Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) buka-bukaan penyebab sektor manufaktur Indonesia masih lesu, terutama karena maraknya barang impor yang menghantam industri lokal.

Perlu diketahui, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024. Meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9, namun tetap terkontrasi selama tiga bulan terakhir.

Wakil Ketua Umum API David Leonardi, mengatakan penyebab PMI manufaktur masih berada di zona kontraksi yakni kondisi ekonomi Indonesia yang belum membaik yang kemudian berdampak pada turunnya daya beli masyarakat.

"Untuk kembali meningkatkan indeks PMI, diperlukan kebijakan yang konsisten yang pro terhadap industri serta pro terhadap kebijakan yang bersifat proteksionis," ujar David kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Menurutnya, paket kebijakan tersebut akan menciptakan persaingan dagang yang sehat di pasar domestik, sehingga akan meningkatkan aktivitas produksi industri. Alhasil, aktivitas produksi yang meningkat akan meningkatkan nilai PMI, terutama industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia.

Lebih lanjut dia mengatakan, agar manufaktur kembali ekspansif, maka pemerintah perlu menjamin perlindungan pasar untuk industri lokal, terutama dari maraknya barang impor.

"Hal ini dikarenakan terjadi relaksasi impor akibat dari inkonsistensi peraturan yang ada dan menyebabkan impor dalam jumlah masif dengan harga di bawah harga rata-rata produksi industri, masuk ke pasar dalam negeri," lanjutnya.

David menilai, masyarakat yang daya belinya rendah akan cenderung membeli produk yang lebih murah tanpa melihat produk tersebut berasal dari mana dan apakah sudah memenuhi standar atau tidak.

"Tidak hanya menurunkan aktivitas industri dalam negeri, tetapi barang impor ini juga membahayakan konsumen. Maka, dengan melindungi pasar dalam negeri dengan peraturan yang konsisten, tidak hanya industri kembali ekspansif tapi konsumen juga ikut terjaga," pungkas David.

Adapun, penurunan pesanan baru terjadi pada subsektor Industri Pengolahan Lainnya yang Indeks Kepercayaan Industri (IKI)-nya mengalami kontraksi pada September 2024. Subsektor tersebut mengalami penurunan pesanan, baik di luar negeri maupun dalam negeri.

Selain tekstil dan pakaian jadi, subsektor industri lain yang juga mengalami kontraksi IKI pada pesanan baru adalah industri pengolahan tembakau, kayu, kertas, bahan kimia, komputer dan elektronik, serta jasa reparasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar lara masih terus datang dari industri tekstil nasional yang belum lepas dari gempuran produk impor.

Sektor manufaktur tersebut masih diwarnai informasi mengenai tumbangnyaperusahaan tekstildan perjuangan para pekerja pabrik demi kepastian hak pesangon.

Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja industri tekstil nasional belum menunjukkan tanda pemulihan usai babak belur menghadapi gempuran produk impor hingga berujung pada gelombang PHK massal.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat laju pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami kontraksi pada triwulan II/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan, tutupnya sejumlah pabrik tekstil di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tak semua disebabkan oleh kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Permendag No. 8/2024.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa sebanyak 6 perusahaan tekstil telah menutup pabriknya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Enam pabrik itu yakni PT Alenatex di Jawa Barat, serta PT S Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusumaputra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah.

“Tidak semua PHK [dan penutupan pabrik] di sektor tekstil disebabkan karena peraturan tersebut. Ada beberapa sebab lain,” kata Indah kepada Bisnis.com, Rabu (10/7/2024).

Faktor lain yang membuat perusahaan terpaksa melakukan PHK ungkap Indah, di antaranya karena perusahaan melakukan efisiensi dan tutupnya perusahaan.

Adapun tutupnya sejumlah pabrik tekstil di Tanah Air, lanjutnya, disebabkan karena perusahaan kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah, menurunnya order, penjualan dan ekspor sehingga pendapatan menurun, serta kesulitan mendapatkan bahan baku karena krisis global dan regional.

Selain itu, Indah menyebut bahwa pengaruh teknologi dan media sosial terhadap cara penjualan dan pembelian, serta dampak dari pandemi Covid-19 yang belum teratasi pemulihannya turut menjadi pemicu kolapsnya sejumlah pabrik tekstil di Indonesia.

Terkait hak pekerja yang mengalami PHK di keenam pabrik tersebut, Indah mengatakan bahwa pada umumnya hak-hak pekerja sudah diberikan oleh perusahaan.

“Namun ada beberapa kasus yang memang masih ditangani Dinas Ketenagakerjaan setempat,” ujarnya.

