Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11) siang. Pertemuan itu membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, pokok pembahasannya bagaimana agar anggaran yang disediakan betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan.

"Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya," kata Sudaryono usai pertemuan.

Selain itu, juga dipastikan bahwa anggaran yang digelontorkan tepat sasaran dan sesuai dengan target, misalnya anggaran untuk pupuk 9,55 juta ton, dipastikan kembali alokasi besar tersebut tersalurkan ke calon penerima yang tepat.

Untuk ketahanan pangan, alokasi anggaran akan memprioritaskan sejumlah proyek antara lain cetak sawah, optimalisasi lahan, subsidi pupuk, irigasi, hingga bendungan.

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan ada penyesuaian anggaran ketahanan pangan, Sudaryono menampiknya. Namun memang menurutnya, kadang penyesuaian perlu dilakukan dilakukan di saat-saat mendesak.

"Belum ada (rencana penyesuaian). Cuma dalam dinamikanya begini, berbeda-beda tiap kementerian. Kadang-kadang harus ada adjustment, misalnya hal darurat ya, ada hama misalnya. Nah, hama itu dalam adjustment-nya kita minta bagaimana pada saat darurat kita adjustment anggaran nggak lama," ujar dia.

"Karena kalau lama, tikusnya dari 8 jadi 800. Kalau udah 800 udah nggak bisa lagi dibasmi, atau misalnya benih, pupuk, dan seterusnya gimana caranya pas adjustment itu nggak lama. Karena kalau lama hujannya udah lewat," sambungnya.

Dengan demikian, menurutnya kebijakan di Kementerian Pertanian perlu mempertimbangkan banyak aspek dan tidak sembarangan dilakukan, sehingga tepat waktu dan sasaran.

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan tujuh peraturan presiden (Perpres) terkait kementerian koordinator yang ada dalam Kabinet Merah Putih.

Perpres tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain:

• Perpres Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
• Perpres Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
• Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian|
• Perpres Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• Perpres Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
• Perpres Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
• Perpres Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Dikutip dari salinan Perpres, pada Rabu (6/11/2024), seluruh Perpres itu diteken Prabowo pada Selasa (5/11/2024).

Setiap Perpres mengatur dengan jelas kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, tata kerja, serta ketentuan peralihan.

Sebagai contoh, Perpres Nomor 145 Tahun 2024 mengatur tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam Perpres tersebut, kementerian ini memiliki susunan organisasi yang meliputi, Sekretariat Kementerian Koordinator, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruangm Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana serta Prasarana Permukiman, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital.

Kementerian Koordinator juga memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu koordinasi perumusan kebijakan, sinkronisasi kebijakan dan program, pengendalian pelaksanaan kebijakan, dan pemberian dukungan dan fasilitasi.

Menteri Koordinator Punya Wakil Menteri

Dalam peraturan ini, seluruh menteri koordinator dapat memiliki wakil menteri.

Contohnya, pada Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, aturan mengenai wakil menteri diatur dalam Pasal 3.

"Dalam memimpin kementerian koordinator, menteri koordinator dapat dibantu oleh wakil menteri koordinator sesuai dengan penunjukan presiden," tulis Pasal 3 ayat (1).

Wakil menteri koordinator ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri koordinator.

Saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dijabat oleh Airlangga Hartarto.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga dapat memiliki wakil menteri, yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 145 Tahun 2024.

Tujuh Kemenko era Prabowo

Berikut ini adalah Kementerian Koordinator dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan
2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno
5. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai
6. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan

Dari ketujuh menko ini, baru dua yang sudah memiliki wakil menteri, yaitu Wakil Menko Polkam Lodewijk Paulus dan Wakil Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

Jakarta -

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menargetkan program investasi susu dan sapi bisa berjalan dalam waktu 3 bulan pertama Presiden Prabowo Subianto jadi presiden. Program ini menargetkan impor sekitar 2 juta ekor sapi perah susu dan pedaging.

