Jakarta -

PT Pertamina (Persero) memberikan pelayanan customer care untuk para konsumennya, melalui Pertamina Call Center 135 yang mudah dihubungi.

Single number 135 merupakan nomor yang menjadi saluran komunikasi perusahaan, informasi, layanan dan produk. Sebagaimana yang dituturkan oleh Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Agus Suprijanto.

"Kehadiran 135 sebagai single number call center sesuai dengan trend saat ini, dimana masyarakat membutuhkan nomor kontak yang mudah diingat (easy to remember), mudah diakses (easy to call), serta akan menjadi saran one stop information mengenai perusahaan." ujarnya, dikutip dari laman Pertamina.

Cara Menghubungi Call Center Pertamina

Dilansir laman resminya, PCC 135 adalah layanan yang fokus untuk memberikan informasi seputar produk-produk Pertamina, seperti bahan bakar minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG), dan Pelumas.

Bagi pelanggan yang ingin melakukan pengaduan atau komplain bisa juga melalui Call Center Pertamina 15 Call. Berikut merupakan daftar lengkap kontak layanan (contact center) Pertamina:

• Nomor WA Pertamina: +62 8111350135 (layanan PCC 135).
• Telepon: 135
• Email: pcc135@pertamina.com
• Video call di aplikasi My Pertamina
• Facebook: Pertamina Call Center 135
• X: @pertamina135
• Instagram: @pertamina.135

Call center Pertamina memberikan layanan 24 jam setiap hari. Menu yang tersedia pada layanan telepon 135 melayani antara lain:

• Layanan pesan antar
• Keluhan pelanggan
• Shared service center
• Seputar informasi Pertamina.

Apakah Call Center Pertamina bebas pulsa? Berdasarkan informasi dari laman resminya, Pertamina Call Center 135 merupakan layanan berbayar. Terkait biaya menghubungi Call Center 135, bisa dikonfirmasi kepada operator penyedia layanan.

Dengan demikian, bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, mendapatkan informasi, membutuhkan layanan, mencari promo, dan memberi masukan atau saran, hanya perlu mengingat 135. Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan PT Pertamina (Persero) ya detikers.

(khq/fds)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, bahwa skema penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) 3 Kilogram (Kg) atau gas melon tidak mengalami perubahan. Artinya kedepan, penyalurannya masih menggunakan skema tertutup dengan pendaftaran melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan) seperti yang selama ini sudah dilakukan.

Sehingga masyarakat yang membutuhkan subsidi LPG akan diminta mendaftarkan NIK. Apabila masyarakat sudah terdaftar dalam sistem website Subsidi Tepat LPG, maka berhak mendapatkan subsidi LPG tersebut.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," jelas Bahlil ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Bahlil pun menargetkan proses pendaftaran subsidi LPG berbasis NIK ini paling lambat rampung pada kuartal pertama tahun depan. "Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkasnya.

Berbeda dengan LPG ini, Bahlil mengakui pemerintah masih mengkaji secara mendalam skema penyaluran subsidi BBM dan listrik. Sebab menurutnya, keputusan tersebut harus diambil dengan hati-hati lantaran pihaknya masih menunggu laporan dari beberapa pihak seperti PT Pertamina (Persero), BPH Migas dan PT PLN (Persero).

"Namun untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati2 karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," terang Bahlil.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," pungkas Bahlil.

Jakarta - PT Pertamina International Shipping dan Pertamina Port Logistics mengunjungi pabrik pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) PT Envitec Multi Indonesia di Pelitung, Dumai.

Pabrik tersebut merupakan pengelola limbah yang berada di bawah naungan Multi Indonesia Group.

Dalam kunjungannya tersebut, dihadiri Vice President (VP) Tanker Optimization, Performance and Solution Pertamina International Shipping Hendry dan VP Marine Operation Pertamina Port Logistic Ghufron Maurif.

Kunjungan tersebut dalam rangka melihat langsung inovasi solusi lingkungan yang ditawarkan oleh PT Envitec Multi Indonesia.

Dalam kunjungan itu, pihak Pertamina menyampaikan apresiasinya terhadap solusi pengelolaan limbah terpadu yang dimiliki oleh PT Envitec, secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan limbah.

Operations Officer Multi Indonesia Group, Hadi Purnomo mengungkapkan, Multi Indonesia Group melalui PT Envitec Multi Indonesia ini, khusus untuk menangani solusi pengelolaan limbah canggih yang disesuaikan dengan kebutuhan industri terbesar di Indonesia, termasuk sektor maritim dan logistik.

