Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRMuhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan pandangannya terkait kesimpulan dan rekomendasi Pansus Haji yang dianggap melunak.

Cak Imin menuturkan, masyarakat perlu mengawal hasil dari Pansus Haji tersebut agar ke depannya terdapat perbaikan terkait dengan penyelenggaraan haji.

“Makanya masyarakat harus mengawasi supaya hasilnya tidak melunak. Anggota Pansus harus menghormati nama baik DPR,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2024).

Lebih lanjut, politikus PKB ini menekankan agar DPR bisa menjaga nama baik, semua hal yang menjadi pembahasan dalam rapat harus dijalankan secara konsisten.

“Semuanya kan udah hari-hari transparan ya, semua publik melihat. Saya berharap DPR menjaga nama baik. Apa yang menjadi pembahasan dijalankan secara konsisten,” tegas Cak Imin.

Dia turut menyebut akan ada atensi tersendiri terhadap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas karena telah mangkir tiga kali dari undangan Pansus Haji. Namun, tindaklanjutnya akan diserahkan kepada Pansus.

“Ya tentu, saya sebagai koorbidnya berkirim undangan terus sampai yang ketiga kali. Nanti terserah Pansus kalau menganggap ini harus ditindaklanjuti kayak apa. Saya ya, terserah Pansus,” ujarnya.

Namun demikian, Cak Imin tak menjawab pasti apakah hal ini akan dilanjutkan lagi di periode selanjutnya atau tidak, karena Pansuslah yang memiliki kewenangan tersebut.

“Saya nggak mengikuti ya pembahasan. Itu wewenang anggota Pansus,” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, anggota Pansus Haji Marwan Djafar mengungkapkan keputusan akhir Pansus Haji saat rapat internal dianggap tidak memuaskan. Dia mengungkapkan temuan-temuan yang ada banyak diabaikan.

“Iya, banyak yang diabaikan. Jadi teman-teman di sini berkali-kali mengundang para saksi dan teman-teman di Saudi, itu substansinya banyak yang hilang,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Marwan menyoroti bahwa internal Pansus Haji dinilai banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak, sehingga terlihat tidak independen.

“Dalam pansus sendiri banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak. Jadi, pansus ini sangat tidak independen, sehingga penyerahan terhadap aparat penegak hukum itu menjadi sangat lunak sekali,” tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 telah merampungkan hasil investigasi terkait dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024.

Kesimpulan dan rekomendasi akan disampaikan oleh pansus haji dalam Rapat Paripurna yang digelar pada 26 September 2024.

Dalam rapat internal pada 24 September 2024, Ketua Pansus Haji 2024 Nusron Wahid menyanggah adanya intervensi dalam internal pansus haji saat keputusan akhir investigasi dibuat.

“Intervensi siapa? Tidak ada intervensi apa. Tidak ada intervensi,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2024).

Menurut Nusron, perbedaan pandangan saat rapat berlangsung merupakan hal wajar yang terjadi karena setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.

“Kalau beda pandangan kan antar manusia biasa. Masing-masing anggota punya haknya [menyampaikan pandangan] masing-masing. Tapi kalau intervensi tidak ada intervensi,” tegas politikus Golkar tersebut.

Pansus itu terdiri atas 30 orang, lanjut Nusron, masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Saat rapat berlangsung dicarilah titik temu antara 30 orang tersebut dan keputusan diambil dari mayoritas, sedangkan kalau ada perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa.

“Tapi secara umum, secara overall oke. Tidak ada soal [intervensi],” tutur dia.

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan perihal pelibatan Aparat Penegah Hukum (APH) dalam kasus dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024 yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Soal pelibatan aparat penegak hukum kan itu hukum. Di DPR ituone thing, aparat penegak hukum ituanother thing. DPR itu institusi politik, APH itu institusi penegak hukum. Jangan campur aduk,” jelasnya.

Aparat hukum, kata dia, memiliki logikanya sendiri, sehingga tanpa ditekan pun aparat hukum akan jalan dengan sendirinya apabila memang sudah ada bukti dan laporan.

Kendati demikian, Nusron enggan menjawab tentang apakah ada atau tidaknya dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji 2024. Dia hanya mengatakan tunggu sidang paripurna pada Kamis mendatang.

“Kita tunggulah besok hari Kamis ya. Nanti akan kita bacakan,” pungkasnya.

Ketidakpuasan Hasil Rapat Pansus Haji

Sementara itu, anggota Pansus Haji Marwan Djafar mengungkapkan keputusan akhir Pansus Haji saat rapat internal dianggap tidak memuaskan. Dia mengungkapkan temuan-temuan yang ada banyak diabaikan.

“Iya, banyak yang diabaikan. Jadi teman-teman di sini berkali-kali mengundang para saksi dan teman-teman di Saudi, itu substansinya banyak yang hilang,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Marwan menyoroti bahwa internal Pansus Haji dinilai banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak, sehingga terlihat tidak independen.

“Dalam pansus sendiri banyak yang masuk angin dan ada intervensi dari berbagai pihak. Jadi, pansus ini sangat tidak independen, sehingga penyerahan terhadap aparat penegak hukum itu menjadi sangat lunak sekali,” tegas dia.

Padahal, lanjut Marwan, dirinya yakin APH sebenarnya sudah paham tujuan Pansus Haji ini dibentuk. Namun, dalam hasil akhir rapat pansus sengaja tidak dibuat secara terang benderang.

