REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji tidak seharusnya memberikan rekomendasi, seperti yang telah dibacakan dalam Sidang Paripurna DPR-RI VIII, kemarin. Hal itu disampaikan pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Oce Madril. Menurut dia, penunjukan menteri agama merupakan hak prerogatif presiden sehingga tidak layak DPR-RI menyarakan ihwal kriteria menteri tertentu.

"Seharusnya, rekomendasi Pansus hanya menyangkut perbaikan kebijakan atau regulasi penyelenggaraan haji serta tata kelolanya, bukan menyangkut orang yang mengisi jabatan tertentu," ujar Oce Mandril dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Sebelumnya, Pansus Hak Angket Haji telah menyampaikan hasil kerjanya dalam Sidang Paripurna DPR VIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024). Ada lima rekomendasi yang dibacakan.

Salah satunya mengharapkan pemerintahan RI mendatang mengisi posisi menteri agama (menag) dengan figur yang lebih cakap dan kompeten dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Oce Madril menilai, rekomendasi Pansus Angket Haji bermasalah karena tiga alasan. Pertama, rekomendasi soal posisi menag dalam pemerintahan mendatang bukanlah wewenang DPR-RI.

Menurut UUD 1945, pengisian jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Dalam pengisian jabatan menag, presiden tidak dapat diintervensi sekalipun oleh pansus di DPR-RI.

"Rekomendasi Pansus tersebut offside, terlihat ada kepentingan pihak tertentu untuk mengincar kursi menteri agama mendatang dengan memanfaatkan hasil Pansus," kata dia.

Kedua, lanjut Oce, seharusnya Pansus Haji berfokus pada persoalan kebijakan, regulasi, dan tata kelola penyelenggaraan haji. Dengan demikian, jamaah haji pada tahun depan diharapkan memperoleh layanan yang lebih baik.

Ia mencontohkan Pansus sebaiknya mendorong untuk melakukan legislative review atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pihak legislatif juga dapat meningkatkan pengawasan di lapangan.

"Tim DPR ikut awasi pelaksanaan haji di lapangan, seharusnya Tim DPR ini harus lebih efektif," katanya.

Terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas hak angket dalam Undang-Undang tentang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). Ini telah memberikan batasan, yakni bahwa hasil hak angket harusnya berwujud rekomendasi dan evaluasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

"Dengan demikian, maka hasil Pansus Haji harusnya mendorong perubahan dan perbaikan kebijakan penyelenggaraan haji, baik perbaikan dari sisi legislasi (revisi UU Haji) maupun perbaikan manajemen pelaksanaan haji di lapangan," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) AngketHaji bakal digelar oleh DPR dalam waktu dekat, setelah sebelumnya batal digelar.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat menanggapi pertanyaan tentang rapat perdana pansus tersebut batal digelar.

Sebelumnya, rapat perdana PansusAngket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang sedianya digelar pada Rabu (17/7/2024) siang, pukul 13.00 WIB. Namun, rapat itu batal terlaksana.

Muhaimin mengatakan bahwa izin rapat PansusAngket Haji sudah ditandatangani olehnya. Menurutnya, penyelenggaraan itu hanya menunggu kesediaan para anggota pansus yang juga masih melaksanakan reses.

“Pelaksanaan rapat mungkin menunggu teman-teman. Masih banyak di daerah karena reses. Saya berharap kalau reses ini pada sibuk, ya diatur waktunya,” katanya di Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Sementara itu, Cak Imin menjelaskan bahwa penunjukan Ketua Pansus Angket Haji akan dibicarakan secara internal tanpa keterlibatan pimpinan DPR RI.

“Saya sudah tidak ikut-ikut lagi. Pimpinan menyerahkan sepenuhnya siapa yang akan menjadi pimpinan pansus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan bahwa fokus pembahasan akan dibahas secara khusus oleh Pansus Angket Haji.

“Pansus angket ini akan fokus kayaknya pada yang namanya visa yang tidak tepat sesuai undang-undang, fokus di situ,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota PansusAngket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan bahwa rencananya rapat perdana tersebut akan membahas pemilihan pimpinan pansus, dan rapat itu pun akan dihadiri oleh pimpinan DPR RI.

"Akan tetapi, kemarin sore menjelang petang itu ada informasi terkait penundaan. Sampai kapan? Kami juga bertanya kepada sekjen yang mengatur agenda tersebut," kata Wisnu saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (17/7).

Sebelum mengetahui penundaan, menurutnya para anggota PansusAngket Haji sudah bergerak menuju Jakarta dari daerah pemilihan masing-masing. Adapun saat ini DPR RI sedang menjalani masa reses mulai 12 Juli hingga 15 Agustus 2024.

