Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan baru di masa kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan bisa melibatkan seluruh pihaksaat merumuskan suatu kebijakan, khususnya soal pertembakauan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto mengatakan aturan yang disusun secara terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak terdampak hanya akan menimbulkan polemik dan kerugian.

Dia merujuk pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau).
“Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win-win solution, tidak mematikan,” ujar Sudarto dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan untuk seluruh produk tembakau.

Dia berpendapat aturan ini berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sudarto menuturkan sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri tembakau bisa kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

“Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, polemik RPMK belum selesai,” ujarnya.

Dia menilai proses pembentukan regulasi yang selama ini terjadi belum banyak melibatkan pemangku kepentingan terkait. Tanpa adanya keterlibatan tersebut, regulasi yang dihasilkan pun berpotensi membawa dampak yang tidak diinginkan bagi mereka yang tidak dilibatkan, serta tidak memenuhi unsur keadilan.

Seperti diketahui, saat pertama kali memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Prabowo mengatakan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi hal yang paling utama.

JAKARTA, KOMPAS.com -Pemerintahan baru dinilai masih akan menghadapi tantangan di sektor ekonomi tahun depan. Namun demikian, Indonesia dinilai telah mampu menentukan arah pertumbuhan sesuai target.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, eskalasi global semakin kompleks dan risiko geoekonomi kembali meningkat.

“Namun, Indonesia berhasil dalam menavigasi pertumbuhan ekonomi, investasi, serta ekspor barang dan jasa di tengah berbagai krisis yang terjadi, bahkan dapat tumbuh tinggi di atas rata-rata global, meskipun pertumbuhan ekonomi yang mandek di kisaran 5 persen bahkan masih merasakan scarring effect akibat pandemi Covid-19 menjadi catatan kritis,” kata dia dalam Hana Bank Economic Outlook 2025, dikutip Sabtu (26/10/2024).

SHUTTERSTOCK/THAPANA_STUDIO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Aviliani menyarankan untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Selain itu, ia juga berpendapat mengenai revolusi menuju negara industri, pembenahan di seluruh komponen penyusun Produk Domestik Bruto (PDB), dan kerja sama dengan pihak swasta.

Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA). Selain itu, penting untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dan kinerja usaha kecil.

Sementara itu Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Kabinet Merah Putih, yang meliputi ketidakpastian global dan dinamika internal.

Lebih lanjut Yunarto menjelaskan, arah kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru mengedepankan ekonomi dorongan besar (big push), proteksionisme, dan reindustrialisasi atau padat karya.

Adapun, sektor-sektor yang menjadi prioritas antara lain pangan, industrialisasi, infrastruktur, energi, pemerataan, sumber daya manusia, dan tata kelola.

Dalam waktu yang bersamaan, Direktur Utama PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) Jong Jin Park menuturkan, adanya pelantikan pemerintahan baru Indonesia, pemilihan presiden Amerika Serikat, penurunan suku bunga global, dan meningkatnya risiko geopolitik akan memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia ke depannya.

“Hana Bank berkomitmen untuk senantiasa memberikan dukungan optimal kepada para nasabah dan berusaha menjadi mitra strategis yang saling menguntungkan di masa depan,” ujar dia.

Sebagai informasi, Hana Bank Economic Outlook 2025 merupakan Economic Outlook ke-14 yang rutin diadakan oleh Hana Bank sejak 2010. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 400 nasabah korporasi Hana Bank dari berbagai sektor.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto diharapkan membawa angin segar bagi sektor asuransi, termasuk asuransi jiwa dengan program-program unggulan pemerintah yang mencakup sektor kesehatan.

Perusahaan asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mengungkap optimismenya terhadap peluang yang dibawa oleh pemerintahan baru ini.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen, mengatakan kestabilan ekonomi dan sosial yang baik akan membuka peluang pertumbuhan bagi berbagai sektor, termasuk asuransi jiwa.

“Kami melihat dengan kestabilan ekonomi dan sosial yang baik, maka inimenjadi peluang bagi semua sektor untuk tumbuh, termasuk sektorasuransi,” kata Karin saat dihubungi Bisnis pada Rabu (23/10/2024).