“Meskipun disebut ada aparat penegak hukum, tapi tidak disebutkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum yang seharusnya itu disebut secara eksplisit,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dia menyebut peluang dugaan penyelewengan penyelenggaraan haji oleh Menag Yaqut ini diteruskan kepada APH sangat minim sekali.

“Minim, tipis, tipis sekali. Jadi, ini saya kita perlu diketahui karena banyak intervensi dari kanan-kiri dan banyak kepentingan pribadi yang masuk di sini,” ucapnya.

Namun demikian, kesimpulan akhir dalam rapat internal Pansus Haji tersebut sudah final dan hanya tinggal mengetuk palu saja dalam rapat paripurna nanti.

“Tapi memang sangat tidak memuaskan dari sisi substansi yang selama ini didalami dan dicermati dalam Pansus itu,” tutup Marwan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pansus Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI Marwan Jafar mengungkapkan, kecil kemungkinan laporan akhir yang disusun bakal diteruskan pimpinan DPR ke aparat penegak hukum.

Selain itu, dia mengatakan, peluang aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang selama ini didalami oleh Pansus Haji DPR RI juga kecil.

“Minim untuk ditindaklanjuti, tipis sekali. Tipis sekali,” ujar Marwan kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (24/9/2024).

Menurut Marwan, hal tersebut karena laporan akhir dan rekomendasi yang telah disepakati tidak secara eksplisit menyebutkan adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Marwan mengeklaim, banyak poin-poin penting terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaran ibadah haji 2024 yang justru diperhalus ketika dituangkan dalam laporan.

“Jadi, tidak disebutkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum yang seharusnya itu disebut secara eksplisit,” kata Marwan.

“Dengan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum seharusnya bisa mencermati dan menyelidiki kasus ini. Tapi Itu tidak ada, hilang semua,” ujarnya lagi.

Meski begitu, Marwan menegaskan bahwa laporan akhir dan rekomendasi Pansus Haji itu tetap akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 26 September 2024.

Nantinya, laporan dan rekomendasi itu akan disampaikan langsung oleh Ketua Pansus Haji Nusron Wahid kepada pimpinan DPR RI.

“Ya sudah ini sudah diketuk palunya secara paksa. Pemaksaan mengetuk palu. Jadi, ya sudah ini sudah menjadi keputusan. Tapi, kami berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti secara serius apa yang sudah direkomendasikan, meskipun itu tipis-tipis,” katanya.

Sebagai informasi, DPR membentuk Pansus Haji untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.

Salah satu permasalahan yang disoroti oleh Pansus Haji adalah dugaan penyalahgunaan ribuan kuota haji khusus.

Pansus Haji pun telah memanggil dan meminta keterangan sejumlah pejabat Kemenag dan juga pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Antara lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dalam rapat yang berlangsung pada 2 September 2024.

Kemudian, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Jaja Jaelani pada 9 September 2024, dan Staf Khusus Kemenag pada 10 September 2024.

Di samping itu, Pansus Haji juga sudah melayangkan panggilan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk memberikan keterangan. Namun, Yaqut hingga kini belum pernah memenuhi undangan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani mengakui bahwa pihaknya belum mendapatkan data jemaah haji khusus yang sudah berangkat pada musim Ibadah Haji tahun 2024.

Pasalnya, menurut Jaja, belum semua Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau travel haji memberikan data nama-nama jemaah calon haji khusus kepada direktoratnya.

“Ternyata PIHK banyak yang masih membuat laporan. Kami masih menunggu data dari mereka,” kata Jaja dalam rapat Panita Khusus (Pansus) Haji di kompleks MPR/DPR RI, Senin (9/9/2024), dikutip dari YouTube TVR Parlemen.

Bahkan, kepada Pansus Haji, Jaja mengungkapkan bahwa telah tiga kali membuat surat peringatan kepada PIHK.

“Ada beberapa PIHK yang kami sudah peringatkan Pak. Mereka yang belum melaporkan akan kami banned siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus)-nya,” ujarnya.

Salah satu anggota Pansus Haji lantas menyarankan agar Jaja melaporkan kelakuan pihak travel umrah dan haji atau PIHK kepada Menteri Agama (Menag) untuk dicabut izinnya jika segera menyerahkan data jemaah haji khusus yang berangkat.

Kemudian, pansus juga menantang Jaja untuk menyerahkan laporan tersebut sebelum 20 September 2024. Sebab, pansus memiliki masa tugas hingga kurang lebih satu bulan.

“Siap Pak,” jawab Jaja atas tantangan tersebut.

Sebelumnya, Pansus Haji mencecar Jaja perihal 3.503 jemaah haji tahun 2024 yang langsung berangkat. Padahal, lumrahnya ada masa tunggu sehingga seharusnya berangkat pada 2031.

Jaja pun menjawab bahwa calon jemaah haji tersebut memang seharusnya berangkat pada tahun 2030-an.

Namun, dia mengungkapkan, masih tersisa sekitar 4.000 kuota haji khusus sehingga dimintakan kepada PIHK untuk mengisi kuota tersebut.

Menurut Jaja, PIHK menginformasikan bahwa banyak calon jemaah dalam antrean yang tidak siap.

“Kami sudah sampaikan ke PIHK silakan diisi nomor berikutnya tapi nampaknya tidak semua jemaah yang nomor berikut itu tidak mengisi Pak. Enggak ada yang siap mereka bilang. Dari tidak kesiapan itu, mereka ikuti nomor antrean di PIHK,” ujarnya.

