REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritik parlemen terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M tidak berkaitan dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan tertentu. Hal itu disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR-RI, John Kennedy Azis.

Menurut dia, pembentukan Pansus dilakukan untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan haji. Politikus Partai Golkar itu membantah adanya anggapan bahwa Pansus bertujuan "menyerang" Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang, menurut saya, carut-marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar undang-undang dan juga melanggar kesepakatan," kata John Kennedy dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dia menambahkan, mekanisme ibadah haji semestinya berjalan sesuai prosedur yang ada. Namun, penyelenggaraan haji pada tahun ini yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) justru semakin carut-marut. Di antara pelbagai persoalan yang disoroti Pansus ialah antrean jamaah hingga kualitas makanan saat di Tanah Suci.

"Jangan orang baru antre empat tahun sudah bisa berangkat haji karena sesuatu. Sementara, orang yang antre belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak berangkat. Jadi, itu yang harus kami rapikan," ucap dia.

"Jauh lebih penting saat ini memastikan Pansus bekerja untuk perbaikan pelayanan haji, daripada melayani pernyataan Ketum PBNU yang tidak jelas landasannya," sambung Kennedy.

Pada Ahad (28/7/2024), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Pansus Angket Haji 2024. Menurut Gus Yahya, tidak ada alasan kuat untuk pembentukan pansus ini.

Lebih lanjut, Ketum PBNU menduga bahwa keberadaan Pansus Angket Haji DPR-RI kini memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas. Jadi, bukan sekadar menyoroti penyelenggaraan ibadah haji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul kerap menggembosi partainya. Hal itu disampaikan Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Saya rasa Gus Yahya, Gus Ipul, itu sering menggembosi PKB," katanya.

Dia mengatakan bahwa PKB sedianya sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. "Tapi faktanya, misalnya Gus Yahya, Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB," ucapnya.

Untuk itu, dia menyebut lebih baik PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan fokus mengurusi umat, masjid, hingga madrasah, ketimbang mengintervensi kedaulatan partainya.

"PKB hari ini sedang solid-solidnya. Seluruh jajaran akan menolak siapa pun yang mencoba mengintervensi, mengambil alih, atau melanggar konstitusi, melawan hukum, yang berdampak pada pengambilalihan, menghilangkan kedaulatan partai," ujarnya.

Dia pun menampik soal anggapan elite PKB yang ahistoris dengan PBNU serta tidak menaruh hormat.

"Mana? PBNU kok tiba-tiba gila hormat. Enggak ada hubungannya, kita ini memperjuangkan aspirasi, ajaran, tuntunan ahlussunnah wal jamaah di bidang politik. Itulah cara menghormati," tuturnya.

Sebaliknya, sebagai partai politik yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah terbesar di parlemen, dia menyebut keberhasilan PKB justru tidak pernah diapresiasi PBNU.

"Ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa malah tidak diakui. Kenaikan anggota DPR RI, dari 58 ke 68, (bertambah) 10 kursi, dan kemudian mencetak prestasi PKB menjadi satu-satunya partai politik berhaluan ahlussunnah wal jamaah, yang paling besar di parlemen ini, itu lho enggak pernah diakui," katanya.

Dia menepis pula tudingan Gus Yahya yang menyebut terdapat artikulasi frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.

"Di mana menyerangnya? Justru PKB membantu PBNU, membantu Nahdlatul Ulama secara frontal, dengan menaikkan kursi PKB secara frontal di seluruh Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Jumat (26/7), Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan saat ini pihaknya sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam panitia khusus (pansus) untuk mengembalikan PKB ke NU.

"Langkah ini setelah melihat pernyataan elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB," katanya.

Adapun pada Minggu (28/7), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, mengatakan bahwa akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji 2024 bakal mulai bekerja pada masa sidang selanjutnya atau setelah 16 Agustus 2024. Pansus hingga saat ini belum bekerja karena DPR disebutkan sedang memasuki masa reses sejak 11 Juli 2024.

"Kemarin karena sudah keburu reses, itu belum berjalan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Sejauh ini, dia menilai, pansus tersebut belum berjalan karena memasuki masa reses tersebut. Dia mengatakan, pansus itu bekerja pada masa sidang selanjutnya berdasarkan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, Pansus Angket Haji tersebut bakal digelar pada masa reses Juli ini. Namun, menurut Dasco, sudah ada yang mengingatkan bahwa keputusan Rapim dan Bamus tidak menyatakan demikian.

"Pansus itu harus berjalan pada sidang depan, sehingga kalau kemarin ini, menyalahi aturan," kata Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Selain itu, dia memastikan tidak ada perubahan rencana terkait rapat pansus yang akan digelar pada masa sidang selanjutnya. Jika rapat pansus itu ingin digelar pada masa reses ini, menurutnya, keputusan Rapim dan Bamus DPR RI harus diubah.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

Pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai Nasdem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Suleman Tanjung menyayangkan pernyataan anggota Panitia Khusus Angket Haji DPR RI Nusron Wahid. Dalam pernyataannya, Nusron membantah pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf soal Pansus Haji.

"Pak Nusron ini kan masih tercatat sebagai Ketua LPP (Lembaga Pengembangan Pertanian) PBNU. Sangat tidak eloklah mengungkapkan pernyataan demikian," kata Suleman dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Pernyataan Nusron, kata Suleman, justru menjadi tanya bagi elite PBNU. "Pak Nusron ini memang jabatannya dulu di PBNU wakil ketua umum, (tetapi) sekarang dia jadi ketua LPP," ujar dia.

Ia menyebut penurunan jabatan Nusron dari wakil ketua umum menjadi ketua LPP NU sejatinya juga tidak masalah karena dilakukan untuk menegakkan peraturan organisasi. "Sebab jabatan wakil ketua umum tidak dibenarkan jika dirangkap dengan jabatan politik,” katanya.

