Jakarta -

Modus penipuan perbankan masih marak dan meresahkan. Berbagai cara baru digencarkan untuk mengelabui para korban, salah satu modusnya yakni pengiriman tagihan pajak lewat aplikasi WhatsApp.

Pelaku kejahatan menyamar sebagai petugas pajak yang mengirimkan tagihan pajak kepada korban, yang ternyata file tersebut merupakan file berekstensi APK.

Terkait hal ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengimbau masyarakat khususnya nasabah BRI untuk berhati-hati dan meningkatkan awareness. Pasalnya, modus penipuan berbentuk digital atau social engineering ini dapat mengelabui nasabah dan berpotensi bocornya data-data transaksi perbankan serta berdampak pada keamanan dana nasabah. BRI pun terus menggencarkan edukasi dan langkah praktis menghindari diri menjadi korban penipuan modus ini.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M Nugraha menegaskan keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server, data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan," ujar Arga, dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," sambungnya.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan masyarakat juga dapat memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI atau instansi resmi lainnya. Untuk memastikan kebenarannya agar menghubungi Call Center resmi instansi tersebut
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

"Jadi prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan wajib dilakukan, seperti jangan install APK sembarangan, install game gratisan. Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal,"
ujar Arga.

"Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami tidak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," sambungnya.

Tak hanya tagihan pajak, beberapa modus penipuan digital juga marak dan berpotensi merugikan masyarakat, seperti undangan pernikahan digital, pemberitahuan penutupan rekening, pemberitahuan tagihan BPJS, foto paket dari kurir, surat atau blangko tilang, hingga yang terbaru adalah surat tagihan pajak.

(akn/ega)

Jakarta -

Kejahatan siber (cybercrime) yang memanfaatkan teknologi mulai dari perangkat hingga jaringan internet masih marak terjadi. Pelaku kejahatan siber pun umumnya menjalankan modus operandinya dengan memanfaatkan data korban yang bersifat privasi.

Ada banyak tindak kejahatan siber yang terjadi, namun yang paling sering terjadi adalah peretasan. Ini merupakan upaya pelaku kejahatan siber untuk masuk meretas sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan. Dampaknya, sudah pasti bukan hanya data pribadi yang diambil oknum, namun kerugian finansial pun berpotensi dapat terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menegaskan bahwa keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama BRI.

"Kami menanggapi hal ini dengan sangat-sangat serius untuk mengamankan data dan dana nasabah BRI. Tentu saja kami memiliki acuan framework yang umum untuk cyber security. Jika memang ada hal buruk yang terjadi, kami telah siapkan serangkaian alat dan prosedur baku, kami bisa menjamin seluruh data nasabah kami tetap aman," ujar Arga dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Arga juga menjelaskan, pengamanan BRI secara internal dilakukan secara berulang. Misalnya, BRI melakukan freight monitoring. BRI juga memiliki Security Operation Center (SOC) yang beroperasi 24/7 untuk memonitor berbagai ancaman siber. BRI juga melakukan audit dan asesmen yang rutin dengan pihak ketiga dan partner.

"Selain itu kami juga memastikan keamanan dari sisi manusia (human resource) yang dapat terjadi krusial. Dari sisi insan brilian, kami bangun awareness dan kehati-hatiannya. Hal yang sama juga kami lakukan kepada nasabah kami untuk melakukan kehati-hatian," katanya.

Di Tengah Maraknya Cyber Crime, BRImo Kuat dan Aman

Arga menjelaskan, BRImo adalah aplikasi super app dengan lebih dari 37,4 juta pengguna nasabah aktif. Angka yang besar itu, kata Arga, menjadi daya tarik bagi para penjahat siber untuk melakukan serangkaian tindak kejahatan mereka.

Meski demikian, BRImo dapat dikatakan berada dalam posisi yang cukup kuat dalam menghadapi ancaman cybercrime. Dengan investasi yang besar dalam teknologi keamanan dan upaya edukasi yang berkelanjutan, BRImo telah berhasil menjaga kepercayaan nasabah.

"Hal inilah yang terus kami perkuat untuk menjaga data dan dana nasabah. Ada banyak hal yang kami lakukan untuk mengamankan aplikasi ini. Dengan aplikasi yang ditanamkan di HP, ada serangkaian pengamanan bagaimana kami menggunakan enkripsi untuk menjamin aplikasi ini lebih aman digunakan nasabah," kata Arga.

