BEIRUT, investor.id – Pemerintah Lebanon secara resmi mengajukan keluhan resmi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atas serangan terhadap misi pasukan perdamaian PBB di Lebanon UNIFIL. Mereka juga mengeluhkan soal berulangnya serangan Israel.

Utusan Lebanon untuk PBB di New York mengajukan keluhan kepada DK PBB dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres atas perintah Menteri Luar Negeri Abdullah Bou Habib, lapor pejabat kantor berita nasional Lebanon.

"(Serangan itu) preseden buruk dan pelanggaran nyata hukum internasional," kata utusan diplomatik Lebanon itu, seperti dikutip pada Selasa (15/10/2024). Pihaknya menilai serangan ini membahayakan misi PBB di Lebanon.

Otoritas Lebanon juga mendesak sikap tegas DK PBB atas serangan yang dinilai sebagai kejahatan perang. Lebanon meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggarannya untuk mencegah hal itu tidak terulang kembali.

Tank-tank Israel pada Minggu (13/10/2024) memaksa masuk ke salah satu lokasi UNIFIL. Ini adalah serangan terbaru dalam serangkaian pelanggaran dan serangan oleh militer Israel (IDF), yang melukai beberapa pasukan penjaga perdamaian.

Pekan lalu, empat penjaga perdamaian UNIFIL terluka akibat serangan Israel di pos mereka di Lebanon selatan.

UNIFIL dibentuk pada 1978 sebagai pasukan sementara untuk membantu memulihkan perdamaian di kawasan dan memastikan penarikan Israel dari Lebanon.

Israel melakukan serangan udara besar -besaran di Lebanon dengan dalih menargetkan Hizbullah sejak 23 September 2024, menewaskan sedikitnya 1.542 orang, melukai lebih dari 4.555 lainnya dan menggusur lebih dari 1,34 juta orang.

Serangan udara tersebut adalah eskalasi dari perang lintas batas selama setahun antara Israel dan Hizbullah sejak awal serangannya di Jalur Gaza, yang disebut pembalasan atas serangan Hamas.

Meskipun mendapat peringatan internasional bahwa Timur Tengah berada di ambang perang regional di tengah serangan tanpa henti Israel terhadap Gaza dan Lebanon, Israel tetap memperluas konflik dengan meluncurkan serangan darat ke Lebanon selatan pada 1 Oktober 2024.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan langsung kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres untuk menarik pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL dari Hizbullah di Lebanon Selatan.

Hal tersebut disampaikan Netanyahu dalam video keterangan resminya berdurasi hampir tiga menit pada Minggu (13/10/2024).

“Sudah waktunya bagi Anda untuk menarik UNIFIL dari benteng pertahanan Hizbullah dan dari zona pertempuran,” tuturnya.

Menurut dia, IDF atau Israel Defense Forces telah meminta berulang kali hal tersebut dan selalu ditolak. Penolakan ini, lanjutnya, membahakayan di Hizbullah dan prajurit Israel.

Netanyahu mengatakan turut menyesalkan terjadinya cedera atau kesakitan bagi prajurit UNIFIL, tetapi cara paling sederhana saat ini adalah dengan menarik mereka dari zona bahaya.

“Tuan Sekretaris Jenderal, keluarkan pasukan UNIFIL dari bahaya. Ini harus dilakukan sekarang juga, segera,” katanya.

Lebih lanjut, Netanyahu memandang bahwa beberapa pemimpin Eropa memberikan kritikan di tempat yang salah.

Alih-alih mengkritik Israel, mereka harusnya mengarahkan kritik pada Hizbullah karena menggunakan UNIFIL sebagai “tameng manusia”, sama halnya Hamas di Gaza yang menggunakan UNRWA.

Dia juga menyatakan Israel akan lebih bertekad dari sebelumnya untuk memastikan masa depan bangsanya untuk mengalahkan musuh-musuhnya.

“Kami lebih bertekad dari sebelumnya untuk mengalahkan musuh-musuh kami,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melaporkan bahwa tank-tank Israel telah menerobos gerbang pangkalan pasukan penjaga perdamaiannya di Lebanon selatan pada Minggu (14/10/2024) waktu setempat.

Aksi ini merupakan tuduhan terbaru atas pelanggaran yang dilakukan oleh Israel dalam konflik di Timur Tengah dan mengundang kecaman dari sekutunya sendiri.

Mengutip Reuters pada Senin, PBB mengatakan bahwa pasukan penjaga perdamaiannya, UNIFIL, melaporkan dua tank Merkava Israel menghancurkan gerbang utama sebuah pangkalan dan masuk secara paksa sebelum fajar pada Minggu (13/10/2024) pagi waktu setempat.

Setelah tank-tank tersebut pergi, peluru meledak sejauh 100 meter, melepaskan asap yang menyebar ke seluruh pangkalan dan membuat personel PBB jatuh sakit.

Hal tersebut dibantah oleh Israel. Juru Bicara Internasional Militer Israel, Nadav Shoshani menjelaskan, militer Israel mengatakan militan kelompok Hizbullah yang didukung Iran telah menembakkan rudal anti-tank ke pasukan Israel, melukai 25 di antaranya.

Serangan tersebut terjadi sangat dekat dengan pos UNIFIL dan sebuah tank yang membantu mengevakuasi korban yang terkena tembakan kemudian mundur ke pos UNIFIL, katanya.

"Mereka tidak menyerbu sebuah pangkalan. Mereka tidak mencoba memasuki sebuah pangkalan. Itu adalah sebuah tank yang terkena tembakan hebat dan menimbulkan korban massal, mundur untuk menghindari bahaya," kata Shoshani.

