JAKARTA - Pemerintah biasanya memungut pajak untuk mendanai layanan publik yang sangat vital hingga pembangunan infrastruktur, namun ada juga negara yang tidak menerapkan pajak penghasilan. Untuk mendapatkan pemasukan, beberapa negara memungut dari sumber pembayaran alternatif.

Secara global, pajak penghasilan adalah sumber pendapatan pemerintah. Beberapa negara tidak mengenakan pajak penghasilan pada penduduk atau warga negara mereka.

Lantas darimana mereka mencari pendanaan? negara-negara tanpa pajak penghasilan bergantung pada jenis perpajakan lain, seperti PPN dan pajak properti, bea masuk, bea materai hingga biaya lisensi.

Berikut7 negara tanpa pajak penghasilan

1. Uni Emirate Arab

UEA (Uni Emirate Arab) adalah federasi tujuh Emirates yang memiliki ekonomi yang kuat dan beragam. Perekonomian ditopang oleh pendapatan yang dihasilkan ekspor minyak dan gas.

Pemerintah telah mengadopsi kebijakan tanpa pajak penghasilan untuk menarik investasi asing. Kebijakan dan program pajak tanpa penghasilan seperti kewarganegaraan melalui investasi telah menarik talenta dan kekayaan di seluruh dunia. UEA telah muncul sebagai salah satu pusat bisnis dan pembangunan.

Uni Emirat Arab mempunyai infrastruktur yang mapan, sistem politik stabil, dan rezim perdagangan liberal di kawasan Teluk. Sebagian besar PDB negara itu berasal dari pendapatan non-minyak karena negara itu mulai menjauh dari sektor energi.

UEA memungut pajak penghasilan perusahaan 9% dan PPN standar 5%. Pada tahun 2020, imigran membentuk sekitar 88.1% dari total populasi. Visa tinggal bervariasi sesuai dengan jenis dan sponsor mereka, berkisar dari satu hingga 10 tahun.

2. Qatar

Negara ini sangat mirip dengan Kuwait, karena Qatar juga menjadikan minyak sebagai sumber pendapatan utama. Namun, industri lain juga menjadi komponen utama perekonomian Qatar.

Mereka adalah salah satu negara terkaya dan memberikan kontribusi tinggi untuk infrastruktur dan pembangunan. Qatar tidak memungut pajak kepada para warga negaranya karena memiliki sumber pendapatan lain.

Ekonomi Qatar bergantung pada minyak dan gas alam. Investor asing dapat beroperasi di Otoritas Zona Bebas Qatar (QFZA), yang didirikan pada 2018, meliputi pengawasan dua zona bebas di Qatar, Ras Bufontas dan Umm Alhoul.

Pendirian di zona tersebut mencakup kepemilikan 100%, tenaga kerja asing yang fleksibel, dan kemungkinan tax holiday hingga 20 tahun untuk pajak penghasilan perusahaan (CIT). Tarif pajak perusahaan yakni sebesar 10%.

3. Panama

Label surga pajak biasanya disematkan pada sebuah negara yang menawarkan kewajiban pajak sangat minim, baik kepada individu ataupun bisnis. Bahkan Surga pajak murni adalah negara yang tidak mengenakan pajak sama sekali.

Republik Panama dianggap sebagai salah satu surga pajak murni paling mapan di Karibia karena undang-undang ekstensif yang secara ketat mengatur yurisdiksi lepas pantai dan layanan keuangan negara itu.

4. Monako

Negara ini terletak di French Riviera dan merupakan salah satu negara terkecil di dunia. Monako sering dianggap sebagai surga pajak, namun perusahaan akan dikenakan pajak sebesar 33% atas laba kecuali tiga perempat laba dihasilkan di wilayah Monako.

Monako adalah tujuan wisata populer dan pusat perbankan. Pariwisata menjadi sektor utama, dan negara ini dikenal sebagai surga pajak.

Perekonomian negara sangat maju dan telah menarik individu dari seluruh dunia. Perancis menjadi bahasa yang dominan digunakan. Monako merupakan salah satu negara yang tidak ada pajak penghasilan, namun untuk mendapatkan izin tinggal di sana sangatlah sulit.

Untuk diketahui Monako juga menjadi satu-satunya wilayah bebas pajak di Eropa. Memperoleh kewarganegaraan di wilayah ini membutuhkan deposit 500.000 hingga 1.000.000 euro di bank Monako dan membeli atau menyewa rumah.

5. Kuwait

Kuwait merupakan salah satu negara yang sangat bergantung pada produksi minyak. Minyak menyumbang 92% dari PDB negara itu.

Kuwait termasuk dalam jajaran negara kaya minyak lainnya seperti Saudi dan Irak sebagai tetangganya. Cadangan minyak yang dimiliki telah menjadikannya salah satu negara terkaya di seluruh dunia.

Pemerintah juga menghabiskan banyak uang untuk proyek-proyek pembangunan dan menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur yang berkualitas.

Minyak dan hasil bumi mendukung PDB yang substansial. Meskipun negara itu tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, Kuwait memungut pajak penghasilan perusahaan sebesar 15%. Kuwait juga menjadi pendukung energi terbarukan dan pemimpin keuangan regional.

6. Oman

Oman berada di pesisir selatan Jazirah Arab. Ketika ekonominya sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas, mereka telah berusaha untuk mendiversifikasi pendapatan melalui pariwisata, perikanan, dan juga pertanian.

Oman memiliki ekonomi yang kuat dan tradisi sejarah, dimana bahasa Arab menjadi bahasa resmi. Oman membebaskan warganya untuk tidak membayar pajak penghasilan. Sumber penghasilan negara ini berasal dari minyak mentah yang menopang 71% dari APBN-nya.

Sultan Qaboos bin Said, menjadi raja Oman yang paling lama memerintah, namun Ia meninggal pada Januari 2020 lalu. Meski tanpa pajak perorangan, negara ini mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% untuk produk tertentu, serta pendapatan perusahaan hingga 15%.

7. Bahama

Bahama adalah negara kecil yang terletak di Laut Karibia. Mereka dikenal dengan standar hidup yang tinggi dan sebagai tempat liburan yang indah. Pemerintah menghasilkan sebagian besar pendapatannya dari pariwisata. Hal ini menjadikan Bahama salah satu negara, yang lebih mudah untuk menerapkan kehidupan bebas pajak penghasilan.

Sektor pariwisata, perbankan internasional, dan manajemen investasi berkembang pesat dengan menyumbang 85% dari PDB. Bahama merupakan satu-satunya negara di Belahan Barat yang bukan bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia.

Undang-undang Bahama memungkinkan imigrasi bagi investor asing dengan pembelian properti residensial setidaknya senilai USD500.000. Hal itu cukup untuk menghidupi diri mereka sendiri dan tanggungan apapun, dan tinggal di negara itu hingga 10 tahun.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) badan mencapai Rp 172,66 triliun, atau turun 34,5% secara neto dan 25,7% secara bruto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, moderasi harga komoditas seperti crude palm oil (CPO), batubara dan tembaga memicu penurunan profitabilitas dan meningkatkan kebutuhan likuiditas, sehingga meningkatkan restitusi dan terkontraksinya PPh badan pada sektor komoditas.

"Kita lihat dampak ke APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) memang terlihat sangat besar," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Co-Founder Botax Consulting Raden Agus Suparman memperkirakan, penerimaan PPh badan di semester II akan cenderung datar. Namun, kemungkinan bisa ditingkatkan dengan hasil pemeriksaan.

"Biasanya pemeriksaan digenjot di semester II untuk mengejar target yang dibebankan kepada pemeriksa pajak. Sekedar informasi, pemeriksa pajak pun mendapatkan target penerimaan pajak," kata Raden kepada Kontan, Selasa (8/7).

Secara rinci, Raden menjelaskan, penerimaan PPh badan di semester I terdiri dari dua jenis, yaitu PPh Pasal 29 berupa PPh yang dibayar sebelum wajib pajak lapor SPT tahunan, serta PPh pasal 25 yang dibayar setiap bulan.

Secara aturan PPh Pasal 25 di semester I seharusnya ada dua perhitungan. Yaitu perhitungan yang mengacu ke PPh Pasal 25 di bulan Desember tahun sebelumnya, dan PPh Pasal 25 yang mengacu pada SPT Tahunan yang sudah dilaporkan.

"Pada umumnya, wajib pajak orang pribadi lapor di bulan Maret. Sedangkan wajib pajak badan lapor di bulan April," ujar Raden.

Sedangkan penerimaan PPh badan di semester II hanya setoran PPh Pasal 25, sehingga secara ketentuan, pembayaran PPh Pasal 25 di semester II itu flat, atau sama nominalnya mulai Juli sampai dengan Desember.

"Petugas AR dapat menerbitkan STP (surat tagihan pajak) jika pembayaran PPh Pasal 25 kurang harus seharusnya. Atau secara nominal turun dari bulan-bulan sebelumnya," imbuh Raden.