New York: Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) didorong untuk menjadi teladan dalam mendukung pengakuan terhadap Negara Palestina. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pidato di Pertemuan Koordinasi OKI Tahunan Tingkat Menteri di Markas Besar PBB, New York pada 27 September 2024.

Menegaskan kembali pesan yang juga disampaikan kepada negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB), Menlu Retno mendorong negara-negara OKI untuk memanfaatkan pengaruh yang dimiliki demi memajukan dua hal utama, yaitu meningkatkan jumlah negara yang mengakui Palestina, serta mendorong implementasi efektif dari Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/24, yang menuntut Israel untuk mengakhiri kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina.

“Jika diimplementasikan, Resolusi ES-10/24 akan menjadi satu lagi langkah maju dalam merealisasikan Negara Palestina,” ucap Menlu Retno.
“Resolusi ini akan menjadi panduan negara-negara dalam mendorong pemenuhan hak-hak Palestina, oleh sebab itu, negara- negara OKI harus memberikan dukungan politik kepada Sekjen PBB untuk melaksanakan, melaporkan, dan memonitor implementasi dari Resolusi tersebut,” lanjutnya.

Menlu Retno menutup pidatonya dengan menyampaikan bahwa OKI adalah sebuah keluarga besar dan bahwa masa depannya ditentukan OKI sendiri. Untuk ini, Menlu Retno mengajak negara-negara OKI untuk saling membantu agar tidak ada satu pun negara OKI yang tertinggal.

“OKI adalah sebuah keluarga besar, masa depan kita ada di tangan kita sendiri, oleh sebab itu kita harus saling membantu agar tidak ada satu pun negara OKI yang tertinggal,” pungkas Menlu Retno.

OKI dibentuk pada tahun 1969 dengan tujuan meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI terdiri dari 57 negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Baca juga: Gerakan Non-Blok Harus Manfaatkan Pengaruh Untuk Bantu Palestina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jeddah: Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menganggap Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh minggu lalu. Kelompok negara Islam ini menyebutnya sebagai pelanggaran akan hukum internasional yang terlau mencolok.

“Israel melakukan kejahatan agresi, pelanggaran hukum internasional yang mencolok, dan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran,” kata OKI, dilansir dari Bernama, Kamis, 8 Agustus 2024.

Pertemuan tersebut, yang dipicu oleh tuduhan dari Teheran bahwa Israel telah membunuh Haniyeh, yang juga memimpin biro politik Hamas, diakhiri dengan kecaman keras atas tindakan Israel.
Pernyataan akhir, yang dikeluarkan dari kota Jeddah di Arab Saudi, menyesalkan apa yang disebutnya sebagai "kejahatan perang dan genosida" yang dilakukan oleh Israel di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem.

OKI menekankan bahwa pembunuhan Haniyeh selama ia tinggal di Teheran merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan serangan terhadap "integritas teritorial dan keamanan nasional" Iran.

Mereka juga mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk memberlakukan gencatan senjata segera dan menyeluruh terhadap agresi Israel.

"DK PBB harus memastikan akses yang memadai dan berkelanjutan terhadap bantuan kemanusiaan di seluruh Jalur Gaza,” tegas OKI.

Di tengah perkembangan ini, ada kekhawatiran tentang potensi eskalasi, khususnya sebagai tanggapan atas pembunuhan pemimpin Hizbullah Fuad Shukr di Beirut dan kemungkinan tindakan balasan dari Iran setelah pembunuhan Haniyeh.

Eskalasi ini terjadi di tengah serangan Israel yang menghancurkan di Jalur Gaza sejak serangan Hamas Oktober lalu meskipun ada resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Hampir 40.000 warga Palestina telah terbunuh sejak saat itu, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Dan lebih dari 91.000 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari 10 bulan dalam perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

(FJR)