Dalam 3 bulan ke depan, dia menargetkan impor sapi tersebut akan bisa dilakukan. Shipment atau pengiriman sapi pertama di program tersebut akan bisa dilakukan.

"Kita usahakan sesegera mungkin, siapa tahu ya, siapa tahu dalam 3 bulan pertama kita sudah bisa ada shipment pertama ditargetkan," ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Sudaryono menekankan impor sapi tidak akan dilakukan pemerintah. Pihaknya hanya membuka peluang agar dunia usaha bisa berbisnis sapi di Indonesia mengingat kebutuhannya akan sangat besar, apalagi ada Program Makan Bergizi Gratis. Harapannya industri susu dan daging sapi di Indonesia juga bisa terbentuk dengan baik.

"Yang impor bukan pemerintah ya, ini biar nggak misleading. Kita buka peluang lebar buat pengusaha untuk datangkan sapi hidup di Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di sini untuk penuhi daging dan susu sapi yang selama ini impor. Kita harap dengan populasi besar ketersediaan daging susu bisa dari dalam negeri," beber Sudaryono.

"Karena ada jaminan kebutuhan susu untuk makan bergizi kan besar. Itu jadi peluang bagi investor," lanjutnya.

Dalam keterangan resminya, sebelumnya Sudaryono mengatakan saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Bila dirinci, 1,3 juta sapi yang diimpor akan berupa sapi perah dan 700 ribu sisanya merupakan sapi potong.

Lihat Video: Kementan Gandeng 36 Perusahaan Siap Impor Sapi untuk Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Jakarta: Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, memberikan pernyataan presiden bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas. Tak lama kemudian, Kementerian Keuangan kemudian memberikan klarifikasi mengenai pernyataan Anggito.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan pernyataan Anggito Abimanyu disampaikan saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada Senin (28-10-2020).

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis Deni melalui siaran Pers Kementerian Keuangan.
Deni menilai klarifikasi ini sesuai fakta yang ada agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.

Baca Juga: Mau Kebal dari Ganjil Genap Jakarta? Ini Caranya!

Sebelumnya, Anggito Abimanyu menyebutkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.

"Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri," ujar Anggito.

Anggito mengatakan mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Direktur PT Pindad dengan 70 persen menggunakan komponen dalam negeri.

"Nanti kalau mau lihat Maung, kemarin Profesor Sigit dari ITB, Direktur Utama Pindad, menyampaikan dia merancang mobil Indonesia, 70 persen itu produk dalam negeri," tutur dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Jakarta: Wacana para Menteri menggunakan mobil produksi Pindad sebagai kendaraan operasional bergulir. Para wakil menteri juga tidak keberatan apabila mendapatkan mandat untuk menggunakan mobil buatan dalam negeri tersebut. "Ya kalau kita diperintah, kita laksanakan. Itu saja," kata Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dikutip dari Antara.

Dia mengatakan tidak mungkin Presiden Prabowo meminta pendapat dari anggota kabinet terkait mobil dinas. Menurutnya, jika memang Prabowo ingin pembantunya menggunakan mobil dinas buatan lokal, maka Presiden akan memberikan instruksi langsung.

"Masa iya (Presiden tanya menteri) ‘kamu mau apa enggak?’. Kalau diperintah pakai, kita pakai, dan saya jujur saja kalaupun harus beli, saya beli itu mobil Pindad," ujar Sudaryono.
Sudaryono mengaku belum mengetahui kabar terkait penggunaan mobil Maung sebagai kendaraan dinas anggota kabinet. "Jangan nanti dipelintir-pelintir. Saya enggak tahu. Tapi kalau saya ini ditanya, nih mobilnya ada di toko, saya beli ke toko mobil itu. Kita ini nasionalis, kita bangga juga, kan pingin juga punya mobil bareng, 'samaan' Pak Presiden," kata Sudaryono.

Baca Juga: Cara Dishub DKI Jakarta Atasi Porter Tak Resmi Di Terminal

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas. Hal itu disampaikan Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin (28-10-2024).

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," ucap Anggito.