"Kami fokus pada inovasi dan tanggung jawab lingkungan, perusahaan ini berdedikasi untuk mendorong praktik berkelanjutan lintas industri," ujarnya dalam keterangannya.

Hadi juga menyampaikan, pihak Pertamina International Shipping dan Pertamina Port Logistic juga menyampaikan apresiasinya terhadap integrated solution pengelolaan limbah B3 di Envitec Multi Indonesia, dengan melihat langsung proses dan fasilitas pengolahan yang ada, mereka yakin bahwa limbah yang Slopping / tank cleaning yang telah diangkut dan diolah oleh Envitec memang di proses dengan baik tanpa residu.

"Dengan adanya kunjungan tersebut, menandai komitmen bersama antara Pertamina International Shipping, Pertamina Port Logistic dan Multi Indonesia Group dalam meningkatkan praktik ramah lingkungan dan pengelolaan limbah efisien di industri, diharapkan akan semakin memperkuat kerja sama kedua perusahaan di masa mendatang," tambahnya. (rrd/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab terkait amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Perintah itu agar dilakukan dalam waktu dua tahun ke depan.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu amar putusan tersebut secara keseluruhan. Pembahasan akan dilakukan bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama DPR RI selaku institusi pembuat UU.

"Kalau itu kan kita masih pelajari amar keputusannya dan pertimbangannya. Kita akan segera lakukan, ya," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, MK menilai pembuatan UU Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja akan membuat aturan mengenai ketenagakerjaan lebih mudah dipahami. Aturan yang baru itu juga diyakini bisa memperbaiki tumpang tindih aturan yang terjadi pada UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Jika semua masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan dinilai akan mudah terperosok dan terjebak dalam ancaman ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan. Hal ini sangat mungkin merugikan pekerja/buruh dan pemberi kerja/pengusaha.

Putusan itu menjadi bagian dalam putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan sejumlah konfederasi buruh lainnya. UU Ketenagakerjaan diketahui termuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, lalu digabung menjadi satu ke UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Secara keseluruhan, pemerintahan Prabowo Subianto berjanji akan melaksanakan putusan MK yang mengabulkan sebagian besar permohonan buruh terhadap uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja itu.

"Tentu pemerintah akan mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Oleh karena itu yang jangka pendek kan terkait dengan pengupahan, yaitu Kemnaker, berkomunikasi dengan pihak tenaga kerja, buruh, maupun dengan pengusaha," ucap Airlangga.

Airlangga mengatakan persoalan pengupahan yang dipermasalahkan terkait masih ambigunya frasa penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di UU Cipta Kerja telah didetailkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dengan memasukkan komponen indeks tertentu dalam perhitungan pengupahan.

Airlangga menyebut yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah terkait regulasi pengupahan yang harus selesai dilakukan pada November 2024, untuk menentukan upah minimum di 2025.

"Kalau dari pemerintah kan yang paling penting sekarang penentuan UMP. Jadi itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena siklusnya masuk di November," pungkasnya.

(aeb/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harhap mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa kebijakan impor gula oleh Menteri Perdagangan (Mendag) yang menjabat setelah Thomas Trikasih Lembong.

Sebagaimana diketahui, Tom Lembong saat ini berstatus tersangka kasus korupsi karena mengeluarkan izin impor gula di saat stok gula dalam negeri mengalami surplus pada 2015-2016 lalu.

“(Kejaksaan harus mengungkap) apakah kebijakan impor impor gula oleh menteri menteri berikutnya sesuai prosedur atau tidak yang berpotensi pidana juga,” kata Yudi dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (1/10/2024).

Menurut Yudi, Kejagung semestinya tidak berpuas diri dengan hanya menetapkan dua orang tersangka yakni, Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT PErusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.

Ia mendorong Kejagung mengembangkan perkara ini dan memberantas mafia impor gula sampai tuntas. Dengan tindakan tegas ini, menurutnya, masyarakat akan menerima dampak positif.

“Masyarakat akan mendapatkan harga gula yang layak serta penerimaan negara tidak bocor,” ujar Yudi.

Mantan ketua Wadah Pegawai KPK itu juga mendesak Tom Lembong menjadi justice collaborator dengan mengungkap jaringan mafia impor.

Menurut dia, pengusaha importir gula yang diuntungkan dari kebijakan Tom Lembong 9 tahun silam saat ini sudah sangat mungkin bisnisnya menggurita dan bahkan menjadi mafia impor.

Di sisi lain, sebagai Menteri Perdagangan Tom Lembong tentu mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan izin impor.