Dikutip dari laman resmi Kemenag, Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie menjelaskan bahwa pengisian kuota haji khusus dibagi dua yakni 16.305 kuota pokok dan 9.222 kuota tambahan.

Tahapan pengisian 16.305 kuota pokok jemaah haji khusus 1445 H/2024 M dibuka untuk tahap I pada 12–15 Desember 2023. Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah dengan tiga kriteria.

Pertama, jemaah haji yang sudah melunasi pada tahun lalu namun tertunda keberangkatannya yang jumlahnya 2.322 orang. Kedua, jemaah haji yang memang secara urutan nomor porsi masuk alokasi kuota berhak melunasi tahun ini yang jumlahnya mencapai 13.806. Ketiga, jemaah yang masuk prioritas lanjut usia atau lansia yang jumlahnya ada 177 orang.

“Jadi pada pelunasan tahap pertama, jelas Kemenag memberikan porsi kepada jemaah yang sudah melunasi tahun lalu dan jemaah yang memang secara urutan sesuai nomor porsi. Jadi mereka diberi kesempatan pertama untuk melunasi, bersamaan juga dengan prioritas lansia,” kata Anna.

“Jika tahap ini sudah melunasi semua, maka tidak perlu lagi pelunasan tahap berikutnya. Namun faktanya, setelah diberi kesempatan, yang melunasi hanya 12.487 orang. Masih ada 3.818 kuota yang belum terisi,” ujarnya.

Karena masih ada kuota yang belum terisi, dibuka pelunasan tahap II dari 27 Desember 2023–2 Januari 2024.

Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah dengan kriteria: a) Jemaah haji gagal sistem tahap 1; b) Pendamping Jemaah haji Lanjut Usia; c) Penggabungan mahram/keluarga; d) Penyandang disabilitas dan pendamping; e) Nomor porsi urut berikutnya. Hasilnya, ada 2.635 yang melunasi. Sehingga masih tersisa 1.183 kuota.

“Kita buka pemenuhan Sisa Kuota Tahap II, pada 10–12 Januari 2024. Kriterianya adalah jemaah haji dengan nomor porsi urut berikutnya berbasis PIHK serta kesiapan jemaah dan PIHK. Tercatat 1.005 melunasi dan tersisa 178 kuota,” kata Anna.

“Jadi, sampai akhir pelunasan, masih terdapat 178 kuota pokok untuk jemaah haji khusus. Tidak ada T Nol atau jemaah baru mendaftar langsung melunasi,” ujarnya lagi.

Jakarta: Sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan Islam dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menilai Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji yang dibentuk DPR RI tidak mendesak untuk dibentuk. Pemerintah Indonesia dinilai telah mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan ibadah haji untuk masyarakat, seperti penerapan haji ramah lansia dan rekrutmen petugas yang terbuka.

"Yang paling penting bahwa inovasi pelayanan haji ini ada. Jadi tidak hanya sekarang, dulu dan sekarang masalahnya sama, ya di Mina saat wukuf, karena memang di Mina berjubel, banyak orang, tempat sedikit, yang memang tidak mungkin menampung semuanya, jadi ini bukan murni salah pemerintah," kata tokoh muda Muhammadiyah Sunanto dalam sebuah diskusi, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Cak Nanto mengatakan permasalahan di Mina, Arab Saudi, juga terjadi bagi jemaah dari negara lainnya. Bahkan, Kerajaan Arab Saudi harus melunakkan fatwa, sehingga berkembang tempat di sekitar Mina yang selama ini dikenal sebagai "Mina Jadid".
Permasalahan terkait perbedaan fasilitas antara jemaah haji reguler, khusus, serta jemaah dari negara lain, kata dia, bukan karena dibeda-bedakan pemerintah. Hal ini karena telah ditentukan Kerajaan Arab Saudi selaku tuan rumah.

"Sekarang apa? Kalau tidak ada masalah yang berarti dan sudah dilakukan, saya rasa (pembentukan Pansus Haji) hanya mencari-cari alasan. Kalaupun dinilai perlu diperbaiki, sudah telat karena tidak akan ada perubahan lagi," ujar dia.

Menurut Cak Nanto, para petugas haji juga telah bekerja secara maksimal. Dari perihal memandikan, mensucikan, serta berbagai urusan pribadi para jemaah yang juga dikerjakan para petugas.

"Selama ibadah haji itu masih ada, maka pengelolaan haji itu pasti akan ada masalah. Jadi apa yang mau dipansuskan? Kecuali memang mau cari-cari masalah," kata dia.

Baca Juga: Pansus Haji Dinilai Berlebihan dan Dipolitisasi

Hal senada disampaikan tokoh NU Lukman Edy. Dia merespons positif atas adanya transformasi pelayanan haji yang kian membaik. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka jemaah haji yang meninggal, daripada jumlah jemaah haji yang juga bertambah setiap tahunnya.

"Seiring bertambahnya jumlah jemaah yang berangkat, maupun seiring bertambah banyak juga peserta yang mendaftarkan diri, tentu semakin dinamis pula pelayanan haji dengan menyesuaikan perkembangan zaman," ucap Lukman.

Secara pribadi, Lukman menegaskan pembentukan Pansus Haji di waktu yang sempit ini sarat akan muatan politisasi. "Sebagai anak bangsa, haruslah kita nurut. Kita setuju dengan transformasi haji, tetapi jangan dipakai barang yang bernuansa ibadah tebal ini jadi mainan untuk dilakukan politisasi," tutur dia.