Menurut Anggito, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya. "Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri, luar biasa," ujar Anggito.

Anggito mengatakan mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Direktur PT Pindad dengan 70 persen menggunakan komponen dalam negeri.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menggunakan mobil dinas Maung, produksi PT Pindad. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya bersedia untuk menggunakan kendaraan dinas tersebut.

Dia pun mengaku telah bertanya kepada pihak Pindad untuk ketersediaan kendaraan dinas tersebut. Menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

"Iya saya mau pakai Maung. Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari siapnya," kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Trenggono mengatakan tak masalah beralih menggunakan produksi lokal. Karena menurutnya hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri.

"Pokoknya supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu," jelasnya.

Trenggono juga akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

"Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Lihat Video: Gerindra Respons soal Rencana Maung Pindad Jadi Mobil Dinas Menteri

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Jakarta -

Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto buka suara soal kondisi perusahaan di tengah status pailit. Menurut Iwan, pihaknya tidak ada niatan untuk menutup pabrik.

Bahkan ia menyebut kondisi keuangan dan operasional perusahaan menunjukkan perbaikan dalam dua tahun terakhir. Kalaupun ada efisiensi, hal tersebut dilakukan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," kata Iwan dalam keterangannya, Selasa (29/10/204).

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan sudah mengunjungi pabrik raksasa tekstil Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Ia meminta agar tidak ada lagi keresahan atau kegelisahan di kalangan buruh Sritex.

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," ujar Noel.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini, " sebut Noel.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, " ujarnya.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Noel yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja. "Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex," tutupnya.

(rir/rrd)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap dilanjutkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Diana Kusumastuti, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR, menyampaikan bahwa arahan untuk melanjutkan proyek ibu kota baru tersebut merupakan arahan kepala negara.

"Kami akan melanjutkan yang sudah jalan. Kami selesaikan semuanya," kata Diana di Kompleks Istana Kepresidenan usai pelantikan, Senin, 21 Oktober 2024. "Yang baru-baru, nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN."

Pembangunan IKN direncanakan berlangsung dalam lima tahap hingga tahun 2045 dan diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun. Dari total anggaran tersebut, 20 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan 80 persen sisanya dari sumber non-APBN. Hingga saat ini, pada tahap groundbreaking ke VII, investasi yang masuk baru mencapai Rp 58 triliun.

Pertanyaan mengenai kelanjutan proyek IKN sempat muncul karena Presiden Prabowo tidak menyinggungnya dalam pidato kenegaraan usai pelantikannya pada Minggu, 20 Oktober 2024. Namun, menurut Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia yang ditunjuk oleh Prabowo, presiden berkomitmen kuat untuk menyelesaikan pembangunan IKN.

"Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan," kata Raja Juli.

Sebelumnya, Raja Juli juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN. Ketika ditanya mengenai statusnya di pemerintahan baru, dia enggan memberikan keterangan lebih lanjut. “Nanti akan ada pengumuman dari Pak Presiden,” ujarnya singkat.

Prabowo Pecah Kementerian PUPR

Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibentuk era Presiden Jokowi. Presiden ke-8 yang baru dilantik Minggu, 20 Oktober 2024 itu lantas membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai kementerian baru di luar Kementerian Pekerjaan Umum.

Prabowo juga telah mengumumkan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara pada Minggu malam. Maruarar merupakan politikus Partai Gerindra. Selain itu, Prabowo mengumumkan Doddy Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Prabowo menyatakan pelantikan anggota kabinet akan dilaksanakan Senin pagi, 21 Oktober 2024.

Rencana Prabowo memecah PUPR dan membentuk Kementerian Perumahan sudah santer terdengar sejak sebelum ia dilantik. Hal ini seiring program Prabowo untuk membangun 3 juta rumah gratis per tahun di perkotaan dan pedesaan.

Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan kementerian baru ini bakal membuat pemerintah lebih fokus menangani perumahan. Terlebih, ia mengklaim, saat bidang perumahan rakyat masih di bawah Kementerian PUPR selama dua periode Presiden Jokowi, pemerintah sudah memiliki tata kelola yang baik.