Lebih lanjut, menurut Sulaeman, pernyataan Gus Yahya tentang Pansus Haji hanya menjawab wartawan ketika konferensi pers pleno PBNU. Gus Yahya juga mengatakan kepada wartawan yang bertanya bahwa Pansus Haji bukanlah urusan PBNU.

"Namun, karena wartawan tetap memaksa tanya, Gus Yahya kemudian menjawab secara normatif bahwa pelaksanaan haji bisa dilihat dari respons atau survei masyarakat apakah pelaksanaan haji kali ini berhasil atau tidak. Faktanya, kata Gus Yahya, banyak masyarakat yang menilai haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika pansus tetap jalan, Gus Yahya menduga ada masalah pribadi di dalamnya," ujar Sulaeman.

Sebelumnya, Nusron Wahid membantah pernyataan Gus Yahya dan memastikan pembentukan Pansus Haji bukan dalam rangka urusan pribadi. Dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi dari anggota, melainkan keputusan resmi pada rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi.

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," kata Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pada Ahad (28/7/2024), Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Pansus Angket Haji 2024 sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta.

Dia berpendapat, keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan saat ini pihaknya sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam panitia khusus (pansus) untuk mengembalikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke NU. Pansus akan meluruskan sejarah PKB.

"Pansus itu bakal disebut sebagai Tim Lima yang bekerja untuk meluruskan sejarah PKB," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat

Gus Ipul berpendapat bahwa pemilik sah partai politik yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar itu adalah NU. "PBNU sedang berdiskusi, jika diperlukan, pembentukan Tim Lima akan segera dilakukan," katanya.

Ia menilai para elite PKB banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya PKB. Bahkan, dia menduga ada upaya yang nyata dan sistematis oleh elite PKB guna menjauhkan PKB dari struktural NU.

"Langkah ini setelah melihat pernyataan elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB," katanya.

Sementara itu, Tim Lima yang akan dibentuk tersebut akan menyerupai Tim Lima yang dahulu pernah dibentuk PBNU di awal reformasi ketika dirikan PKB.

Tim Lima itu, kata dia, akan segera diwujudkan jika mendapatkan persetujuan dari Rais Aam K.H. Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf."Kami akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini," kata Gus Ipul.

Belum tahu arah ke mana dari pembentukan pansus ini. Apakah akan menggulingkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ketum PKB atau tidak. Namun yang pasti perseteruan antara Gus Ipul dan Cak imin bukanlah kali pertema.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf sempat mengomentari cuitan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di akun media sosial X beberapa waktu lalu terkait "makelar bernama Saipul".

"Saya tidak tahu makelar yang dimaksud itu apa? Tapi mungkin sama dengan 'konsultan, kongkonane wong kesulitan' (suruhannya orang yang kesulitan)," ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, sembari tertawa ketika ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Pada cuitan Muhaimin di akun X @cakiminNOW, dituliskan "Selamat pagi para pejuang perubahan .! Teruslah bekerja menjaga suara rakyat. Jangan hiraukan makelar yang namanya Saipul, mengatasnamakan NU, padahal cuma makelar".

Meski hanya menyebut nama 'Saipul', diduga cuitan tersebut respons terhadap pernyataan Saifullah Yusuf yang mengajak PKB untuk kembali ke pangkuan dan jalan sama dengan Nahdlatul Ulama pada Minggu (18/2).

"Penyampaian saya apa ada yang salah? Saya hanya minta PKB percaya terhadap hasil hitung cepat. Di penghitungan partai politik mengakui hasilnya, tapi di penghitungan Pilpres belum mengakui?" ucap Gus Ipul.

Wakil Gubernur Jatim 2009-2019 tersebut menyarankan jika PKB bagian dari NU maka diharapkan untuk meminta nasihat kepada Rais Aam serta ketua umum PBNU.

Jangan hanya klaim partai NU, tapi tidak pernah konsultasi, minimal minta nasihat. Sekali lagi, saya tidak paham cuitan beliau (Cak Imin), tapi lihat pernyataan saya baik-baik, bisa dibaca lagi. Silakan kalau mau dipertimbangkan, kalau tidak ya tidak apa-apa, begitu saja," tutur keponakan Gus Dur tersebut.

JAKARTA - Komisi IV DPR akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan skandal mark up (selisih harga) impor beras. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan.

Dalam dugaan skandal impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ini, menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

"Iya nanti kita usulkan dan dorong," ujar Daniel Johan, Minggu (7/7/2024).

Daniel Johan menilai pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

?Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,? jelas Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Daniel Johan juga memandang, pembentukan pansus dugaan skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pangan RI. Daniel Johan menekankan, pembentukan Pansus juga sebagai komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

?Sekaligus perbaiki tatakelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,? tandas Daniel Johan.

Sebelumnya, usulan pembentuan pansus dugaan skandal impor beras di DPR digaungkan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Fernando mendorong pembentukan Pansus terkait dengan skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Kasus ini sendiri bermula saat Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu, (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta.

JAKARTA - DPR diminta membentuk Panitia Khusus (Pansus) skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar. Hal itu untuk mendalami proses dan penetapan kuota impor.

?Saya mendukung dibentuknya Pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,? ujar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Jumat (5/7/2024).

Fernando menegaskan, pembentukan Pansus di DPR terkait dengan skandal impor beras juga diperlukan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian Indonesia. Fernando ingin agar negara ke depan dapat lebih berpihak pada petani.

?Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,? jelas Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras tersebut. Sehingga, kata Fernando, wajar bila Pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami skandal impor beras tersebut. ?Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati kebijakan impor beras,? tandas Fernando.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta.