Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan masih membuka peluang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengajukan izin mengelola tambang.

Sebelumnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sudah mengajukan izin pengelolaan tambang. Menurut Rosan pemerintah sudah menerbitkan izin pengelolaan tambang untuk NU.

Sedangkan untuk izin tambang yang akan dikelola oleh ormas Muhammadiyah masih dalam proses.

"Untuk NU kan sudah ditetapkan, dan itu sekarang sudah berjalan," ujar Rosan saat ditemui wartawan seusai acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Di sisi lain, Rosan mengaku ada beberapa ormas keagamaan lain yang sudah menyurati Kementerian Investasi/BKPM. Namun dia tidak menjabarkan identitas ormas keagamaan tersebut

"Ya kita juga menunggu untuk beberapa ormas lainnya keagamaan yang sudah mengirimkan surat ke kami, dan kami sudah sampaikan itu kepada Kementerian ESDM untuk setelah itu ditindak lanjuti," terang mantan Wakil Menteri BUMN itu.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut belum ada perkembangan terkait isu izin tambang ormas tersebut.

"Kabarnya masih yang lama-lama aja," ujarnya di DPR Jakarta, Kamis (12/9/2024) kemarin.

Saat ditanya kepastian lahan tambang mana yang akan dikelola, dia menerangkan, ada dua opsi yakni eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia.

Kemudian secara terpisah, sebelumnya lagi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sempat menyatakan pihaknya sudah resmi mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tambang batu bara dari pemerintah.

Dia menjabarkan pihaknya bakal mengelola tambang di Kalimantan Timur seluas 26 ribu hektare. Dengan begitu NU bakal menjadi organisasi masyarakat keagamaan pertama yang mengelola tambang pemberian dari pemerintah.

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang berikan konsesi sampai terbitnya IUP jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang ditentukan," beber Yahya usai melakukan pertemuan, Kamis (22/8/2024) lalu.

Yahya menjelaskan izin tambang yang diberikan Jokowi berada di Kalimantan Timur, tepatnya di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26 ribu hektare. Komoditas yang akan dikelola adalah batu bara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diimbau memikirkan ulang kebijakan memberikan izin konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan di pengujung masa jabatan periode keduanya.

Menurut Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto, kebijakan Jokowi menebar izin tambang bagi Ormas keagamaan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam tata kelola tambang di Indonesia, serta bisa menyisakan problem bagi pemerintahan mendatang.

"Menjelang purna tugas, madeg pandito, pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden terpilih. Bukan malah ngegas kejar tayang saat injury time," kata Mulyanto kata Mulyanto dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2024).

Menurut Mulyanto, sebaiknya pemerintah membatalkan aturan pemberian konsesi tambang bagi Ormas keagamaan mengingat usia periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi tinggal 3 bulan lagi.

Dia berharap di pengujung kekuasaan, Presiden Jokowi sebaiknya jangan membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kekacauan.

"Umur Indonesia masih panjang. Estafet pengabdian terus mengalir seperti panta rhei. Jadi tidak perlu grasa-grusu,” ucap Mulyanto.

Menurut Mulyanto, dengan kebijakan memberikan prioritas khusus izin tambang kepada Ormas keagamaan maka sebenarnya pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam beleid itu, kata Mulyanto, mengamanatkan pemerintah memberikan prioritas izin pertambangan hanya kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

“Itulah kenapa dalam Undang-Undang Minerba, amanat pengusahaan minerba diberikan kepada badan usaha, termasuk koperasi. Karena ini masalah pengusahaan, yang harus dilakukan oleh ahlinya, mereka yang memiliki spesialisasi dan kompetensi,” ujar Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima izin konsesi tambang dari pemerintahan Presiden Jokowi.

Sedangkan Ormas Persatuan Islam (Persis), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia juga menyatakan tengah mengkaji izin pengelolaan tambang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah memberikan prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan dianggap bisa memicu kecemburuan, dan merusak tata kelola tambang sesuai amanat melalui undang-undang.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengatakan, kebijakan dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat rawan memicu kecemburuan dan bahkan persaingan di antara Ormas.