(AZF)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima'Ulama/VIII/2024 menyampaikan keputusannya mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

Merespons hal itu, anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan, Amri Yusuf menegaskan BPKH selama ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan haji berdasarkan akad wakalah sebagai landasan syariah dari jamaah yang memercayakan pengelolaan keuangan hajinya kepada BPKH.

"BPKH akan tetap patuh terhadap peraturan perundangan yang menyatakan dana haji dikelola dengan prinsip syariah sesuai Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2014," ujar Amri dalam acara BPKH Connect di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

“Kami mengajak semua pihak untuk mempelajari fatwa MUI tersebut dengan teliti agar memperoleh pemahaman yang menyeluruh untuk mencegah terjadinya multitafsir," ucap Amri.

Implementasi Fatwa MUI tersebut akan dibahas bersama pemerintah dan DPR, untuk merumuskan skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang selaras dengan Fatwa MUI, sambil tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta tidak memberatkan jamaah yang akan berangkat pada tahun 2025 dan selanjutnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2018, Pasal 37 Ayat 5, pembagian proporsi penggunaan nilai manfaat atau hasil investasi setoran awal harus mendapatkan persetujuan DPR.

“BPKH tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual, dan memberikan prosentase nilai manfaat yang lebih besar kepada jemaah tunggu agar tercapai skema self financing," kata Amri Yusuf.

Sebelumnya, MUI menerbirkan fatwa haram terkait dana investasi haji. MUI mengharamkan hasil investasi setoran awal Bipih calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain.

Hal ini termaktub dalam Fatwa MUI nomor 09/Ijatima Ulama/VIII/2024 tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal Bipih Calon Jamaah Haji untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain.

"Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain adalah haram," dikutip dari buku 'Konsensus Ulama Fatwa' yang diterbitkan MUI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan tak pernah mengeluarkan instruksi bagi jajaran baik di tingkat pusat maupun daerah soal permohonan video dukungan sukses haji, menyusul beredarnya surat dari Kepala Kemenag Bintan kepada Ketua MUI Bintan.

"Tidak ada instruksi dari Kementerian Agama pusat agar jajaran di daerah membuat permohonan video dengan arahan seperti tertulis di surat Kankemenag Bintan yang sedang viral," ujar Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie saat dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Anna mengatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang dinilai berjalan sukses memang mendapat banyak apresiasi dari masyarakat, terutama jamaah, bahkan sejak mereka masih berada di Tanah Suci.

Testimoni akan sukses haji dari jamaah dan masyarakat ini terus mengalir hingga saat ini, meski operasional haji sudah ditutup oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 25 Juli 2024.

"Atas antusiasme masyarakat itu, kami minta agar testimoni dari stakeholders itu dikumpulkan untuk dipublikasikan sekaligus sebagai bagian dari evaluasi. Sebab, selain apresiasi, ada juga testimoni yang bermuatan saran perbaikan," kata dia.

Menurut dia, testimoni ini penting untuk dipublikasikan agar masyarakat mendapat informasi soal penyelenggaraan haji dari berbagai perspektif, termasuk saran dan masukan yang mereka sampaikan.

"Masukan yang didapat dari berbagai testimoni itu akan kami susun sebagai rekomendasi agar bisa ditindaklanjuti kemudian," kata dia.

Menurutnya, ada banyak inovasi baru yang berhasil diterapkan sehingga penyelenggaraan haji berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini kali pertama Indonesia mendapat kuota tambahan hingga 20.000. Tahun ini kali pertama layanan fast track diterapkan pada tiga embarkasi yakni Bandara Soetta, Adi Soemarmo Solo, dan Djuanda Surabaya.

Tahun ini juga, kata dia, jamaah haji Indonesia tidak menempati Mina Jadid, layanan katering diberikan secara penuh selama jamaah berada di Makkah dengan total 17.492.983 boks didistribusikan.

"Tahun ini kebijakan Murur diterapkan secara terencana dan sistematis. Ini sebagai ikhtiar agar kepadatan di Muzdalifah yang terjadi pada 2023 tidak terulang. Ada sekitar 51.899 orang yang terdaftar menjalani skema ini," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) Mahfut Khanafi mengharapkan keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 tidak dimanfaatkan sebagai gerakan politik.

"Pansus ada boleh, tetapi kemudian jangan dipakai untuk gerakan-gerakan politik misalnya dalam proses transisi pemerintahan," kata Mahfut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Hal tersebut dia sampaikan menyusul adanya sejumlah dugaan atau kecurigaan bahwa keberadaan Pansus Haji mengarah pada tujuan politis. Kecurigaan itu dinilai bisa muncul karena keberadaan Pansus Haji berdekatan dengan transisi pemerintahan.

"Terlepas benar atau tidak, itu silakan dibuktikan di proses hukum nanti. Setidaknya, jangan bikin gaduh dalam hal narasi haji karena orang Indonesia itu selalu bahagia setelah pulang haji,” ujar Mahfut menambahkan.

Tanggapan tersebut, dia sampaikan acara Dialog Publik Menelaah Kebijakan Inovasi Haji 2024 digelar PB HMI di Asrama Haji Yogyakarta, Sabtu (27/7).

Terkait dengan penyelenggaraan haji 2024, Mahfut menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) telah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah.

