JAKARTA, KOMPAS.com - Tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkat mulai 5 Januari 2025 mendatang.

Meski konsepnya cukup familiar, tak sedikit yang masih belum paham apa itu pajak progresif.

Pajak progresif merupakan sistem pemungutan pajak di mana tarif pajak yang dikenakan akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan atau nilai objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

SHUTTERSTOCK/DMITRY KALINOVSKY Ilustrasi mobil

Dalam konteks kepemilikian kendaraan, orang yang memiliki banyak kendaraan seperti mobil atau motor akan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya punya satu kendaraan.

Pajak progresif bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dengan membebani golongan yang lebih mampu secara ekonomi.

Prinsip utama pajak progresif adalah keadilan sosial, di mana orang yang lebih mampu secara ekonomi diharapkan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam hal pajak.

Pajak progresif juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan pemerataan pendapatan.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Cara cek STNK diblokir atau tidak.

Mengenai kenaikan tarif pajak progresif di Jakarta 2025, tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024, yang mengatur pajak progresif bagi pemilik kendaraan lebih dari satu.

Dengan aturan baru ini maka kendaraan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, tarif pajak akan meningkat 1 persen untuk setiap kendaraan tambahan.

Tarif pajak ini meningkat dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yang hanya menaikkan tarif sebesar 0,5 persen untuk setiap kendaraan tambahan.

Berikut tarif pajak progresif Jakarta berdasarkan aturan terbaru;

- 2 persen untuk kendaraan pertama

- 3 persen untuk kendaraan kedua

- 4 persen untuk kendaraan ketiga

- 5 persen untuk kendaraan keempat

- 6 persen untuk kendaraan kelima dan seterusnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kenaikan tarif progresif pajakkendaraan bermotor (PKB) yang lebih tinggi mulai 5 Januari 2025 mendatang.

Kenaikan tarif ini tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024, yang mengatur pajak progresif bagi pemilik kendaraan lebih dari satu.

Untuk kendaraan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, tarif pajak akan meningkat 1 persen untuk setiap kendaraan tambahan, dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yang hanya menaikkan tarif sebesar 0,5 persen untuk setiap kendaraan tambahan.

tribratanews.polri.go.id Cara mengurus ktp hilang. Perlukah pemilik STNK buat iklan di media jika STNK hilang?

"Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama," bunyi Pasal 7 Perda tersebut.

Berikut tarif pajak progresif berdasarkan aturan terbaru;

- 2 persen untuk kendaraan pertama
- 3 persen untuk kendaraan kedua
- 4 persen untuk kendaraan ketiga
- 5 persen untuk kendaraan keempat
- 6 persen untuk kendaraan kelima dan seterusnya

Pada kebijakan sebelumnya, tarif pajak progresif mulai dari kendaraan pertama hingga kendaraan ke-17 bisa mencapai 10 persen.

Dengan aturan baru ini, kenaikan tarif lebih sederhana, namun lebih tinggi untuk setiap kendaraan tambahan setelah yang pertama.

Pajak progresif hanya berlaku bagi kendaraan yang dimiliki oleh individu dengan nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan/atau alamat yang sama.

Oleh karena itu, semakin banyak kendaraan yang dimiliki, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Perda ini tidak berlaku bagi kendaraan yang dimiliki oleh badan usaha, yang tetap dikenakan tarif tetap sebesar 2 persen.

Peraturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong kepatuhan pajak.

Namun, bagi mereka yang berencana menambah jumlah kendaraan, penting untuk memperhitungkan besaran pajak yang harus dibayar berdasarkan aturan baru tersebut.

Pemilik kendaraan bermotor wajib memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) usai dijual kepada pihak lain. Selain untuk update informasi registrasi kendaraan di kepolisian, hal ini tujuannya juga buat menghindari pengenaan pajak progresif.

"STNK kendaraan yang dijual disarankan untuk segera pemblokiran data STNK," kata Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di situs Korlantas Polri, Minggu (15/9).

Artanto menjelaskan situasi bila STNK tak diblokir pemilik sebelumnya. Ketika pemilik sebelumnya mempunyai kendaraan lebih dari satu kendaraan, maka pemilik selanjutnya dibebankan membayar pajak progresif.