Selain pengamanan spesifik di BRImo, BRI juga melakukan pengamanan di system back end. BRI menggandeng security researchers dan institusi infosec yang bonafit dan profesional yang memiliki pengalaman dan latar belakang keamanan siber yang kuat.

Arga menyatakan bahwa pengamanan dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh mulai dari sisi jaringan, server, hingga pusat data, serta melalui pemantauan.

"Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," ujar Arga.

Menurut Arga, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman.

Arga menambahkan bahwa masyarakat juga harus ikut proaktif memerangi cybercrime, dengan melakukan beberapa tips berikut ini:

• Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti username, password, atau OTP kepada siapapun
• Hati-hati dengan pesan atau email yang mencurigakan yang mengatasnamakan BRI
• Gunakan koneksi internet yang aman saat mengakses BRImo
• Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh BRImo
• Lakukan verifikasi dua faktor (2FA) untuk setiap transaksi penting
• Perbarui aplikasi BRImo secara berkala
• Laporkan segera jika menemukan aktivitas mencurigakan.

Arga menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian nasabah dan praktik keamanan sangat penting, seperti menghindari penginstalan APK sembarangan dan game gratisan.

"Kami coba mengamankan sejauh yang kami bisa, tapi device nasabah itu kan sifatnya personal. Jadi kerahasiaan itu menjadi komitmen dua belah pihak, kami nggak bisa menjaga keamanan ini tanpa awareness dari nasabah, dinamika ini yang harus dijaga bersama," ujar Arga.

(akn/ega)

Jakarta -

Pemerintah terus berupaya memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyebab aktivitas ilegal tersebut masih menjamur di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," terang Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel.

Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma masalahnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardlessgender-nya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" tutur Djoko.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti pinjol ilegal.

Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untuk orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," jelas Djoko.

(hns/hns)

Jakarta -

Judi online hingga pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan salah satu penyebab kedua aktivitas ilegal tersebut masih berkembang di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," kata Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel. Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma permasalahnnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardless gendernya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti judol ataupun pinjol ilegal. Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untik orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," terangnya.

(kil/kil)

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menegaskan, akan menangani kejahatan judi online dengan serius.

"Tidak boleh main-main lagi, harus ditangani dengan baik, dan lebih tajam, lebih maksimal," ujarnya saat ditemui di kantor Kemenkopolkam, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Budi mengatakan, pemberantasan judi online ini diperlukan karena sudah meresahkan masyarakat, bahkan sampai ke rumah tangga dan lingkungan.

Sebab itu, Eks Kepala Badan Intelijen Negara ini akan menyelaraskan kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenkopolkam untuk bekerja maksimal memberantas judi online.

"Banyak hal yang harus kita selaraskan nanti dengan kementerian/lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum," tuturnya.

Selain judi online, prioritas lainnya adalah kasus penyelundupan yang bisa menyebabkan kebocoran devisa yang seharusnya masuk kas negara menjadi hilang.

"Agar semua devisa itu bisa masuk ke kelas negara untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera," tutur Budi.

Terakhir adalah terkait ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Budi akan menterjemahkan keinginan Prabowo agar Indonesia menjadi tetangga yang baik bagi negara-negara sahabat.

"Intinya bahwa menjadi good neighbor itu atau tetangga yang baik ini menjadi prioritas juga pekerjaan nanti dari Kemenkopolkam," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Siap Berantas Judi Online, Kemenkopolkam Budi Gunawan: Tak Boleh Main-main Lagi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/22/14391951/siap-berantas-judi-online-kemenkopolkam-budi-gunawan-tak-boleh-main-main.

Jakarta -

Dalam beberapa tahun terakhir, penipuan bermodus layanan perbankan semakin marak. Terlebih karena perkembangan teknologi yang semakin maju, modus kejahatan pun semakin bervariasi.

Kita sebagai pengguna layanan perbankan harus selalu berhati-hati karena banyak modus kejahatan yang mungkin mengintai kita, baik melalui HP, ATM, maupun laptop.

Simak artikel ini untuk mengetahui 7 modus penipuan perbankan yang mungkin saat ini mengintai Anda. Dengan demikian, Anda bisa semakin mewaspadai agar tidak menjadi korbannya.

Macam-macam Penipuan Perbankan

Berikut ini beberapa macam modus penipuan perbankan yang harus kita waspadai:

1. Phishing

Dalam laporan Komisi Perdagangan Federal AS, Selasa (7/5/2024), phishing adalah salah satu modus penipuan perbankan yang sering ditemukan. Penjahat akan memanfaatkan email, pesan, atau panggilan palsu untuk mengelabui korban.

