Bisnis.com, JAKARTA – Implementasi sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL) Palapa Ring Integrasi berpotensi mundur. Sempat dijadwalkan beroperasi pada 2027, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan sejumlah faktor yang mempengarus peta jalan pembangunan Palapa Ring Integrasi.

Palapa Ring Integrasi merupakan jaringan tulang punggung (backbone) yang mengintegrasikan jaringan Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur.

Infrastruktur tersebut terbagi menjadi dua bagian, kabel laut sepanjang 11.182 kilometer dan kabel darat sepanjang 2.924 kilometer, untuk menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin mengatakan faktor ketersediaan sumber daya hingga perizinan mempengaruhi waktu operasional Palapa Ring Integrasi.

“Durasi pembangunan SKKL Palapa Ring Integrasi juga sangat bergantung pada beberapa faktor, di antaranya perizinan penggelaran kabel laut, kondisi geografis, kompleksitas teknis, dan ketersediaan sumber daya,” kata Mohammad kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Selain faktor-faktor di atas, ihwal ketersediaan anggaran, kondisi geografis, perizinan, dan dinamika kerjasama dengan pihak-pihak terkait juga dinilai memengaruhi proses pembangunan proyek ini.

Sampai dengan 2023, jumlah total panjang SKKL keseluruhan yang diselenggarakan oleh 14 penyelenggara jaringan tetap tertutup mencapai 118.258 km, dimana 58.119 km di antaranya tergelar di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Dari aspek pembiayaan, implementasi proyek Palapa Ring Integrasi dapat melibatkan berbagai sumber. Pertama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk proyek ini,” kata Mohammad.

Kedua, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPPS). Model KPPS seperti build-operate-transfer (BOT) atau build-own-operate (BOO) seringkali digunakan untuk melibatkan swasta dalam pendanaan dan pengelolaan proyek.

Ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Lembaga seperti World Bank atau Asian Development Bank disebut dapat memberikan pinjaman untuk mendukung proyek infrastruktur strategis seperti Palapa Ring Integrasi.

Keempat, skema pendanaan. Mohammad menjelaskan skema pendanaan yang tepat akan dipilih berdasarkan pertimbangan kelayakan ekonomi, risiko proyek, dan tujuan pembangunan nasional.

“Sharing cost atau kerja sama public private partnership (PPP) merupakan opsi yang sering dipertimbangkan untuk proyek-proyek infrastruktur besar,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring Integrasi diperkirakan membutuhkan waktu 5 tahun hingga beroperasi. Lama waktu pengerjaan tergantung dari proses perizinan di berbagai kementerian dan lembaga.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (Askalsi) Resi Y. Bramani mengatakan berdasarkan pada pengalaman membangun Palapa Ring Timur, Tengah dan Barat, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menggelar Palapa Ring hingga beroperasi.

Sebagai gambaran, Palapa Ring Barat dengan panjang kabel laut 1.699 Km memakan waktu 2 tahun untuk pembangunannya. Sementara itu, untuk paket Palapa Ring Timur dengan total panjang kabel 4.366 kilometer, membutuhkan waktu pembangunan 3 tahun.

“Untuk Palapa Ring Integrasi menurut kami, dengan panjang kabel sekitar 3.880 Km yang akan dibangun, dapat selesai selama 3- 5 tahun tergantung dengan faktor perizinan dan metode teknis yang akan dilakukan,” kata Resi kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Diketahui, pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring Integrasi masuk ke dalam Peta Jalan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030. Jaringan tulang punggung yang menghubungkan Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur ini diproyeksikan rampung pada 2027.

Dengan estimasi pengerjaan 3-5 tahun, maka kemungkinan waktu operasi Palapa Ring Integrasi - jika benar terealisasi - kemungkinan meleset dari target 2027.

Perbesar

Resi menambahkan Bakti pernah mensosialisasikan proyek Palapa Ring Integrasi pada 2023. Saat itu proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan.

