Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan prioritas kepada industri pariwisata yang selama ini kurang begitu diperhatikan.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan, para pelaku usaha di industri pariwisata berharap, setelah Kementerian Pariwisata terpisah sendiri, bisa lebih fokus dan tidak banyak mengeluarkan regulasi yang justru menghambat kelangsungan usaha di sektor ini.

"Saat ini kami tengah menunggu hasil uji materi soal pajak hiburan yang mana efeknya pada kelangsungan usaha juga sumberdaya manusianya," katanya kepada KONTAN, Senin (21/10/2024).

Menurut Maulana, pajak hiburan yang tinggi pada akhirnya berdampak pada serapan tenaga kerja dan potensi pemutusan hubungan pekerjaan (PHK) karena beban usaha meningkat. Padahal, semenjak pandemi Covid-19, industri hotel dan restoran belum betul-betul pulih. "Kami berharap tidak banyak terbit regulasi yang merugikan pelaku usaha," tandasnya.

PHRI juga memberi catatan agar Kebinet Merah Putih Presiden Prabowo yang berisi banyak kementerian baru hasil pemisahan bisa memperbaiki sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

"Dalam implementasinya justru menyulitkan dan menghambat karena urus perizinan seolah-olah harus pake jas konsultan. Padahal OSS ini dibuat agar lebih cepat dan mudah diakses secara mandiri," kata Maulana .

Sejatinya, sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah pelaku usaha. Namun pada pelaksanaannya bikin repot penguasaha akibat perubahan atau terbit aturan baru dari pemerintah daerah.

Selain itu, PHRI menyoal kebijakan sertifikat halal bagi industri kuliner di hotel dan restoran yang seakan membatasi inovasi produk kuliner. "Selain masalah biaya, kebijakan setifikasi halal seperti membatasi pelaku usaha dalam membuat inovasi-inovasi baru dari produk kuliner yang diminati pasar dan sedang tren," ungkap Maulana.

Tak cuma itu, PHRI meminta pemerintah menegakkan aturan soal perpajakan bagi online travel agent (OTA) atau agen perjalanan asing yang beroperasi di Indonesia. Pasalnya, meski mereka terdaftar penyelenggara sistem elektronik (PSE), tetapi jika tidak mendirikan badan usaha tetap (BUT) akan menyebabkan kerugian bagi pelaku pariwisata domestik.

Ketidakpatuhan OTA asing dalam mendirikan BUT tentunya mengakibatkan kerugian terhadap pelaku usaha hotel dan konsumen, negara juga dirugikan. Ini karena negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak komisi dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Diketahui bahwa untuk PPN, nilai potensi pajak dari transaksi OTA asing dapat mencapai sekitar Rp 3,18 triliun. Sementara potensi kerugian dari pembebanan pajak komisi sebesar 1,1% mencapai Rp 318,67 miliar.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan bahwa telah terjadi peretasan akun Google Bisnis yang menimpa beberapa hotel di Indonesia pada hari Minggu (11/8).

Ketua Umum PHRI Hariyadi BS Sukamdani menjelaskan peretasan ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan lain sebagainya.

"Sebagai tindak lanjut atas kasus tersebut, BPP PHRI akan segera melapor ke pihak berwajib dalam hal ini ke Polri dan pelaporan ini tentu juga akan dilakukan juga oleh BPD dan BPC PHRI melalui POLDA dan POLRES di wilayahnya," paparnya melalui konferensi pers yang berlangsung hybrid, Senin (12/8).

Selain itu Manajemen Hotel yang akun bisnisnya diretas juga akan memberikan informasi kepada publik melalui berbagai cara, salah satunya melalui media sosial dan website perusahaan agar konsumen berhati-hati dalam melakukan reservasi di Hotel melalui akun bisnis Google.

Asal tahu saja, peretasan pada akun bisnis Google dilakukan dengan mengganti nomor telpon dengan nomor WhatsApp (WA) dan termasuk mengganti nomor rekening bank serta informasi lainnya yang berhubungan dengan reservasi alias pemesanan kamar hotel.

"Dengan adanya kejadian ini, kami menghimbau kepada seluruh Masyarakat yang melakukan reservasi hotel agar sebaiknya dapat langsung menghubungi official channel hotel yang bersangkutan guna menghindari terjebaknya dalam penipuan. Lalu, pembayaran harus dilakukan melalui rekening official hotel, untuk jelasnya, mohon agar dapat di konfirmasi kembali nomor rekening melalui official channel hotel sebelum melakukan pembayaran," imbuhnya.

Ia menambahkan, pihak pengelola hotel tidak akan bertanggung jawab atas penipuan yang terjadi pada Akun Bisnis Google. BPP PHRI juga berharap pihak Google dapat segera menindak lanjuti kejadian ini, agar tidak ada korban akibat peretasan yang saat ini terjadi.

Untuk saat ini, pihak Hotel diharapkan dapat melaporkan informasi yang tidak benar ke Google melalui suggestion edit di akun google bisnis. Lalu melaporkan fraud dengan Business Redressal Complaints dan melakukan verifikasi person in charge dalam akun bisnis melalui Google My Business Verified, melalui tautan khusus," paparnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengharapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bisa memberikan kepastian dan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha.

Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyoroti tentang izin bangunan untuk hotel dan restoran sangat memberatkan jika terus berubah lantaran ujungnya menyangkut pengeluaran biaya tambahan.

"Apalagi bagi gerai stand alone yang kadang pindah gedung, itu pasti butuh tambahan biaya sewa untuk urus izin gedungnya," ungkapnya kepada KONTAN, Senin (5/8/2024).

Maulana bilang, untuk sertifikasi standar berusaha terhadap yang risiko rendah, maka tidak perlu mandatori tapi cukup volunteer. Tapi untuk usaha yang berisiko tinggi dan harus ada amdal memang harus mandatori sertifikasi.

"Kendala sertifikasi standar usaha ini kan pada lembaga sertifikasi yang sedikit, auditor masih kurang, dan biaya juga mahal," paparnya.

Menutut Maulana, jika persyaratan izin bangunan gedung dan sertifikasi laik fungsi ini belum dikantongi, maka OSS tidak akan memproses perizinan berusaha atau perpanjangan izin berusaha. Tak ayal, ini akan mengancam operasional perusahaan juga karyawannya.

Pada akhirnya, beban pelaku usaha yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk pengurusan perizinan yang berubah ubah itu bisa berdampak pada kelangsungan usaha di sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka).

"Untuk urus izin bangunan ini kan bisa ratusan juta, padahal sejak pandemi Covid-19 hingga sekarang industri perhotelan belum pulih," papar Maulana yang juga Founder & Chief Executive Officer PT Tirapah Bysra Management.

Sekadar diketahui, pada perizinan berusaha berbasis risiko terdapat satu bentuk perizinan berusaha berupa Sertifikat Standar. Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, menyebutkan bahwa pengertian Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/ atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Dengan kata lain sertifikat standar usaha menjadi bentuk dokumen legalitas yang diperlukan bagi pelaku usaha sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Sejak diterbitkannya OSS Berbasis Risiko ini, maka seluruh perizinan usaha akan melalui satu pintu berdasarkan kategori usaha dan tingkat risikonya. Sehingga, untuk seluruh proses pemenuhan persyaratan pemenuhan Sertifikat Standar ini seluruhnya dapat dilakukan melalui melalui layanan OSS.