Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut pihaknya bakal menggandeng sekolah swasta dalam membangun pendidikan di Indonesia. Dia menilai sekolah swasta merupakan mitra pembangunan negara.

"Kemitraan negeri dengan swasta ini kami di kementerian membangun paradigma bahwa swasta itu adalah mitra kami," kata Mu'ti saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Ia menegaskan sekolah swasta tak boleh dijadikan pesaing dalam membangun pendidikan. Apalagi, sebagian besar lembaga pendidikan di Indonesia merupakan swasta.
"Swasta bukan pesaing bagi kami," tegas dia.

Mu'ti menyebut justru negara akan kesulitan bila tak bermitra dengan sekolah swasta. Sebab, sekolah swasta juga harus turut tumbuh dan berkembang.

"Jadi kalau swasta tidak tumbuh dan berkembang, maka beban negara akan semakin berat," ujar dia.

Namun, Mu'ti belum menjelaskan lebih rinci terkait kemitraan yang dimaksud. Saat ini, pihaknya tengah membuat formula kemitraan tersebut.

"Ini yang coba kita cari formulanya bagaimana negeri dan swasta tumbuh dan berkembang dan sama-sama memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Prabowo Soroti Sekolah-Sekolah yang Tidak Terurus Dalam Pidatonya, Begini Kata PGRI

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Palembang: Balai Besar Pengecekan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Palembang, Sumatra Selatan melakukan tes laboratorium terhadap sebuah produk permen semprot.

"Ya permen semprot itu sudah habis masa berlaku sejak 11 April 2023. Namun minuman semprot tersebut masih tetap diperbolehkan beredar dengan kurun waktu 24 bulan sejak habis masa tersebut," kata Plt Kepala Balai BPOM Palembang Tedy Wirawan di Palembang, Kamis, 1 Agustus 2024.

Sebelumnya sejumlah pelajar SD Negeri 39 Palembang mengalami mual-mual dan beberapa diantaranya kejang-kejang yang diduga keracunan usai mengkonsumsi permen itu.
Ia menambahkan bahwa minuman semprot tersebut yang dijual di SD Negeri 39 Palembang telah terdaftar dan permen semprot itu saat ini masih dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Pihaknya pun masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut.

"Kami masih menguji sampelnya dengan parameter yang sama untuk melihat tingkat pencemaran kimia yang terkandung," ujarnya.

Ia menyebutkan terdapat 14 murid yang mengonsumsi jajan permen semprot itu di mana 12 anak mengalami gejala dan empat menjalani perawatan di rumah sakit namun murid yang dirawat telah sembuh usai mendapatkan perawatan medis.

Baca juga: Jajan Permen Semprot, 4 Siswa SD di Palembang Kejang Keracunan

Untuk mengantisipasi kejadian terulang kembali seluruh permen semprot tersebut kini telah ditarik dari kantin sekolah itu. Data permen semprot tersebut juga bisa dilihat dari laman resmi BPOM cekbpom.pom.go.id dengan nomor registrasi MD266631013261.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Palembang, Sumatra Selatan menangani kasus siswa diduga keracunan di salah satu sekolah dasar (SD). Ada 4 siswa SD di Kota Palembang mengalami diduga keracunan.

"Ya benar ada empat siswa SD Negeri 39 Palembang yang sedang dirawat di rumah sakit karena keracunan jajanan sekolah di kantin," ucap Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri.

Ia menambahkan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meneliti apa kandungan minuman itu sehingga menyebabkan siswa keracunan yang berujung kejang-kejang dan sesak nafas hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pihaknya juga mengecek ke SD 39 untuk melihat kemasan botol minuman yang diduga menjadi penyebab keracunan.

Amri mengimbau untuk seluruh siswa SD dan para orang tua agar berhati-hati dalam membeli makanan jangan sampai kejadian ini terulang.

"Selain pedagang kantin, kita juga imbau siswa dan orang tua siswa untuk berhati-hati dalam membeli jajanan yang ada perhatikan kesehatan anak," jelasnya.

(MEL)

Palembang: Sebanyak 4 siswa di SDN 39 Palembang, Sumatra Selatan, diduga keracunan usai mengonsumsi permen semprot. Korban mengalami muntah hingga kejang setelah mengonsumsi permen yang diketahui tak punya izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Pascainsiden itu, BPOM langsung melakukan penyelidikan dengan menguji sampel kandungan dalam permen yang dimakan 4 siswa tersebut.

