JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas tidak menghadiri rapat bersama Komisi VIII DPR RI untuk membahas evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ibadah haji 2024.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan alasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir dalam rapat kerja karena tidak mendapatkan tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia.

"Tapi tadi saya dibicarakan Pak Sekjen karena beliau tidak mendapatkan tiket pesawat kembali ke Tanah Air," kata Wahid, saat rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir Yaqut sedang melakukan perjalanan dinas di luar negeri.

Wahid mengatakan ketidakhadiran Yaqut dalam rapat menjadi catatan dan evaluasi untuk pemerintahan ke depan.

"Jadi saya mohon ini bapak-bapak nanti yang akan melanjutkan di pemerintahan yang akan datang. Karena terus terang ini akan kita evaluasi akan menjadi satu tolak ukur pelaksanaan haji 2025," imbub dia.

Setelah rapat, anggota Komisi VIII DPR RI dari PDI-P Selly Andriany Gantina mengungkapkan Komisi VII DPR RI sudah dua kali menjadwalkan rapat evaluasi berama Yaqut. Namun, keduanya tidak dihadiri menag.

Selly juga menyebut alasan menag tidak hadir dalam undangan rapat yang kedua hari ini karena tidak mendapatkan tiket pesawat untuk kembali ke Tanah Air.

"Alasannya karena menteri tidak mendapatkan tiket untuk kembali ke indonesia. Padahal memang surat yang disampaikan oleh Sekjen (DPR) kepada kami disampaikan menteri bisa hadir untuk melaksanakan rapat pembahasan evaluasi (haji)," ujar dia.

Adapun Komisi VIII DPR RI akhirnya menunda pembahasan rapat evaluasi haji tahun 2024 karena tidak dihadiri menag secara langsung.

Pembahasan rapat batal digelar hari ini juga karena merujuk pada Pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah. Dalam pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa menteri yang harus menyampaikan evaluasi, tidak bisa diwakili.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tercatat mengalami peningkatan pada 2024 di tengah sengkarut ibadah haji.

Data Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan IKJHI Tahun 2024 mencapai 88,20 atau naik 2,37 poin dari tahun lalu yang mencapai 85,83. Kendati meningkat, indeks tersebut masih lebih rendah dibanding IKJHI 2022 yang tercatat mencapai 90,45.

“Secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara sangat memuaskan,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip Senin (23/9/2024).

Indeks tersebut diperoleh dengan metode pengumpulan data pengisian kuesioner secara mandiri di mana jemaah menilai berdasarkan persepsi tentang kualitas berbagai pelayanan yang diterima.

Selain itu, BPS juga melakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data kualitatif untuk memperkaya informasi dan mengamati fasilitas dan proses pelayanan yang diterima jemaah.

Sebanyak 14.400 jemaah haji menjadi sampel dalam survei ini yang terbagi dalam 7 titik pengamatan yakni Bandara Madinah Kedatangan, Bandara Jeddah Kedatangan, Madinah Gelombang 1, Makkah Pra Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), Armuzna, Makkah Pasca Armuzna, dan Madinah Gelombang 2.

Jenis pelayanan publik yang dinilai yaitu pelayanan petugas haji, pelayanan ibadah, pelayanan transportasi bus, pelayanan akomodasi (hotel/tenda), pelayanan konsumsi, serta pelayanan lainnya.

Lebih lanjut, menurut daerah kerja atau satuan operasi, IKJHI 2024 masuk dalam kriteria sangat memuaskan di seluruh daerah kerja atau satuan operasi kecuali Armuzna.

Secara terperinci, daerah kerja Madinah mengalami kenaikan indeks sebesar 0,13 poin dibanding tahun lalu, menjadi 88,55 pada 2024, tertinggi pada komponen layanan transportasi bus antarkota.

Kenaikan indeks juga terjadi di Makkah yakni menjadi 89,80 atau naik 1,92 poin dari tahun lalu di seluruh komponen pelayanan, tertinggi pada komponen layanan konsumsi.

Daerah kerja Bandara juga mengalami kenaikan indeks di seluruh komponen pelayanan yang tercatat naik 1,37 poin menjadi 90,83, tertinggi pada komponen layanan ibadah.

Sementara itu, daerah kerja Armuzna tercatat mengalami kenaikan indeks sebesar 5,23 poin dari tahun lalu, menjadi 83,92 di seluruh komponen pelayanan, tertinggi pada komponen layanan konsumsi. Kendati mengalami peningkatan, indeks kerja di Armuzna di bawah 85 alias masuk dalam kategori memuaskan.

Menurut jenis layanannya, BPS melaporkan semua jenis layanan telah mencapai kriteria sangat memuaskan kecuali layanan tenda dan konsumsi Armuzna yang hanya mencapai 84,77 poin atau memuaskan untuk konsumsi, sedangkan tenda hanya 76,10 poin.

Adapun, jenis layanan dengan nilai IKJHI tertinggi adalah layanan transportasi bus shalawat dengan nilai indeks sebesar 91,61, atau naik 1,70 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 89,91 poin.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI membatalkan rapat kerja evaluasi haji 2024, Senin (23/9/2024) lantaran Menteri Agama atau MenagYaqut Cholil Qoumas tidak hadir dalam rapat tersebut.

Merujuk Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya menyampaikan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Presiden dan DPR RI.

“Dan di penjelasan [UU No.8/2019], menteri tidak boleh diwakili dana harus hadir sendiri menyampaikan laporannya,” kata Wisnu dalam raker di Kompleks Parlemen, Senin (23/9/2024).

Komentar serupa datang dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan. Dia, mengutip Pasal 43 UU tersebut mengatakan bahwa laporan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji disampaikan oleh Menteri.

Dengan demikian, dia mengusulkan agar rapat ditunda. “Jadi dengan tegas seperti ini saya kira ini bagian dari pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, maka sesuai dengan UU haji seharusnya kalau tidak ada menterinya mending ditunda,” usulnya.

Mendengar usulan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi meminta agar raker evaluasi penyelenggaraan ibadah haji akan diagendakan pada kesempatan berikutnya.

DPR RI mengusulkan agar rapat digelar pada 27 September 2024, mengingat tidak ada lagi waktu yang tersedia jelang penutupan masa sidang.

“26 [September ada Rapur, jadi yang memungkinkan untuk kita lanjutkan rapat evaluasi 27 September 2024,” ujar Ashabul Kahfi.

“Bahwa kemudian beliau bisa hadir secara fisik atau online, nanti dibicarakan di tingkat pimpinan. Dengan demikian acara ini saya tutup,” pungkasnya.

Alasan Menag Tak Hadir

Sementara itu, Kemenag angkat bicara terkait alasan Menag Yaqut tidak hadir rapat evaluasi haji 2024.Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki mengatakan bahwa Menag Yaqut tidak dapat menghadiri rapat lantaran harus menghadiri agenda di Prancis, menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Bapak menteri sedang menjalankan tugas yang diberikan, hari ini sedang ada di Prancis dalam rangka mewakili Presiden,” ujarnya.

Saiful menjelaskan, perjalanan dinas tersebut baru akan berakhir pada 28 September 2024 sehingga Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan agar Menag menghadiri rapat secara online.

“Ada opsi yang beliau sampaikan karena beliau juga tidak bisa meninggalkan tugas tersebut, bersedia untuk secara online,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Khusus alias Pansus Haji DPR RI menunda rapat evaluasi pelaksanaan Haji 2024 lantaran Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir alias mangkir.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan berdasarkan aturan yang berlaku rapat kerja ini harus dihadiri langsung oleh Yaqut dan tidak bisa diwakilkan kehadirannya.

Dengan demikian, Ashabul menyatakan laporan evaluasi Haji 2024 akan ditunda sampai dengan Jumat (27/9/2024).

"Berdasarkan tata tertib dan undang-undang yang telah disampaikan anggota dan pimpinan maka rapat kerja evaluasi penyelenggaraan ibadah haji ini kita akan agendakan pada kesempatan berikutnya, dan kami menyampaikan kepada bapak bahwa sisa kesempatan yang tersedia itu hanya di tanggal 27 [September]," ujar Ashabul dalam rapat komisi VIII, Senin (23/9/2024).

Dia juga menjelaskan alasan 27 September 2024 menjadi kesempatan terakhir untuk melaksanakan evaluasi haji karena pada 28-29 September merupakan hari libur. Sementara, pada 30 September sudah penutupan masa sidang.

"Tanggal 26 itu ada rapat paripurna kalau tidak salah, jadi ya memungkinkan untuk kita lanjutkan rapat evaluasi ini pada tanggal 27 September 2024," tambahnya.

Di lain sisi, Wakil Menteri Agama RI Saiful Rahmat Dasuki mengatakan bahwa alasan Menag Yaqut tidak bisa hadir dalam rapat kerja bersama DPR lantaran tengah melaksanakan tugas negara.

"Hari ini sedang ada di Prancis dalam menjalankan tugas mewakili presiden di acara international meeting for peace di Paris. Dan perjalanan tugas beliau ini akan berakhir di tgl 28 pak ketua," tutur Rahmat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Khusus alias Pansus Haji DPR RI menunda rapat evaluasi pelaksanaan Haji 2024 lantaran Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir alias mangkir.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan berdasarkan aturan yang berlaku rapat kerja ini harus dihadiri langsung oleh Yaqut dan tidak bisa diwakilkan kehadirannya.

Dengan demikian, Ashabul menyatakan laporan evaluasi Haji 2024 akan ditunda sampai dengan Jumat (27/9/2024).

"Berdasarkan tata tertib dan undang-undang yang telah disampaikan anggota dan pimpinan maka rapat kerja evaluasi penyelenggaraan ibadah haji ini kita akan agendakan pada kesempatan berikutnya, dan kami menyampaikan kepada bapak bahwa sisa kesempatan yang tersedia itu hanya di tanggal 27 [September]," ujar Ashabul dalam rapat komisi VIII, Senin (23/9/2024).

Dia juga menjelaskan alasan 27 September 2024 menjadi kesempatan terakhir untuk melaksanakan evaluasi haji karena pada 28-29 September merupakan hari libur. Sementara, pada 30 September sudah penutupan masa sidang.

"Tanggal 26 itu ada rapat paripurna kalau tidak salah, jadi ya memungkinkan untuk kita lanjutkan rapat evaluasi ini pada tanggal 27 September 2024," tambahnya.

Di lain sisi, Wakil Menteri Agama RI Saiful Rahmat Dasuki mengatakan bahwa alasan Menag Yaqut tidak bisa hadir dalam rapat kerja bersama DPR lantaran tengah melaksanakan tugas negara.

"Hari ini sedang ada di Prancis dalam menjalankan tugas mewakili presiden di acara international meeting for peace di Paris. Dan perjalanan tugas beliau ini akan berakhir di tgl 28 pak ketua," tutur Rahmat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Abdul Rochman (Cak Adung), yang sempat akan maju sebagai kandidat calon ketua umum PKB kini resmi membatalkan rencananya. Cak Adung mengaku diminta fokus untuk menuntaskan membantu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).

"Setelah berdiskusi cukup intensif, Gus Men (Yaqut Cholil Qoumas), meminta saya untuk mengutamakan tugas-tugas di pemerintahan. Maka, dengan alasan yang lebih kuat itulah, saya sebagai santri sepenuhnya takdzim atas arahan Gus Men dan memutuskan untuk menarik diri dari pencalonan sebagai ketua umum PKB. Bagi saya Gus Men ini adalah kiai, pimpinan saya, sekaligus ulil amri," ujar Adung di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Staf Khusus Menteri Agama itu mengatakan, keputusan mundur ini pasti mengagetkan banyak pihak, termasuk para kiai dan ratusan pengurus cabang yang sudah mendukungnya maju. Adung berharap meski dia batal maju, Muktamar PKB benar-benar berjalan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan partai.