Sebab, sebelum menjabat Mendag Tom Lembong dikenal sebagai orang profesional dan mematuhi standard operating procedure (SOP).

“Tom Lembong tahu siapa saja yang terlibat dala proses keluarnya izin impor gula,” kata Yudi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sampai saat ini Indonesia terus mengimpor gula meskipun Tom Lembong sudah tidak menjabat mendag sejak Juli 2016.

Pada 2016 misalnya, Indonesia mengimpor gula 4.746.047 ton dan 4.484.099 ton pada 2017. Kemudian, pada 2018 impor gula melonjak menjadi 5.539.678 ton dan turun menjadi 4.090.053 ton pada 2019.

Lalu, impor gula kembali melonjak menjadi 5.539.678 ton pada 2020 dan 5.482.616 ton pada 2021. Kemudian, pada 2022, angka impor kembali naik menjadi 6.007.602 ton. Angka tersebut tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Lalu, pada 2023,Indonesia kembali mengimpor gula 5.069.455 ton.

Adapun Menteri Perdagangan yang menjabat setelah Tom Lembong adalah Enggartiasto Lukita (2016-2019), Agus Suparmanto (2019-2020), Muhammad Lutfi (2020-2022), hingga Zulkifli Hasan (2022-2024).

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menjadi pelopor dalam penyediaan layanan digital yang inovatif, utamanya melalui Super Apps BRImo yang diluncurkan pada 2019 lalu.

Salah satu fitur unggulan yang telah tersedia adalah QRIS Transfer, yang memungkinkan nasabah melakukan transfer antar rekening dengan cara yang praktis dan efisien. Fitur ini mencerminkan komitmen jangka panjang BRI untuk memberikan solusi perbankan digital yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi sehari-hari.

Dengan QRIS Transfer, proses transfer menjadi lebih praktis. Nasabah cukup memilih fitur QRIS Transfer di aplikasi BRImo, menampilkan kode QR untuk di-scan oleh pengirim, dan dana langsung terkirim tanpa perlu memasukkan nomor rekening secara manual.

Jika sebagai penerima, prosesnya semakin mudah. Penerima cukup membuka aplikasi dan menampilkan kode QR, sehingga pengirim dapat langsung memindainya untuk menyelesaikan transaksi.

Hal ini meminimalkan risiko kesalahan nomor rekening dan mempercepat proses transaksi.

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan fitur QRIS Transfer ini selaras dengan komitmen BRI dalam memberikan solusi perbankan yang aman, nyaman, dan mudah diakses masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap fitur di BRImo, termasuk QRIS Transfer, mampu meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan kemudahan tanpa mengurangi keamanan. Dengan fitur ini, kami berharap semakin banyak masyarakat dapat menikmati kemudahan transaksi digital kapan pun dan di mana pun," ujar Andrijanto, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2024).

Keamanan transaksi tetap menjadi prioritas utama BRI. Setiap transaksi QRIS Transfer memerlukan verifikasi PIN dari pengguna, memastikan keamanan tanpa mengorbankan kenyamanan.

Selain itu, QRIS Transfer mendukung tujuan BRI dalam memperluas akses layanan perbankan digital dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Melalui ekosistem digital yang terus tumbuh, BRImo tidak hanya menawarkan fitur transfer, tetapi juga berbagai layanan lain seperti pembayaran tagihan, pengisian e-wallet, investasi, dan kebutuhan gaya hidup seperti belanja harian, pengiriman barang, serta pembelian tiket.

Dengan inovasi yang terus dilakukan, BRI berkomitmen menjadikan BRImo sebagai solusi keuangan yang lengkap dan mudah diakses oleh seluruh kalangan. Ini juga didukung oleh pencapaian BRImo yang telah digunakan oleh lebih dari 37,14 juta user dan mendapatkan peringkat tertinggi untuk aplikasi mobile banking di Play Store dan App Store.

(ega/ega)

JAKARTA, Investor.id - Rencana bebas cukai bagi etanol khusus untuk bahan bakar nabati (BBN) dinilai merupakan upaya pemerintah mendorong pengembangan bioetanol. Ini bisa menekan perbedaan harga antara bioetanol dan bensin agar lebih menarik bagi dunia usaha.