Uji sampel dilakukan guna mencocokkan apakah kandungan dalam permen memicu keracunan seperti cemaran kimia dan mikrobiologi ke laboratorium,
"Saat ini kita masih menunggu hasil pengujian. Kami melakukan sampling produk yang sama di peredarannua untuk diuji parameter yang sama," ujar Plt Kepala BPOM Palembang, Tedy Irawan, Rabu, 31 Juli 2024.

Baca juga: Bukan karena Bakteri, Kasus Keracunan Massal Buruh Pabrik di Pati Masih Misteri

Insiden keracunan bermula saat salah satu siswa membeli jajanan di kantin sekolah pada waktu istirahat pelajaran. Sedangkan 3 teman lainnya yang tertarik dengan bentuk permen semprot itu ikut mencicipi.

Akibatnya saat masuk kelas pada pukul 10 pagi, 4 siswa mengalami dugaan keracunan seperti kejang, muntah, hingga pingsan.

Selain BPOM, kasus keracunan ini tengah diselidiki Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kota Palembang, dan Polrestabes Palembang.

(MEL)

Sinjai: Kisah inspiratif datang dari dua murid SD di Sinjai Sulawesi Selatan. Demi ke sekolah keduanya berani menantang maut dengan menyeberangi sungai menggunahan perahu sampan. Keduanya adalah Muhammad Ammar dan Muhammad Rifki, asal Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

Setiap harinya kedua bocah yang baru duduk di kelas 2 SD 139 Larea Rea itu mendayung sampan menuju ke sekolah yang berada di seberang sungai. Ketiadaan akses jalan darat mebuat keduanya terpaksa menggunakan perahu meski harus mendayung.

Sungai Tangka yang dilintasi kedua siswa menuju sekolah itu diprediksi memiliki kedalaman sekitar 10 meter dan lebar mencapai 200 meter.
Disaat musim hujan, Sungai Tangka memiliki arus deras sehingga sangat berbahaya jika dilalui. Namun kedua bocah 8 tahun ini tak pernah patah semangat dan terus berjuang meski menantang maut hanya untuk menuntut ilmu.

Baca juga: 7.352 Pendaftar PPDB di Bekasi Gagal Masuk SMP Negeri

Mereka mengaku ke sekolah pukul 6 pagi dan tidak diantar oleh orang tua karena kesibukan sebagai nelayan.

Sementara itu Kepala Sekolah SD 139 Larea Rea, Subur, berharap ada solusi dan perhatian dari pemerintah untuk anak anak yang berasal dari seberang sungai.

"Sejauh ini ada 17 murid dari desa seberang dan setiap harinya harus menggunakan sampan ke sekolah," ujar dia, Rabu, 31 Juli 2024.

Dirinya mengaku khawatir bila anak-anak harus melewati sungai tanpa didampingi orang tua mereka. Sementara, hanya sekolah tersebut yang memiliki akses terdekat bagi anak anak yang berada di Desa Massangkae.

(MEL)

BEKASI, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi mengubah ketentuan soal jumlah maksimal siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) atau kelas di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri.

Sebelumnya, satu kelas atau satu rombongan belajar di SD dan SMP negeri diisi oleh maksimal 32 siswa. Namun, pada Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, satu kelas dapat diisi oleh 40 siswa.

Perubahan tersebut dikukuhkan dalam memorandum of understanding (MoU) yang diteken pemerintah Kota Bekasi bersama Badan Musyarawah Perguruan Swasta (BMPS), Selasa (30/7/2024).

"Terkait dengan tambahan itu kita karena pertama ada MoU dengan BMPS, kedua masih banyak kebutuhan warga masyarakat yang belum tertampung sehingga aspirasi itu dari masyarakat dan yang lain itu kita tampung," ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Warsim Suryana di Balai Kota Bekasi, Selasa (30/07/2024).

Warsim mengatakan, ketentuan ini diubah menyusul banyaknya calon peserta didik tingkat SD dan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Akibatnya, para peserta didik harus bersekolah di satuan pendidikan swasta.

Dengan adanya perubahan ketentuan jumlah maksimal siswa dalam satu rombongan belajar ini, sekolah negeri bisa menampung lebih banyak siswa.

"Cuma sekali lagi, pemerintah Kota Bekasi belum mampu menyediakan sarana prasarana yang seluruhnya harus tertampung," kata Warsim.

Warsim melanjutkan, siswa yang belum juga tertampung di SD dan SMP negeri usai perubahan ketentuan soal rombongan belajar bisa bersekolah di satuan pendidikan swasta.