"Karena ada rangkaian kunjungan kerja juga kemarin di beberapa wilayah, di beberapa daerah, dengan semangat kami sudah menghadiri undangan rapat hari ini jam 13.00 WIB," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PansusAngketDPR untuk Pengawasan Haji 2024 mengisyaratkan adanya temuan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Selain pengalihan kuota haji, Pansus Angket DPR mencium adanya indikasi korupsi.

Hal itu diungkapkan anggota PansusAngketDPR untuk Pengawasan Haji 2024, Luluk Nur Hamidah. Adapun, Pansus Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024 baru saja disepakati pembentukannya dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar kemarin, Selasa (9/7/2024).

Luluk menjelaskan, sebelumnya bahwa pengalihan kuota haji pada 2024 telah melanggar UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Regulasi itu, khususnya Pasal 64, Ayat 2, menetapkan alokasi haji khusus hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

Berdasarkan informasi yang pihaknya terima, kata Luluk, pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50% itu terindikasi korupsi.

“Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” katanya, dalam keterangan resmi, pada Rabu (10/7/2024).

Oleh karena itu, jelasnya, PansusAngketDPR akan mendalami terlebih dahulu informasi tersebut. Bahkan, pansus akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

"Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” ujarnya.

Lebih lanjut, Luluk menjelaskan bahwa pengalihan kuota jemaah untuk haji plus tersebut telah mencederai nilai-nilai keadilan. Untuk itu, DPR membentuk Pansus Angket untuk Pengawasan Haji 2024.

Menurutnya, PansusAngketDPR telah mengindikasikan penggunaan alokasi kuota tambahan pada 2024 itu terkait dengan penyalahgunaan wewenang pemerintah.

“Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh Pemerintah/Kemenag dari pengalihan kuota ini. Apalagi antrean jemaah yang sangat panjang. Khususnya antrean jemaah lansia reguler yang bisa kita prioritaskan melalui tambahan kuota 20 ribu tersebut,” ucapnya.

DPR, jelasnya, berharap PansusAngket dapat membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji yang berdasarkan UU hanya diperbolehkan sebesar 8% untuk haji khusus.

“Tapi justru digunakan 50% oleh Kemenag ke Haji Khusus,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa DPR juga menyoroti tentang layanan Armurzna yang masih belum ada perubahan karenaover capacitybaik tenda maupun toilet.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa peta jalan atauroadmapkerja Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 akan mulai disusun besok, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan bahwa seluruh nama yang sudah ditentukan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dalam menyusun target tersebut.

"Mulai besok akan disusunroadmapkerja Pansus Angket Haji ini yang akan melibatkan nama-nama yang sudah ada tadi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR yang akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dalam menyusun target-target agar kesalahan pelaksanaan haji tidak berulang-ulang di setiap tahunnya," ucapnya, saat ditanyai awak media, pada Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa tujuan dari Pansus Angket Pengawasan Haji ini agar ke depannya tidak ada lagi penyelewengan dari kebijakan yang merugikan para jemaah haji yang sudah mengantre puluhan tahun.

Adapun saat disinggung soal penyelewengan haji yang terjadi setiap tahun, Cak Imin mengatakan bahwa evaluasi justru harus juga dilakukan setiap tahun.

"Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui Pansus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi," ujarnya.

Selanjutnya, dia mengungkap bahwa penyelewengan yang paling fatal dalam penyelenggaraan haji 2024 adalah penggunaan visa haji reguler yang tidak sepenuhnya diberikan kepada jemaah yang antre tahunan, tetapi diberikan kepada jemaah haji khusus dengan biaya yang mahal.

Cak Imin optimistis bahwa Pansus Angket Pengawasan Haji ini akan berhasil menghasilkan kesimpulan yang nantinya dapat merubah cara penyelenggaraan haji ke depan supaya lebih baik.

"Pasti dalam waktu yang singkat, saya kira masih bulan Juli, Agustus, September, cukuplah untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan merubah cara penyelenggaraan haji supaya lebih baik," tambahnya.

Kemudian dia menjelaskan, setelah Pansus Angket Pengawasan Haji disahkan di Rapat Paripurna, maka setelahnya perlu untuk menyusun pimpinan dan anggotanya.

Seperti diketahui, Cak Imin baru saja menyetujui dan mengesahkan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Komisi VIII DPR sebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angket dalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2024.

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Cak Imin, di Rapat Paripurna DPR RI.

Sontak semua anggota di Rapat Paripurna menyatakan "setuju". Cak Imin mengatakan bahwa pembentukan Panitia Angket Pengawasan Haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas turut merespons keputusanDPRRI yang menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaanPanitia Khusus(Pansus)AngketPengawasanHajidalam rapat paripurna ke-21.