Dia memperkirakan setelah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima izin tambang dari pemerintahan Presiden Jokowi, maka terbuka kemungkinan berikutnya Ormas pemuda dan lainnya juga mengikuti jejak itu.

Dia khawatir jika kebijakan itu dilanjutkan maka akan terjadi kerumitan dalam pengelolaan tambang lantaran Ormas belum tentu mampu, berkompeten, berkualifikasi, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan tambang.

“Akhirnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menguap, karena kita tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor privat, yang mengurusi ekonomi, dengan sektor ketiga, yang mengurusi masyarakat sipil," kata Mulyanto dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2024).

"Terjadi tumpang-tindih. Lalu memicu kekacauan,” sambung Mulyanto.

Mulyanto juga mengingatkan Ormas keagamaan berpotensi kehilangan fokus dalam mengurus umat beragama jika terlampau sibuk mengelola konsesi tambang.

khawatir fenomena Ormas keagamaan yang berduyun-duyun ingin mengelola tambang bisa merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa lembaga di mata umat.

Maka dari itu Mulyanto meminta pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.

Menurut Mulyanto, dengan kebijakan memberikan prioritas khusus izin tambang kepada Ormas keagamaan maka sebenarnya pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam beleid itu, kata Mulyanto, mengamanatkan pemerintah memberikan prioritas izin pertambangan hanya kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan yang bersedia menerima izin dan mengelola kawasan tambang dianggap memprihatinkan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bersedia menerima izin tambang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan Ormas Persatuan Islam (Persis), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia juga menyatakan tengah mengkaji izin pengelolaan tambang.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, justru prihatin dengan sikap sejumlah ormas keagamaan bersedia mengelola tambang.

Dia khawatir tugas utama Ormas keagamaan mengurus umat menjadi agak dikesampingkan karena kesibukan mengelola tambang.

Dia bahkan mengibaratkan dengan peristiwa Perang Uhud di masa Nabi Muhammad S.A.W., yakni ketika fokus sebagian pasukan Muslim teralihkan oleh rampasan perang yang berakibat mereka kalah.

“Fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, di mana kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebut ghonimah (harta rampasan perang), dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. Ujung-ujungnya umat tidak terurus,” kata Mulyanto dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Kamis (1/8/2024).

Mulyanto khawatir fenomena Ormas keagamaan yang berduyun-duyun ingin mengelola tambang bisa merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa lembaga di mata umat.

Maka dari itu Mulyanto meminta pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.

Menurut Mulyanto, dengan kebijakan memberikan prioritas khusus izin tambang kepada Ormas keagamaan maka sebenarnya pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di dalam beleid itu, kata Mulyanto, mengamanatkan pemerintah memberikan prioritas izin pertambangan hanya kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) mengaku tertarik untuk mendapatkan konsesi pengelolaan tambang seperti yang ditawarkan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Ketua Umum Pusat BKPRMI Said Aldi Al Idrus mengatakan ketertarikan tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan undangan ihwal agenda musyawarah nasional BKPRMI pada 7—10 Agustus mendatang di Medan.

Said mengaku bahwa organisasi mereka juga mengapresiasi kebijakan baru Jokowi tersebut dan tertarik untuk turut mengelola tambang seperti ormas keagamaan.

"Pada silaturahim tersebut kami juga memberikan apresiasi pada Presiden yang baru-baru ini telah mengamanahkan kepada ormas-ormas untuk mengelola tambang. Kami selaku ormas Islam sangat apresiasi," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, dia berkata kebijakan ini memberikan angin segar sehingga ormas keagamaan akan lebih mudah untuk menunjukan kontribusi mereka kepada Negara.

Apalagi, kata Said, dengan mengelola tambang akan mendorong kemandirian organisasi sehingga baik untuk kemaslahatan umat dan masyarakat sekitar.