"Karena di situ juga kita berikan kesempatan kepada swasta untuk menampung manakala siswa yang tidak masuk negeri bisa masuk swasta," tuturnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad mengakui infrastruktur pendidikan di Bekasi masih kurang, sehingga banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

"Kami sadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyiapkan infrastruktur tadi. Seharusnya SMP sudah (memadai), tetapi saya selaku Pj Wali Kota belum bisa berbuat banyak untuk pengadaan infrastruktur (pendidikan)," ujar Gani saat ditemui wartawan di Pendopo Wali Kota Bekasi, Jumat (12/7/2024).

Gani pun meminta masyarakat tidak hanya fokus pada sekolah negeri. Sebab, sekolah swasta saat ini juga banyak yang berkualitas.

"Jadi kalau semua mindset-nya harus ke negeri ya itu tentu akan menyulitkan, seolah-olah swasta ini buruk," ujar Gani.

Adapun dari data Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyebutkan, lulusan SD/MI berjumlah 44.562. Sedangkan daya tampung SMP negeri di Kota Bekasi sebanyak 13.600 siswa.

Dalam PPDB Kota Bekasi, ditemukan calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri mencapai 8.000 untuk jenjang SD.

Bandung: Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengungkapkan, terdapat 279 peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dianulir dalam tahap I dan II 2024. Temuan ini merupakan data terbaru hasil dari hasil evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat.

"Ada tambahan peserta PPDB yang dianulir menjadi 279 dari sebelumnya 277," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Kamis, 25 Juli 2024.

Bey menuturkan, semua kecurangan ini nantinya dilaporkan secara tatap muka langsung ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan Bey sebagai penegasan banyaknya temuan kecurangan di Jabar terhadap Nadiem agar mengetahui kondisi di lapangan.
"Kami akan melaporkan ke Pak Mendikbudristek, tapi kami ingin tidak hanya melaporkan tertulis, tapi saya akan melaporkan secara lisan juga. Jadi saya ingin presentasi supaya Pak Menteri juga minimal, Kementerian itu mendapatkan gambaran bagaimana di lapangan," beber Bey.

Baca juga: Mayoritas SDN di Boyolali Kekurangan Siswa

Bey berharap, dengan laporan secara langsung nanti, kementerian bisa jadi bahan evaluasi untuk proses PPDB ke depannya terutama jalur zonasi. Bahkan, Bey juga akan melaporkan kondisi infrastruktur pendidikan di Jabar yang kini masih ada kekurangan sekolah.

"Jadi kita ke depan bagaimana, Jadi kami inginnya secepatnya melaporkan supaya tahun depan seperti apa kita siapkan.Dan hasil analisa tadi bahwa di Jawa Barat, kecamatan yang tidak ada SMA negeri maupun swasta itu 16 kecamatan beberapa kabupaten dan kota," tandasnya.

Bey pun menginginkan adanya kebijakan yang merata terhadap waktu gelaran PPDB SMA, SMK swasta dan negeri. Sebab hal itu berdampak pada banyaknya keluhan orang tua calon peserta didik yang tidak diterima di PPDB tidak bisa masuk ke swasta.

"Dan kami juga ingin PPDB tahun depan, beberapa sekolah swasta favorit itu, jangan egois ya. Bandung terutama, mereka itu membuka pendaftarannya di Januari, tesnya di Januari," kata Bey.

(MEL)

Solo: Sebanyak tiga sekolah dasar negeri (SDN) di Kota Solo melakukan uji coba program makan bergizi gratis, Kamis, 25 Juli 2024.

Ketiga SDN yang dilakukan uji coba di antaranya SDN Tugu, SDN Sabrang Lor, serta SDN Jagala yang berlokasi di Kecamatan Jebres.

"Alhamdulilah makan ini cukup bergizi sudah memenuhi kadar 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi, ayam tepung, sayuran ditambah dengan susu," ujar Kepala SDN Tugu, Nuning Harmini, di Solo, Kamis, 25 Juli 2024.
Sebanyak 213 siswa mendapatkan jatah uji coba makan bergizi gratis yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut. Program itu diharapkan mampu membiasakan anak-anak makan sayur.

Baca juga: Gibran Cek Uji Coba Makan Bergizi Gratis Rp14.900 di SD Sentul Bogor

"Biasanya anak-anak dibawakan dari rumah cuma nasi, mi goreng, dengan sosis. Ini mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Menambah gizi anak-anak dan mengurangi stunting," bebernya.