“Kalau seandainya kita berbicara fakta, tentu pesan kita kepada Kementerian Agama (Kemenag) yaitu teruslah memberikan pelayanan baik dalam hal haji, yang sudah baik ini ditambahi lagi,” ujar dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

Pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai NasDem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, saat itu, mengatakan bahwa Pansus Angket Haji akan bekerja secepatnya, termasuk bekerja saat masa reses.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M telah berakhir seiring dengan kepulangan kloter terakhir jamaah haji Indonesia pada 22 Juli 2024 di sejumlah debarkasi asrama haji. Namun, masih ada 45 jamaah haji Indonesia yang di sejumlah rumah sakit Arab Saudi, baik di Makkah, Madinah, maupun Jeddah.

PPIH Arab Saudi pun telah menyiapkan tim yang secara berkala akan memantau dan meng-update kondisi jamaah. Pihak keluarga juga bisa mengetahui perkembangan kondisi kesehatan jamaah yang sakit itu melalui nomor kontak yang telah disediakan.

Sebanyak 213.275 jamaah reguler diberangkatkan ke Arab Saudi pada oprasional haji 1445 H/2024 M. Dari 213.320, hanya 45 kuota yang tidak terserap untuk berangkat ke Arab Saudi. Setelah menjalani puncak haji, jamaah secara bertahap dipulangkan ke Tanah Air sejak 22 Juni sampai 22 Juli 2024 dalam 553 kelompok terbang (kloter).

Hingga hari terakhir, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat ada 441 jamaah haji reguler yang wafat di Arab Saudi selama operasional haji 1445 H. Ada dua jamaah haji reguler yang wafat paska operasional haji atau setelah 22 Juli 2024. Selain itu, tercatat juga 20 jamaah haji khusus yang wafat di Arab Saudi selama operasional haji 1445 H.

Siskohat juga mencatat, ada 64 jamaah yang tanazul mandiri atau pulang lebih awal (berpisah dari kloter) dengan membeli tiket sendiri atas kemauan sendiri. Dua jamaah dideportasi dan satu orang masih menjalani pemeriksaan di Arab Saudi terkait kasus imigrasi.

“Sampai hari ini, tercatat ada 45 jamaah yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Satu jamaah di rawat di Jeddah, 25 jamaah di Makkah, dan 19 jamaah dirawat pada beberapa rumah sakit di Madinah,” ujar Konsul Haji KJRI Jeddah yang juga Ketua PPIH Arab Saudi, Nasrullah Jasam dalam siaran persnya, Rabu (24/7/2024)

Nasrullah mengatakan, puluhan jamaah yang masih dirawat tersebut akan dipantau dan secara berkala divisitasi oleh Tim Kantor Haji Haji (KUH) pada KJRI Jeddah, baik jmaah yang yang dirawat di Madinah, Makkah, maupun Jeddah.

Menurut dia, pihaknya telah menetapkan petugas yang akan memantau perkembangan kondisi jamaah haji Indonesia yang masih dirawat di Arab Saudi. “Kita sudah menetapkan PIC maaing-maing wilayah. Jika ada keluarga yang ingin mengetahui keadaan jamaah yang masih dirawat di RS, bisa menghubungi para PIC,” ucap dia.

Daftar nama PIC dan pasien..

Berikut daftar nama PIC update perkembangan kondisi jamaah haji dirawat di Arab Saudi:

MADINAH

a. Ahmad Hasidin (+966 50 300 6176),

b. Syaiful Bahri (+966 53 440 8552)

MAKKAH

a. Naef Bahri (+966 56 485 3513),

b. Misbah Baharun (+966 56 155 2687)

JEDDAH

Hasyim Hilabi (+966 54 265 7560)

“Mereka akan menginformasikan kepada keluarga jamaah, jika ada yang ingin mendapat info kondisi keluarganya yang masih dirawat di RS Arab Saudi,”ujar dia.

Berikut daftar nama jamaah dirawat di RS Arab Saudi sampai tanggal 24 Juli 2024:

1. SAMIDI JOWIRYO KROMOWIJOYO (SOC 52), dirawat di RS Dr. Erfan Bagedo, Jeddah

2. JAENAH BINTI ROFII (BPN 07), dirawat di RS. KING ABDUL AZIZ, AL ZAHIR - MAKKAH

3. SUKARDI MANIDJAN DIRAN BIN MANIDJAN (SUB 04), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

4. YULIUS AR, BSC BIN RAJULIN (SOC 31), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

5. AHMAD TRIAS BIN WAHNO HARJO (KJT 02), , dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

6. ALIYANAH BINTI ALI BEJI (KJT 25), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

7. IR. IPONG PUTRA INDRAWAN BIN AMURIDDIN (SUB 52), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

8. M. ZAHRONI BIN THOHIR (SUB 102), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

9. MHD. DAVIS BIN SUTAN AMIR (KNO 09) , dirawat di RS Al Noor, Makkah

10. EDOH BINTI JUHARNA (JKS 54), dirawat di RS Al Noor, Makkah

11. SULIYAH SAMUDI SADINI BINTI SAMUDI (JKG 46), dirawat di RS Al Saedy Jummum, Makkah

12. ASIA NUO (PDG 14), dirawat di RS Awwad Albishri, Makkah

13. WAMING MONE LABA BINTI LABA OME (SUB 79), dirawat di RS Awwad Allbishri, Makkah

14. SISWOYO BIN SOETOPO (SUB 66), dirawat di RS Awwad Albishri, Makkah

15. MAHPUZ BIN BAPAK MAHPUZ (LOP 10), dirawat di RS King Abdullah, Makkah

16. TIORLUN BINTI TONGKU JUNJUNGAN (KNO 10), dirawat di RS King Abdullah, Makkah

17. AMAQ YAN BIN NURAWAN (LOP 05), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

18. RUSMAWATI H.M BINTI H MUHAMMAD ALWI (UPG 06), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

19. MUKIBAN BIN SURIJAN JOYO RUKOH (SOC 63), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

20. MUHAMMAD BIN DARAB (BDJ 04), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

21. SASI UMRAH ATAR BIN UMRAH (BDJ 15), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

22. HADIJA ELY BINTI ALY ELY LUMAKAPUL (UPG 30), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

23. ASRIYAH BINTI KASAN (SOC 31), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

24. MUHAMMAD ISA BASYAH (BTJ 10), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

25. ABDULLAH BASINU BIN BASINU JOHRA (UPG 11), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

26. RAMI BINTI SELO FOTI (LOP 12), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

27. KHASANAH RAMINAH KASDI (KTJ 07), dirawat di RS Mouwasat Hospital, Madinah

28. SUMINTO HADI, DRS BIN HADI WARSONO (JKS 51), dirawat di RS Saudi German Madinah

29. RAJAB UMAR (BTJ 06), dirawat di RS Saudi German Madinah

30. SARUNI BINTI KROMO PRAWIRO (SOC 43), dirawat di RS Hayat Madinah

31. SARTONO BIN SYAMSURI (SOC 89), dirawat di RS King Fahad Madinah

32. SARMAN BIN KROMO SARMIN (SOC 62), dirawat di RS Hamid Sulaiman Al-Ahmadi Hospital Madinah

33. SOLEH MASTUR RASIJAH BIN MASTUR (SOC 79), dirawat di RS King Fahad Madinah

34. WULANDARI BINTI SOELARSO BUDI WIYOTO (SOC 95(, dirawat di RS Miqot Madinah

35. SUPARTI BINTI SOFWAN KARTO (SOC 66), dirawat di RS Hamid Sulaiman Al-Ahmadi Hospotal Madinah

36. SUPATI BINTI RU’DIN ABDIN (SUB 103), dirawat di RS Saudi German Madinah

37. NUR FADLILAH BINTI H MACHFUD ANAS (SUB 48), dirawat di RS Hamid Sulaiman Al-Ahmadi Hospital Madinah

38. ALI BUDIYONO BIN ABDUL ROCHIM (SUB 89), dirawat di RS Saudi German Madinah

39. EDDY SUTRISNO BIN SAIDI (SUB 88), dirawat di RS Saudi German Madinah

40. MIRAN BIN MERTOJO (SUB 90), dirawat di RS Saudi German Madinah

41. MELIANA HARAHAP BINTI ASRIN HARAHAP (KNO 22), dirawat di RS Hayat Madinah

42. JAUMA BIN HARI ABDULLAH (BTH 23), dirawat di RS Mouwasat Hospital Madinah

43. ABDUL WAHAB BIN MAT SUJAK (JKG 30), dirawat di RS Mouwasat Hospital Madinah

44. JUSMAINI DJURI ABDULLAH BINTI DJURI (0DG 13), dirawat di RS Hayat Madinah

45. SAKINEM BINTI SAN MUSTAR (BTH 22), dirawat di RS Madina National Hospital, Madinah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M telah berakhir seiring dengan kepulangan kloter terakhir jamaah haji Indonesia pada 22 Juli 2024 di sejumlah debarkasi asrama haji. Namun, masih ada 45 jamaah haji Indonesia yang di sejumlah rumah sakit Arab Saudi, baik di Makkah, Madinah, maupun Jeddah.

PPIH Arab Saudi pun telah menyiapkan tim yang secara berkala akan memantau dan meng-update kondisi jamaah. Pihak keluarga juga bisa mengetahui perkembangan kondisi kesehatan jamaah yang sakit itu melalui nomor kontak yang telah disediakan.

Sebanyak 213.275 jamaah reguler diberangkatkan ke Arab Saudi pada oprasional haji 1445 H/2024 M. Dari 213.320, hanya 45 kuota yang tidak terserap untuk berangkat ke Arab Saudi. Setelah menjalani puncak haji, jamaah secara bertahap dipulangkan ke Tanah Air sejak 22 Juni sampai 22 Juli 2024 dalam 553 kelompok terbang (kloter).

Hingga hari terakhir, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat ada 441 jamaah haji reguler yang wafat di Arab Saudi selama operasional haji 1445 H. Ada dua jamaah haji reguler yang wafat paska operasional haji atau setelah 22 Juli 2024. Selain itu, tercatat juga 20 jamaah haji khusus yang wafat di Arab Saudi selama operasional haji 1445 H.

Siskohat juga mencatat, ada 64 jamaah yang tanazul mandiri atau pulang lebih awal (berpisah dari kloter) dengan membeli tiket sendiri atas kemauan sendiri. Dua jamaah dideportasi dan satu orang masih menjalani pemeriksaan di Arab Saudi terkait kasus imigrasi.

“Sampai hari ini, tercatat ada 45 jamaah yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Satu jamaah di rawat di Jeddah, 25 jamaah di Makkah, dan 19 jamaah dirawat pada beberapa rumah sakit di Madinah,” ujar Konsul Haji KJRI Jeddah yang juga Ketua PPIH Arab Saudi, Nasrullah Jasam dalam siaran persnya, Rabu (24/7/2024)

Nasrullah mengatakan, puluhan jamaah yang masih dirawat tersebut akan dipantau dan secara berkala divisitasi oleh Tim Kantor Haji Haji (KUH) pada KJRI Jeddah, baik jmaah yang yang dirawat di Madinah, Makkah, maupun Jeddah.