Permendag No. 8/2024 sebagai perubahan ketiga dari Permendag No. 36/2023 santer dibicarakan lantaran dituding menjadi penyebab utama tutupnya sejumlah pabrik yang berujung pada PHK massal.

Menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), hingga Juni 2024 sudah ada enam pabrik tekstil yang gulung tikar dan melakukan PHK.

Secara terperinci, tutupnya pabrik PT S Dupantex di Jawa Barat telah membuat 700 pekerja di PHK, PT Alenatex sebanyak 700 pekerja, dan PT Kusumahadi Santosa 500 pekerja, PT Kusumaputra Santosa 400 pekerja. Kemudian, PT Pamor Spinning Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel 8.000 orang. Kelima pabrik tersebut, berlokasi di Jawa Tengah.

Presiden KSPN Ristadi menuturkan, regulasi itu telah menciptakan situasi arus impor yang lebih longgar, khususnya komoditas sandang, alas kaki, dan aksesori.

“Kelonggaran aturan ini dan ilegal import inilah yang menjadi sebab utama pabrik-pabrik lokal oriented pada tutup dan efisiensi PHK,” kata Ristadi, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menyebut bahwa aturan tersebut berdampak buruk terhadap industri dalam negeri lantaran pembatasan impor industri kimia hingga industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam Permendag No. 25/2022 banyak dihilangkan dalam Permendag No. 8/2024.

Akibatnya, pasar domestik tidak terlindungi dari banjirnya barang impor, baik produk bahan baku maupun tekstil jadi.

Membanjirnya produk impor di Tanah Air, kata Reni, tercermin dari data impor tekstil yang mencapai 206,3 ribu ton pada Januari 2024 lalu mengalami penurunan pada April 2024 menjadi 136,36 ribu ton. Volume impor kembali mengalami peningkatan pasca diberlakukannya Permendag No. 36/2023, menjadi 194,87 ribu ton di bulan berikutnya.

“Kemudian terbitnya Permendag No. 8/2024, nah ini menyebabkan impornya kembali naik yang tadinya sudah mulai menurun,” jelas Reni di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, industri tekstil memerlukan sebuah kebijakan terpadu agar tetap bertahan di tengah banyaknya masalah yang menggempur sektor ini. Hal ini sekaligus untuk merespons ramainya polemik Permendag No.8/2024 beberapa waktu belakangan ini.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyampaikan, kebijakan yang dibutuhkan industri tekstil saat ini yaitu perlindungan terhadap banjirnya produk impor di Tanah Air dan kemudahan untuk memperoleh bahan baku.

“Ini salah satu hal penting,” kata Bob kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Bob menilai bahwa perlu dilakukan revitalisasi terhadap mesin-mesin maupun industri, serta digitalisasi agar industri tetap efisien dan produktif.

Untuk diketahui, sejumlah pihak mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk merevisi Permendag No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) sebelumnya menyebut, regulasi ini menjadi salah satu pemicu tutupnya sejumlah pabrik dan berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK Massal.

Meski PHK sudah terjadi sejak akhir 2022, Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengatakan bahwa hadirnya regulasi ini telah mempercepat terjadinya penutupan pabrik.

“Memang posisinya setelah Permendag 8 ini terbit, dalam 2 bulan terakhir ini kan PHK dan penutupan pabrik makin marak,” ungkap Redma kepada Bisnis, Rabu (3/7/2024).

Sejak maraknya PHK pada akhir 2022 dan berlanjut hingga 2023, Redma menyebut bahwa pemerintah tidak melakukan langkah apapun untuk mencegah PHK.

Pemerintah, kata dia, baru mengambil tindakan pada Oktober 2023 usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kementerian terkait untuk mengendalikan impor.

Lalu, pada Desember 2023, Kemendag menerbitkan Permendag No.36/2023 dan mulai berlaku di 2024. Baru berjalan dua bulan, pemerintah kemudian merelaksasi impor melalui Permendag No.8/2024.

“Ini kembali terlihat pemerintah lebih pro pada importir dibanding produsen dalam negeri, jadi secara tidak langsung Permendag 8 ini dapat dikatakan sebagai penyebab PHK dan penutupan pabrik,” jelasnya.

Di sisi lain, insentif yang ada saat ini dinilai tidak cukup mampu untuk menopang kinerja pabrikan. Menurutnya, hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menanggung perbedaan harga produk lokal dengan produk impor.

“Jadi kami bisa jual dengan harga yang sama dengan barang impor, tapi selisihnya pemerintah yang bayarin sebagai insentif,” usulnya.