Sementara itu, di SDN Jagala, ada dua jenis makanan yang dibagikan kepada anak-anak yakni nasi dengan sayur sawi, ayam, tempe, kerupuk, buah, dan susu uht. Menu kedua yaitu nasi sayur brokoli, ayam katsu, mayonaise, irisan telur dadar, sayur selasa, buah pepaya.

Kepala Sekolah SDN Jagalan, Yuni Rahayu Utami menuturkan, pembagian makan bergizi gratis akan berlangsung hingga 9 Agustus 2024.

“SD jagalan mulai hari ini mendapatkan makan gratis, jumlah siswa 160. Uji coba mulai hari ini sampai 9 Agustus Harapannya anak-anak bisa belajar lebih suka makan sayur lengkap dan sehat," ungkapnya.

(MEL)

Boyolali: Mayoritas sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kekurangan siswa pada tahun ajaran baru 2024/2025. Tercatat dari 543 SDN yang tersebar di 22 kecamatan di Boyolali, sekitar 75 persen di antaranya kekurangan siswa.

"Hanya sekitar 25 persen SDN yang bisa memenuhi rombel. Setiap kelas itu maksimal 28 anak. Itu hanya bisa tercapai di beberapa sekolah," ujar Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali, Setyawan, di Boyolali, Rabu, 24 Juli 2024.

Menurutnya, kekurangan siswa di sekolah-sekolah tersebut bervariatif. Dimana sekolah hanya menerima puluhan hingga belasan siswa baru.
Ia mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana regrouping. Namin pihaknya terus mengusulkan terkait itu.

Baca juga: Jelang Tahun Ajaran Baru, Mak-mak di Cirebon Cat Ruangan Kelas Sekolah

"Di setiap kecamatan pasti ada sekolah favorit yang bisa memenuhi (maksimal rombel). Namun sekolah-sekolah yang lain masih di bawah 20 siswa, ada yang 23 siswa. Jadi yang maksimal hanya ada beberapa sekolah. Lainnya masih di bawah pada sekitaran 20. Upaya regrouping sebenarnya dulu pernah kami ajukan untuk efisiensi," bebernya.

Namun rencana regrouping tersebut terkendala jarak dengan sekolah terdekat. Pasalnya, mayoritas SDN di Kabupaten Boyolali berada di setiap desa.

"Kami mapping, siswa yang kurang mampu berapa, kami ajukan ke Pak Bupati. Tapi karena sifatnya pelayanan pada masyarakat nanti kalau sampai di-regrouping SD-nya hanya satu-satunya di desa itu terus pada sekolah di mana. Justru itu akan memberatkan masyarakat. Berapapun siswanya tetap kita memberikan pelayanan," ungkapnya.

(MEL)

Cirebon: Puluhan mak-mak di Cirebon, Jawa Barat, bergotong royong untuk mengecat ruangan kelas, yang akan digunakan oleh anak-anak mereka pada tahun ajaran baru.

Aksi gotong royong mengecat kelas tersebut, terjadi di ruangan kelas 1 SDN Klayan 3 Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.

Mereka terlihat tidak canggung, untuk melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh kaum pria itu.
Dengan menggunakan kuas dan sejumlah alat lainnya, terlihat para emak-emak ini, dengan semangat menyapukan cat berwarna biru, ditembok kelas.

Emak-emak yang terlibat ini, merupakan orang tua dari siswa baru sekolah tersebut. Anak-anak mereka, rencananya akan mulai masuk sekolah pada Senin 22 Juli 2024 besok.

Wali Kelas 1 SDN Klayan 3, Sri Muharti, mengatakan kegiatan pengecatan yang dilakukan oleh para orang tua murid ini, merupakan murni inisiatif dari mereka.

Muharti menyebut pengecatan kelas ini merupakan hasil kesepakatan dari diskusi yang mereka lakukan, di group whatsapp yang dinamai Paguyuban Kelas 1.

"Jadi, ini merupakan murni dari keinginan para orang tua," kata Sri di Cirebon, Sabtu, 20 Juli 2024.

Sri mengaku terharu dengan semangat yang dimiliki oleh para orang tua murid ini. Karena menurut Sri, gotong royong dilakukan bukan pada hari ini saja.

Para orang tua murid sudah melakukan perbaikan kelas yang akan ditempati anaknya itu sejak kemarin. Ia menyebut orang tua murid tersebut membereskan semua perangkat yang ada di dalam kelas.