"Banyak capaian yang berhasil dilakukan. Program sejuta rumah (program Presiden Jokowi) pun tetap mencapai target," kata Iwan di kantornya, Selasa, 15 Oktober 2024.

Dalam kesempatan itu, Iwan juga berharap Kementerian Perumahan bakal diisi kalangan professional. Kalaupun politikus, ia berharap Menteri Perumahan merupakan sosok yang ahli di bidangnya.

MICHELLE GABRIELA | RIRI RAHAYU

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto punya rencana besar mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Dia pun punya rencana cetak sawah untuk merealisasikan target tersebut.

Prabowo ingin mempercepat program cetak sawah dengan target 3 juta hektare (ha). Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pun dipanggil Prabowo untuk melakukan rapat koordinasi soal hal ini di Istana Kepresidenan.

Usai rapat, Amran menjelaskan pihaknya baru saja memulai proses awal cetak sawah di Merauke Papua. Rencananya, cetak sawah juga mau dilakukan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, hingga Sumatera Selatan.

"Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai. Insyaallah dalam waktu dekat, Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kita melakukan percepatan untuk cetak sawah," papar Amran, Senin (28/10/2024).

Sudaryono melanjutkan sawah yang dicetak dengan target seluas 3 juta hektare akan digarap dalam 3-4 tahun ke depan. Menurutnya, seiring dengan penambahan penduduk, maka fasilitas produksi pangan di dalam negeri juga harus segera ditambah.

"Memang kita targetnya kan 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan. Ini menjadi sebuah kebutuhan karena penduduk kita nambah, tapi sawah kita nggak pernah nambah. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus cetak," ujar Sudaryono.

Penuhi Kebutuhan Pangan 80 Tahun
Sudaryono mengatakan lahan sawah seluas 3 juta hektare itu akan mengamankan pangan masyarakat di Indonesia selama 80 tahun ke depan.

"Bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, besok, bulan depan, minggu depan, bukan. Tapi ini untuk beberapa dekade ke depan. Kami perkirakan dengan 3 juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan," ungkap Sudaryono.

"Itu saya kira satu hal yang memang, itu lah mengapa, kalau tidak sekarang, kapan lagi," ujarnya menambahkan.

Dia melanjutkan cetak sawah bukan lah upaya membuka lahan dengan menebang hutan. Dia bilang pemerintah cuma mau memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan.

"Jadi, bukan kok terus kita datang, ke hutan lindung, hutan apa, main tebang-tebang, bukan. Maksud saya ini supaya nggak misleading. Jadi ini sifatnya adalah, ada lahan rawa, misalnya sudah sekian lama nggak pernah termanfaatkan, kita manfaatkan," beber Sudaryono.

Sudaryono juga menjelaskan cetak sawah 3 juta hektare itu juga bukan program yang terkonsentrasi di satu tempat saja. Pihaknya membuka lahan di berbagai daerah dengan luasan yang juga berbeda-beda.

"Jangan dipikir 3 juta itu satu hamparan 3 juta. Ya, ada yang 10 ribu, 50 ribu di mana, kemudian sekian ratus ribu di mana, kemudian sekian belas ribu di mana. Total semuanya yang kita target kan ada sekitar 3 juta," pungkas Sudaryono.

Lihat Video: Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 T Buat Cetak Sawah-Program Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(hal/hns)

Yogyakarta: Presiden Prabowo Subianto melarang para menterinya menggunakan mobil impor sebagai kendaraan dinas. Sebagai gantinya, para pembantu presiden akan mendapatkan mobil buatan PT Pindad sebagai armada mobilitasnya.

Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menyebut presiden bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan saat ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," ucap Anggito dikutip dari Antara.
Menurut Anggito, presiden menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.

Baca Juga: Bingung Pilih Mesin Bensin, Diesel, atau Listrik? Ini Perbandingan Gampangnya!

"Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon 1 sama menteri," ujar Anggito.