Sama seperti Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur, Palapa Ring Integrasi juga memakai campuran pembiayaan antara swasta dan pemerintah atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Kami berharap Askalsi diundang untuk memberikan masukan-masukan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas,” kata Resi.

Adapun tantangan dalam pembangunan proyek ini jika menggunakan konsep KPBU adalah perihal posisi pemenang tender yang harus memiliki/ mencari sumber pendanaan yang memadai hingga proyek selesai.

“Karena proyek akan dibayar oleh pemerintah jika sudah ready for service/ bisa melayani dan pembayaran didasarkan pada ketersediaan layanan. Jadi pasti ada kemungkinan untuk tidak dibayar full oleh pemerintah,” kata Resi.

Tantangan lainnya, lanjut Resi, perizinan penggelaran kabel laut yang menguras waktu dan energi, karena pembangunan tidak bisa dilakukan jika perizinan belum semuanya diperoleh. Dan pihak Pemerintah akan meminta semua perizinan terkait yang telah diperoleh, untuk dapat menetapkan proyek sudah ready for service.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring Integrasi masuk ke dalam Peta Jalan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030. Jaringan tulang punggung yang menghubungkan Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur ini diproyeksikan rampung pada 2027.

Berdasarkan Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 yang diperoleh Bisnis, pemerintah berencana mengembangkan jaringan serat optik yang memiliki kinerja tinggi, tahan lama dan efisien melalui kerja kolaborasi industri.

Pemerintah ingin memperluas cakupan provinsi yang terhubung dengan jaringan tulang punggung serta mendorong hadirnya Palapa Ring Integrasi, yang akan selesai dibangun dalam 2-3 tahun.

“Target waktu 2027 proyek Integrasi Palapa Ring selesai,” tulis dalam Buku Putih, dikutip Selasa (1/10/2024).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menjadi penanggung jawab untuk proyek ini. Sementara itu Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, hingga Kementerian PUPR menjadi kementerian terkait proyek ini.

Palapa Ring Intergrasi yang menghubungkan seluruh proyek Palapa Ring, dari Paring Barat hingga Timur, awalnya memiliki nilai proyek mencapai Rp23,16 triliun.

Pada Agustus 2023, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan Palapa Ring Integrasi merupakan proyek penghubung tulang belakang dari serat optik di Indonesia. Keberadaan proyek ini sangat krusial.

“Proyek Palapa Ring Integrasi perlu dijalankan sebab Palapa Ring yang sekarang ada masih terpisah-pisah, antara Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah dan Palapa Ring Timur,” ujar Heru.

Diketahui, awalnya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) berencana menggelar lelang Palapa Ring integrasi pada kuartal IV/2022, dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Namun, lelang tak kunjung terjadi karena Bakti terseret kasus.

Kabel serat optik tersebut terbagi menjadi dua bagian, kabel laut sepanjang 11.182 kilometer dan kabel darat sepanjang 2.924 kilometer.

Proyek Palapa Ring Integrasi akan menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten.

Mantan Direktur Utama Bakti, Anang Achmad Latif sempa menjelaskan dalam proyek KPBU Palapa Ring ini sudah dilakukan studi kelayakan awal atau Outline Business Case (OBC) pada 2020, dan berakhir pada 2021 atau dalam Tahap Final Business Case (FBC) serta dilakukan market sounding dan diharapkan pada 2025 sudah operasional.

Selain itu, Heru juga berpendapat agar Palapa Ring ini juga diintegrasikan dengan satelit Satria-1 dan proyek Pusat Data Nasional, sehingga dapat menghadirkan konektivitas yang andal di ibu kota kabupaten atau pun kota yang belum terakses internet.

“Serta, masih banyak Ibu Kota Kabupaten/Kota belum tersambung backbone serat optik, yang kapasitasnya sangat jauh lebih besar daripada satelit dan lebih stabil daripada seluler,” ujar Heru.