Dalam sebuah pernyataan, militer mengatakan mereka menggunakan tabir asap untuk memberikan perlindungan bagi evakuasi tentara yang terluka namun tindakan mereka tidak menimbulkan bahaya bagi pasukan penjaga perdamaian PBB.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa sudah waktunya bagi PBB untuk menarik UNIFIL dari benteng Hizbullah dan dari zona tempur.

“IDF telah meminta hal ini berulang kali dan telah berulang kali ditolak, yang berdampak pada memberikan perisai manusia kepada teroris Hizbullah.”

Para pejabat Israel mengatakan UNIFIL telah gagal dalam misinya menegakkan Resolusi 1701 PBB, yang disahkan setelah perang tahun 2006, yang menyerukan agar wilayah perbatasan Lebanon selatan bebas dari senjata atau pasukan selain yang dimiliki negara Lebanon.

Guterres memberikan penghormatan kepada pasukan penjaga perdamaian UNIFIL, yang “tetap berada di semua posisi,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Minggu malam, dan menambahkan bahwa “bendera PBB terus berkibar.”

Sekretaris Jenderal mengulangi peringatan bahwa penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran, katanya.

“IDF telah meminta hal ini berulang kali dan telah berulang kali ditolak, yang berdampak pada memberikan perisai manusia kepada teroris Hizbullah,” jelas Netanyahu.

Sementara itu, Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan menuturkan, Guterres memberikan penghormatan kepada pasukan penjaga perdamaian UNIFIL, yang tetap berada di semua posisi. Dia juga menambahkan bahwa bendera PBB terus berkibar.

Sekretaris Jenderal mengulangi peringatan bahwa penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran, katanya.

“Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional. Serangan tersebut mungkin merupakan kejahatan perang,” kata Dujarric.

UNIFIL mengatakan serangan Israel sebelumnya terhadap menara pengawas, kamera, peralatan komunikasi dan penerangan telah membatasi kemampuan pemantauannya. Sumber-sumber di PBB mengatakan mereka khawatir pelanggaran hukum internasional dalam konflik ini tidak mungkin dipantau.

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menekankan pentingnya Israel mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasukan UNIFIL dan Angkatan Bersenjata Lebanon, menurut pembacaan panggilan tersebut. .

Austin juga mendesak Gallant mengenai perlunya Israel “beralih dari operasi militer di Lebanon ke jalur diplomatik untuk memberikan keamanan bagi warga sipil di kedua sisi perbatasan sesegera mungkin,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga kemanusiaan Adara Relief International bersama elemen Majelis Ulama Indonesia (MUI), legislatif, lembaga swadaya masyarakat, serta organisasi masyarakat mendesak pemerintah agar mengirim pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina.

"Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian di jantung wilayah perang, khususnya Gaza," kata Direktur Utama Adara Relief International Maryam Rachmayani dalam Diskusi Kelompok Terpumpun "Langkah Strategis dan Taktis Indonesia untuk Gaza" di Kompleks Parlemen, Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (29/9/2024).

Menurut Maryam, keberadaan pasukan perdamaian itu berguna dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan, melindungi aset-aset bantuan kemanusiaan dari Indonesia, dan mengawal para petugas kemanusiaan Indonesia yang berada di Gaza.

"Selain itu, kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk menjadikan isu Palestina sebagai agenda prioritas dalam 100 hari kepemimpinan Presiden Terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto," katanya.

Agenda prioritas itu, menurut Maryam, bertujuan mencapai gencatan senjata dan penghentian genosida secara permanen di Palestina.

Berikutnya, Adara mendesak pula agar Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa wajibnya bagi Muslim untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Menurut Maryam, kesakitan dan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Palestina secara tidak langsung dirasakan pula oleh umat Islam di berbagai belahan dunia lainnya.

"Itu karena sesungguhnya setiap Muslim berpikir satu tubuh, jika satu bagian tubuhnya merasakan rasa sakit, maka tubuh lainnya ikut merasakan hal serupa," ujar dia.

Adara juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuat gerakan bersama seluruh elemen bangsa agar seluruh lembaga dan masyarakat di dunia berada dalam satu koordinasi dalam mendukung Palestina.

"Ketujuh, kami menyerukan kepada seluruh pihak berwenang agar memberikan akses tanpa hambatan bagi masuknya bantuan kemanusiaan ke seluruh wilayah di Jalur Gaza, tanpa terkecuali secara permanen dalam jumlah yang besar dan waktu yang secepat mungkin," ucap Maryam.

Sejumlah desakan itu merupakan respons dari Adara Relief International menanggapi situasi terkini di Palestina di bawah penjajahan Israel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerima kunjungan Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Jean-Pierre Lacroix di Sub Detasemen Mabes TNI, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Kunjungan Jean-Pierre beserta delegasi tersebut membahas diplomasi militer Indonesia yang turut aktif dalam menjaga perdamaian dunia.

“TNI menyatakan komitmen untuk terus mendukung upaya perdamaian global melalui peningkatan kapasitas personel dan kerja sama dengan PBB,” kata Bambang Ismawan dalam siaran pers Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Rabu (10/7/2024).

Dalam kesempatan itu, Jean-Pierre menyampaikan bahwa keselamatan dan keamanan para pasukan perdamaian harus menjadi prioritas utama.

Jean-Pierre juga memfokuskan pentingnya pelatihan dan pembangunan kapasitas berkelanjutan untuk memastikan setiap personel memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan tugas secara efektif.

Siaran Puspen TNI menulis, pertemuan itu menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara TNI dan PBB.

Selain itu, sebagai langkah konkret memastikan kesiapan dan kemampuan personel TNI dalam menjalankan misi perdamaian internasional.

Untuk diketahui, Indonesia aktif mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB seperti di Lebanon (United Nations Interim Force In Lebanon/UNIFIL) atau Kongo (Monusco).