Anggito mengatakan mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Direktur PT Pindad dengan 70 persen menggunakan komponen dalam negeri.

"Nanti kalau mau lihat Maung, kemarin Profesor Sigit dari ITB, Direktur Utama Pindad, menyampaikan dia merancang mobil Indonesia, 70 persen itu produk dalam negeri," tutur dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Jakarta -

Program cetak sawah 3 juta hektare selama 4 tahun depan menjadi salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot swasembada pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan lahan sawah seluas 3 juta hektare itu akan mengamankan pangan masyarakat di Indonesia selama 80 tahun ke depan.

"Bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, besok, bulan depan, minggu depan, bukan. Tapi ini untuk beberapa dekade ke depan. Kami perkirakan dengan 3 juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan," ungkap Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

"Itu saya kira satu hal yang memang, itu lah mengapa, kalau tidak sekarang, kapan lagi," ujarnya menambahkan.

Dia melanjutkan cetak sawah bukan lah upaya membuka lahan dengan menebang hutan. Dia bilang pemerintah cuma mau memaksimalkan lahan-lahan yang berpotensi jadi sentra produksi pangan untuk digunakan.

"Jadi, bukan kok terus kita datang, ke hutan lindung, hutan apa, main tebang-tebang, bukan. Maksud saya ini supaya nggak misleading. Jadi ini sifatnya adalah, ada lahan rawa, misalnya sudah sekian lama nggak pernah termanfaatkan, kita manfaatkan," beber Sudaryono.

Sudaryono juga menjelaskan cetak sawah 3 juta hektare itu juga bukan program yang terkonsentrasi di satu tempat saja. Pihaknya membuka lahan di berbagai daerah dengan luasan yang juga berbeda-beda.

"Jangan dipikir 3 juta itu satu hamparan 3 juta. Ya, ada yang 10 ribu, 50 ribu di mana, kemudian sekian ratus ribu di mana, kemudian sekian belas ribu di mana. Total semuanya yang kita target kan ada sekitar 3 juta," pungkas Sudaryono.

(kil/kil)

Jakarta -

PT Pindad angkat bicara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan semua menteri dan pejabat eselon I dalam Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas buatan produk dalam negeri mulai pekan depan.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose menyambut positif rencana tersebut. Keputusan itu dinilai sebagai sebuah tindakan nyata dari presiden sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri dalam negeri.

"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," kata Abraham kepada detikcom, Senin (28/10/2024).

Meski begitu, untuk saat ini pihaknya mengaku masih menunggu tindak lanjut terkait tata cara pengadaan mobil dinas dari masing-masing kementerian. Rencana itu disebut baru dibicarakan saat retreat Kabinet Merah Putih di Magelang.

"Kami masih menunggu tindak lanjut karena pasti ada aturan atau tata cara pengadaannya dari masing-masing kementerian," ucap Abraham.

Terkait pesanan untuk mobil dinas, Abraham mengaku baru berkontrak dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) 4.000 unit Maung MV3 dan sudah mulai dikirim bertahap.

"Belum ada (pesanan) dari kementerian lain, kan baru dibicarakan di Magelang kemarin. Yang memang sudah ada kontrak yang dengan Kemenhan kurang lebih 4.000 unit dan sudah mulai di-delivery, jenis maung MV 3," ungkapnya.

Prabowo Mau Pejabat Pakai Mobil Dinas Buatan Dalam Negeri

Keinginan Prabowo agar menteri dan eselon I menggunakan mobil dinas buatan dalam negeri diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu. Dia menyebut mulai minggu depan akan ganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual.

Anggito menyebut bahwa Pindad telah merancang mobil dengan 70% kapasitasnya adalah buatan dalam negeri.

"Profesor Sigit Santosa dari ITB (Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad) yang menyampaikan dia merancang mobil Indonesia 70% itu dari produk dalam negeri," imbuhnya.

Lihat Video 'Spesifikasi MV3 Garuda Limousine, Mobil Baru Presiden RI':

[Gambas:Video 20detik]

(aid/ara)