Dalam berbagai kasus, penjahat berpura-pura menjadi pegawai bank dan meminta nasabah memverifikasi informasi pribadi. Jika informasi rahasia diketahui penjahat, maka dapat digunakan untuk masuk ke akun Anda dan menghabiskan uang di rekening Anda.

Jika menerima email, pesan, atau telepon dari bank dan menanyakan informasi pribadi, maka hal ini kemungkinan adalah penipuan. Kunjungi website bank dan hubungi customer service resmi untuk memastikan legalitas orang yang menghubungi Anda.

2. Akun Palsu

Penjahat juga mungkin menggunakan modus penipuan perbankan dengan membuat akun palsu dengan identitas Anda. Penjahat biasanya sudah mencuri data pribadi sehingga bisa masuk ke rekening nasabah dan menguras saldo Anda.

Untuk mencegah hal ini terjadi, selalu gunakan multi-factor authentication, seperti kata sandi atau kode teks untuk masuk ke dalam rekening bank. Ganti password secara berkala agar mempersulit para penjahat melakukan aksinya.

3. Situs Bank Palsu

Sering kali penjahat membuat situs web palsu yang mirip dengan nama-nama bank terkenal. Anda mungkin terkecoh karena namanya mirip. Tapi setelah diklik, maka penjahat bisa meretas informasi pribadi untuk masuk ke akun bank Anda.

Untuk mencegahnya, detikers sebaiknya mencatat nama-nama situs resmi bank. Selain itu, kalian harus jeli ketika menerima pesan teks di HP atau iklan-iklan yang muncul.

Biasanya penjahat memberikan penawaran menarik dan meminta Anda untuk mengklik link. Biasanya mereka memakai situs gratisan seperti blogspot atau wordpress.

4. Aplikasi atau Ekstensi Berbahaya

Selain melalui situs web, penjahat juga bisa menggunakan aplikasi atau ekstensi browser yang berbahaya, Hal ini bisa terjadi ketika detikers mengunduh aplikasi dari pihak ketiga atau sumber ilegal.

Penjahat telah merancang aplikasi tersebut untuk meretas perangkat HP dan mengakses kata sandi ataupun informasi pribadi yang ada di dalam ponsel. Untuk mencegahnya, pastikan mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan terpercaya.

Selain itu, ketika menyetujui persyaratan aplikasi atau ekstensi baru, bacalah ketentuannya dengan lengkap. Jika dirasa ada hal mencurigakan, segera hapus aplikasi karena mungkin berbahaya.

5. Ganjal ATM dan Pasang Stiker Bank

Dikutip dari buku Waspadalah! (Modus-modus Penipuan & Perampokan di Sekitar Kita) oleh Abdillah Firmanzah Hasan, modus penipuan perbankan lainnya adalah dengan menggunakan modus ATM tertelan.

Penjahat biasanya memasang ganjal di mesin ATM agar kartu Anda tertelan. Penjahat juga sudah memasang stiker berisi nomor kontak palsu namun desainnya dibuat mirip aslinya.

Korban yang ATM-nya tertelan akan menghubungi nomor telepon penjahat, kemudian diarahkan untuk memberikan informasi pribadinya. Penjahat akan dengan mudah membobol kartu ATM dan menguras uang Anda.

Modus seperti ini biasanya dilakukan di daerah terpencil. Untuk mencegahnya, selalu catat nomor call center resmi bank Anda.

6. Modus Penipuan Transfer Nyasar

Dilansir dari situs BNI dan Seabank, transfer nyasar mungkin adalah modus penipuan pinjol. Penjahat mungkin sudah memegang data pribadi Anda untuk mengajukan utang di pinjol.

Saat pinjaman sukses dicairkan, uang akan dikirimkan ke nomor rekening Anda. Penjahat kemudian akan menghubungimu dan mengatakan telah melakukan salah transfer ke nomor rekeningmu.

Anda akan diminta mengembalikan uang yang disebut nyasar tersebut. Setelahnya, Anda akan menanggung utang yang diajukan penjahat tersebut.

Jika menerima uang nyasar, sebaiknya melaporkan kejadian tersebut ke kantor bank Anda atau bisa juga ke kantor polisi. Jangan pernah mengembalikan uang transfer nyasar sendiri.

7. Undian dan Investasi Bodong

Modus penipuan terakhir adalah penipu akan menyebarkan informasi bahwa Anda memenangkan undian dengan hadiah tertentu. Penipu akan meminta korban membayarkan biaya administrasi atau pajak.