Karin meyakini masyarakat memiliki kemampuan untuk memiliki produkperlindungan yang memberi dampak positif jangka panjang bagi dirimereka dan keluarganya di masa depan, sehingga mewujudkan ketahananfinansial dan kesejahteraan guna menghadapi risiko keuangan dan risikolainnya di masa mendatang.

Dalam merespons peluang ini, Prudential Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi. Menurut Karin, perusahaan tetap berkomitmen untuk mewujudkan visi menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi masyarakat Indonesia melalui solusi keuangan dan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau.

Hal ini dicapai dengan mendengarkan masukan dari nasabah dan terus menyesuaikan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pihaknya mengoptimalkan peran agen asuransi atau Mitra Bisnis Agency Prudential sebagai garda terdepan dalam melakukan literasi asuransi.

“Kami terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka dengan beragam pelatihan dan sertifikasi yang wajib dimiliki,” kata Karin.

Tidak hanya berfokus pada pengembangan produk dan kualitas agen, Prudential juga aktif dalam memberikan edukasi tentang pentingnya asuransi melalui berbagai kanal. Mereka bekerja sama dengan pemerintah dan regulator untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaum perempuan, disabilitas, dan masyarakat di wilayah 3T (terluar, terdepan, terdalam). Penyebaran informasi ini juga diperkuat melalui media sosial dan kolaborasi dengan komunitas serta influencer.

“Ke depannya kami juga akan terus berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah, mitra, agen, nasabah, dan masyarakat untuk mendorong semakin banyak masyarakat untuk hidup aktif dan sehat, sekaligus memperoleh perlindungan dari berbagai risiko kehidupan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan bahwa industri asuransi jiwa memiliki optimisme tinggi memasuki masa pemerintahan baru. Hal tersebut didorong oleh peluang besar untuk berkolaborasi dalam program prioritas pemerintah yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu mengatakan salah satu kontribusi penting yang dapat diberikan industri asuransi jiwa adalah melalui produk asuransi jiwa kredit, yang menawarkan perlindungan bagi nasabah dalam hal pelunasan kredit jika terjadi risiko meninggal dunia atau ketidakmampuan total. Inovasi ini mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian yang aman melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Sehingga keluarga mereka tidak perlu khawatir akan beban finansial dalam hal pelunasan kredit jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini mendukung inisiatif pemerintah dalam menyediakan hunian yang aman dan terlindungi bagi masyarakat Indonesia,” kata Togar.

Lebih lanjut, Togar menyebutkan bahwa industri asuransi jiwa dapat meraih potensi pertumbuhan yang signifikan karena peluang besar untuk beradaptasi dan berkembang pada pemerintahan baru. Selain inovasi produk, hal tersebut dapat dicapai dengan pendekatan yang tepat, peningkatan layanan digital, dan kolaborasi dengan sektor-sektor strategis.

“Selain itu, dukungan terhadap program-program unggulan pemerintahan akan memperkuat posisi industri ini dalam jangka panjang, menciptakan harapan baru untuk pertumbuhan yang berkelanjutan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya akan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tandas Togar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset industri asuransi mencapai sebanyak Rp1.132,49 triliun sampai dengan Agustus 2024. Aset industri asuransi mengalami peningkatan 1,32% secara tahunan (year on year/yoy) dari sebelumnya Rp1.117,75 triliun.

Dilihat dari sisi asuransi komersil, total asetnya mencapai Rp912,78 triliun atau naik 2,42% yoy. Kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp218,55 triliun, atau naik 5,82% yoy, yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 0,56% yoy dengan nilai sebesar Rp118,96 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 12,89% dengan nilai sebesar Rp99,59 triliun.

Permodalan asuransi komersial juga masih menunjukkan kondisi yang solid, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum secara agregat mencatatkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 457,02% dan 323,74% yang masih berada di atas threshold sebesar 120%.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. alias BCA (BBCA) Jahja Setiaatmadja meyakini bahwa pemerintahan baru yang dinakhodai Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendukung sektor perbankan Tanah Air.

Jahja mencontohkan, hal tersebut tecermin dari keputusan kepala negara dalam mempertahankan komposisi menteri dan wakil menteri, khususnya di bidang keuangan. Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan didampingi oleh tiga wakil, yakni Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu, dan Thomas Djiwandono.

“Pemerintahan baru akan men-support perbankan, saya yakin. Karena kalau kita lihat, misalnya dari segi menteri, terutama bidang keuangan itu dipertahankan,” katanya dalam konferensi pers Paparan Kinerja BCA Kuartal IIII/2024 secara virtual, Rabu (23/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa komposisi tersebut berkaitan dengan kepercayaan investor mengenai kinerja pemerintahan. Dia pun menilai keputusan tersebut sebagai suatu hal yang sangat positif di kaca mata investasor asing.

Menurutnya, nama-nama tersebut telah dipercaya karena memberikan performa apik, seperti mempertahankan angka pertumbuhan produk domestik bruto hingga mengendalikan inflasi.

“Saya rasa dengan tim yang baru, ini cukup membuat keyakinan dan kemantapan dari para investor untuk tidak sembarangantake actiondalam hal adanya pemerintahan baru,” sambungnya.

Sementara itu, mengenai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Prabowo, Jahja menilai ada banyak faktor yang akan berpengaruh. Terlepas dari dinamika daya beli masyarakat, dirinya meyakini bahwa program yang tercakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan memacu perekonomian apabila terlaksana dengan baik.

Dia optimistis bahwa sosok-sosok yang mengemban jabatan dalam pemerintahan baru dapat berfokus kepada bidangnya masing-masing, tak terkecuali di sektor perekonomian yang dinilai telah mumpuni.

“Tinggal kita tunggupolicy-nya seperti apa, kinerja seperti apa. Kita harapkan tentunya nanti itu akan bisa lebih baik,” tandas Jahja.

Adapun, Presiden Prabowo telah melantik segenap menteri dan wakil menteri pada Senin (21/10/2024) lalu. Tak ada wajah baru pejabat Kemenkeu di era Prabowo, meskipun terdapat tambahan kursi wamen dari dua orang menjadi tiga orang.

Selain Suahasil dan Thomas yang merupakan petahana Wamenkeu sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat nama Anggito yang juga tak asing lagi dalam urusan perbendaharaan negara.

Anggito merupakan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu di zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atau pada periode 2003—2010.

IDXChannel - Kinerja PT Pertamina (Persero) di sepanjang Pemerintahan Jokowi dinilai sudah on the right track.

Terkait itu pula, Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengaku optimistis bahwa performa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang energi tersebut bisa terus ditingkatkan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam upaya mewujudkan kemandirian energi.

"Betul, on the right track, dari segi corporate dan tanggung jawab tak perlu diragukan. Dari hulu ke hilir, Pertamina nggak masalah. Untuk itu, Saya yakin, mampu meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu saja, harus ada dorongan berupa regulasi dan insentif dari Pemerintahan baru," ujar Tauhid, dalam keterangan resminya, Rabu (23/10/2024).

Menurut Tauhid, upaya Pertamina dalam menjalankan tugas sebagai BUMN energi memang baik. Antara lain, berkontribusi 69 persen dari produksi minyak dan 34 persen dari produksi gas nasional.

Begitu pula dari sisi kinerja keuangan, ketika pada 2023 mampu meraup laba 17 persen lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk proyeksi ke depan, Tauhid meyakini, melalui dukungan yang semakin kuat dari Pemerintahan Prabowo, akan membuat performa BUMN termasuk Pertamina semakin meningkat.

"Karena Pertamina kan dalam kapasitas menjalankan tugas," ujar Tauhid.

Tauhid menjelaskan, dukungan tersebut bisa berupa regulasi maupun berbagai insentif, termasuk tarif. Misal, mengurangi dividen sehingga dana yang ada bisa dialokasikan untuk sektor hulu. Melalui realokasi tersebut, diharapkan Pertamina bisa semakin meningkatkan kegiatan seperti eksplorasi dan eksploitasi.

Dengan demikian, dikatakan Taufan, ke depan diharapkan dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap impor. Termasuk untuk mempersiapkan program substisusi untuk mengurangi impor BBM non diesel, seperti Pertalite dan Pertamax.

Jika hal itu terwujud, Tauhid yakin bahwa impor juga akan terus menurun dan mendukung berbagai upaya yang sudah terlebih dahulu dilakukan Pertamina.

"Apalagi untuk menekan impor, Pertamina sebelumnya sudah melakukan melalui program Biodiesel B50," ujar Tauhid.

Selain mengurangi ketergantungan impor, program transisi energi seperti Biodiesel, juga berperan dalam mengurangi emisi, termasuk memenuhi target Net Zero Emission (NZE) paling lambat 2060.

Untuk itu, Tauhid juga berharap, Pemerintah terus mendorong Pertamina dan BUMN lain untuk semakin mengembangkan energi bersih. Apalagi, lanjutnya, saat ini penggunaan energi bersih baru mencapai 12 hingga 13 persen.

(taufan sukma)

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Diketahui, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menjadi salah satu kementerian baru yang pada pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum ada. Dengan demikian, kementerian anyar ini belum memiliki gedung kementerian.

Ditanya terkait lokasi gedung kantornya, AHY mengatakan, belum ditetapkan secara pasti di mana lokasi gedung tersebut. Begitu pula dengan kantor dari kemenko-kemenko baru lainnya.

"Itu juga belum saya ketahui secara pasti (gedung kantor), yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya," kata AHY, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

AHY mengatakan, saat ini gedung pemerintahan untuk menjadi kantornya nanti masih dalam proses pencarian.

"Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi, lagi dicari yang pas lah kira-kira dimana," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY sendiri menyambut dengan suka cita terbentuknya kabinet pemerintahan baru dalam membantu Prabowo mencapai target-target, termasuk mewujudkan visi-visi beliau yang telah ditetapkan selama ini. Nantinya, Kemenko yang dipimpin olehnya akan menaungi 5 kementerian.

"Saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan baik itu secara umum maupun secara teknis karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur. Mudah-mudahan bisa bekerja secara intensif dan bersinergi di lapangan," kata dia.

Menurutnya, Kemenko Infrastruktur ini sebuah pos atau portfolio baru yang menunjukkan harapan besar dari Prabowo agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan.

"Kami akan pelajari terlebih dahulu secara awal tugas-tugas yang menjadi prioritas tetapi gambaran awal dari Pak Prabowo Subianto tentu ingin meyakinkan agar pembangunan infrastruktur ini juga tepat sasaran. Lalu tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak perlu karena jika dilakukan secara akuntabel secara transparan ini bisa banyak yang bisa kita lakukan pencapaiannya pun akan semakin real," ujar dia.

Selain itu, AHY juga ingin fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Kemudian pembangunan juga difokuskan untuk mendukung visi swasembada pangan, swasembada energi dan juga peningkatan kualitas manusia.

Artinya SDM yang semakin berkualitas ditunjang oleh fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan juga berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita," ujar AHY.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, Investor.id – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap pemerintahan baru bisa menindak online travel agents (OTA) asing yang kerap menekan industri pariwisata nasional. Selama ini, praktik bisnis OTA asing membuat industri pariwisata babak belur.  

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing beroperasi tanpa badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Ini merugikan sektor akomodasi di Indonesia, karena OTA asing tidak membayar pajak dan memberlakukan sistem parity rate yang membatasi harga jual hotel.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, sehingga industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar,” jelas Alan, dikutip Jumat (18/10/2024).

OTA asing juga tidak membayar PPN 11%, seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing, misalnya sebesar 18%, itu harus dikenakan PPN. Begitu juga dengan pajak komisi 1,1%. Tetapi, akibat OTA asing tidak memiliki BUT, mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel.

Tak jarang juga, kata dia, ada kasus hotel yang mengeluh OTA asing yang melanggar perjanjian kontrak. Letika masa kontrak antara hotel dan OTA berakhir, kamar hotel masih dijual melalui platform tanpa persetujuan hotel, yang tentu merugikan hotel dari sisi operasional dan reputasi.

Belum lagi, kata dia, soal OTA asing yang menggunakan strategi ‘bakar uang’ dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

"OTA asing ini memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya," tegas dia.

Menurut dia, dalam jangka panjang strategi ini berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata. Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. "Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Tidak hanya itu, Maulana juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat yang menjadi penghalang bagi mobilitas wisatawan domestik. Dia menyebut, sebagai negara kepulauan dengan 17 ribu lebih pulau, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk mempercepat pergerakan orang dan barang.

Diketahui, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tinggal menghitung hari hingga 20 Oktober 2024. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah pariwisata, karena tumbuhnya sejumlah destinasi wisata baru, namun bukannya tanpa persoalan.

Maulana tak memungkiri, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pariwisata Indonesia telah berkembang signifikan. Namun, masih ada sejumlah tantangan penting yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata yang kuat dan kompetitif.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap pemerintahan baru bisa menindak online travel agents (OTA) asing yang kerap menekan industri pariwisata nasional. Selama ini, praktik bisnis OTA asing membuat industri pariwisata babak belur.  

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing beroperasi tanpa badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Ini merugikan sektor akomodasi di Indonesia, karena OTA asing tidak membayar pajak dan memberlakukan sistem parity rate yang membatasi harga jual hotel.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, sehingga industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20%. Ini beban besar,” jelas Alan, dikutip Jumat (18/10/2024).

OTA asing juga tidak membayar PPN 11%, seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing, misalnya sebesar 18%, itu harus dikenakan PPN. Begitu juga dengan pajak komisi 1,1%. Tetapi, akibat OTA asing tidak memiliki BUT, mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel.

Tak jarang juga, kata dia, ada kasus hotel yang mengeluh OTA asing yang melanggar perjanjian kontrak. Letika masa kontrak antara hotel dan OTA berakhir, kamar hotel masih dijual melalui platform tanpa persetujuan hotel, yang tentu merugikan hotel dari sisi operasional dan reputasi.

Belum lagi, kata dia, soal OTA asing yang menggunakan strategi ‘bakar uang’ dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

"OTA asing ini memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya," tegas dia.

Menurut dia, dalam jangka panjang strategi ini berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata. Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. "Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Tidak hanya itu, Maulana juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat yang menjadi penghalang bagi mobilitas wisatawan domestik. Dia menyebut, sebagai negara kepulauan dengan 17 ribu lebih pulau, Indonesia sangat bergantung pada transportasi udara untuk mempercepat pergerakan orang dan barang.

Diketahui, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin tinggal menghitung hari hingga 20 Oktober 2024. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah pariwisata, karena tumbuhnya sejumlah destinasi wisata baru, namun bukannya tanpa persoalan.

Maulana tak memungkiri, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, sektor pariwisata Indonesia telah berkembang signifikan. Namun, masih ada sejumlah tantangan penting yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata yang kuat dan kompetitif.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Kepemimpinan Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir sepanjang periode 2019-2024 masih menyisakan pekerjaan rumah jelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.

Pekerjaan rumah itu masih terkait dengan restrukturisasi keuangan perusahaan pelat merah, seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), hingga Holding BUMN Farmasi.

Merujuk dokumen Progress Transformasi BUMN, restrukturisasi ketiga perusahaan pelat merah ini ditargetkan rampung pada kuartal III/2024.

Namun, dalam perkembangan terbaru, proses penyehatan Waskita masih terganjal oleh restu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 dengan nilai utang sebesar Rp1,36 triliun.

Obligasi itu merupakan satu-satunya utang yang belum dapat direstrukturisasi oleh Kementerian BUMN dan perseroan. Padahal, secara keseluruhan, Waskita telah merampungkan restrukturisasi 3 seri dari 4 obligasi senilai Rp3 triliun.

Belum direstuinya restrukturisasi itu mengakibatkan Waskita meraih peringkat idSD atau selective default dari PT Pemerintah Efek Indonesia (Pefindo).

Dari sisi kinerja keuangan, Waskita masih mencatatkan rugi bersih sebesar Rp3 triliun hingga kuartal III/2024 akibat beban keuangan yang meningkat.

Berdasarkan laporan keuangan akhir September 2024, beban keuangan emiten BUMN Karya ini mencapai Rp3,45 triliun. Jumlah tersebut meningkat 9,13% dari kuartal ketiga tahun lalu yakni Rp3,16 triliun.

