Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan prioritas kepada industri pariwisata yang selama ini kurang begitu diperhatikan.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, para pelaku usaha di industri pariwisata berharap, setelah Kementerian Pariwisata terpisah sendiri, bisa lebih fokus dan tidak banyak mengeluarkan regulasi yang justru menghambat kelangsungan usaha di sektor ini.

"Saat ini kami tengah menunggu hasil uji materi soal pajak hiburan yang mana efeknya pada kelangsungan usaha juga sumberdaya manusianya," katanya kepada KONTAN, Senin (21/10/2024).

Menurut Maulana, pajak hiburan yang tinggi pada akhirnya berdampak pada serapan tenaga kerja dan potensi pemutusan hubungan pekerjaan (PHK) karena beban usaha meningkat. Padahal, semenjak pandemi Covid-19, industri hotel dan restoran belum betul-betul pulih. "Kami berharap tidak banyak terbit regulasi yang merugikan pelaku usaha," tandasnya.

PHRI juga memberi catatan agar Kebinet Merah Putih Presiden Prabowo yang berisi banyak kementerian baru hasil pemisahan bisa memperbaiki sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

"Dalam implementasinya justru menyulitkan dan menghambat karena urus perizinan seolah-olah harus pake jas konsultan. Padahal OSS ini dibuat agar lebih cepat dan mudah diakses secara mandiri," kata Maulana .

Sejatinya, sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah pelaku usaha. Namun pada pelaksanaannya bikin repot penguasaha akibat perubahan atau terbit aturan baru dari pemerintah daerah.

Selain itu, PHRI menyoal kebijakan sertifikat halal bagi industri kuliner di hotel dan restoran yang seakan membatasi inovasi produk kuliner. "Selain masalah biaya, kebijakan setifikasi halal seperti membatasi pelaku usaha dalam membuat inovasi-inovasi baru dari produk kuliner yang diminati pasar dan sedang tren," ungkap Maulana.

Tak cuma itu, PHRI meminta pemerintah menegakkan aturan soal perpajakan bagi online travel agent (OTA) atau agen perjalanan asing yang beroperasi di Indonesia. Pasalnya, meski mereka terdaftar penyelenggara sistem elektronik (PSE), tetapi jika tidak mendirikan badan usaha tetap (BUT) akan menyebabkan kerugian bagi pelaku pariwisata domestik.

Ketidakpatuhan OTA asing dalam mendirikan BUT tentunya mengakibatkan kerugian terhadap pelaku usaha hotel dan konsumen, negara juga dirugikan. Ini karena negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak komisi dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Diketahui bahwa untuk PPN, nilai potensi pajak dari transaksi OTA asing dapat mencapai sekitar Rp 3,18 triliun. Sementara potensi kerugian dari pembebanan pajak komisi sebesar 1,1% mencapai Rp 318,67 miliar.

JAKARTA, investor.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa proses mengurus perizinan  masih menjadi hambatan bagi investor untuk memulai investasi di Indonesia.

Meskipun pemerintah telah menetapkan standar waktu penyelesaian perizinan melalui perjanjian dengan 18 kementerian yang terlibat. Rosan menyoroti bahwa realitas di lapangan sering kali jauh dari target yang diharapkan. Kerap kali terjadi ketidaksesuaian antara perjanjian dan pelaksanaannya.

"Kita punya perjanjian dengan 18 kementerian dalam bentuk service level agreement. Contohnya, izin ini harus selesai dalam 3 hari, izin yang lain 5 hari. Tapi, kenyataannya bisa 6 bulan, 3 bulan, bahkan setahun," kata Rosan dalam Kompas 100 CEO Forum di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Jumat (11/10/2024).

Rosan menegaskan bahwa ke depan, pemerintah akan lebih tegas dalam memastikan setiap instansi mematuhi perjanjian yang telah disepakati terkait waktu penyelesaian perizinan. Apalagi, pemerintah sudah memiliki payung hukum untuk memastikan hal ini.

"Kami akan kirim surat ke 18 instansi tersebut untuk memastikan mereka mematuhi service level agreement. Kalau misalnya sudah ada kesepakatan 3 hari, tapi mereka tidak mengeluarkan izin, maka saya yang akan mengeluarkan izinnya. Jadi, para pengusaha, baik dalam maupun luar negeri, tahu persis kapan mereka akan mendapatkan izin. Itu kepastian yang akan kami berikan," tegas Rosan.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) per 16 Agustus 2024. Jumlah NIB yang diterbitkan menembus 10.000.019 dengan komposisi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sebanyak 9.909.900 NIB, usaha menengah sebanyak 28.303 NIB, dan usaha besar sebanyak 61.816 NIB.

Menurut dia dengan adanya kepastian dan kejelasan regulasi agar para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat menjalankan investasi mereka dengan lebih terukur. "Kebetulan saya pernah jadi pengusaha, jadi saya tahu persis apa masalahnya. Kita, pengusaha, paling tidak suka ketidakpastian. Kita ingin semuanya terukur dan terstruktur," terang Rosan.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News