Jakarta: Anggota Pansus Haji DPR, Luluk Nur Hamidah mengungkap dugaan korupsi yang terjadi pada penyelenggaraan Haji 2024 adalah hal yang kompleks. Saat ini pihaknya terus berupaya menggali informasi lebih jauh soal hal ini. Kata Luluk, ada pihak-pihak yang bersedia memberikan keterangan.

“Sebagian dari kami itu berpikir ini hanya ada kesepakatan oleh kementerian atau pemerintah terkait dengan kuota, tetapi ternyata kemudian setelah kita dalamin ternyata tidak sesederhana itu,” kata Luluk dalam tayangan Metro TV, Selasa, 16 Juli 2024.

Luluk menjelaskan, pengawasan yang dilakukan Pansus Haji dilakukan secara multilayer, berbagai pihak memberikan informasi dan pernyataan bahkan dokumen pendukung, yang membuat Pansus yakin bahwa ada proses yang tidak semestinya dilakukan.
“Tidak sesederhana soal pengalihan 10.000 dari kuota reguler ke kuota haji plus, tetapi ternyata di situ juga ada sebuah peristiwa-peristiwa lain,” ucap Luluk.

Baca juga: Bukan untuk Haji Plus, Tambahan Kuota Haji Mestinya untuk Jemaah Lansia

Luluk mengatakan kasus ini memang adalah permasalahan yang sensitif, tetapi pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin mengungkap apa saja yang sebenarnya terjadi.

“Ini agak sensitif tetapi ini memang terselubung yang kemudian harus dibuka dan tentu harus didalami,” kata anggota DPR RI dari dapil Jateng yang meliputi Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri.

(MBM)

JAKARTA - DPR diminta membentuk Panitia Khusus (Pansus) skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar. Hal itu untuk mendalami proses dan penetapan kuota impor.

?Saya mendukung dibentuknya Pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,? ujar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Jumat (5/7/2024).

Fernando menegaskan, pembentukan Pansus di DPR terkait dengan skandal impor beras juga diperlukan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian Indonesia. Fernando ingin agar negara ke depan dapat lebih berpihak pada petani.

?Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,? jelas Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras tersebut. Sehingga, kata Fernando, wajar bila Pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami skandal impor beras tersebut. ?Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati kebijakan impor beras,? tandas Fernando.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta.