JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ) akan lebih cepat naik kelas menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan fokus 100 hari pemerintahan pada UMKM. Terlebih dengan adanya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

"Saat ini UMKM sudah terlihat bahwa akan diurus secara khusus dengan dipisahnya Kementerian Koperasi dengan Kementerian UMKM. Kemudian Kementerian UMKM dengan Kementerian Perindustrian ada dalam kemitraan Komisi VII," papar anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan dua program utama yang akan difokuskan selama 100 hari pertama sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Salah satu dari fokus tersebut adalah perlindungan Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Bidang saya ini, kan, pemberdayaan. Pemberdayaan ini menganut dua aspek. Aspek yang pertama perlindungan, misalnya UKM. Jangan sampai tergerus, perlu dilindungi," kata Cak Imin.

Erma menilai, sinergi antarkementerian dengan legislatif selain melindungi juga menciptakan iklim usaha yang positif bagi perkembangan UMKM. "Butuh komitmen bersama para pemangku kepentingan, termasuk para pelaku UMKM dan industri. Keseriusan, pendampingan. Kemudian regulasi harus berpihak pada UMKM, selain pelaksanaan yang harus tetap dikawal," ujarnya.

Menurutnya, saat ini UMKM masih menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia. UMKM juga telah terbukti menjadi industri yang mampu bertahan pada situasi krisis dan menjadi salah satu solusi berkurangnya angka pengangguran.

ASEAN Investment Report 2022 mencatat terdapat sekitar 65,5 juta UMKM di Indonesia, menyumbang 60% terhadap PDB, dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Tahun 2023 tercatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi 61% dari PDB Indonesia.

Menurutnya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi UMKM antara lain akses permodalan, pemenuhan legalitas usaha, inovasi produk, kebijakan impor, Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, dan sebagainya.

?Perlahan tantangan ini harus kita hadapi dan selesaikan bersama, sehingga tantangan ini menjadi peluang naik kelasnya UMKM yang akan berkorelasi dengan naiknya PDB Indonesia,? kata Erma.

Aspek regulasi dan implementasi tidak kalah penting, misalnya dari sisi pemasaran. UMKM mau tidak mau harus mulai beralih pada pemasaran digital.

Depok -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membocorkan rencana kegiatannya usai purnatugas pada 20 Oktober 2024 nanti. Katanya, ia akan kembali ke habitat.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin usai menghadiri Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia.

"Saya pertama mau kembali ke habitat. Ke pesantren," kata Ma'ruf Amin, di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Selain itu, ia juga bercerita kalau dirinya telah mendapat amanah baru di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ma'ruf Amin dipercaya menjadi Ketua Dewan Syuro PKB.

"Ada tugas baru saya. Saya juga Ketua Dewan Syuro PKB, bagaimana membangun PKB," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir kurang dari satu pekan lagi, tepatnya pada 20 Oktober 2024.

Kepemimpinan akan dilanjutkan oleh Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

(shc/das)

Jakarta -

Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rusdi Kirana, dilantik sebagai salah satu pimpinan MPR RI. Bos maskapai Lion Air itu menduduki jabatan Wakil Ketua MPR perwakilan Fraksi PKB.

Sebelum terjun ke dunia politik hingga kini menjadi salah satu pimpinan MPR, Rusdi memulai perjalanan kariernya dari seorang salesman mesin ketik bermerek 'brother'. Saat itu Rusdi hanya berpenghasilan US$ 10 atau Rp 120.000 per bulan.

Dalam laporan Antara, disebutkan Rusdi baru merintis bisnis maskapai penerbangan Lion Air itu dimulai pada Oktober 1999 lalu dengan modal US$ 10 juta. Ia menggagas "revolusi" dalam dunia penerbangan dengan konsep biaya murah (low cost carrier).

Awalnya kebijakan itu menuai banyak tentangan dari berbagai pihak, khususnya sesama perusahaan penerbangan. Bahkan Rusdi mengaku pernah dihujat dan dihujani pertanyaan soal modal asing hingga rasa nasionalisme selama tujuh jam di Komisi IV DPR-RI.

Lion Air dituding memiliki hubungan dengan perusahaan penerbangan Singapura, padahal kenyataannya nama Lion diambil dari zodiak dirinya sendiri yang seorang Leo.

Berkat gebrakannya yang banyak menuai kontroversi ini, Lion Air dengan cepat bisa memiliki 24 pesawat yang terdiri dari 19 MD80 dan lima pesawat DHC-8-301. Semua ini dicapai hanya dalam tempo enam tahun sejak pendirian maskapai itu.

Dari sisi jumlah penumpang, maskapai yang didirikan oleh Rusdi bersama saudaranya Kusnan Kirana meraih 600.000 orang lebih per bulan atau menguasai 40 persen dari seluruh segmen pasar. Hingga pada 2004 Lion Air berhasil menempati posisi kedua maskapai dengan jumlah penumpang yang diterbangkan terbanyak, setelah Garuda Indonesia.

Lebih lanjut, dalam catatan detikcom disebutkan Rusdi Kirana sempat menghebohkan dunia penerbangan internasional pada 2011 dan 2013 lalu.

Sebab pada 2011 lalu, Lion Air dan Boeing telah memfinalisasi rekor pembelian 230 pesawat 737 senilai US$ 22,4 miliar di depan Presiden Barack Obama. Sedangkan pada 2013, Lion Group, termasuk Batik Air, meneken kontrak pembelian 234 pesawat Airbus senilai US$ 24 miliar yang disaksikan langsung Presiden Prancis François Hollande.

Kendati demikian, Rusdi, yang mencatatkan sejarah dengan rekor fantastis pembelian pesawat dari dua pabrikan raksasa ini, tetap saja berbicara kesederhanaan. Gaya hidup sederhana dan pendidikan tetap menjadi fokus Rusdi. Ia bahkan tetap berupaya menerbangkan seluruh penumpangnya dengan kelas ekonomi.

Namun di kalangan dunia penerbangan, Rusdi sempat 'ngamuk' ketika maskapai penerbangan Indonesia di-black list tak bisa terbang ke Eropa. Rusdi mengatakan hal itu tidak adil.

Di sisi lain, kesuksesannya di dunia bisnis tidak membuat Rusdi berhenti. Ia terjun ke dunia politik pada tahun 2014 di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jabatan Wakil Ketua Umum.

Akibatnya di tahun yang sama Rusdi tercatat sudah tidak menjabat President Director Lion Air lalu. Namun bos maskapai ini tetap aktif terlibat dalam memberikan arah strategis jangka panjang Lion Group, termasuk Batik Air.

Kemudian pada 2017, ia sempat diangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Malaysia. Rusdi juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden Joko Widodo dan wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Terlepas dari itu berkat kesuksesan Lion Air ini, Rusdi Kirana dan Kusnan Kirana sempat masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia pada tahun 2019 versi Forbes. Total harta kekayaannya saat itu mencapai US$ 835 juta atau sekitar Rp 12,9 triliun (kurs Rp 15.541).

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rusdi Kirana, dilantik sebagai salah satu pimpinan MPR RI. Bos maskapai Lion Air itu menduduki jabatan Wakil Ketua MPR perwakilan Fraksi PKB.

Sebelum terjun ke dunia politik hingga kini menjadi salah satu pimpinan MPR, Rusdi memulai perjalanan kariernya dari seorang salesman mesin ketik bermerek 'brother'. Saat itu Rusdi hanya berpenghasilan US$ 10 atau Rp 120.000 per bulan.

Dalam laporan Antara, disebutkan Rusdi baru merintis bisnis maskapai penerbangan Lion Air itu dimulai pada Oktober 1999 lalu dengan modal US$ 10 juta. Ia menggagas "revolusi" dalam dunia penerbangan dengan konsep biaya murah (low cost carrier).

Awalnya kebijakan itu menuai banyak tentangan dari berbagai pihak, khususnya sesama perusahaan penerbangan. Bahkan Rusdi mengaku pernah dihujat dan dihujani pertanyaan soal modal asing hingga rasa nasionalisme selama tujuh jam di Komisi IV DPR-RI.

