REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta menyalahkan kepala sekolah yang melakukan pengangkatan guru honorer tanpa rekomendasi dinas. Pasalnya, pembayaran upah guru honorer yang menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tanpa mekanisme menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, temuan BPK itu yang menjadi dasar diberlakukannya kebijakan pembersihan (cleansing) terhadap guru honorer. Pasalnya, para guru honorer itu tak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidikan (NUPTK).

Padahal, sejak 2017, Disdik DKI telah memberikan sosialisasi dan instruksi agar kepala sekolah tak lagi mengangkat guru honorer tanpa adanya rekomendasi. "Kenapa kepsek angkat guru honorer? Karena kebutuhan juga. Apakah kita menyalahkan? Ini kebutuhan mereka," kata Budi saat rapat bersama Komisi E DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Menurut Budi, Disdik DKI tak bisa serta merta memberikan rekomendasi kepada sekolah untuk melakukan pengangkatan guru honorer. Di sisi lain, kepala sekolah sebagai pengguna dana BOS diperbolehkan mengangkat guru honorer, asalkan anggaran yang digunakan tak sampai 50 persen.

Budi mengakui, sekolah telah mengajukan ihwal kebutuhan guru kepada suku dinas (sudin). Namun, dinas baru bisa memfasilitasi dengan mekanisme perekrutan tenaga pendidik melalui Kontrak Kerja Individu (KKI), yang tak bisa dilaksanakan setiap waktu.

"Proses ini lah akhirnya agak sedikit buntu. Di satu sisi mereka butuh, tapi yang jadi masalah kebanyakan pengangkatannya yang tidak sesuai aturan. Mereka tidak publish, mungkin sebagian besar ada kedekatan akhinya mereka memasukkan, tidak ada persyaratan lain. Ini yang terjadi kondisinya," ujar Budi.

Dia menjelaskan, guru honorer yang diangkat kepala sekolah akhirnya terdampak pemutusan hubungan kerja. Hal itu karena di satu sekolah ada kondisi kelebihan guru. "Ini yang ramai diperdebatkan," kata Budi.

Karena itu, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan terhadap guru honorer. Guru honorer yang sudah tidak mendapatkan jatah jam pelajaran di satu sekolah akan diredistribusi ke sekolah yang membutuhkan.

"Kami sudah rapat sejak Jumat dan Sabtu, Pj Gubernur (Heru Budi) memutuskan untuk mengambil kebijakan. Kami juga melakukan pembinaan kepada kepala sekolah dalam rangka mengantisipasi hal tak diinginkan dan pembinaan yang selama ini agar tidak salah. Kami sampaikan kepsek yang bandel akan kita tertibkan," ujar Budi.

Sementara itu, Kepala SMAN 112 Jakarta Barat Mutia mengatakan, pihaknya sengaja mengangkat guru honorer karena kebutuhan tenaga pengajar. Dia mengeklaim, sebelum mengangkat honorer, lebih dulu mengirimkan surat ke suku dinas (sudin) pendidikan.

Namun, perekrutan guru tak kunjung dilakukan. "Sedangkan untuk sekolah saya, saya gambarkan. Tahun 2023, tiga orang pensiun. 2024 ini sudah empat orang pensiun sampai bulan ini. 2025 nanti lima orang pensiun. Apa yang harus kami lakukan?" kata Mutia di hadapan para anggota dewan.

Guru pensiun...

Menurut Mutia, pensiunnya sejumlah guru itu tak boleh membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) berhenti. Dalam beberapa kasus, pihak sekolah menugaskan guru dengan bidang linier untuk menggantikan peran guru yang pensiun. Namun, tak semua mata pelajaran yang kosong bisa diisi oleh setiap guru.

Sementara guru PPPK yang didatangkan oleh Disdik DKI tak sesuai dengan kebutuhan "Misalnya, guru ekonomi mengajar agama. Tentu tidak mungkin," ujar Mutia.

Karena alasan itulah, Mutia mengungkapkan, sekolahnya melakukan pengangkatan guru honorer secara mandiri. Meski tahu langkah itu melanggar aturan, sambung dia, hanya hal itu yang bisa dilakukan sekolah untuk mengisi kebutuhan.

"Itu biarlah menjadi kesalahan kami. Dilakukan peminaan, kami terima. Dimarah-marahi, kami terima. Karena masalah kami, tapi itu meminimalisir resiko," kata Mutia.

Dia pun menolak apabila pengangkatan guru honorer itu dilakukan atas dasar kedekatan. Ihwal proses rekrutmen yang tidak terbuka, Mutia menilai, langkah itu sengaja dilakukan karena tak mendapat izin dari dinas.

"Jadi saya infokan di grup MGMP. MGMP itu adalah Musawarah Kerja Guru Mata Pelajaran. Di sana ada tidak yang mau? Ada jam? Ada beberapa? Di sana kami seleksi," kata Mutia menjelaskan.

"Kami mohon maaf telah melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran tersebut untuk meminimalkan. Kami mohon maaf untuk itu. Kami bersedia disalahkan, karena memang kami salah, tetapi untuk hal-hal tujuannya yang Ada Tanda kutipnya, insya Allah kami tidak," ujar Mutia menambahkan.

Jakarta: Penghimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) membantah pernyataan Disdik bahwa ratusan guru-guru honorer yang dipecat dalam kebijakan cleansing Disdik baru-baru ini dikarenakan tidak memiliki Dapodik dan NUPTK.

Sebelumnya, saat ditemui di gedung Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu sore. Budi Awaludin, selaku pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengutarakan bahwa guru-guru yang dipecat tidak sesuai prosedur dan dibayar menggunakan dana BOS.

Budi menjelaskan, dalam Permendikbud, guru yang mendapatkan dana BOS harus memenuhi empat kriteria. Pertama, bukan ASN. Kedua, terdata dalam Dapodik. Ketiga, mempunyai NUPTK. Keempat, tidak ada tunjangan guru.
“Dari keempat kriteria tersebut, ada dua yang tidak dimiliki, yaitu, mereka tidak terdata dalam Dapodik dan mereka tidak memiliki NUPTK”, Ujar Budi.

Budi mengungkapkan, persyaratan NUPTK berdasarkan Persesjen Kemdikbud No. 1 Tahun 2018 (Pasal 5) adalah guru honorer harus diangkat oleh Kepala Dinas, sementara guru honorer selama ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa proses administrasi ke tingkat dinas.

Merespons klaim tersebut, Iman Zanatul Haeri, selaku Kepala Bidang Advokasi Guru P2G membantah pernyataan Disdik.

“Dari laporan yang kami terima 76 persen dari mereka memiliki Dapodik dan NUPTK, yang berarti mereka seharusnya tidak terkena pemecatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh permendikbud,” Imbuh Iman dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Rabu.

“Ini menunjukkan adanya kesalahan informasi yang disebabkan oleh Disdik Jakarta, dan kami menilai ini sebagai kebohongan publik” Lanjut Iman.

Imam kemudian menguraikan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak manusiawi dan tidak bermartabat.

“Kamu melihat ini bukan hanya sebagai masalah administratif, tapi juga sebagai tindakan yang tidak berprikemanusiaan dan tidak memartabatkan guru,” Tambah Iman.

(Riza Aslam Khaeron)

(WAN)