"Mulai dari beres-beres bangku, mengganti taplak yang sobek, hingga menambah pernak-pernik kelas lainnya," ujarnya.

(DEN)

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih mengkaji usulan sekolah gratis untuk warga, baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini guna mengurangi potensi angka putus sekolah di DKI Jakarta.

"Sedang dalam proses kajian. Mudah-mudahan akhir tahun (rampung kajiannya)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Pembahasan terkait sekolah gratis sebelumnya disampaikan Komisi E DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, dengan program sekolah gratis, maka anak-anak Jakarta bisa menuntaskan pendidikan 12 tahun.
Mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), tanpa beban biaya. Bila program tersebut terealisasi, Elva meyakini tidak ada lagi anak putus sekolah di Jakarta karena alasan tak mampu membayar biaya pendidikan.

“Komisi E berharap program ini dapat diterapkan secepatnya, namun memang masih banyak hambatan seperti regulasi, anggaran dan 'political will' yang perlu kita sama-sama kerjakan,” ucap Elva.

Nantinya, imbuh dia, program sekolah gratis berlaku pada sekolah negeri dan sekolah swasta yang telah memenuhi Standard Pelayanan Minimal (SPM) untuk peserta didik. Senada dengan Elva, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Oman Rakinda menyatakan, pendidikan gratis harus diwujudkan demi menjamin keadilan agar seluruh anak di Jakarta mendapatkan pendidikan berkualitas.

Karena itu, menurut dia, Pemprov DKI harus memprioritaskan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan agar masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promperda) Tahun 2025.

Menurut Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya, Basri Baco, usulan sekolah gratis sudah disetujui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agus Setyono menugaskan Dinas Pendidikan untuk melakukan kajian.

Dia berharap revisinya segera dibahas dan disahkan menjadi payung hukum karena banyaknya warga kurang mampu yang membutuhkan sekolah layak tanpa biaya.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Segera Terapkan Sekolah Gratis Tahun Depan

(CEU)

Jepara: Tahun ajaran baru akan dimulai pada Senin, 22 Juli 2024. Namun, hingga saat ini masih ada sekolah yang kekurangan siswa baru. Salah satunya di SDN 3 Karangaji, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang hanya menerima 5 peserta didik baru.

Kepala SDN 3 Karangaji, Muslikan, menyebut para guru sudah berupaya mendapatkan siswa baru dengan jemput bola, yaitu mendatangi rumah-rumah calon peserta didik baru.

"Namun yang mendaftar baru 5. Pendaftaran siswa dengan menjemput bola," kata kepala SDN 3 Karangaji, Muslikan, pada Kamis, 18 Juli 2024.
Pihaknya pun melakukan berbagai upaya untuk menarik siswa agar berminat belajar di SDN 3 Karangaji. Salah satunya memberikan bantuan seragam gratis kepada siswa baru hasil patungan guru-guru.

"Jumlah seragam terdiri seragam merah putih 1stel, pramuka 1 stel, dan olahraga. Dana bntuan berasal dari iuran para guru-guru," kata Muslikan.

Baca juga: Penyegelan SMAN 8 Tangsel Telah Dibuka

Muslikan mengukapkan alasan orangvtua enggan menyekolahkan putra-putrinya di SDN 3 Karangaji, salah satunya keberadaan madrasah baru di Desa Karangaji.

"Masyarakat desa ingin anak-anaknya sekolah di madrasah agar dapat megenal pembelajaran agama sejak dini," papar dia

Untuk dapat bersaing dengan madrasah, pihaknya menyiapkan pelajaran tambahan berupa Baca Tulis Alquran (BTA) sebagai intrakulikuler.

Meski jumlah calon peserta didik baru hanya 5 orang, pihaknya belum mengetahui apakah akan dimerger dengan sekolah lain atau tidak. Keputusan tersebut akan kembali ke dinas terkait.

"Harapan saya agar warga sekitar mempunyai minat untuk masuk ke SDN 3 Karangaji dengan ikhlas tanpa tergiur adanya bantuan seragam," ungkap dia.

Muslikan juga berharap agar sekolah SD di Karangaji dapat membatasi jumlah peserta didik baru agar tidak terjadi ketimpangan.

Baca juga: Beli AC Baru, Siswa SMAN 6 Denpasar Dimintai Rp1,5 Juta per Orang

"Sekolah-sekolah di Desa Karangaji yang lain seperti SD Karangaji 1 dan MI, berkenan membatasi jumlah murid baru. Sekiranya kuota mereka sudah penuh, dapat dialihkan ke SD kami," ujarnya.