Dia mengatakan bahwa pemerintah akan mengikuti dan menghormati pembentukanPansusAngketyang berisikan 30 anggota dewan dari seluruh fraksi DPR RI tersebut.

Hal ini disampaikannya usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima kedatangan dari Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb di Istana Merdeka, Selasa (9/7/2024).

“Ya, kami ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Itu kami ikuti,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Yaqut mengatakan belum mengetahui perihal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Kementerian Agama (Agama) untuk memenuhi kebutuhanPansusAngketPengawasan Haji tersebut.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa mengenai pelaksanaan ibadahhajisejak mulai pelaksanaan, akan disampaikan olehnya secara terbuka dalam waktu dekat.

“Yaenggaktau [apa yang perlu dipersiapkan]. Semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji akan kita sampaikan. apa adanya,” tandas Yaqut.

Sebelumnya, Wakil KetuaDPRRI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyetujui dan mengesahkanPansusAngketPengawasanHaji2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Komisi VIIIDPRsebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angketdalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji2024.

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket PengawasanHajisebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Cak Imin, di Rapat ParipurnaDPRRI, Selasa (9/7/2024).

Sontak semua anggota di Sidang Paripurna menyatakan "setuju". Cak Imin mengatakan bahwa pembentukan panitia angket penyelenggaraan haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

"Terima kasih, mana tepuk tangannya. Komisi VIII paling keras tepuk tangannya," ujar Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyetujui dan mengesahkan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Komisi VIII DPR sebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angket dalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2024.

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Cak Imin, di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Sontak semua anggota di Sidang Paripurna menyatakan "setuju". Cak Imin mengatakan bahwa pembentukan panitia angket penyelenggaraan haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

"Terima kasih, mana tepuk tangannya. Komisi VIII paling keras tepuk tangannya," ujar Cak Imin.

Adapun Cak Imin mengungkap nama-nama anggota Pansus Angket Pelaksanaan Haji Tahun 2024. Juru bicara sekaligus usulan nama-nama Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 di antaranya:

1. Selly Andriany Gantina (Fraksi-PDIP).
2. Ice Siti Dewi (Fraksi-Golkar)
3. Durrotun Nafisah (Fraksi-Gerindra)
4. Kamran (Fraksi-NasDem)
5. Maman Imanul Haq (Fraksi-PKB)
6. Nanang Samudra (Fraksi-Demokrat)
7. Wisnu Wijaya Adiputra (Fraksi-PKS)
8. Dian Istiqomah (Fraksi-PAN)
9. Achmad Baidowi (Fraksi-PPP)

Selain itu, dia juga mengungkap nama-nama Anggota Panitia Angket DPR RI Pengawasan Haji 2024. Berikut daftarnya:

1. Diah Pitaloka (Fraksi-PDIP)
2. My Esti Wijayanti (Fraksi-PDIP)
3. Selly Andriany Gantina (Fraksi-PDIP).
4. Mukhlis Basri (Fraksi-PDIP)
5. Arteria Dahlan (Fraksi-PDIP)
6. Mufti Anam (Fraksi-PDIP)
7. Andreas Eddy Susetyo (Fraksi-PDIP)
8. TB Ace Hasan Syadzily (Fraksi-Golkar)
9. John Kenedy Azis (Fraksi-Golkar)
10. Endang Maria Astuti (Fraksi-Golkar)
11. Nusron Wahid (Fraksi-Golkar)
12. Abdul Wachid (Fraksi-Gerindra)
13. Sodik Mujahid (Fraksi-Gerindra)
14. Mohamad Haikal (Fraksi-Gerindra)
15. Puti Sari (Fraksi-Gerindra)
16. Marwan Dasopang (Fraksi-PKB)
17. Maman Imanul Haq (Fraksi-PKB)
18. Luluk Nur Hamidah (Fraksi-PKB)
19. Marwan Cik Asan (Fraksi-Demokrat)
20. Wastam (Fraksi-Demokrat)
21. Aliyah Mustika Ilham (Fraksi-Demokrat)
22. Iskan Qolba Lubis (Fraksi-PKS)
23. Wisnu Wijaya (Fraksi-PKS)
24. Ledia Hanifa Amaliah (Fraksi-PKS)
25. Syarif Abdullah (Fraksi-NasDem)
26. Sri Wulan (Fraksi-NasDem)
27. Delmeria (Fraksi-NasDem)
28. Saleh Partaonan Daulay (Fraksi-PAN)
29. Ashabul Kahfi (Fraksi-PAN)
30. Achmad Baidowi (Fraksi-PPP)