Lion Air dituding memiliki hubungan dengan perusahaan penerbangan Singapura, padahal kenyataannya nama Lion diambil dari zodiak dirinya sendiri yang seorang Leo.

Berkat gebrakannya yang banyak menuai kontroversi ini, Lion Air dengan cepat bisa memiliki 24 pesawat yang terdiri dari 19 MD80 dan lima pesawat DHC-8-301. Semua ini dicapai hanya dalam tempo enam tahun sejak pendirian maskapai itu.

Dari sisi jumlah penumpang, maskapai yang didirikan oleh Rusdi bersama saudaranya Kusnan Kirana meraih 600.000 orang lebih per bulan atau menguasai 40 persen dari seluruh segmen pasar. Hingga pada 2004 Lion Air berhasil menempati posisi kedua maskapai dengan jumlah penumpang yang diterbangkan terbanyak, setelah Garuda Indonesia.

Lebih lanjut, dalam catatan detikcom disebutkan Rusdi Kirana sempat menghebohkan dunia penerbangan internasional pada 2011 dan 2013 lalu.

Sebab pada 2011 lalu, Lion Air dan Boeing telah memfinalisasi rekor pembelian 230 pesawat 737 senilai US$ 22,4 miliar di depan Presiden Barack Obama. Sedangkan pada 2013, Lion Group, termasuk Batik Air, meneken kontrak pembelian 234 pesawat Airbus senilai US$ 24 miliar yang disaksikan langsung Presiden Prancis François Hollande.

Kendati demikian, Rusdi, yang mencatatkan sejarah dengan rekor fantastis pembelian pesawat dari dua pabrikan raksasa ini, tetap saja berbicara kesederhanaan. Gaya hidup sederhana dan pendidikan tetap menjadi fokus Rusdi. Ia bahkan tetap berupaya menerbangkan seluruh penumpangnya dengan kelas ekonomi.

Namun di kalangan dunia penerbangan, Rusdi sempat 'ngamuk' ketika maskapai penerbangan Indonesia di-black list tak bisa terbang ke Eropa. Rusdi mengatakan hal itu tidak adil.

Di sisi lain, kesuksesannya di dunia bisnis tidak membuat Rusdi berhenti. Ia terjun ke dunia politik pada tahun 2014 di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jabatan Wakil Ketua Umum.

Akibatnya di tahun yang sama Rusdi tercatat sudah tidak menjabat President Director Lion Air lalu. Namun bos maskapai ini tetap aktif terlibat dalam memberikan arah strategis jangka panjang Lion Group, termasuk Batik Air.

Kemudian pada 2017, ia sempat diangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Malaysia. Rusdi juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden Joko Widodo dan wakil ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Terlepas dari itu berkat kesuksesan Lion Air ini, Rusdi Kirana dan Kusnan Kirana sempat masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia pada tahun 2019 versi Forbes. Total harta kekayaannya saat itu mencapai US$ 835 juta atau sekitar Rp 12,9 triliun (kurs Rp 15.541).

Simak juga Video 'Penerbangan ke Wilayah Timur Indonesia Jadi yang Paling Menantang':

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengungkap adanya fenomena deparpolisasi yang berkembang saat ini. Fenomena ini disebut telah membuat fungsi partai politik itu semakin lemah.

"Ada semacam dalam tanda kutip deparpolisasi. Kalau parpol itu biasanya beranggapannya hari ini dengan relawan," kata diskusi publik Fraksi PKB MPR RI, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Menurutnya, kemunculan relawan itu saat ini semakin membuat partai politik seakan semakin lemah dalam menjalankan tugas-tugas kepartaiannya.

"Jadi kadang-kadang relawan itu bisa mengintervensi keputusan-keputusan yang ada di partai. Bahkan bisa mengganti kebijakan dan orang-orang yang ada di partai," ujarnya.

Fenomena ini, menurut dia, akan membuat tumpang tindih dan sekaligus membuat pilar demokrasi yang disebut partai politik ke depan tidak semakin kuat, tetapi makin lemah.

"Ketika partai politik makin lemah, maka calon-calon pemimpin yang lain dari partai politik tidak bisa bekerja untuk rakyat. Tidak bisa bekerja untuk kemaslahatan orang banyak, tapi bekerja berdasarkan order yang diberikan kepada calon pemimpin, itulah partai politik," pungkasnya.

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah dua entitas berbeda. Keduanya memiliki fungsi, peran, kewenangan, termasuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang berbeda pula, sehingga tidak boleh saling intervensi.

Dikatakan Ujang, PBNU merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diatur dengan Undang-Undang Ormas sedangka PKB diatur dengan UU Partai Politik (parpol).

"Kalau masalah politik biarkan PKB yang punya otoritas. Kalau kemasyarakatan ya NU. Tapi sekarang umat terbengkalai, elite PBNU sudah main politik sehingga campur aduk. Saya kritik PBNU karena saya sayang PBNU," kata Ujang Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Dikatakan Ujang, pembentukan panitia khusus atau Tim Lima oleh PBNU yang bertujuan untuk mengevaluasi dan bahkan mengambilalih PKB adalah suatu hal yang keliru. Menurutnya, PBNU seharusnya fokus terhadap masalah kemasyarakatan dan PKB berperan dalam hal politik.

"Saya tidak sepakat kalau ada ormas cawe-cawe atau intervensi kepada partai politik. Ormas dan parpol dari entitas berbeda," katanya.

Ujang mengatakan, NU merupakan ormas terbesar dan disegani pemerintah sehingga ketika tindakan elite PBNU keluar dari jalur yang sebenarnya maka harus ada yang berani untuk mengkritik atau meluruskannya.

"Ini sudah keterlaluan, sudah terlalu jauh. (PBNU) memanggil pengurus PKB, sekjen PKB mau dipanggil, ini sesuatu yang harus diluruskan untuk membangun sistem ketatanegaraan. Mana fungsi ormas, mana fungsi parpol. Mana yang menjadi ranah ormas, mana yang menjadi ranah parpol," katanya.

Menurutnya, jika praktik intervensi, kekeliruan dan kebencian seperti ini terus ditumbuhkan maka justru akan menjadi kontraproduktif bagi kedua lembaga besar ini dimasa yang akan datang.

"Sesungguhnya PKB dan PBNU itu satu keluarga. Tetapi kalau ada keluarga yang keliru, harus diingatkan, diluruskan," tuturnya.

Ujang juga mengkritik langkah elite PBNU yang sudah terlalu jauh masuk ke ranah politik.

"Termasuk dukung mendukung dalam pilpres lalu. Gus Yahya bilang PBNU tak akan berpolitik, tetapi berpolitik kok. Sangat kentara, sangat jelas. Jadi kalau boleh saya mengatakan, apa yang dilakukan ketua umum PBNU harus diluruskan," katanya.

Selama 10 tahun terakhir, dia menilai bahwa hubungan PBNU dan PKB berjalan secara harmonis tanpa adanya intervensi. Baik ketika PBNU dipimpin oleh KH Hasyim Muzadi maupun KH Said Aqil Siroj.

Terjadinya konflik PBNU dan PKB saat ini dikhawatirkan justru menimbulkan "deparpolisasi". Padahal, dengan segala kekurangan dan kelemahannya, parpol memiliki peran yang sangat penting terutama dalam melahirkan kader-kader calon pemimpin bangsa.

Ujang mengaku sangat khawatir ketika PBNU sudah dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu.

"Ketika PBNU menjadi alat politik, ini menjadi problem. Kerusakan-kerusakan akan muncul. Bagaimana misalkan PBNU harus menjaga moralitas bangsa, harus menjaga etika politik, menjaga umat, termasuk harus menjaga bangsa, tapi malah masuk, menyerobot, merusak (PKB) yang mereka ciptakan sendiri," katanya.