Atas keputusannya ini, Adung juga segera menyampaikan arahan kepada para pendukungnya, termasuk mendorong agar menempatkan muktamar sebagai forum evaluatif yang kritis untuk mengembalikan PKB sebagai partai yang reformis, terbuka, dan modern.

"Saya dengan kerendahan hati mohon maaf atas keputusan ini. Saya yakin perubahan dan kemajuan di PKB akan segera terwujud dengan kesadaran dan komitmen bersama para kader. Saya yakin ini keputusan terbaik," kata dia.

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengaku bahwa dirinya baru hari ini menerima permohonan izin dari Abdul Rochman untuk mengikuti kontestasi di Muktamar VI PKB. Selaku atasan, ia tidak mengizinkan Adung untuk ikut bursa pemilihan calon ketua umum PKB, karena masih banyak tugas di Kementerian Agama yang harus diselesaikan.

"Tadi Adung menghadap saya minta izin. Saya nggak kasih izin. Wong pekerjaan di kantor masih banyak kok ikutan muktamar segala. Saya larang. Apalagi, dia sudah komitmen sejak awal menjadi staf khusus saya untuk fokus membantu tugas-tugas di Kementerian Agama," kata Yaqut.

Gus Yaqut menjelaskan, dirinya akan sowan ke kiai-kiai untuk menyampaikan bahwa Adung tidak diperkenankan untuk ikut mencalonkan diri sebagai ketum PKB.

"Atas pembatalan ini, saya juga akan sowan atau menyampaikan kepada para kiai yang telah memberikan restu dan dukungan. Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Pembatalan ini semata-mata ada tugas yang harus diselesaikan Adung untuk kepentingan masyarakat lebih luas, yang waktunya nggak bisa dibagi dengan ikut muktamar," kata Menag.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) AngketHaji bakal digelar oleh DPR dalam waktu dekat, setelah sebelumnya batal digelar.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat menanggapi pertanyaan tentang rapat perdana pansus tersebut batal digelar.

Sebelumnya, rapat perdana PansusAngket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang sedianya digelar pada Rabu (17/7/2024) siang, pukul 13.00 WIB. Namun, rapat itu batal terlaksana.

Muhaimin mengatakan bahwa izin rapat PansusAngket Haji sudah ditandatangani olehnya. Menurutnya, penyelenggaraan itu hanya menunggu kesediaan para anggota pansus yang juga masih melaksanakan reses.

“Pelaksanaan rapat mungkin menunggu teman-teman. Masih banyak di daerah karena reses. Saya berharap kalau reses ini pada sibuk, ya diatur waktunya,” katanya di Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Sementara itu, Cak Imin menjelaskan bahwa penunjukan Ketua Pansus Angket Haji akan dibicarakan secara internal tanpa keterlibatan pimpinan DPR RI.

“Saya sudah tidak ikut-ikut lagi. Pimpinan menyerahkan sepenuhnya siapa yang akan menjadi pimpinan pansus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan bahwa fokus pembahasan akan dibahas secara khusus oleh Pansus Angket Haji.

“Pansus angket ini akan fokus kayaknya pada yang namanya visa yang tidak tepat sesuai undang-undang, fokus di situ,” ujarnya.

Sebelumnya, anggota PansusAngket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan bahwa rencananya rapat perdana tersebut akan membahas pemilihan pimpinan pansus, dan rapat itu pun akan dihadiri oleh pimpinan DPR RI.

"Akan tetapi, kemarin sore menjelang petang itu ada informasi terkait penundaan. Sampai kapan? Kami juga bertanya kepada sekjen yang mengatur agenda tersebut," kata Wisnu saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (17/7).

Sebelum mengetahui penundaan, menurutnya para anggota PansusAngket Haji sudah bergerak menuju Jakarta dari daerah pemilihan masing-masing. Adapun saat ini DPR RI sedang menjalani masa reses mulai 12 Juli hingga 15 Agustus 2024.

"Karena ada rangkaian kunjungan kerja juga kemarin di beberapa wilayah, di beberapa daerah, dengan semangat kami sudah menghadiri undangan rapat hari ini jam 13.00 WIB," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PansusAngketDPR untuk Pengawasan Haji 2024 mengisyaratkan adanya temuan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Selain pengalihan kuota haji, Pansus Angket DPR mencium adanya indikasi korupsi.

Hal itu diungkapkan anggota PansusAngketDPR untuk Pengawasan Haji 2024, Luluk Nur Hamidah. Adapun, Pansus Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024 baru saja disepakati pembentukannya dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar kemarin, Selasa (9/7/2024).

Luluk menjelaskan, sebelumnya bahwa pengalihan kuota haji pada 2024 telah melanggar UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Regulasi itu, khususnya Pasal 64, Ayat 2, menetapkan alokasi haji khusus hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

Berdasarkan informasi yang pihaknya terima, kata Luluk, pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50% itu terindikasi korupsi.

“Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” katanya, dalam keterangan resmi, pada Rabu (10/7/2024).

Oleh karena itu, jelasnya, PansusAngketDPR akan mendalami terlebih dahulu informasi tersebut. Bahkan, pansus akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

"Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” ujarnya.

Lebih lanjut, Luluk menjelaskan bahwa pengalihan kuota jemaah untuk haji plus tersebut telah mencederai nilai-nilai keadilan. Untuk itu, DPR membentuk Pansus Angket untuk Pengawasan Haji 2024.

Menurutnya, PansusAngketDPR telah mengindikasikan penggunaan alokasi kuota tambahan pada 2024 itu terkait dengan penyalahgunaan wewenang pemerintah.

“Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh Pemerintah/Kemenag dari pengalihan kuota ini. Apalagi antrean jemaah yang sangat panjang. Khususnya antrean jemaah lansia reguler yang bisa kita prioritaskan melalui tambahan kuota 20 ribu tersebut,” ucapnya.

DPR, jelasnya, berharap PansusAngket dapat membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji yang berdasarkan UU hanya diperbolehkan sebesar 8% untuk haji khusus.

“Tapi justru digunakan 50% oleh Kemenag ke Haji Khusus,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa DPR juga menyoroti tentang layanan Armurzna yang masih belum ada perubahan karenaover capacitybaik tenda maupun toilet.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan bahwa peta jalan atauroadmapkerja Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 akan mulai disusun besok, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan bahwa seluruh nama yang sudah ditentukan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dalam menyusun target tersebut.

"Mulai besok akan disusunroadmapkerja Pansus Angket Haji ini yang akan melibatkan nama-nama yang sudah ada tadi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR yang akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dalam menyusun target-target agar kesalahan pelaksanaan haji tidak berulang-ulang di setiap tahunnya," ucapnya, saat ditanyai awak media, pada Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa tujuan dari Pansus Angket Pengawasan Haji ini agar ke depannya tidak ada lagi penyelewengan dari kebijakan yang merugikan para jemaah haji yang sudah mengantre puluhan tahun.

Adapun saat disinggung soal penyelewengan haji yang terjadi setiap tahun, Cak Imin mengatakan bahwa evaluasi justru harus juga dilakukan setiap tahun.

"Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui Pansus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi," ujarnya.

Selanjutnya, dia mengungkap bahwa penyelewengan yang paling fatal dalam penyelenggaraan haji 2024 adalah penggunaan visa haji reguler yang tidak sepenuhnya diberikan kepada jemaah yang antre tahunan, tetapi diberikan kepada jemaah haji khusus dengan biaya yang mahal.

Cak Imin optimistis bahwa Pansus Angket Pengawasan Haji ini akan berhasil menghasilkan kesimpulan yang nantinya dapat merubah cara penyelenggaraan haji ke depan supaya lebih baik.

"Pasti dalam waktu yang singkat, saya kira masih bulan Juli, Agustus, September, cukuplah untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan merubah cara penyelenggaraan haji supaya lebih baik," tambahnya.