Demikian disampaikan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Poernomo. ”Sekarang harga bioetanol sekitar Rp 14 ribuan per liter. Makanya persoalan cukai harus diselesaikan. Dengan demikian, diharapkan mampu merangkul produsen etanol, termasuk pabrik gula agar mau mengutamakan kepentingan dalam negeri yaitu bioetanol,” kata Abadi di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Menurut Abadi, pelaku usaha selama ini tidak mau mengembangkan bioetanol karena cukai untuk etanol sekitar Rp 20 ribu per liter dinilai terlalu mahal. Selama ini, pengenaan cukai ke etanol karena produk ini dijadikan campuran minuman beralkohol.

Makanya, dia menyatakan, jika penerapan cukai juga diberlakukan bagi etanol yang akan dijadikan BBN, tentu sangat memberatkan pelaku usaha yang mendapat tugas mengembangkan bioetanol.

Padahal, lanjut Abadi, berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional yang segera ditetapkan menjadi PP,  pelaku usaha tidak boleh menaikkan harga jual bioetanol saat dipasarkan ke masyarakat.

“Jadi harganya sama. Kalau bioetanol dimasukkan dan dicampurkan ke BBM tersebut, harga jual tetap sama, misalnya Rp 12 ribuan per liter,” kata dia.

Penghapusan cukai tersebut, kata dia, diharapkan berdampak positif dalam upaya mendorong bioetanol sebagai BBN. Sebab, pengembangan bioetanol diharapkan bisa mendukung target net zero emission (NZE) paling lambat 2026 dan juga mengurangi impor BBM.

”Kalau kita lihat pencapaian energi baru terbarukan, harusnya setelah 2025 sudah mencapai 23%. Tetapi, sampai saat ini masih 13-14%. Bagaimana agar pencapaian energi baru terbarukan terus maju? Digalakkanlah penggunaan bioetanol,” kata Abadi.

Abadi melanjutkan, dengan mencampur 5% etanol di BBM, misalnya, akan mengurangi impor sekitar 5%. Nilai impor BBM yang dikurangi lumayan besar, tetapi harga per liter bioetanol tidak terlalu mahal sehingga konsumen tidak akan terbebani.  

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan etanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kepastian ini didapatkan setelah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jika etanol digunakan untuk fuel, sudah jelas tidak tanpa cukai,” kata Eniya.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap masalah pada PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya. Mulai dari masalah keuangan hingga pengelolaan dana pensiun pegawai.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I-2023 kepada PT Pindad, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi lainnya. Laporan disampaikan langsung kepada jajaran Direksi PT Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," ungkap Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Merespons temuan itu, PT Pindad buka suara. Dalam keterangan tertulis, Pindad mengapresiasi atensi BPK yang menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi COVID-19.

Perlu dipahami pula suatu investasi dapat mengalami fluktuasi, demikian pula yang terjadi pada Dana Pensiun Pindad.

Atas hal tersebut, manajemen PT Pindad selaku pendiri telah mengambil langkah strategis agar dapat menyelesaikan temuan sesuai dengan
rekomendasi BPK.

Manajemen PT Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad secara intensif juga senantiasa berkoordinasi berkenaan dengan tata kelola untuk mengawal investasi Dana Pensiun secara cermat agar Dana Pensiun Pindad menjadi lebih baik.

"Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan," tutur Pindad.

Rekomendasi BPK

Dalam penyampaian LHP, BPK RI memberikan rekomendasi kepada manajemen PT Pindad untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih laik lagi, utamanya terhadap kinerja keuangan Pindad yang terbebani biaya ekonomi atau biasa disebut dengan financial distress.

Kondisi ini dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Hal-hal yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rigid-nya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

Hal ini tentunya akan memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, menegaskan menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad.

"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik," kata Abraham

(hns/hns)

Jakarta -

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menjelaskan kondisi perusahaan usai dinyatakan pailit. Penjelasan disampaikan pihak manajemen kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Sukoharjo dalam pertemuan yang dilakukan hari ini.

Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, manajemen Sritex menjelaskan pihaknya memiliki sekitar 30 ribu karyawan secara grup. Sementara pekerja Sritex di Sukoharjo sebanyak 11 ribu orang.

"Jumlah pekerja Sritex Group 30.000 orang, sedangkan Sritex Sukoharjo sebanyak 11.000 orang," kata Mumpuniati kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Meski berstatus pailit, operasional Sritex saat ini masih tetap berjalan. Perusahaan juga terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi.

"Pihak perusahaan masih menjalankan operasional pabrik sambil melakukan upaya hukum," jelasnya.

Saat ini kapasitas produksi tekstil adalah 60-70%, sedangkan garment masih full di 14 pabrik. Lalu, order yang masuk ke perusahaan adalah hingga bulan Maret 2025.