Menurut dia, pihaknya telah menetapkan petugas yang akan memantau perkembangan kondisi jamaah haji Indonesia yang masih dirawat di Arab Saudi. “Kita sudah menetapkan PIC maaing-maing wilayah. Jika ada keluarga yang ingin mengetahui keadaan jamaah yang masih dirawat di RS, bisa menghubungi para PIC,” ucap dia.

Daftar nama PIC dan pasien..

Berikut daftar nama PIC update perkembangan kondisi jamaah haji dirawat di Arab Saudi:

MADINAH

a. Ahmad Hasidin (+966 50 300 6176),

b. Syaiful Bahri (+966 53 440 8552)

MAKKAH

a. Naef Bahri (+966 56 485 3513),

b. Misbah Baharun (+966 56 155 2687)

JEDDAH

Hasyim Hilabi (+966 54 265 7560)

“Mereka akan menginformasikan kepada keluarga jamaah, jika ada yang ingin mendapat info kondisi keluarganya yang masih dirawat di RS Arab Saudi,”ujar dia.

Berikut daftar nama jamaah dirawat di RS Arab Saudi sampai tanggal 24 Juli 2024:

1. SAMIDI JOWIRYO KROMOWIJOYO (SOC 52), dirawat di RS Dr. Erfan Bagedo, Jeddah

2. JAENAH BINTI ROFII (BPN 07), dirawat di RS. KING ABDUL AZIZ, AL ZAHIR - MAKKAH

3. SUKARDI MANIDJAN DIRAN BIN MANIDJAN (SUB 04), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

4. YULIUS AR, BSC BIN RAJULIN (SOC 31), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

5. AHMAD TRIAS BIN WAHNO HARJO (KJT 02), , dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

6. ALIYANAH BINTI ALI BEJI (KJT 25), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

7. IR. IPONG PUTRA INDRAWAN BIN AMURIDDIN (SUB 52), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

8. M. ZAHRONI BIN THOHIR (SUB 102), dirawat di MAKKAH MEDICAL CENTER (MMC)

9. MHD. DAVIS BIN SUTAN AMIR (KNO 09) , dirawat di RS Al Noor, Makkah

10. EDOH BINTI JUHARNA (JKS 54), dirawat di RS Al Noor, Makkah

11. SULIYAH SAMUDI SADINI BINTI SAMUDI (JKG 46), dirawat di RS Al Saedy Jummum, Makkah

12. ASIA NUO (PDG 14), dirawat di RS Awwad Albishri, Makkah

13. WAMING MONE LABA BINTI LABA OME (SUB 79), dirawat di RS Awwad Allbishri, Makkah

14. SISWOYO BIN SOETOPO (SUB 66), dirawat di RS Awwad Albishri, Makkah

15. MAHPUZ BIN BAPAK MAHPUZ (LOP 10), dirawat di RS King Abdullah, Makkah

16. TIORLUN BINTI TONGKU JUNJUNGAN (KNO 10), dirawat di RS King Abdullah, Makkah

17. AMAQ YAN BIN NURAWAN (LOP 05), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

18. RUSMAWATI H.M BINTI H MUHAMMAD ALWI (UPG 06), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

19. MUKIBAN BIN SURIJAN JOYO RUKOH (SOC 63), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

20. MUHAMMAD BIN DARAB (BDJ 04), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

21. SASI UMRAH ATAR BIN UMRAH (BDJ 15), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

22. HADIJA ELY BINTI ALY ELY LUMAKAPUL (UPG 30), dirawat di RS Saudi German Hospital, Makkah

23. ASRIYAH BINTI KASAN (SOC 31), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

24. MUHAMMAD ISA BASYAH (BTJ 10), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

25. ABDULLAH BASINU BIN BASINU JOHRA (UPG 11), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

26. RAMI BINTI SELO FOTI (LOP 12), dirawat di RS Saudi National Hospital, Makkah (Al-Ahli)

27. KHASANAH RAMINAH KASDI (KTJ 07), dirawat di RS Mouwasat Hospital, Madinah

28. SUMINTO HADI, DRS BIN HADI WARSONO (JKS 51), dirawat di RS Saudi German Madinah

29. RAJAB UMAR (BTJ 06), dirawat di RS Saudi German Madinah

30. SARUNI BINTI KROMO PRAWIRO (SOC 43), dirawat di RS Hayat Madinah

31. SARTONO BIN SYAMSURI (SOC 89), dirawat di RS King Fahad Madinah

32. SARMAN BIN KROMO SARMIN (SOC 62), dirawat di RS Hamid Sulaiman Al-Ahmadi Hospital Madinah

33. SOLEH MASTUR RASIJAH BIN MASTUR (SOC 79), dirawat di RS King Fahad Madinah

34. WULANDARI BINTI SOELARSO BUDI WIYOTO (SOC 95(, dirawat di RS Miqot Madinah

35. SUPARTI BINTI SOFWAN KARTO (SOC 66), dirawat di RS Hamid Sulaiman Al-Ahmadi Hospotal Madinah

36. SUPATI BINTI RU’DIN ABDIN (SUB 103), dirawat di RS Saudi German Madinah

37. NUR FADLILAH BINTI H MACHFUD ANAS (SUB 48), dirawat di RS Hamid Sulaiman Al-Ahmadi Hospital Madinah

38. ALI BUDIYONO BIN ABDUL ROCHIM (SUB 89), dirawat di RS Saudi German Madinah

39. EDDY SUTRISNO BIN SAIDI (SUB 88), dirawat di RS Saudi German Madinah

40. MIRAN BIN MERTOJO (SUB 90), dirawat di RS Saudi German Madinah

41. MELIANA HARAHAP BINTI ASRIN HARAHAP (KNO 22), dirawat di RS Hayat Madinah

42. JAUMA BIN HARI ABDULLAH (BTH 23), dirawat di RS Mouwasat Hospital Madinah

43. ABDUL WAHAB BIN MAT SUJAK (JKG 30), dirawat di RS Mouwasat Hospital Madinah

