Jakarta, Investor.id- Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menemui pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menjelaskan status dan aliran dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.

Menurut ketua Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta, pihaknya merasa lega setelah beraudiensi di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Delegasi P3RSI diwakili oleh sekitar 25 pengurus dan anggota DPP, sedangkan Ditjen Pajak diwakili dari Direktorat Peraturan PPN, Direktorat Peraturan PPh, dan Direktorat P2Humas, termasuk Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, kata Adjit, P3RSI juga menjelaskan posisi dan fungsi badan pengelola, baik yang dibentuk sendiri, maupun yang ditunjuk PPPSRS.  Hasilnya pihak Dirjen Pajak dapat memahami dan berjanji akan menyampaikan penjelasan P3RSI kepada pimpinannya.

”Kami sangat berterima kasih atas sambutan Pak Tunjung dan jajaran pegawai Ditjen Pajak yang menerima kami dengan baik. Dalam pertemuan itu kami berdiskusi untuk mencari jalan terbaik, tidak hanya bagi warga rumah susun, tapi juga untuk kepentingan negara secara umum,” kata Adjit dalam siaran pers DPP P3RSI, Kamis (3/10/2024).

Dia mengatakan, dalam kesempatan itu pihaknya menjelaskan bahwa pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.

”Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.

Adjit menjelaskan, penentuan besaran IPL (per meter per segi) itu ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.

Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening PPPSRS, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung. Sehingga dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, sudah seyogyanya IPL tidak dikenakan PPN. Dengan kata lain tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.

”Kami bersyukur, hal ini dapat dipahami oleh Dirjen Pajak. Karena setelah itu, IPL digunakan untuk membayar vendor kebersihan, jasa security, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Itu memang harus dikenakan pajak. Itu sudah kami lakukan,” jelasnya Adjit.

Respons positif

Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, Musdalifah Pangka yang juga hadir dalam audiensi, mengapresiasi Ditjen Pajak yang mau menampung aspirasi warga rumah susun (rusun). Apalagi Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rusun subsidi.

“Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” jelas Musdalifah.

Dia berharap, pemerintah dapat meninjau ulang kebijakannya, khususnya terkait dengan IPL rumah susun/apartemen terkena PPN, supaya kehidupan harmonis  yang dapat meningkatkan produktifitas warganya dapat meningkat. Pada gilirannya akan memberikan kontribusi perekonomian masyakarat, terutama penyerapan tenaga kerja warga sekitar.

”Saya pribadi berterima kasih kepada Dirjen Pajak, khususnya Pak Tunjung yang mau mendengar keluh kesah kami. Beliau dan jajarannya juga sudah mendapatkan informasi lengkap dari P3RSI. Bagaimana proses (hubungan) yang terjadi antara penghuni dan PPPSRS, baik secara regulasi, maupun faktual di lapangan,” katanya.

Dalam pertemuan itu, kata Musdalifah, disimpulkan sementara bahwa pemilik dan penghuni itu satu tubuh dengan PPPSRS, atau satu kesatuan. Walau tak sama persis, tapi mirip dengan RT/RW dengan warganya.

”Selama ini ada pandangan bahwa PPPSRS memberikan jasa kepada pemilik dan penghuni, padahal setelah dijelaskan ternyata tidak jasa yang diberikan di situ. Yang ada adalah dari vendor kepada pemilik/penghuni melalui PPPSRS. Jadi para vendor memberi jasa kepada penghuni, tapi melalui PPPSRS dimana dananya himpun oleh PPPSRS,” pungkasnya.

Menurut Musdalifah, Ditjen Pajak minta warga rumah susun/apartemen tidak perlu khawatir, yang penting komunikasi dengan Ditjen Pajak terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik terkait masalah IPL ini. Masalah ini akan hold dahulu untuk dikaji lebih lanjut. 

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) ramai-ramai menolak pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen-12 persen atas Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) atau apartemen.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/9/2024).

"Kasarannya kalau saya bilang, saya tinggal di rumah sendiri, kenapa harus bayar PPN? Tapi, kan itu bukan buat saya saja. Dengan punya penghuni-penghuni satu apartemen kan sama, masa dia di unitnya sendiri, bayar pajak sendiri, di rumahnya dia itu harus bayar pajak juga. Nah, inilah yang perlu kita sikapi," tegas Adjit.

Untuk itu, P3RSI tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah dengan menarik PPN atas rusun maupun apartemen.

Adjit mengungkapkan, fenomena outstanding (penunggakan) pembayaran IPL atas rusun maupun apartemen saja banyak atau jumlahnya mencapai 5 persen hingga 6 persen.

"Misalnya dalam 1.000 unit, yang bayarnya enggak sampai 100 persen. Kalau kita tagih mereka lagi dengan PPN, waduh lalu siapa yang mau bayar PPN kalau mereka enggak bayar, taruhlah 5 persen enggak bayar, siapa yang mau tanggung?," tambahnya lagi.

Bahkan, Adjit akan melakukan demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena merasa imbauannya tersebut tak direspon.

Untuk diketahui, IPL adalah suatu kegiatan atau jasa di bidang pelayanan sosial mengenai pengelolaan lingkungan bagian bersama yang dilakukan pada suatu kawasan rumah susun yang dilakukan oleh Perkumpulan Penghuni.

Sehingga, kegiatan tersebut sama dengan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan di dalam unit. Untuk di dalam unit dapat dilakukan secara internal oleh pemilik unit.

Sedang untuk bagian bersama perlu dikelola secara bersama dalam bentuk Perhimpunan Penghuni.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penghuni Ramai-ramai Tolak PPN 12 Persen atas IPL Rusun dan Apartemen", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/09/24/200000521/penghuni-ramai-ramai-tolak-ppn-12-persen-atas-ipl-rusun-dan-apartemen

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Asosiasi Persatuan Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menegaskan penolakannya terhadap usulan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% pada Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen dan rumah susun.

Ketua Umum DPP P3RSI Adjit Lauhatta menjelaskan bahwa penerapan PPN ini akan berdampak negatif bagi kehidupan penghuni apartemen.

"Dampaknya penghuni semakin tidak mau membayar IPL, karena penyesuaian IPL saja sudah sulit, apalagi ditambah PPN 11%," ujar Adjit saat konferensi pers, Selasa (24/9).

Adjit menambahkan bahwa IPL berfungsi sebagai dana urunan pemilik dan penghuni untuk membiayai pengelolaan gedung, seperti perawatan lift, keamanan, kebersihan, serta fasilitas lainnya. Jika IPL banyak yang tertunggak, pengelolaan gedung akan terganggu, dan efisiensi operasional terpaksa dilakukan.

Adapun, dana IPL digunakan untuk kegiatan operasional pemeliharaan dan perawatan benda bersama, tanah bersama, dan bagian bersama. Seperti, pengadaan tenaga kebersihan, tenaga keamanan, tenaga ahli perawatan mesin, lift, gondola, genset, pompa, taman, gedung, perizinan, sistem proteksi kebakaran dan lain sebagainya.

"Misalnya ada lift yang rusak. Ya, akhirnya kita harus mengurangi fasilitas, tadinya liftnya yang berjalan 3 lift jadi hanya 2 lift saja, ini kan harus efisiensi," tambahnya.

Ketua PPPSRS Mediterania Boulevard Residences Kian Tanto menyatakan keberatan serupa.

Menurutnya, penerapan PPN 11% akan semakin memberatkan penghuni apartemen yang saat ini sudah kesulitan memenuhi kewajiban IPL akibat dampak pandemi dan krisis ekonomi.

Kian mengungkapkan bahwa dana IPL yang terkumpul tidak mencukupi biaya operasional, sehingga pengelola harus mencari sumber pendapatan tambahan.

"Kami hampir tidak punya dana cadangan (sink fund) yang mencukupi, sehingga perbaikan besar harus dibagi rata dengan pemilik dan penghuni apartemen," katanya.
Kian pun mengeluhkan, dalam beberapa tahun ini PPPSRS mengalami kesulitan mencukupi biaya operasional pengelolaan apartemennya. Apalagi sejak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global. Banyak pemilik dan penghuni alami kesulitan ekonomi, sehingga tidak sedikit yang menunggak kewajiban bayar IPL.
“Kami tak dapat bayangkan kalau pemerintah menambah beban pemilik dan penghuni apartemen. Jika IPL dibebankan PPN, hampir dipastikan pengelolaan dan perawatan gedung terancam, dan akan lebih menyulitkan pemilik dan penghuni. Di apartemen kami hanya sekitar 70% penghuni yang tertib membayar IPL,” ungkap Kian.

Sedangkan sekitar 30%, lanjutnya, sering menunggak karena alasan ekonomi. Pemilik dan penghuni yang memiliki tunggakan IPL ini sangat sulit untuk ditagih. Hal ini tentu berdampak pada terhambatnya operasional gedung.

Selain efisiensi dari sisi fasilitas apartemen atau rusun,Kian mengatakandalam 3 tahun ini, PPPSRS terpaksa melakukan pengurangan karyawan yang bekerja karena defisit keuangan pada pengelolaan.

"Uang yang kita kumpulkan (IPL) kan tidak mencukupi untuk perbaikan karena banyak yang gak bayar, keungan kita defisit, kita mau menaikan IPL gak bisa juga. Saya sebagai ketua hanya bisa mengurangi tenaga kerja, misalnyaoutsoursing-nya awalnya ada 40 jadi 30," ungkap Kian.

Ia mengatakan pengurangan tenaga kerja adalah satu-satunya jalan agar biaya gaji karyawan tadi bisa dialihkan untuk perbaikan apartemen.