Dia menambahkan, proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di SDN 3 Karangaji saat ini masih berlangsung sampai Senin, 22 Juli 2024.

"Kami pun luwes, tidak saklek ketika masa pendaftaran sudah tutup, kami masih membuka kesempatan jika ada warga sekitar yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah kami hingga awal masuk sekolah nanti," terang dia.

Sementara itu, Kepala Disdikpora Jepara, Ali Hidayat, menambahkan khusus Paud maupun SD masih memungkinkan jika mendaftar sekolah hingga hari pertama masuk sekolah, sehingga masih bisa berupaya dalam mencari murid.

"Kalau SD, sampai hari Senin masuk sekolah masih bisa daftar," kata Ali singkat.

(MEL)

Denpasar: Aksi lembaga pendidikan di SMA Negeri 6 Denpasar viral di media sosial. Sebelumnya, SMA Negeri 6 Denpasar memutuskan melalui rapat komite sekolah untuk memungut sumbangan dari siswa dalam rangka membeli AC baru.

Tidak tanggung-tanggung, besaran pungutan per siswa sebanyak Rp1,5 juta. Informasi ini pun viral dan berseliweran di berbagai platform media sosial di Bali. Terjadi perdebatan, ada yang pro dan ada yang kontra.

Pihak SMA Negeri 6 Denpasar mengaku jika keputusan ini sudah melalui rapat komite dan para orang tua siswa. Namun beberapa orang tua siswa mengaku tidak tahu menahu soal pungutan tersebut.
Perdebatan yang sangat viral tersebut membuat Pemprov Bali turun tangan. Melalui Kantor Inspektorat Provinsi Bali dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali, tim menelusuri dan mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut langsung ke SMA Negeri 6 Denpasar. Hasil penelusuran tim Inspektorat Provinsi Bali, surat terkait sumbangan pengadaan AC di SMAN 6 Denpasar telah dicabut oleh pihak komite dan pimpinan sekolah.

"Hasil pemeriksaan sementara di SMA 6 Denpasar, bahwa urunan untuk biaya AC kepada masing-masing siswa baru sebesar Rp1,5 juta rupiah sudah dicabut atau dibatalkan," kata Kepala Inspektur Provinsi Bali, Wayan Sugiada di Denpasar, Rabu, 17 Juli 2024.

Baca juga: Sistem Digital Diduga Tak Menghilangkan Pungli di Pelabuhan

Sugiada menambahkan, dalam surat notulen hasil rapat koordinasi Komite dan pimpinan SMA N 6 Denpasar, salah satu poinnya disampaikan bahwa keputusan rapat mencabut surat pemberitahuan No. B.10.400.3.8/413/SMAN6DPS/DIKPORA tentang hasil pertemuan pimpinan SMA Negeri 6 Denpasar, komite, dan orang tua siswa pada 11 Juli 2024 di Aula SMA Negeri 6 Denpasar. Surat ini yang menjadi dasar pungutan/sumbangan pengadaan AC baru.

"Sedangkan untuk hasil pemeriksaan SMA Negeri 4 Denpasar, bahwa yang dimaksud sumbangan Rp4,5 juta itu adalah penyampaian uang komite tahun lalu," kata Sugiada.

Ia melanjutkan angka Rp4,5 juta berasal dari sumbangan Ro375 ribu per bulan dikali 12 bulan dan digunakan untuk peningkatan mutu, operasional sekolah, dan kegiatan OSIS.

"Klarifikasi dari pihak sekolah untuk siswa baru belum dikenakan sumbangan dan baru akan dirapatkan pada 20 Juli 2024," ujar Sugiada.

Namun menurut Sugiada, apa pun hasil pemeriksaan tersebut, bahwa pungutan memang ada dalam kesepakatan atau notulen rapat antara pihak sekolah, komite dan orang tua siswa. Hal ini terbukti dengan dibatalkannya isi kesepakatan dalam notulensi rapat tersebut.

"Apa pun pungutan tidak dapat dibenarkan karena infrastruktur sekolah negeri merupakan tanggung jawab pemerintah. Termasuk soal pungutan iuran sumbangan sekolah yang mencapai Rp4,5 juta juga akan diperiksa lagi oleh tim ahli baik dari inspektorat maupun dinas Pendidikan," jelasnya.

(MEL)