[.]xzgo[.]cc.

DJP mengingatkan agar tautan ini tidak dibuka.

Penipuan dengan metode phishing dilakukan dengan mengirimkan pesan melalui SMS, email, atau jaringan daring yang mengandung tautan unduh aplikasi dan meminta wajib pajak untuk melakukan pembaruan data pribadi.

Sementara itu, metode spoofing dilakukan dengan mengirimkan email tagihan pajak dengan pengirim yang menyamarkan identitas institusi, bukan dari @pajak.go.id.

Oknum penipu juga berpura-pura menjadi pejabat atau pegawai DJP dalam komunikasi dengan wajib pajak.

Komunikasi ini biasanya menyuruh wajib pajak untuk mengirimkan sejumlah uang yang dikatakan sebagai tunggakan kewajiban pajak, melakukan pemadanan/verifikasi data melalui tautan mencurigakan, serta mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak dan kemudian mengarahkan wajib pajak untuk melunasi tagihan tertentu.

Selain penagihan kewajiban pajak, modus penipuan juga mencakup rekrutmen pegawai DJP.

Pelaku penipuan meminta sejumlah uang untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja DJP.

Dwi menegaskan bahwa informasi rekrutmen ASN atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan dan tanpa dipungut biaya.

DJP mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum merespons kontak dari pihak yang mengatasnamakan DJP.

Masyarakat dapat memeriksa tautan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di pajak.go.id/unit-kerja ketika menerima pesan melalui WhatsApp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap rincian nomor telepon dan website yang digunakan oleh oknum penipu yang mengatasnamakan DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi beberapa modus penipuan terbaru yang mengatasnamakan DJP.

"Modus penipuan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti phishing, spoofing (penyaruan), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP, dan penipuan rekrutmen pegawai DJP," kata Dwi di Jakarta, Senin (14/10/2024), seperti dilansir dari Antara.

Dwi merinci, daftar nomor kontak yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu hingga saat ini di antaranya adalah: +6282118339033, +6289518182603, +6282258192334, +6283183738739, +6281367728313, +6281318762817, dan +6285361994929.

Adapun daftar tautan yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu untuk melakukan phishing adalah djp[.]linepajak-go[.]com dan pajak[.]xzgo[.]cc.

DJP mengingatkan agar tautan ini tidak dibuka.

Penipuan dengan metode phishing dilakukan dengan mengirimkan pesan melalui SMS, email, atau jaringan daring yang mengandung tautan unduh aplikasi dan meminta wajib pajak untuk melakukan pembaruan data pribadi.

Sementara itu, metode spoofing dilakukan dengan mengirimkan email tagihan pajak dengan pengirim yang menyamarkan identitas institusi, bukan dari @pajak.go.id.

Oknum penipu juga berpura-pura menjadi pejabat atau pegawai DJP dalam komunikasi dengan wajib pajak.

Komunikasi ini biasanya menyuruh wajib pajak untuk mengirimkan sejumlah uang yang dikatakan sebagai tunggakan kewajiban pajak, melakukan pemadanan/verifikasi data melalui tautan mencurigakan, serta mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak dan kemudian mengarahkan wajib pajak untuk melunasi tagihan tertentu.

Selain penagihan kewajiban pajak, modus penipuan juga mencakup rekrutmen pegawai DJP.

Pelaku penipuan meminta sejumlah uang untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja DJP.

Dwi menegaskan bahwa informasi rekrutmen ASN atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan dan tanpa dipungut biaya.

DJP mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum merespons kontak dari pihak yang mengatasnamakan DJP.

Masyarakat dapat memeriksa tautan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di pajak.go.id/unit-kerja ketika menerima pesan melalui WhatsApp.

Jika menerima email, pastikan domain email pengirim adalah @pajak.go.id.

Selain itu, tautan resmi DJP selalu berakhiran pajak.go.id; jika tidak, pengirim bukan dari pihak DJP.

DJP juga memastikan bahwa mereka tidak pernah mengirim pesan bermuatan file berekstensi .apk, sehingga masyarakat diminta untuk mengabaikan pesan sejenis ini.

Terkait rekrutmen pegawai, masyarakat diharapkan melakukan cross-check di laman resmi Kementerian Keuangan di link rekrutmen.kemenkeu.go.id untuk memastikan kebenaran informasi perekrutan CASN.

Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui kring pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email pengaduan@pajak.go.id, Twitter @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chat di www.pajak.go.id.

Dwi juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap rincian nomor telepon dan website yang digunakan oleh oknum penipu yang mengatasnamakan DJP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi beberapa modus penipuan terbaru yang mengatasnamakan DJP.

"Modus penipuan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti phishing, spoofing (penyaruan), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP, dan penipuan rekrutmen pegawai DJP," kata Dwi di Jakarta, Senin (14/10/2024), seperti dilansir dari Antara.

Dwi merinci, daftar nomor kontak yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu hingga saat ini di antaranya adalah: +6282118339033, +6289518182603, +6282258192334, +6283183738739, +6281367728313, +6281318762817, dan +6285361994929.

Adapun daftar tautan yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu untuk melakukan phishing adalah djp[.]linepajak-go[.]com dan pajak[.]xzgo[.]cc.

DJP mengingatkan agar tautan ini tidak dibuka.

Penipuan dengan metode phishing dilakukan dengan mengirimkan pesan melalui SMS, email, atau jaringan daring yang mengandung tautan unduh aplikasi dan meminta wajib pajak untuk melakukan pembaruan data pribadi.

Sementara itu, metode spoofing dilakukan dengan mengirimkan email tagihan pajak dengan pengirim yang menyamarkan identitas institusi, bukan dari @pajak.go.id.

Oknum penipu juga berpura-pura menjadi pejabat atau pegawai DJP dalam komunikasi dengan wajib pajak.

Komunikasi ini biasanya menyuruh wajib pajak untuk mengirimkan sejumlah uang yang dikatakan sebagai tunggakan kewajiban pajak, melakukan pemadanan/verifikasi data melalui tautan mencurigakan, serta mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak dan kemudian mengarahkan wajib pajak untuk melunasi tagihan tertentu.

Selain penagihan kewajiban pajak, modus penipuan juga mencakup rekrutmen pegawai DJP.

Pelaku penipuan meminta sejumlah uang untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja DJP.

Dwi menegaskan bahwa informasi rekrutmen ASN atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan dan tanpa dipungut biaya.

DJP mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum merespons kontak dari pihak yang mengatasnamakan DJP.

Masyarakat dapat memeriksa tautan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di pajak.go.id/unit-kerja ketika menerima pesan melalui WhatsApp.

Jika menerima email, pastikan domain email pengirim adalah @pajak.go.id.

Selain itu, tautan resmi DJP selalu berakhiran pajak.go.id; jika tidak, pengirim bukan dari pihak DJP.

DJP juga memastikan bahwa mereka tidak pernah mengirim pesan bermuatan file berekstensi .apk, sehingga masyarakat diminta untuk mengabaikan pesan sejenis ini.

Terkait rekrutmen pegawai, masyarakat diharapkan melakukan cross-check di laman resmi Kementerian Keuangan di link rekrutmen.kemenkeu.go.id untuk memastikan kebenaran informasi perekrutan CASN.

Bagi masyarakat yang menemukan indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui kring pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email pengaduan@pajak.go.id, Twitter @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chat di www.pajak.go.id.

Dwi juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi mereka.