JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan menandatangani perjanjian pinjaman dari Bank Dunia soal penyelesaian program one map policy (kebijakan satu peta).

Ini dilakukan demi mempercepat pengurusan Perjanjian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Informasi ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di kantornya, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Insya Allah loan-nya dari Bank dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau. Sehingga, tahun depan one map policy-nya akan segera selesai," terang Nusron.

Nusron pun optimistis masalah ini akan segera selesai karena sudah dibicarakan bersama Sri Mulyani.

Menurut Nusron, masalah utama lambatnya pengurusan PKKPR karena tidak adanya kebijakan satu peta.

"Belum adanya one-map policy (membuat) mengurus PKKPR terlalu lama. Kenapa terlalu lama? Karena belum ada cantolan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya," tegas Nusron.

Sejauh ini baru ada 541 RDTR, sedangkan yang menjadi target sebanyak 2.000 RDTR.

Nusron mengungkapkan, dari total 541 RDTR itu pun juga baru 278 yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah utama lambatnya pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) karena tidak adanya one-map policy (kebijakan satu peta).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan hal ini saat membuka Hari Tata Ruang Nsional 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Belum adanya one-map policy (membuat) mengurus PKKPR terlalu lama. Kenapa terlalu lama? Karena belum ada cantolan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya," tegas Nusron.

Sejauh ini baru ada 541 RDTR, sedangkan yang menjadi target sebanyak 2.000 RDTR.

Menurut Nusron, dari total 541 RDTR itu pun juga baru 278 yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

"Sehingga, PR (pekerjaan rumah) lima tahun ke depan ini masih sangat panjang. Akibat terlama, sementara Indonesia membutuhkan investasi," ungkap Nusron.

Sebelumnya, Nusron mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan Rencana Peraturan Pemerintah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN.

Ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Kementerian ATR/BPN pun mulai berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari RTRWN.