JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah utama lambatnya pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) karena tidak adanya one-map policy (kebijakan satu peta).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan hal ini saat membuka Hari Tata Ruang Nsional 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Belum adanya one-map policy (membuat) mengurus PKKPR terlalu lama. Kenapa terlalu lama? Karena belum ada cantolan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya," tegas Nusron.

Sejauh ini baru ada 541 RDTR, sedangkan yang menjadi target sebanyak 2.000 RDTR.

Menurut Nusron, dari total 541 RDTR itu pun juga baru 278 yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

"Sehingga, PR (pekerjaan rumah) lima tahun ke depan ini masih sangat panjang. Akibat terlama, sementara Indonesia membutuhkan investasi," ungkap Nusron.

Sebelumnya, Nusron mengungkapkan, pihaknya tengah menyiapkan Rencana Peraturan Pemerintah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN.

Ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Kementerian ATR/BPN pun mulai berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal terkait penyiapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari RTRWN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid siap memiskinkan mafia tanah.

Caranya dimulai dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) khusus dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kapolri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," tegas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menurut Nusron, Pemerintah tidak hanya puas apabila mafia tanah dikenakan delik pidana umum atau pidana murni.

Apabila mafia tanah melibatkan aparat negara, tentunya akan menggunakan delik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya mendapatkan efek jera. Nah, ini yang perlu kita dorong dalam Rakor, kita sedang simulasi," lanjutnya.

Kebijakan tersebut dilakukan agar persoalan mafia tanah benar-benar musnah di Indonesia.

Sebab, menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan masyarakat marjinal yang memiliki hak atas tanah, namun diserobot.

"Baik dari pemerintah maupun di DPR tidak kategori orang yang zolim terhadap orang-orang yang kecil, atau orang-orang yang berhak," tutur Nusron.

Nusron mengidentifikasi siapa saja yang menjadi mafia tanah yang melibatkan tiga komponen.

Mereka adalah oknum orang dalam, pemborong tanah yang punya kepentingan, serta pihak ketiga yang menjadi pendukung.

"Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer (pengacara), bisa oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), oknum notaris, juga bisa Permata, Persatuan Makelar Tanah, maupun Bimantara, Bisnis Makelar dan Perantara, yang terlibat di situ," tandas Nusron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Per Oktober 2024, sebanyak 119 juta bidang tanah di Indonesia telah terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Informasi tersebut sebagaimana diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Kami ditarget 126 juta bidang tanah. Sampai bulan Oktober ini sudah tercapai 119 juta bidang tanah (terdaftar)," tegas Nusron.

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN perlu mengejar sisa bidang tanah yang belum terdaftar sejumlah 8 juta bidang agar target tersebut dapat tercapai.

Nusron menyebutkan, Indonesia memiliki 70,4 juta hektar Hak Pengelolaan (HPL) area penggunaan lain.

"Kalau yang hutan itu, plus minus sekali lagi karena datanya beda-beda itu 125 juta bidang," lanjutnya.

Dari 70,4 juta hektar HPL area penggunaan lain tersebut, jumlah lahan yang telah terpetakan 55 juta hektar.

Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 14,4 juta hektar tanah yang belum terpetakan sama sekali.

"Nah, ini menjadi pekerjaan lima tahun ke depan itu kita akan melakukan pemetaan dan pendaftaran di 14,4 juta hektar tanah yang targetnya kalau dilihat dari bidang itu mencapai 80 juta bidang sertifikat," tandas Nusron.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan mengutarakan, Reforma Agraria harus menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu Reforma agraria diharapkan bisa pro terhadap kaum masyarakat miskin.

"Diskusi ini jadi pemantik Reforma Agraria ke depan bisa betul-betul menciptakan kerangka yang pro terhadap kaum rentan, marjinal, terhadap masyarakat miskin,” ungkap Dalu.

Dalu menilai, hal ini menjadi salah satu kesempatan untuk refleksi hal terkait pengelolaan agraria atau pertanahan.

"Seperti halnya melalui hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, tentu saja memerlukan berbagai peraturan perundang-undangan turunannya, yang saat ini kita coba selesaikan,” tambah dia.

Dalu tak menampik jika selama ini pelaksanaan Reforma Agraria masih menemukan banyak tantangan.

Sehingga, dibutuhkan titik temu untuk memutuskan langkah strategis dalam menata Reforma Agraria.

“Tentu saja Pak Menteri juga selalu memberi guideline (panduan) terkait (tantangan Reforma Agraria) ini. Saya harapkan adanya output (keputusan) berupa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan keputusan terkait pengelolaan sumber daya agraria,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan realita tanah di Indonesia tidak bertambah, namun populasi penduduk semakin berkembang.

"Kita tahu, tanah di negeri kita tidak bertambah, hanya segitu-segitu saja, sedangkan populasi kita terus tumbuh," ungkap AHY usai membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Artinya, kebutuhan hidup manusia sekaligus pertumbuhan ekonomi di Indonesia selalu bertambah.

Fenomena inilah yang menyebabkan Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan, seperti ketahanan pangan, energi, air bersih, hunian dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menjaga dengan baik apa yang saat ini dimiliki, termasuk pengelolaan dan pengendalian tata ruang.

"Jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka harus ditertibkan. Kita ingatkan merujuk pada aturan dan hukum yang berlaku, tapi kemudian ada langkah-langkah yang bisa dilakukan secara lebih lanjut," tambah AHY.

Tujuannya, agar bisa menata tata ruang dan wilayah di seluruh Indonesia benar-benar sesuai dengan peruntukannya.

Contohnya, wilayah mana yang tetap menjadi lahan sawah karena luasannya pun kini semakin berkurang.

"Padahal, kita tetap butuh makan. Bahkan, kita tetap punya semangat menghadirkan ketahanan pangan, bahkan bisa meningkatkan ekspor kita dari berbagai komunitas, mana yang tetap dijaga agar tidak sembarangan kita mengelola lingkungan kita," lanjutnya.

Sebab, Indonesia pun bertanggung jawab agar bumi tetap lestari, serta menghindarkan dampak bencana alam akibat masyarakat yang tinggal di lokasi-lokasi yang tak sesuai peruntukannya dan berpotensi menjadi lokasi bencana alam.