Manajemen perusahaan juga mengupayakan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Sritex lalu diminta berkoordinasi dengan Bea Cukai, mengingat perusahaan berlokasi di dalam kawasan berikat.

"Mengingat PT Sritex berlokasi dalam kawasan berikat agar Sritex segera berkoordinasi dengan Bea Cukai," tuturnya.

Pailitnya Sritex tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Status pailit Sritex diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Simak juga Video 'Raja Kain Sritex Pailit':

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong adanya dialog antara manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dengan karyawannya. Kemnaker juga meminta semua pihak tetap tenang menyusul status pailit yang dialami Sritex.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, perlu ada langkah strategis dan solutif dengan tetap mengutamakan dialog.

"Kemnaker meminta agar semua pihak yaitu manajemen dan SP (Serikat Pekerja) di perusahaan untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak. Utamakan dialog yang konstruktif, produktif dan solutif," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Pada kesempatan itu, Indah meminta Sritex dan anak perusahaannya tidak terburu-buru melakukan PHK. Perusahaan juga tetap diminta membayar hak-hak pekerja, termasuk salah satunya gaji.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," tuturnya.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex bersama tiga anak usahanya (PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Putusan ini sudah tertuang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

(ily/rrd)

Jakarta -

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

"Akhirnya putusan permohonan pemohon dikabulkan dan termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya," kata Humas PN Semarang, Haruno Patriadi, saat dimintai konfirmasi oleh detikJateng lewat pesan singkat, Rabu (23/10/2024).

Perlu diketahui, status pailit Sritex ini diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Dalam hal ini pemohon dalam perkara pembatalan perkara itu adalah pihak PT Indo Bharat Rayon sedangkan termohon sebenarnya tidak hanya PT Sritex, tapi ada juga anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Sehingga pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan.

Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, yang kemudian dikabulkan oleh hakim. Hingga saat ini detikJateng masih berusaha meminta tanggapan dari PT Sritex terkait putusan tersebut.

Sebagai informasi, kabar terkait kondisi Sritex yang mengalami pailit ini sudah muncul sejak Juni 2024 kemarin. Saat itu perusahaan dikabarkan terlilit utang dan terancam bangkrut.

Namun kala itu Sritex menyatakan bahwa perusahaan masih beroperasi dan tidak ada putusan pailit dari pengadilan. Walaupun perusahaan juga mengakui kinerjanya sedang mengalami penurunan imbas COVID-19 hingga adanya perang membuat persaingan ketat di industri tekstil global.

"Tidak benar (Sritex dinyatakan pailit pada 2023), karena perseroan masih beroperasi dan tidak ada putusan pailit dari pengadilan," kata Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (25/6/2024).

"Kondisi geopolitik perang di Rusia-Ukrania serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat kawasan Eropa maupun Amerika Serikat," jelasnya.

Selain itu, terjadinya over supply tekstil di China menyebabkan terjadinya dumping harga. Produk dumping tersebut, kata Welly, menyasar terutama ke negara-negara di luar Eropa dan China yang longgar aturan impornya, salah satunya Indonesia.

"Situasi geopolitik dan gempuran produk China masih terus berlangsung sehingga penjualan belum pulih. Perseroan tetap beroperasi dengan menjaga keberlangsungan usaha, serta operasional dengan menggunakan kas internal maupun dukungan sponsor," bebernya.

Atas kondisi tersebut, Sritex telah memohon relaksasi kepada kreditur dan mayoritas disebut sudah memberikan persetujuan. Restrukturisasi melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah selesai dilakukan.

(alg/rir)

Jakarta -

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap kabar terbaru soal 300 lebih pengusaha sawit yang mengemplang pajak. Hashim menyebut tindakan mereka membuat pendapatan negara bocor hingga Rp 300 triliun.

Menurut Hashim, Pihak Kejaksaan Agung siap melakukan tindakan terhadap pengusaha nakal tersebut. Pada tahap pertama, jumlah yang bisa ditarik mencapai Rp 189 triliun.

"Nah ini sudah dikasih laporan ke Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat. Dan waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan bisa nambah Rp 120 triliun lagi. Sehingga Rp 300 triliun negara itu masuk ke kas negara," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Hashim menambahkan, pengusaha tersebut terpantau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahkan beberapa dari mereka tidak memiliki rekening di Indonesia.

"Jaksa agung muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal yang mudah-mudahan nggak ada di Kadin ya, ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP. 25 tidak punya NPWP. 15 tidak punya rekening bank di Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim.

(ily/rrd)