44. JUSMAINI DJURI ABDULLAH BINTI DJURI (0DG 13), dirawat di RS Hayat Madinah

45. SAKINEM BINTI SAN MUSTAR (BTH 22), dirawat di RS Madina National Hospital, Madinah

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan seluruh kelompok terbang (kloter) haji asal Jawa Barat sebanyak 93 kloter telah kembali. Menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Jabar, ada lima orang yang gagal terbang karena masih harus mendapatkan perawatan di Tanah Suci.

Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Jawa Barat (Jabar) Boy Hari Novian mengatakan lima peserta haji yang gagal terbang karena sakit berasal dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Mereka dinilai harus terlebih dahulu menerima perawatan sebelum kembali ke Tanah Air.

"Jadi ada lima orang yang harus tertinggal di Tanah Suci, empat di Makkah, satu di Madinah, karena sakit dan harus dirawat. Maskapai tidak mengizinkan untuk jamaah tersebut ikut terbang," kata Boy saat dikonfirmasi di Bandung, Selasa (23/7/2024).

Sebagian besar dari mereka dinilai mengalami sakit diabetes dan jantung sehingga pihak maskapai penerbangan menyatakan mereka tidak laik terbang.Selama menjalani perawatan, lanjutnya, peserta haji tersebut didampingi oleh Kantor Urusan Haji dan Umrah di Arab Saudi sampai membaik dan bisa terbang kembali ke Indonesia.

"Jadi ada pendampingan oleh Kantor Urusan Haji di Jeddah, tiap hari melihat mengecek ke rumah sakit, tempat perawatan jamaah haji. Nanti setelah dinyatakan bisa dan layak terbang, akan langsung diterbangkan kembali ke Tanah Air," ujar dia.

Dari sebanyak 93 kloter haji asal Jabar tersebut yang berangkat 40.594 orang, namun yang kembali ke Tanah Air hanya 40.473 orang. Jamaah yang terakhir datang adalah 316 orang Kloter 30 asal Embarkasi Kertajati.

"Semua sudah kembali, yang terakhir Kloter 30 yang diberangkatkan kemarin (22/7) dari Arab Saudi, turunnya di Kertajati," ujar Boy.

Selama pelaksanaan ibadah haji 2024, Kemenag Jabar mengungkapkan ada 69 peserta haji yang wafat dengan rincian 41 orang asal Embarkasi Bekasi (JKS) dan 28 asal Embarkasi Kertajati (KJT), kesemuanya dimakamkan di Baqi (Madinah), Syaraya (Makkah), dan Jeddah.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) AngketHaji bakal digelar oleh DPR dalam waktu dekat, setelah sebelumnya batal digelar.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat menanggapi pertanyaan tentang rapat perdana pansus tersebut batal digelar.

Sebelumnya, rapat perdana PansusAngket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang sedianya digelar pada Rabu (17/7/2024) siang, pukul 13.00 WIB. Namun, rapat itu batal terlaksana.

Muhaimin mengatakan bahwa izin rapat PansusAngket Haji sudah ditandatangani olehnya. Menurutnya, penyelenggaraan itu hanya menunggu kesediaan para anggota pansus yang juga masih melaksanakan reses.

“Pelaksanaan rapat mungkin menunggu teman-teman. Masih banyak di daerah karena reses. Saya berharap kalau reses ini pada sibuk, ya diatur waktunya,” katanya di Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Sementara itu, Cak Imin menjelaskan bahwa penunjukan Ketua Pansus Angket Haji akan dibicarakan secara internal tanpa keterlibatan pimpinan DPR RI.

“Saya sudah tidak ikut-ikut lagi. Pimpinan menyerahkan sepenuhnya siapa yang akan menjadi pimpinan pansus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan bahwa fokus pembahasan akan dibahas secara khusus oleh Pansus Angket Haji.

“Pansus angket ini akan fokus kayaknya pada yang namanya visa yang tidak tepat sesuai undang-undang, fokus di situ,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota PansusAngket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan bahwa rencananya rapat perdana tersebut akan membahas pemilihan pimpinan pansus, dan rapat itu pun akan dihadiri oleh pimpinan DPR RI.

"Akan tetapi, kemarin sore menjelang petang itu ada informasi terkait penundaan. Sampai kapan? Kami juga bertanya kepada sekjen yang mengatur agenda tersebut," kata Wisnu saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (17/7).

Sebelum mengetahui penundaan, menurutnya para anggota PansusAngket Haji sudah bergerak menuju Jakarta dari daerah pemilihan masing-masing. Adapun saat ini DPR RI sedang menjalani masa reses mulai 12 Juli hingga 15 Agustus 2024.

"Karena ada rangkaian kunjungan kerja juga kemarin di beberapa wilayah, di beberapa daerah, dengan semangat kami sudah menghadiri undangan rapat hari ini jam 13.00 WIB," kata dia.