Di sisi lain, Waskita telah mendapatkan persetujuan dari 21 kreditur perbankan perihal penyempurnaan master restructuring agreement (MRA) 2021 senilai Rp26,3 triliun. Penandatangan MRA ini berlangsung pada 6 September 2024.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan proses itu kini memasuki tahap pemenuhan administrasi atas penyelesaian reviu MRA.

“Apabila dinyatakan telah efektif dapat memberikan kestabilan finansial yang lebih baik kepada perseroan,” ujar Hanugroho atau akrab disapa Oho, dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (15/10/2024).

Restrukturisasi Krakatau Steel dan BUMN Farmasi

Sementara itu, terkait dengan Krakatau Steel, Kementerian BUMN telah merestui program Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang meliputi skema restrukturisasi lanjutan dalam penyelesaian utang senilai US$1,4 miliar.

Dalam catatan Bisnis.com pada 5 September 2024, Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo menjelaskan bahwa usulan restrukturisasi lanjutan yang direstui pemegang saham merupakan langkah pembaruan dari perjanjian kredit restrukturisasi yang diteken pada 30 September 2019.

Perjanjian yang melibatkan perseroan dan 10 kreditur itu, sebelumnya telah menyepakati perjanjian restrukturisasi dengan nilai outstanding US$1,94 miliar.

Dalam perjalanannya, Krakatau Steel telah membayar sebagian pokok utang dan bunga dengan nilai total mencapai US$509 juta. Pembayaran tersebut membuat utang perseroan kepada kreditur turun menjadi US$1,4 miliar.

“Jadi, US$1,4 miliar itu yang akan kami restart kembali, sehingga kami punya napas dan bisa menjaga bisnis perusahaan dalam jangka panjang,” ujar Purwono ketika ditemui setelah RUPST di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Terkait BUMN Farmasi, Kementerian BUMN telah membentuk satuan tugas guna mempercepat penyehatan entitas Grup Bio Farma sejak Oktober 2023. Tim ini dipimpin oleh Erick Thohir dan Kartika Wirjoatmodjo.

Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya menuturkan tim tersebut dibagi dalam dua bagian. Pertama menyangkut upaya restrukturisasi keuangan, sementara kedua perihal reorientasi bisnis.

“Upaya perbaikan tersebut dilakukan terhadap beberapa hal, yang pertama dari struktur keuangan di mana kami dari tim melakukan restrukturisasi yaitu penataan kembali struktur kredit jangka pendek dan jangka panjang,” tuturnya.

Erick Thohir, dalam peresmian Mandiri Digital Tower pada 18 September 2024, mengatakan proses restrukturisasi BUMN Karya dan Farmasi masih terus berlanjut, dan kemungkinan besar tidak akan rampung dalam waktu dekat.

Menurutnya, dari 88 Proyek Strategis yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN, sebanyak 84 proyek seharusnya selesai. Namun, restrukturisasi BUMN dan divestasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) belum terealisasi.

“Yang belum itu BSI, kan kita mencari strategic partner, cuman BSI sih. BSI sudah gede banget, jadi agak-agak enggak mudah gitu. Yang lain masih coba. Restrukturisasi [BUMN] Karya. Karya sama [BUMN] Farmasi,” kata Erick.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Lima tahun ke depan kami akan mendorong industrialisasi terfokus. Kami memprioritaskan, karena kalau tidak selektif kita tidak bisa menghasilkan kebijakan yang terfokus. Jadi, ini agar bisa menghasilkan intervensi pemerintah yang lebih jelas targetny

Jakarta (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mendorong lima sektor industri pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2025-2029.

Kelima sektor itu adalah industri sumber daya alam (SDA) unggulan, jasa industri, industri padat karya terampil, industri dasar, serta industri padat teknologi inovasi.

“Lima tahun ke depan kami akan mendorong industrialisasi terfokus. Kami memprioritaskan, karena kalau tidak selektif kita tidak bisa menghasilkan kebijakan yang terfokus. Jadi, ini agar bisa menghasilkan intervensi pemerintah yang lebih jelas targetnya,” kata Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam Seminar Nasional Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia di Jakarta, Rabu.

Untuk industri SDA unggulan, sektor komoditas yang disasar di antaranya agro, tambang, dan sumber daya laut.