Kemudian dia menjelaskan, setelah Pansus Angket Pengawasan Haji disahkan di Rapat Paripurna, maka setelahnya perlu untuk menyusun pimpinan dan anggotanya.

Seperti diketahui, Cak Imin baru saja menyetujui dan mengesahkan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Komisi VIII DPR sebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angket dalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2024.

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Cak Imin, di Rapat Paripurna DPR RI.

Sontak semua anggota di Rapat Paripurna menyatakan "setuju". Cak Imin mengatakan bahwa pembentukan Panitia Angket Pengawasan Haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas turut merespons keputusanDPRRI yang menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaanPanitia Khusus(Pansus)AngketPengawasanHajidalam rapat paripurna ke-21.

Dia mengatakan bahwa pemerintah akan mengikuti dan menghormati pembentukanPansusAngketyang berisikan 30 anggota dewan dari seluruh fraksi DPR RI tersebut.

Hal ini disampaikannya usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima kedatangan dari Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb di Istana Merdeka, Selasa (9/7/2024).

“Ya, kami ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Itu kami ikuti,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Yaqut mengatakan belum mengetahui perihal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Kementerian Agama (Agama) untuk memenuhi kebutuhanPansusAngketPengawasan Haji tersebut.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa mengenai pelaksanaan ibadahhajisejak mulai pelaksanaan, akan disampaikan olehnya secara terbuka dalam waktu dekat.

“Yaenggaktau [apa yang perlu dipersiapkan]. Semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji akan kita sampaikan. apa adanya,” tandas Yaqut.

Sebelumnya, Wakil KetuaDPRRI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyetujui dan mengesahkanPansusAngketPengawasanHaji2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Komisi VIIIDPRsebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angketdalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji2024.

"Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket PengawasanHajisebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Cak Imin, di Rapat ParipurnaDPRRI, Selasa (9/7/2024).

Sontak semua anggota di Sidang Paripurna menyatakan "setuju". Cak Imin mengatakan bahwa pembentukan panitia angket penyelenggaraan haji akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

"Terima kasih, mana tepuk tangannya. Komisi VIII paling keras tepuk tangannya," ujar Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengklaim bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun lalu.

Menurutnya, penerapan skema murur menjadi salah satu strategi yang tepat dalam mendukung pelaksanaan berjalan dengan baik, konsep ini, kata Yaqut, mampu mengurangi kepadatan ekstrem jemaah di Muzdalifah.

Hal ini disampaikannya usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima kedatangan dari Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb di Istana Merdeka, Selasa (9/7/2024).

“Murur juga bisa berjalan dengan baik dan lancar dan itu mengatasi selama ini kepadatan di Muzdalifah. Tahun-tahun sebelumnya itu paling cepat [selesai ibadah] jam 10 pagi baru bisa dievaluasi dari Muzdalifah untuk diberangkatkan ke Mina, karena pakai skema murur jam 7.32 tepatnya itu bersih semua Muzdalifah,” tuturnya kepada wartawan.

Dia melanjutkan skema murur dianggap tepat mengingat kuota haji dari Indonesia mendapat tambahan sebanyak 20.000 untuk jemaah reguler dan khusus.

Oleh sebab itu, dia memaklumi soal adanya penumpukan jemaah di Mina. Meski begitu, Yaqut menyebut telah berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menyediakan area yang lebih luas.

“Kami juga sudah minta pemerintah saudi bagaimana supaya memberikan space yang lebih itu lah. Kami akan berjuang, kami berjuang karena keputusan di sana bukan di sini. Kami ini berjuang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yaqut mengatakan bahwa nantinya hasil evaluasi resmi baru bisa disampaikan oleh Kemenag setelah operasional ibadah haji rampung pada 23 Juli mendatang.

“Ini operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli. Jadi, masih berlangsung haji. Saya blm bisa ngomong soal evaluasinya. Wong operasionalnya haji belum selesai. Jadi kita tunggu sampai selesai 23 Juli baru bisa kami sampaikan ke publik,” pungkas Yaqut.