Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, mengatakan pihaknya tengah mengkaji berbagai persoalan yang tengah dihadapi industri pariwisata. Hal itu sebagai tanggapan atas keluhan pengusaha hotel terkait kegiatan bisnis online travel agent (OTA) asing.

Pengusaha hotel sebelumnya mengeluhkan OTA asing yang tidak memiliki badan usaha di Indonesia. Hal itu membuat pengusaha mendapat beban atas pengenaan pajak.

"Ini semua kita masih dalam proses mengkaji, semua isu-isu yang lagi krusial, lagi dikeluhkan juga di teman-teman industri pariwisata, sementara kita semua dalam proses pengkajian semua. Tentu semua akan kita pelajari, semua akan kita diskusikan, dan sementara sedang didiskusikan," ungkapnya di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dia mengatakan, pihaknya akan mengkaji berbagai masalah terkait industri pariwisata pekan ini. Dia berjanji akan memberikan informasi perkembangan selanjutnya.

"Itu top urgency kami, dan sedang kita bahas, pasti akan kami update secepatnya. Seminggu ini kita sedang mengkaji semua teman-teman," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengungkapkan persoalan sektor pariwisata. Dia menyebut salah satunya terkait keberadaan OTA asing yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, sehingga tidak membayar pajak dan merugikan industri lokal.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, jadi industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa OTA asing tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Padahal dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing bisa mencapai 18%. Mereka pun tak dikenakan pajak komisi 1,1%.

Hal ini, kata dia akibat OTA asing tidak memiliki BUT, yang akhirnya membuat mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel. Selain itu, OTA asing juga kerap melanggar perjanjian kontrak dengan hotel.

Belum lagi soal OTA asing yang menggunakan strategi 'bakar uang' dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

Aplikator asing tersebut memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya. Menurutnya, dalam jangka panjang strategi ini akan berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata.

"Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

JAKARTA, Investor.id – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap pemerintahan baru bisa menindak online travel agents (OTA) asing yang kerap menekan industri pariwisata nasional. Selama ini, praktik bisnis OTA asing membuat industri pariwisata babak belur.  

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing beroperasi tanpa badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Ini merugikan sektor akomodasi di Indonesia, karena OTA asing tidak membayar pajak dan memberlakukan sistem parity rate yang membatasi harga jual hotel.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, sehingga industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar,” jelas Alan, dikutip Jumat (18/10/2024).

OTA asing juga tidak membayar PPN 11%, seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing, misalnya sebesar 18%, itu harus dikenakan PPN. Begitu juga dengan pajak komisi 1,1%. Tetapi, akibat OTA asing tidak memiliki BUT, mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel.

Tak jarang juga, kata dia, ada kasus hotel yang mengeluh OTA asing yang melanggar perjanjian kontrak. Letika masa kontrak antara hotel dan OTA berakhir, kamar hotel masih dijual melalui platform tanpa persetujuan hotel, yang tentu merugikan hotel dari sisi operasional dan reputasi.

Belum lagi, kata dia, soal OTA asing yang menggunakan strategi ‘bakar uang’ dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

"OTA asing ini memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya," tegas dia.

Menurut dia, dalam jangka panjang strategi ini berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata. Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. "Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Tidak hanya itu, Maulana juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat yang menjadi penghalang bagi mobilitas wisatawan domestik. Dia menyebut, sebagai negara kepulauan dengan 17 ribu lebih pulau, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk mempercepat pergerakan orang dan barang.

Diketahui, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tinggal menghitung hari hingga 20 Oktober 2024. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah pariwisata, karena tumbuhnya sejumlah destinasi wisata baru, namun bukannya tanpa persoalan.

Maulana tak memungkiri, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pariwisata Indonesia telah berkembang signifikan. Namun, masih ada sejumlah tantangan penting yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata yang kuat dan kompetitif.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap pemerintahan baru bisa menindak online travel agents (OTA) asing yang kerap menekan industri pariwisata nasional. Selama ini, praktik bisnis OTA asing membuat industri pariwisata babak belur.  

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing beroperasi tanpa badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Ini merugikan sektor akomodasi di Indonesia, karena OTA asing tidak membayar pajak dan memberlakukan sistem parity rate yang membatasi harga jual hotel.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, sehingga industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar,” jelas Alan, dikutip Jumat (18/10/2024).

OTA asing juga tidak membayar PPN 11%, seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing, misalnya sebesar 18%, itu harus dikenakan PPN. Begitu juga dengan pajak komisi 1,1%. Tetapi, akibat OTA asing tidak memiliki BUT, mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel.

Tak jarang juga, kata dia, ada kasus hotel yang mengeluh OTA asing yang melanggar perjanjian kontrak. Letika masa kontrak antara hotel dan OTA berakhir, kamar hotel masih dijual melalui platform tanpa persetujuan hotel, yang tentu merugikan hotel dari sisi operasional dan reputasi.

Belum lagi, kata dia, soal OTA asing yang menggunakan strategi ‘bakar uang’ dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

"OTA asing ini memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya," tegas dia.

Menurut dia, dalam jangka panjang strategi ini berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata. Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. "Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Tidak hanya itu, Maulana juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat yang menjadi penghalang bagi mobilitas wisatawan domestik. Dia menyebut, sebagai negara kepulauan dengan 17 ribu lebih pulau, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk mempercepat pergerakan orang dan barang.

Diketahui, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tinggal menghitung hari hingga 20 Oktober 2024. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah pariwisata, karena tumbuhnya sejumlah destinasi wisata baru, namun bukannya tanpa persoalan.

Maulana tak memungkiri, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pariwisata Indonesia telah berkembang signifikan. Namun, masih ada sejumlah tantangan penting yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata yang kuat dan kompetitif.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah untuk menegakkan aturan soal perpajakan bagi online travel agent (OTA) asing yang beroperasi di Indonesia. Pasalnya, meski mereka terdaftar penyelenggara sistem elektronik (PSE), jika tidak mendirikan badan usaha tetap (BUT), akan menyebabkan kerugian bagi pelaku pariwisata domestik.

"Mereka membebankan pajak ke kami, pihak hotel. Padahal, kalau OTA lokal, mereka yang bayar, bukan pihak kami. Ini tentu membebani kami," kata Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran, dalam keterangan resmi, Rabu (17/7/2024).

Dia menuturkan, ketidakpatuhan OTA asing dalam mendirikan BUT selain mengakibatkan kerugian terhadap pelaku usaha hotel, konsumen, juga negara dirugikan, yakni kehilangan potensi pendapatan dari pajak komisi dan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Jika mereka tidak memiliki BUT, negara akan dirugikan dari potensi pendapatan pajak. Ini termasuk pajak komisi dan PPN," ujar Alan, panggilan akrabnya.

Potensi PPN dari transaksi OTA asing dapat mencapai sekitar Rp 3,18 triliun, sedangkan potensi kerugian dari pembebanan pajak komisi sebesar 1,1% mencapai Rp 318,67 miliar.

Selain itu, dia menegaskan, konsumen dirugikan ketika terjadi masalah dalam reservasi. Jika konsumen mengalami masalah, mereka tidak bisa mengajukan complain, karena OTA asing ini tidak memiliki kantor fisik di Indonesia.

"Mereka hanya diberikan nomor telepon yang tidak jelas di mana lokasinya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan kurangnya perlindungan konsumen ketika terjadi masalah," ujar dia.

Alan juga menyoroti dampak negatif bagi industri hotel. Pasalnya, OTA asing tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Ketidakadilan ini merugikan industri pariwisata dalam negeri yang sudah berusaha mematuhi peraturan perizinan yang berlaku.

"Kita sebagai pelaku usaha yang selalu dipungut untuk pajak komisi, harusnya itu OTA asing yang bayar. Ini jadi masalah besar," kata dia.

PHRI telah melaporkan masalah ini kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sejak 2017 untuk menuntut keadilan dan penegakan peraturan. Namun sampai sekarang itu penegakan UU 36/2008 tentang Pajak Penghasilan dan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan masih belum digubris.

"Kami sudah melaporkan kepada pemerintah untuk menuntut keadilan, namun hingga kini respons dari Ditjen Pajak belum ada," terang Alan.

Dia menegaskan, OTA asing harus patuh dengan peraturan perizinan Indonesia. "Pemerintah sebagai regulator harus bersikap adil. Jika OTA asing tidak mendirikan BUT, mereka harus ditutup. Negara tidak boleh membiarkan sesuatu yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lokal," tegas dia.

Dia berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News