Bappenas akan menggenjot produk sawit dan kelapa dari komoditas agro. Menurut Amalia, “Ke depan bukan hanya ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), tapi juga produk turunan sawit. Kami juga sudah menyusun masterplan tentang kelapa, karena produksi kelapa di Indonesia luar biasa.”

Untuk tambang, hilirisasi akan diperluas ke komoditas selain nikel, seperti tembaga, bauksit, dan timah. Sementara untuk sumber daya laut, pemerintah bakal mendorong hilirisasi rumput laut.

“Kita adalah produsen kedua terbesar setelah China, tapi yang kita ekspor rumput laut mentah, bukan olahan. Padahal rumput laut bisa menciptakan nilai tambah lebih tinggi,” ujar dia.

Selanjutnya, untuk industri padat karya terampil, sektor yang menjadi perhatian adalah makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki. Untuk industri dasar, komoditas yang ditargetkan yaitu kimia dan logam dasar.

Sedangkan untuk industri padat teknologi inovasi, Amalia menyebut sejumlah sektor, di antaranya kosmetik dan farmasi, semikonduktor, mesin dan peralatan, kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB), serta dirgantara.

“Kita negara kepulauan, harus punya transportasi udara di dalam negeri. Kita ingin menciptakan rantai pasok lokal. Maka, pulau-pulau harus menjadi wilayah ekonomi terintegrasi. Dengan begitu, Indonesia bisa memiliki kekuatan ekonomi yang baik dan besar,” tutur Amalia.

Seperti diketahui, hilirisasi dan industrialisasi menjadi salah satu misi Asta Cita Prabowo-Gibran, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan strategi industrialisasi terfokus menjadi kunci utama untuk menyelamatkan industri manufaktur Indonesia.

Dalam Seminar Nasional Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia di Jakarta, Rabu, Amalia menjelaskan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun sejak 2002. Padahal, saat itu manufaktur menyumbang andil hingga 32 persen terhadap PDB. Sementara data terakhir 2023 menunjukkan kontribusi manufaktur hanya sebesar 18,67 persen.

“Kalau kita mau meningkatkan kontribusi manufaktur, maka sektor ini harus tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara yang ingin kami tempuh adalah industrialisasi yang kuat dan terfokus,” ujar Amalia.

Bappenas memilih industrialisasi menjadi solusi tulang punggung ekonomi lantaran bisa meningkatkan produktivitas, memberikan efek berganda (multiplier effect), serta lapangan kerja yang berkualitas.

Namun, menggenjot industrialisasi saja dinilai tidak cukup. Perlu ada strategi kebijakan selektif agar target lebih jelas dan terukur. “Kita tidak bisa bermain dengan kebijakan yang sasarannya luas. Kita harus contoh negara lain yang selektif, yakni dengan industrialisasi terfokus agar targetnya lebih jelas,” paparnya.

Untuk strategi jangka panjang, Bappenas memilih enam sektor yang menjadi sasaran utama industrialisasi.

Pertama, industri berbasis sumber daya alam (SDA) yang di antaranya mencakup agro (pertanian, perkebunan, dan kehutanan), hilirisasi tambang, serta sumber daya laut.

Kedua, industri dasar yang mencakup kimia dan logam. Ketiga, industri barang konsumsi berkelanjutan, di antaranya makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki.

Keempat, industri berbasis inovasi dan riset, seperti ekonomi biru. Kelima, industri berteknologi menengah tinggi, di antaranya perkapalan, kedirgantaraan, otomotif dan alat angkut, alat kesehatan, kimia dan farmasi, mesin dan perlengkapan, elektronik, serta digital.

Terakhir, industri kreatif yang mencakup film, animasi, dan seni visual; seni, budaya, dan kerajinan; pengembangan dan aplikasi gim; serta kuliner.

Adapun untuk industrialisasi di masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tepatnya periode jangka menengah 2025-2029, Bappenas mengerucutkan sasarannya terhadap industri SDA unggulan, jasa industri, industri padat karya terampil, industri dasar, serta industri padat teknologi inovasi.

Seperti diketahui, hilirisasi dan industrialisasi menjadi salah satu misi Asta Cita Prabowo-Gibran, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024