Asosiasi juga mengharapkan pemerintah untuk memberikan insentif harga gas US$4/MMbtu atau sama dengan harga gas di China. Namun, dia tidak yakin pemerintah memiliki budget untuk memberikan insentif kepada para pelaku usaha.

Jika pemerintah tidak memiliki dana untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha, Redma menilai bahwa cara termudah untuk mendukung industri dalam negeri adalah dengan melindungi pasar dari produk impor dumping.

“Dan yang lebih penting adalah penanggulangan impor ilegal dengan cara membersihkan Bea Cukai dari mafia impor,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan enggan untuk merevisi kembali beleid tersebut. Menurutnya, pihaknya telah bekerja dengan optimal untuk membentuk peraturan impor.

Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Zulhas telah mengusulkan untuk melindungi industri melalui penyelidikan impor pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), alih-alih menerapkan persetujuan teknis (pertek).

Menurutnya, Presiden saat itu setuju agar Permendag No.8/2024 tidak direvisi lagi.

“Terus rapat lagi, saya bertahan, saya bilang ada cara lain. Belum tentu pertek itu akan menyelesaikan masalah, saya nolak keras dan presiden setuju enggak jadi bikin Permendag lagi,” jelas Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dituding menjadi biang kerok tutupnya sejumlah pabrik tekstil di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyampaikan, hadirnya regulasi itu telah menciptakan situasi arus impor yang lebih longgar, khususnya komoditas sandang, alas kaki, dan aksesori.

“Kelonggaran aturan ini dan ilegal import inilah yang menjadi sebab utama pabrik-pabrik lokal oriented pada tutup dan efisiensi PHK,” kata Ristadi kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Selain Permendag No.8/2024, pabrik tekstil nasional juga dihadapkan pada masalah order yang berkurang bahkan tidak adanya order lantaran pembeli mengalihkan pesanannya ke pabrik dengan ongkos yang lebih murah. Sejumlah persoalan tersebut menjadi pemicu tutupnya enam pabrik di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Keenam pabrik itu yakni PT Alenatex di Jawa Barat, serta lima pabrik di Jawa Tengah yaitu PT S Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusumaputra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, dan PT Sai Apparel.

“Permendag 8/2024 itu baru kemarin, tapi isinya menciptakan situasi arus import lebih longgar,” ujarnya.

Sejak 2019, Ristadi menuturkan bahwa sudah ada 36 perusahaan tekstil garmen menengah besar dan 31 perusahaan dalam kondisi ‘Senin Kamis’ alias pemangkasan jam kerja serta efisiensi melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut data yang telah diakumulasi KSPN, total korban PHK sejak 2019 hingga saat ini mencapai 200.000 pekerja. Angka ini, belum semua dipublikasikan KSPN lantaran ada beberapa perusahaan yang enggan untuk dipublikasi karena dapat mengganggu kepercayaan perbankan dan pembeli terhadap perusahaan, yang dikhawatirkan dapat membuat perusahaan bersangkutan semakin kesulitan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelumnya menyebut, Permendag No.8/2024 berdampak buruk terhadap kinerja industri tekstil nasional.

Kemenperin bahkan mencatat sebanyak 6 perusahaan tutup imbas diberlakukannya Permendag No.8/2024 hingga menyebabkan 11.000 pekerja kena PHK. Data ini, sama dengan data yang dimiliki oleh KSPN.

Diketahui, PT S Dupantex telah melakukan PHK terhadap 700 pekerja, PT Alenatex sebanyak 700 pekerja, dan PT Kusumahadi Santosa 500 pekerja, PT Kusumaputra Santosa 400 pekerja. Kemudian, PT Pamor Spinning Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah 8.000 orang.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengungkapkan, saat ini hanya tersisa satu pabrik tekstil yang beroperasi di Jakarta Timur yakni PT Century Textile Industry (Centex), dari total sebelumnya 6 pabrik.

Ketua DPD SPN DKI Jakarta, Andre Nasrullah, menyampaikan, penutupan pabrik tekstil tersebut sudah dimulai sejak pandemi Covid-19, dan makin diperparah dengan hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

“Pabrik tekstil hanya tinggal satu perusahaan di Jakarta Timur. Yang lain kosong semua, bubar semua,” kata Andre kepada awak media di depan Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (8/7/2024).

Andre menuturkan, kondisi PT Centex saat ini juga memprihatinkan. Saat ini, jam kerja di pabrik tersebut telah dikurangi dari sebelumnya Senin-Sabtu, menjadi Senin-Jumat dan terbaru Senin-Kamis.

Selain adanya pengurangan jam kerja, Andre juga mengungkapkan bahwa pabrikan berencana untuk mengurangi upah kerja karyawannya. Opsi ini menjadi salah satu pertimbangan perusahaan agar pabrikan tetap dapat beroperasi.

“PT Centex itu terbesar, kurang lebih 5-6 hektare, tapi sekarang mesin-mesinnya dimatiin, sebagian besar operasi mesinnya diberhentikan, karena memang kondisi itu tadi,” ujarnya.

Melihat situasi tersebut, dia mendesak pemerintah untuk segera mencabut Permendag No.8/2024 yang merupakan perubahan ketiga dari Permendag No.36/2023.

Pasalnya, Andre menyebut bahwa kebijakan itu telah membuka peluang bagi importir-importir untuk memasukkan produk dengan harga yang jauh lebih murah.

“Untuk itu kami dari SPN yang lebih mengakomodir teman-teman sektor tekstil garmen kami dengan tegas menolak, meminta dicabut Permendag 8/2024,” tegasnya.

Pekan lalu kalangan buruh juga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kemendag. Dalam aksinya, buruh meminta pemerintah untuk segera mencabut Permendag No.8/2024 lantaran dinilai sebagai sumber persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi akhir-akhir ini di industri TPT, baja, dan logistik.

Adapun serikat pekerja dan buruh berencana untuk kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kemendag pada 17 Juli 2024 untuk menagih konsistensi Kemendag dalam merealisasikan tuntutan para pekerja dan buruh.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat sebanyak 11 ribu pekerja menjadi korban PHK pasca lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reny Yanita mengatakan, hal itu disebabkan oleh membanjirnya barang impor masuk ke pasar Indonesia, sehingga membuat industri dalam negeri menjadi kalah saing hingga terjadinya penurunan produksi.

"Memang ada PHK sekitar 11 ribu orang dari 6 perusahaan pasca lahirnya Permendag 8/2024. Ini dikarenakan masalah banjir impor dan berhadapan langsung terhadap industri dalam negeri," ujar Reny dalam acara media briefing di Kementerian Perindustrian, Senin (8/7).

Lebih rinci, Reny mengungkapkan, 6 perusahaan yang melakukan PHK, yaitu PT S Dupantex, Jawa Tengah melakukan PHK sekitar 700 lebih pekerja. PT Alenatex, Jawa Barat melakukan PHK terhadap 700 lebih pekerja dan PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah PHK 500 lebih orang.

Selain itu, ada PT Kusumaputra Santosa di Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 400 lebih tenaga kerja. PT Pamor Spinning Mills di Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 700-an pekerja. Dan terakhir PHK paling banyak di PT Sai Apparel, Jawa Tengah melakukan PHK sekitar 8.000 lebih pekerja.

Menurut Reny, PHK massal yang saat ini terjadi di industri tekstil disinyalir akibat lahirnya Permendag 8/2024. Lewat aturan tersebut, sambungnya, membuat utilisasi Industri Kecil Menengah (IKM) turun rata-rata mencapai 70 persen, berdasarkan catatan Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB).

Selain itu, isu yang muncul dengan terbitnya Permendag 8/2024 juga membuat pembatalan kontrak oleh pemberi maklon dan marketplace, karena pemberi maklon dan marketplace kembali ke produk impor.

Kemudian hilangnya pasar IKM dan konveksi berimbas ke industri hulunya terutama unutk kain dan benang juga disebabkan oleh lahirnya Permendag tersebut.

Isu lainnya, dengan adanya Permendag 8/2024 juga dianggap Kemenperin membuat hilangnya harapan untuk berusaha karena tidak ada kepastian berusaha terutama di industri TPT akibat banjirnya barang impor.

"Dulu (sebelum lahir Permendag 8/2024) diatur saja sudah banjir barang impor, apalagi menjadi barang bebas," kata Reny.

Sekedar informasi tambahan, Permendag 8/2024 mengatur soal larangan terbatas barang impor. Adapun item barang yang dilarang untuk diimpor dalam Permendag 8/2024 ini lebih sedikit jika dibandingkan aturannya.

Dalam aturan sebelumnya yang diatur lewat Permendag 36/2023, barang yang yang diatur meliputi produk tas, tekstil dan produk tekstil, TPT batik dan motif batik, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, barang tekstil sudah jadi lainnya, alas kaki, bahan baku plastik, OTSDK, dan kosmetik-PKRT.

Sedangkan dalam Permendag 8/2024 barang yang diatur dalam larangan terbatas impor ini hanya mencakup tekstil dan produk tekstil, TPT batik dan motif batik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan bahan baku plastik.

(FAY)