“Kami melihat dulu Muhammadiyah dan NU mengelola, mudah-mudahan itu pasti manfaatnya sangat luar biasa. Bagi ormas-ormas Islam. Termasuk nanti BKPRMI,” ucapnya.

Kendati demikian, dia menekankan bahwa tak ada pembicaraan untuk memberikan izin tambang untuk BKPRMI saat bertemu Jokowi. Mengingat, organisasi masih mengkaji berbagai regulasi sebelum mengajukan pengelolaan tambang.

“Kami hanya berkesempatan saja menyampaikan, berterima kasih karena telah memberikan ormas-ormas Islam. Dan pada saat ini kami di BKPRMI sangat mendukung itu,” tuturnya.

Namun, dia tak menampik bahwa beberapa anggota BKPRMI memang berkecimpung sebagai pengusaha tambang. Sehingga mereka punya keahlian apabila turut diberi kepercayaan oleh pemerintah.

"Ya kami memberikan dahulu pada abang tertua NU dan Muhammadiyah. Kami adik-adik ini melihat dahulu barang itu. Kalau paten barang itu baru nanti kami ikut," pungkas Said.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan alasan pemerintah untuk memberikan konsesi kelola tambang kepada ormas keagamaan.

Menurutnya, pemerintah hanya ingin mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi dapat terjadi di Indonesia. Mengingat, kata Jokowi, terdapat dorongan dari ormas keagamaan yang meminta hak kelola tambang.

“Banyak komplain kepada saya, ‘pak kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan besar, kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok, waktu saya datang ke pondok pesantren berdialog di Masjid,” ujarnya usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengamini berbekal banyaknya permintaan dari ormas keagamaan mendorong pemerintah untuk segera membuat regulasi tersebut.

“Itu lah yang mendorong kami membuat regulasi agar ormas keagamaan diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang tetapi bukan ormasnya, badan usaha yang ada di ormas itu baik koperasi, maupun PT dan CV maupun yang lain-lain,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Jokowi kembali menekankan bahwa pemerintah tak pernah mendorong ormas keagamaan untuk mengelola tambang, tetapi hanya memberikan akses apabila ada organisasi yang meyakini memiliki kapabilitas untuk mengajukan konsesi tambang.

“Jadi, kami tidak ingin menunjuk atau mendorong dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu ndak, kalau memang berminat ada keinginan, regulasinya sudah ada,” tandas Jokowi.

Sekadar informasi, Kepala Negara menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada ormas keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres No. 76/2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, 22 Juli 2024.

Dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, Selasa, ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara berlaku.

Perpres tersebut mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha organisasi masyarakat kepada Menteri Investasi selaku ketua satuan tugas (Satgas).

Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, maka organisasi masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang terbuka atas penawaran konsesi tambang dari pemerintah terus bertambah. Setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tergiur, giliran Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) yang menyatakan tertarik untuk kelola tambang.

Ketua Umum PP Persis Jeje Zaenudin. Jeje menyampaikan, sejak 2 bulan lalu, pihak Persis melakukan kajian dan rapat pleno untuk menentukan mengenai pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan.

Hasilnya, dari rapat Majelis Penasihat dan Sidang Pleno Dewan Hisbah atau Majelis Fatwa PP Persis yang digelar pada 2-3 Juli 2024 diputuskan organisasi menerima tawaran tersebut.

“Kita sudah putuskan untuk menerima tawaran usaha tambang ini,” ucap Jeje saat dihubungi Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, Jeje menuturkan bahwa dalam pekan ini, pihaknya bakal mempersiapkan segala persyaratan dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pengelolaan tambang.

Selain itu, Persis juga bakal mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk memastikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

“Serta kawasan mana saja yang tersedia dan potensial dari pertambangan tersebut,” ucap Jeje.

Langkah PP Persis tersebut menambah daftar ormas keagamaan yang menerima tawaran untuk mengelola WIUPK dari pemerintah.

Sejauh ini, sudah ada Nahdlatul Ulama (NU) yang mengajukan terlebih dahulu izin tambang, yang diikuti oleh Muhammadiyah baru-baru ini.

Sejak beberapa bulan lalu, pemerintah memang menawarkan WIUPK bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Perbesar

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

4 Tantangan Kelola Pertambangan

Sementara itu, Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi memperingatkan empat tantangan atau ancaman yang bakal dihadapi ormas dalam mengelola konsesi tambang.

Tantangan pertama adalah keseimbangan antara ongkos dan pemasukan. Ormas akan dihadapkan pada biaya (cost) yang harus dikeluarkan, sementara itu nilai ekonomi, sosial maupun lingkungan yang didapatkan belum tentu besar

Kedua, Kegiatan penambangan yang dinilai pasti akan merusak lingkungan hingga berpotensi memicu konfrontasi dengan masyarakat terdampak aktivitas tersebut.

Ketiga, manfaat ekonomis yang tidak sebanding lantaran kegiatan penambangan akan menggaet kontraktor. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, Fahmy memperkirakan pihak kontraktor akan mendapatkan porsi yang lebih besar karena kepemilikan alat dan teknologi yang dibutuhkan.

Keempat, ormas akan berpotensi berhadapan dengan masyarakat adat atau pemilik lahan/tanah yang terdampak aktivitas pertambangan karena merupakan pemegang WIUPK.

"itu kalau dikuantifikasikan itu menjadi cost yang lebih besar, dalam bahasa agama mudaratnya. Sementara manfaatnya yang diperoleh sebenarnya enggak besar-besar amat," jelasnya saat dihubungi Bisnis, dikutip Selasa (30/7/2024).

Doktor lulusan University of Newcastle Australia itu lalu mengingatkan, konsesi tambang yang diberikan PP No.25/2024 itu merupakan bekas tambang yang sebelumnya sudah diolah.

Dia memperkirakan cadangan yang ada dari bekas PKP2B itu pun tidak banyak. Belum lagi, papar Fahmy, penawaran WIUPK ke ormas berlaku hanya dalam jangka waktu lima tahun sebagaimana diatur dalam pasal 83A ayat (6) PP No.25/2004 itu.

"Lima tahun di dunia tambang itu tidak akan memperoleh apapun gitu. Itu yang menurut saya mudaratnya," katanya.

Tambang Tak Berkualitas

Oleh sebab itu, Fahmy menilai ormas-ormas seharusnya menolak tawaran pemerintah itu karena benefit (manfaat) yang tidak sepadan dengan cost (biaya) yang akan dikeluarkan. Dia bahkan menilai ormas yang sudah menerima tawaran WIUPK itu blunder dalam mengambil keputusan.

"Keputusan Muhammadiyah [dan NU] blunder karena lebih besar mudharat ketimbang manfaat," tuturnya.

Tambang Tak Berkualitas

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan ormas keagamaan bisa mengelola IUPK yang dialokasikan dari bekas tambang (relinguishment), asalkan memiliki badan usaha resmi yang berbadan hukum dan dikontrol 100% oleh pengurus pusatnya.

Dia juga memperingatkan bahwa bekas pengembalian wilayah tambang eks PKP2B tersebut umumnya merupakan wilayah tambang yang kurang menarik bagi pemilik awalnya, baik dari segi sumber daya dan cadangan, infrastruktur, geografi, geologi, sosial dan lain-lain.

Perbesar

"Bisa saja cadangan yang tersisa tinggal sedikit atau kualitasnya kurang bagus, secara geologi sulit untuk ditambang, jaraknya yang cukup jauh ke pelabuhan, masuk kawasan hutan atau secara sosial sulit untuk diselesaikan," jelasnya.

Untuk itu, sebelum mulai menambang, badan usaha di bawah ormas yang menerima penawaran WIUPK itu harus melakukan due diligence secara menyeluruh untuk mengkaji segala aspek dalam rangka memenuhi kelayakan investasi.

Menurut Rizal, ada tiga hal yang harus dipastikan agar suatu investasi bisa secara teknis dilakukan yakni tersedianya teknologi; secara komersial menguntungkan dan memenuhi kriteria investasi seperti NPV, RoI dan payback period; dan secara politik sosial dapat diterima untuk dikembangkan.

"Kegiatan yang harus dilakukan dimulai dari eksplorasi, FS/Amdal, konstruksi dan penambangan harus dilakukan dengan benar agar rencana investasi tersebut sesuai harapan organisasi," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menyusul langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam PP yang diteken pada 30 Mei 2023 itu, terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan dan keagamaan (ormas) untuk mengelola pertambangan.

Penerimaan PP Muhammadiyah diumumkan melalui konferensi pers rapat konsolidasi nasional di Yogyakarta pada Minggu, 28 Juli 2024.

"Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dikutip dari tayangan YouTube Muhammadiyah Channel, Minggu.

Selain mengumumkan hal tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan Muhadjir Effendy ditunjuk menjadi Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah.

"Kami sekaligus karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Efendy," kata Haedar.

Haedar menjelaskan bahwa status Muhadjir bukan lah sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Melainkan, Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi.

Muhadjir selanjutnya bakal bekerja bersama dengan Sekretaris Muhammad Sayuti. Lalu, anggota tim Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji dan Arif Budimanta.

Sebelumnya PBNU

PP Muhammadiyah menjadi ormas keagamaan besar kedua yang menerima kebijakan pemberian izin tambang tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengakuI bahwa pihaknya sudah mengajukan permohonan izin pengelolaan tambang sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 25 Tahun 2024.

PBNU mengajukan permohonan karena melihat izin mengelola tambang sebagai peluang untuk memenuhi hajat hidup para warganya meliputi ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Namun, pada 9 Juli 2024, Yahya menyatakan bahwa konsesi tambang untuk PBNU belum keluar dan masih berproses.

Sementara itu, secara terpisah Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla memastikan bahwa perusahaan untuk mengelola usaha tambang dari pemerintah sudah terbentuk.

“PBNU sudah membentuk PT khusus untuk mengelola tambang ini dan kami melibatkan orang-orang profesional,” ujar Ulil kepada wartawan usai pertemuan dengan Grand Syekh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al Tayeb pada 10 Juli 2024.

Saat ini, Ulil mengatakan, PBNU hanya tinggal menunggu pemerintah secara resmi menerbitkan izin usaha tambang atau konsesi untuk dikelola perusahaannya.

Namun, dia mengaku belum dapat mengungkapkan secara detail lokasi tambang, nama perusahaan dan pihak-pihak yang di dalamnya.

“Ya kami belum bisa memberikan detail-detail seperti itu. Tapi yang jelas yang bisa kami katakan bahwa PT sudah terbentuk dan kami siap untuk mengerjakan tambang,” kata Ulil.

Ormas non-keagamaan menyusul?

Menariknya, terbaru Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto mengusulkan, IUP juga diberikan pada ormas non-keagamaan.

Menurut Bahlil, Prabowo mengatakan, ormas yang memenuhi kriteria dari pemerintah juga seharusnya mendapatkan prioritas pengelolaan tambang.

"Kata Pak Prabowo, 'jangan hanya (ormas keagamaan) itu Mas Bahlil, dilihat juga organisasi-organisasi lain yang punya kontribusi kepada negara yang klasifikasi memenuhi syarat',” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (29/7/2024).

"Ya kita kasih saja, daripada kasih yang lain, enggak jelas-jelas pula sebagian,” ujarnya melanjutkan.

Namun, Bahlil tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rencana pemberian izin usaha tambang tersebut.

Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara bekas untuk ditawarkan pengelolaannya kepada ormas keagamaan.

Bagi-bagi izin tambang

Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebut, keputusan Jokowi menerbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang di dalamnya memberikan konsesi tambang untuk dikelola ormas bukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama atau terkait pembukaan lapangan pekerjaan.

“Jatam melihatnya tidak dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bersama karena yang namanya tambang itukan padat modal dan padat teknologi begitu kan. Dia sama sekali tidak berdampak pada kesejahteraan salah satunya misalnya terkait dengan pembukaan lapangan kerja,” kata Koordinator Jatam Nasional, Melky Nahar dalam program Sapa Indonesia Petang Kompas TV pada 2 Juni 2025.

Dia menilai bahwa penerbitan PP tersebut lebih memiliki tujuan politik yakni menjaga pengaruhnya setelah lengser dari jabatan Presiden RI.

“Sehingga alih-alih ini berdampak pada kesejahteraan, yang terjadi saya kira ini bisa dibaca sebagai siasat politik jokowi untuk menjaga pengaruh politiknya pasca tidak lagi menjabat pada Oktober mendatang,” ujar Melky.

Untuk diketahui, pemberian izin kepada ormas mengelola pertambangan diatur dalam dalam Pasal 83A yang membahas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Secara Prioritas.

Pada pasal 83A ayat (1) dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Kemudian, WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Adapun IUPK dan atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha tidak dapat dipindahtangankan dan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri.

Kemudian, disebutkan bahwa kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.

Badan usaha sebagaimana dimaksud dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afilisasinya

Selanjutnya, penawaran WIUPK sebagaimana d berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak PP ini berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mewanti-wanti sejumlah hal kepada organisasi kemasyarakatan (ormas), seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sebelum resmi mengelola konsesi tambang yang diberikan pemerintah.

Seperti diketahui, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU serta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah mengumumkan bakal menerima tawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Penawaran WIUPK itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.25/2024 yang belum lama ini ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Perhapi Rizal Kasli tidak mempermasalahkan penerimaan WIUPK dari pemerintah oleh NU dan Muhammadiyah. Menurutnya, kedua ormas itu bisa mengelola IUPK yang dialokasikan dari bekas tambang (relinguishment), asalkan memiliki badan usaha resmi yang berbadan hukum dan dikontrol 100% oleh pengurus pusatnya.

Sumber daya manusianya pun, lanjut Rizal, bisa disiapkan di mana Indonesia memiliki banyak ahli pertambangan seperti yang bernaung di bawah Perhapi.

Oleh sebab itu, dia menilai kedua ormas Islam tersebut sudah mengkaji secara legal oleh ahli hukum mereka tentang legalitas pemberian IUPK tersebut.

"Ini kita serahkan kepada organisasi tersebut keputusannya," jelasnya kepada Bisnis, Senin (29/7/2024).

Meski demikian, Rizal menyebut ada sejumlan hal yang harus diperhatikan oleh ormas-ormas yang akan mengelola IUPK relinguishment.

Dia menggarisbawahi bahwa bekas pengembalian wilayah tambang eks PKP2B tersebut umumnya merupakan wilayah tambang yang kurang menarik bagi pemilik awalnya baik dari segi sumber daya dan cadangan, infrastruktur, geografi, geologi, sosial dan lain-lain.

"Bisa saja cadangan yang tersisa tinggal sedikit atau kualitasnya kurang bagus, secara geologi sulit untuk ditambang, jaraknya yang cukup jauh ke pelabuhan, masuk kawasan hutan atau secara sosial sulit untuk diselesaikan," jelasnya.

Untuk itu, sebelum mulai menambang, badan usaha di bawah ormas yang menerima penawaran WIUPK itu harus melakukan due diligence secara menyeluruh untuk mengkaji segala aspek dalam rangka memenuhi kelayakan investasi.

Menurut Rizal, ada tiga hal yang harus dipastikan agar suatu investasi bisa secara teknis dilakukan yakni tersedianya teknologi; secara komersial menguntungkan dan memenuhi kriteria investasi seperti NPV, RoI dan payback period; dan secara politik sosial dapat diterima untuk dikembangkan.

