JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku bahwa tengah mengkaji kemungkinan untuk turut mengelola usaha pertambangan dari pemerintah.

Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengkaji apakah MUI masuk kategori organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, dan berhak mendapatkan izin usaha tambang.

“Masih mau kita lihat dulu, apakah MUI itu ormas bukan, itu ya. Karena MUI itu kan konfederasi,” ujar Anwar kepada wartawan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo, Kamis (25/7/2024).

Anwar lantas membandingkan status MUI dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

Menurut dia, PBNU dan PP Muhammadiyah sudah bisa langsung mengajukan konsesi tambang karena memang berstatus ormas keagamaan.

“Kalau NU kan Ormas, Muhammadiyah Ormas. Nah MUI ini kumpulan dari ormas-ormas ini, gitu loh. Maka definisinya ini kena atau enggak MUI itu,” kata Anwar.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam beleid tersebut terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan keagamaan untuk mengelola pertambangan.

Saat ini, PBNU sudah mengajukan permohonan izin pengelolaan tambang sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 25 Tahun 2024.

Ormas keagamaan tersebut juga sudah membentuk perusahaan yang akan khusus mengelola usaha tambang dari pemerintah.

Menyusul PBNU, PP Muhammadiyah tengah mempertimbangkan terkait kebijakan pemerintah yang memberikan izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, PP Muhammadiyah akan memberikan sikap resminya terkait pengelolaan tambang pada 27-28 Juli 2024.

Pengumuman itu akan digelar di Universitas Aisyiyah Yogyakarta setelah rapat konsolidasi nasional usai.

"Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," ujar Abdul Muti dalam keterangan tertulis, Kamis.

Namun, sebelumnya Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengatakan, PP Muhammadiyah menerima kebijakan pengalolaan tambang itu setelah melakukan kajian selama dua bulan.

Dia meyebut bahwa Muhammadiyah juga sudah mengundang berbagai pihak untuk membahas pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan.

"Iya betul (Muhammadiyah menerima izin tambang)," kata Azrul kepada Kompas.com, Kamis.

"Ini dua-tiga bulan ini yang kita lakukan, kita melakukan diskusi, mengundang berbagai pihak baik pada aspek ekonomi, aspek bisnis, sosial, lingkungan, hukum, dan lain sebagainya," ujarnya lagi.