Kendaraan yang baru dibeli dianggap sebagai kendaraan kedua jika tak ada pemblokiran sebab yang tercatat masih pemilik lama.

"Ketika Anda membeli mobil baru, Anda tidak akan dikenai pajak progresif dengan memblokir STNK kendaraan yang dijual," katanya.

Hal ini dijelaskan sesuai Pasal 87 ayat 3 Perpol Nomor 7 Tahun 2021, yakni STNK kendaraan yang dijual harus diblokir untuk mencegah pengesahan dan perpanjangan Regident Ranmor, penggantian STNK, dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

Di samping itu Baur STNK Satlantas Polresta Solo, Jawa Tengah Muhamad Thoha mengatakan pemilik kendaraan harus segera memblokir STNK kendaraan yang dijual agar polisi mudah melacak identitas kendaraan.

"Pemblokiran STNK dimaksudkan agar petugas lebih mudah melacak identitas kendaraan tersebut apabila kendaraan tersebut digunakan untuk sarana kejahatan," katanya.

Dampak lain bila pemilik lama tak melakukan pemblokiran adalah terus menerima kiriman surat konfirmasi tilang ELTE atau e-Tilang setiap kendaraan dipakai melanggar lalu lintas oleh pemilik baru.

Thoha menyatakan petugas ELTE lebih mudah menindak pelanggaran lalu lintas dengan memblokir STNK kendaraan yang berpindah tangan.

Di samping itu, petugas Samsat dapat mengirimkan surat kepada pemilik kendaraan baru dalam kasus keterlambatan pajak. Ia juga menyatakan polisi dapat mengirimkan surat konfirmasi ke alamat yang sesuai jika dilaporkan oleh petugas ELTE.

Berikut ini persyaratan dokumen yang harus dibawa jika ingin memblokir STNK, di Samsat sesuai alamat kendaraan:

TEMPO.CO, Jakarta -Center of Economic and Law Studies (Celios) meluncurkan hasil riset terbaru membahas pentingnya investasi dalam mendorong pemulihan lingkungan dan kesetaraan sosial. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, mengatakan selama ini investasi di Indonesia gagal menciptakan keadilan sosial dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan. "Salah satu temuan utama dalam laporan ini adalah bagaimana mendorong pemerintah menetapkan pajak laba mendadak (windfall tax) dan pajak super kaya untuk mewujudkan ekonomi restoratif," kata Askar dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu 27 Juli 2024.

Selain itu, kata Askar, pemerintah juga bisa meningkatkan penerimaan dari perpajakan progresif lainnya seperti pajak karbon dan pajak produksi batu bara. Langkah ini berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan sebesar Rp 222 hingga Rp 244 triliun per tahun untuk menyediakan dasar keuangan ekonomi restoratif. “Terobosan dalam perpajakan ini dapat menjadi opsi pembiayaan untuk mendukung inisiatif restoratif tanpa menambah beban utang dan membebani struktur fiskal saat ini,” ujarnya.

Mengutip laporan riset tersebut, tantangan utama dalam pengembangan ekonomi restoratif di Indonesia terdapat pada kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan. Padahal dalam satu dekade terakhir terjadi tren meningkatnya kesadaran terhadap ekonomi restoratif yang meminimalisir kerusakan lingkungan.

"Di Indonesia masih kekurangan anggaran khusus untuk inisiatif ekonomi restoratif dan seringkali tertinggal dari upaya keberlanjutan lain seperti penerapan energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim dalam penanaman modal dan prioritas pembangunan," tulis riset tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Askar mengatakan pemerintah sejauh ini belum melihatkan upaya serius dalam mewujudkan ekonomi restoratif. Masih banyak kebijakan yang bertolak belakang dengan target net zero emission dan investasi yang berdampak buruk terhadap lingkungan hidup.

"Padahal Indonesia memerlukan dana sebesar Rp892 triliun hingga tahun 2045 untuk bisa melaksanakan strategi ekonomi di berbagai sektor secara efektif," ujar Askar.

Melalui laporan riset ini, Celios berharap pengambil kebijakan dan investor bisa merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif dan tidak merusak lingkungan. "Studi ini bertujuan untuk berkontribusi positif pada pengembangan kerangka tata kelola fiskal yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia, sejalan dengan visi nasional untuk Indonesia pada 2045," kata Askar.