"Kegiatan yang harus dilakukan dimulai dari eksplorasi, FS/Amdal, konstruksi dan penambangan harus dilakukan dengan benar agar rencana investasi tersebut sesuai harapan organisasi," jelasnya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Muhammadiyah mengikuti jejak NU untuk menerima penawaran WIUPK bekas PKP2B itu. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya siap menerima tawaran pengelolaan WIUPK oleh pemerintah setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul dalam konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Dia menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak sebab Muhammadiyah melalukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Tidak hanya itu, klaimnya, Muhammadiyah juga meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dinilai menciderai aspek persaingan usaha yang sehat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut, selain mencederai aspek persaingan usaha, kebijakan itu secara jelas memberikan motif terhadap rasa balas jasa politik dari pemerintah.

“Kerugiannya praktik pertambangan yang bermasalah dan dicabut IUP-nya bisa hidup lagi mendompleng legalitas ormas. Pembagian IUP yang dicabut sebaiknya hanya untuk reklamasi atau pada bidang jasa pemulihan lingkungan. Jadi bukan untuk melanjutkan eksploitasi tambang,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Lebih lanjut, dia menilai ada aturan yang cukup baik apabila badan usaha swasta termasuk badan usaha milik ormas keagaamaan tetap harus melalui lelang. Sehingga ormas tak bisa secara langsung untuk mengelola tambang.

Namun, kata Bhima, pemerintah memang harus cermat dalam menentukan ormas keagamaan yang memang memiliki kapabilitas dalam mengelola pertambangan.

“Soal perpres baru yang memberikan izin pengelolaan tambang yang sebelumnya izin dicabut, makin problematis. Ormas bisa saja hanya dijadikan sebagai nominee agar perusahaan yang izin tambangnya dicabut tetap bisa beroperasi. Apalagi ormas keagamaan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola tambang,” tandas Bhima

Lain pendapat, Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dianta Sebayang menilai bahwa perpres tersebut adalah sebuah terobosan dalam mendorong pembangunan inklusif bukan hanya fokus kepada pembangunan.

Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) itu melihat bahwa selama ini pembangunan pada sektor pertambangan fokus kepada pertumbuhan bisnis itu sendiri tanpa ikut mendorong masyarakat sekitar pertambangan.

“Keuntungan yang seharusnya diterima adalah masyarakat secara lebih luas, karena ownership tambang adalah masyarakat yang bergabung dalam sebuah organisasi, bukan hanya segelintir orang saja. Tantangan adalah mendapatkan sumber daya manusia, teknologi dan modal kerja dalam pengelolahan bisnis di pertambangan,” pungkas Dianta.

Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Salah satunya tertuang dalam ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus [WIUPK] yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara [PKP2B] dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.

Beleid tersebut juga mengatur bahwa ormas yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal tersebut juga mensyaratkan usulan WIUPK harus sudah berlaku efektif dalam jangka waktu lima tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Nantinya, pemerintah melimpahkan kewenangan penetapan, usulan, dan pemberian WIUPK organisasi kemasyarakatan kepada Menteri Investasi selaku ketua Satuan Tugas (Satgas). Meski begitu, setelah izin pengelolaan tambang diberikan, organisasi masyarakat harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengizinkan pendistribusian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dicabut kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan koperasi.

Ketentuan itu dimuat dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, 22 Juli 2024.

Dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Jakarta, Selasa, ketentuan distribusi IUP kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1).

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus [WIUPK] yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara [PKP2B] dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara berlaku.

Perpres tersebut mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha organisasi masyarakat kepada Menteri Investasi selaku ketua satuan tugas (Satgas).

Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, maka organisasi masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).

Sebelumnya diberitakan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Perpres 70 bertujuan untuk mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi.

Selain itu, kata Bahlil, Perpres tersebut juga mengatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi Badan Usaha Milik desa, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh UMKM.

"Pendistribusian IUP berskala besar akan dilakukan melalui proses tender sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tapi teknis-nya, ada di Kementerian ESDM," katanya.