Pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang dalam perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg membayangi penambahan daftar panjang PHK di industri tekstil dalam negeri pada tahun ini.

Tercatat hingga saat ini jumlah karyawan dalam grup Sritex adalah 50.000 orang. Sritex memang tengah melakukan konsolidasi kepada pihak internal maupun stakeholders lainnya untuk memastikan nasib karyawan, tapi putusan pailit yang dialami Sritex adalah gambaran suramnya industri tekstil dalam negeri saat ini.

"Pabrik-pabrik lain tidak jauh beda dengan kondisi yang dialami PT Sritex. Cuma PT Sritex ini adalah emiten besar, sehingga lebih menjadi perhatian pemerintah ataupun publik ketika kondisinya tidak baik-baik saja," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi kepada detikcom, saat dihubungi Sabtu (26/10/2024).

Ristadi membeberkan, kondisi yang dialami PT Sritex seperti utang dengan jumlah besar, cash flow-nya berdarah-darah, dan produktivitasnya menurun antara 30-50% dari biasanya juga dialami pabrik-pabrik tekstil lainnya di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto juga telah menugaskan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam mengkaji opsi dan skema menyelamatkan PT Sritex.

"Saya mengapresiasi kepedulian pemerintah terhadap kondisi PT Sritex dengan upaya menyelamatkan pekerjanya. Saya juga berharap tidak hanya pekerja di PT Sritex saja, tetapi juga perusahaan tekstil lainnya secara nasional ini juga perlu diselamatkan. Karena memang kondisi pabriknya tidak jauh beda dengan yang dialami PT Sritex," papar Ristadi.

Ristadi melanjutkan, dirinya telah berkomunikasi dengan Kemnaker perihal opsi skema menyelamatkan PT Sritex.

"Hanya saja ini belum jelas, kira-kira skema seperti apa yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menyelamatkan pekerja PT Sritex. Sederhananya, menyelamatkan pekerja PT Sritex supaya mereka bisa tetap bekerja. Supaya mereka bisa tetap bekerja, perusahaan harus tetap eksis, tidak boleh bangkrut atau tutup. Untuk bisa melakukan itu, ini yang belum ada rilis dari pemerintah terkait strategi yang akan dilakukan," pungkasnya.

Total anggota KSPN yang terdampak PHK sejak awal tahun 2024 sendiri sekitar 15.415 orang.

"Kalau PT Sritex pailitnya berlanjut, tentu akan semakin bertambah kurang lebih sekitar 15-20 ribu pekerja Sritex yang terancam PHK," tutup Ristadi.

Berikut data yang dihimpun KSPN per 9 September 2024 mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak awal tahun 2024:

- PHK akibat pabrik tutup:

1. PT S Dupantex, Jawa Tengah: PHK 700-an orang

2. PT Alenatex, Jawa Barat: PHK 700-an orang

3. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah: PHK 500-an orang

4. PT Kusumaputra Santosa, Jawa Tengah: PHK 400-an orang

5. PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah: PHK 700-an orang

6. PT Sai Apparel, Jawa Tengah: PHK 8.000-an orang, namun dalam informasinya beroperasi kembali untuk menyelesaikan sisa pesanan dengan merekrut dua ribuan pekerja kontrak

7. PT Sinar Panca Jaya, Semarang: per Agustus 2024 PHK terakhir sebelum tutup mencapai sekitar 340 orang, total pekerja terdampak PHK sebanyak tiga ribuan orang yang dilakukan bertahap

- PHK akibat efisiensi perusahaan:

1. PT Bitratex, Semarang: PHK 400-an orang

2. PT Johartex, Magelang: PHK 300-an orang

3. PT Pulomas, Bandung: PHK sekitar 214 orang, tercatat bertambah 301 orang per awal Oktober 2024 dan pekerja tengah bernegosiasi pesangon serta pabrik akan tutup. Sebelumnya, pekerja berjumlah 1.800-an orang

4. PT Daliatex: PHK 500-an orang

5. PT Delta Merlin 1, Karanganyar: PHK 200-an orang

6. PT Delta Merlin 2, Karanganyar: PHK 100-an orang

7. PT Agung Tex, Karanganyar: PHK 50-an orang

8. PT Samwon (perusahaan garmen), Semarang: PHK 350-an orang.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan, tutupnya sejumlah pabrik tekstil di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tak semua disebabkan oleh kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Permendag No. 8/2024.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa sebanyak 6 perusahaan tekstil telah menutup pabriknya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Enam pabrik itu yakni PT Alenatex di Jawa Barat, serta PT S Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusumaputra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah.

“Tidak semua PHK [dan penutupan pabrik] di sektor tekstil disebabkan karena peraturan tersebut. Ada beberapa sebab lain,” kata Indah kepada Bisnis.com, Rabu (10/7/2024).

Faktor lain yang membuat perusahaan terpaksa melakukan PHK ungkap Indah, di antaranya karena perusahaan melakukan efisiensi dan tutupnya perusahaan.

Adapun tutupnya sejumlah pabrik tekstil di Tanah Air, lanjutnya, disebabkan karena perusahaan kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah, menurunnya order, penjualan dan ekspor sehingga pendapatan menurun, serta kesulitan mendapatkan bahan baku karena krisis global dan regional.

Selain itu, Indah menyebut bahwa pengaruh teknologi dan media sosial terhadap cara penjualan dan pembelian, serta dampak dari pandemi Covid-19 yang belum teratasi pemulihannya turut menjadi pemicu kolapsnya sejumlah pabrik tekstil di Indonesia.

Terkait hak pekerja yang mengalami PHK di keenam pabrik tersebut, Indah mengatakan bahwa pada umumnya hak-hak pekerja sudah diberikan oleh perusahaan.

“Namun ada beberapa kasus yang memang masih ditangani Dinas Ketenagakerjaan setempat,” ujarnya.

Permendag No. 8/2024 sebagai perubahan ketiga dari Permendag No. 36/2023 santer dibicarakan lantaran dituding menjadi penyebab utama tutupnya sejumlah pabrik yang berujung pada PHK massal.

Menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), hingga Juni 2024 sudah ada enam pabrik tekstil yang gulung tikar dan melakukan PHK.

Secara terperinci, tutupnya pabrik PT S Dupantex di Jawa Barat telah membuat 700 pekerja di PHK, PT Alenatex sebanyak 700 pekerja, dan PT Kusumahadi Santosa 500 pekerja, PT Kusumaputra Santosa 400 pekerja. Kemudian, PT Pamor Spinning Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel 8.000 orang. Kelima pabrik tersebut, berlokasi di Jawa Tengah.

Presiden KSPN Ristadi menuturkan, regulasi itu telah menciptakan situasi arus impor yang lebih longgar, khususnya komoditas sandang, alas kaki, dan aksesori.

“Kelonggaran aturan ini dan ilegal import inilah yang menjadi sebab utama pabrik-pabrik lokal oriented pada tutup dan efisiensi PHK,” kata Ristadi, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menyebut bahwa aturan tersebut berdampak buruk terhadap industri dalam negeri lantaran pembatasan impor industri kimia hingga industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam Permendag No. 25/2022 banyak dihilangkan dalam Permendag No. 8/2024.

Akibatnya, pasar domestik tidak terlindungi dari banjirnya barang impor, baik produk bahan baku maupun tekstil jadi.

Membanjirnya produk impor di Tanah Air, kata Reni, tercermin dari data impor tekstil yang mencapai 206,3 ribu ton pada Januari 2024 lalu mengalami penurunan pada April 2024 menjadi 136,36 ribu ton. Volume impor kembali mengalami peningkatan pasca diberlakukannya Permendag No. 36/2023, menjadi 194,87 ribu ton di bulan berikutnya.

“Kemudian terbitnya Permendag No. 8/2024, nah ini menyebabkan impornya kembali naik yang tadinya sudah mulai menurun,” jelas Reni di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Senin (8/7/2024).