"Supaya menjaga agar keuangan ini bisa dialihkan ke perbaikan apartemen. Karena sangat risiko, beda iuran dengan RT/RW, kalau iuran RT/RW cuma iuran sampah. Kalau kita ada lift, publik area bersama, panel, dan lain-lain. Akhirnya, cara terakhirnya pengurangan tenaga kerja," tambahnya.
Pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi warga sebelum memutuskan untuk menerapkan PPN pada IPL.
"Kasihan rakyat yang saat ini kondisi ekonominya banyak yang tidak baik-baik saja. Sehingga kalau IPL ini dibebankan PPN lagi, maka kesulitan warga rumah susun makin bertambah," tutupnya.

Jakarta, Investor.id- Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) mengimbau pemerintah untuk tidak memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) atau apartemen.

Hal itu mengingat sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2011, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun, berkewajiban  (bertanggung jawab) mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, dan penghunian.

“PPPSRS adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh pemilik dan penghuni untuk mengatur dan mengurus hak dan kewajiban bersama para penghuni guna menciptakan kehidupan di lingkungan rumah susun/apartemen yang aman, tertib dan sehat berdasarkan azas kekeluargaan dan kegiatannya diserasikan dengan RT/RW yang bergerak di bidang kemasyarakatan,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta, kepada sejumlah awak media dalam acara Press Conference Talk Show P3RSI, dengan tema IPL Rumah Susun/Apartemen Kena PPN?, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Adjit menegaskan, IPL itu ibarat dana “urunan atau patungan” dari para pemilik dan penghuni rusun/apartemen untuk membiayai pengelolaan dan perawatan gedung. Mirip dengan iuran kebersihan dan keamanan di komplek perumahan tapak.

Beberapa waktu lalu, akui Adjit, sejumlah anggota P3RSI sudah mendapatkan “surat cinta” dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama berupa Imbauan Melaporkan Usahanya untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak. Setelah sempat mendatangi kantor pajak untuk bertanya dan berdiskusi, tampaknya  pihak kantor pajak menempatkan IPL sebagai obyek yang dikenai PPN.

“Kontan saja membuat pengurus PPPSRS resah, sebab mencukupi pendanaan pengelolaan dan perawatan gedung apartemen yang sangat tinggi itu tidak mudah. Kenyataannya seringkali biaya pengelola apartemen mengalami defisit anggaran setiap tahunnya. Defisit ini juga diperbesar oleh adanya tunggakan IPL pemilik dan penghuni yang cukup besar,” jelasnya.

Untuk mengatasi defisit dengan menaikan IPL juga bukan hal mudah. Beberapa pemilik dan penghuni yang ekonominya sedang tidak baik-baik saja, malah merasa berat membayar IPL tarif lama. Apalagi jika ditambah beban PPN 11%, pasti mereka merasa makin terbebani.

Di sisi lain, penerapan UU Perpajakan seharusnya setara untuk seluruh warga negara, dan seharusnya tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal IPL, artinya aturan ini juga harus berlaku untuk seluruh hunian termasuk iuran pengurus RT/ RW dalam lingkup perumahan.

Menurut Kian Tanto, salah seorang Ketua PPPSRS apartemen di Jakarta mengatakan, dana IPL tak mencukupi sehingga untuk operasional dan perbaikan gedung yang biasanya menggunakan dana sink fund, harus ditalangi dengan dana patungan dengan pemilik dan penghuni.

“Kami hampir tak punya dana cadangan (sink fund) yang mencukupi, sehingga ketika harus dilakukan pengecatan gedung atau perbaikan-perbaikan yang butuh biaya besar, maka biaya harus dibagi rata dengan pemilik dan penghuni apartemen,” jelas Kian.

Dia mengatakan, dalam beberapa tahun ini PPPSRS mengalami kesulitan mencukupi  biaya operasional pengelolaan apartemennya. Apalagi sejak pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global. Banyak pemilik dan penghuni mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak sedikit yang menunggak kewajiban bayar IPL.

“Kami tak dapat bayangkan kalau pemerintah menambah beban pemilik dan penghuni apartemen. Jika IPL dibebankan PPN, hampir dipastikan pengelolaan dan perawatan gedung terancam, dan akan lebih menyulitkan pemilik dan penghuni,” kata Kian.

Sementara itu, praktisi perpajakan Budi Hermawan menjelaskan, sebagai organisasi nirlaba, PPPSRS menarik IPL tidak bertujuan mencari laba untuk dibagikan kepada anggotanya. Tidak ada kepemilikan anggota dalam PPPSRS yang dapat diperjualbelikan, sebagaimana kepemilikan saham dalam suatu Perseroan terbatas.

“Karena itu kita berharap, pemerintah tidak menambah beban dengan mengenakan PPN IPL kepada PPPSRS sebagai penanggung jawab pengelola rumah susun sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang. Malah sebaliknya harus mendukung, sebab dampak ekonomi dari pengelolaan rumah susun itu sangat signifikan terhadap perekonomian nasional,” tutur Budi.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News