Modus serupa ialah penipu menawarkan investasi bodong dengan keuntungan menggiurkan, namun sebenarnya dapat kita perkirakan besar keuntungan ini tidak wajar. Detikers jangan mudah tergiur keuntungan yang besar, dan jangan mudah mengirimkan uang kepada orang lain.

Nah, itulah 7 modus penipuan perbankan yang bisa mengintai kita setiap saat. Sampaikan juga kepada keluarga agar tidak menjadi korban.

(bai/row)

BAGHDAD - Pejabat militer Kataeb Hizbullah dalam Perlawanan Islam di Irak, Abu Ali Al-Askari, memperingatkan pelanggaran kedaulatan Irak untuk menyerang Iran tidak hanya akan mengakibatkan respons balasan terhadap Israel, tetapi juga akan mencakup pangkalan Amerika Serikat (AS) di Irak.

?Kami menegaskan kembali bahwa setiap penargetan negara kami, Irak, atau penggunaan wilayah darat dan udaranya untuk menargetkan Republik Islam Iran, tidak akan membatasi respons Kataeb Hizbullah hanya pada entitas Zionis, tetapi juga akan menyerang pangkalan, kamp, dan kepentingan Amerika di Irak dan kawasan tersebut,? tegas Al-Askari.

Pernyataan kelompok tersebut menganggap serangan rudal Iran terhadap Israel terjadi sebagai respons terhadap genosida Israel di Gaza dan pembantaian terus-menerus terhadap warga sipil di Palestina dan Lebanon.

Al-Askari menekankan ancaman Israel untuk membalas Iran adalah ?dengan dukungan penuh dari Amerika dan negara-negara Barat?.

Pejabat militer Irak mengungkapkan meskipun negaranya tidak bermaksud melancarkan perang energi, jika perang itu benar-benar terjadi, dia memperingatkan mereka akan memastikan "dunia akan kehilangan 12 juta barel minyak setiap hari."

"Mengenai apa yang akan dilakukan saudara-saudara kita di Yaman di Selat Bab al-Mandab dan apa yang akan dilakukan saudara-saudara kita di Iran di Selat Hormuz, hanya Allah yang tahu," pungkas dia.

AS DukungIsrael

Pernyataan Perlawanan Islam Irak muncul setelah panggilan telepon antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di mana mereka membahas tanggapan yang diantisipasi rezim Zionis terhadap serangan rudal Iran terhadap Israel pada tanggal 1 Oktober.

"Mereka melanjutkan diskusi mereka tentang tanggapan terhadap serangan Iran pekan lalu, diskusi yang tentu saja dimulai di tingkat staf, dan sekarang kedua pemimpin dapat melakukan percakapan yang produktif, lugas, dan jujur, seperti yang biasa mereka lakukan," ujar juru bicara Karine Jean-Pierre dilansir kantor berita Anadolu.

Wakil Presiden AS Kamala Harris dilaporkan berpartisipasi dalam percakapan antara keduanya, yang berlangsung Rabu pagi dan diikuti pernyataan Gedung Putih beberapa jam kemudian.

Biden menekankan kepada Netanyahu "komitmennya yang kuat terhadap keamanan Israel", sambil mengutuk "serangan rudal balistik Iran terhadap Israel dengan tegas."

Sementara Israel berjanji membalas serangan rudal Iran, Teheran telah memperingatkan Tel Aviv terhadap tindakan tersebut dengan menekankan tanggapannya akan menentukan dalam kasus ini.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengancam Iran pada Rabu dengan pembalasan yang "mematikan, tepat, dan sangat mengejutkan".

"Mereka tidak akan mengerti apa yang terjadi atau bagaimana itu terjadi, tetapi mereka akan melihat hasilnya," ujar Gallant.

Genosida Berlanjut

Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang berkelanjutan di Gaza.

Israel yang saat ini sedang diadili di Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap warga Palestina telah melancarkan perang yang menghancurkan di Gaza sejak 7 Oktober.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 42.010 warga Palestina telah tewas dan 97.720 warga lainnya terluka dalam genosida yang dilakukan Israel di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023.

Dalam dunia cryptocurrency yang terus berkembang, ancaman kejahatan siber semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Untuk menghadapi tantangan ini, Pemerintah Amerika Serikat menerapkan strategi inovatif yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dalam memerangi kejahatan kripto. 

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mencegah kerugian yang signifikan bagi individu dan institusi.

Pada tanggal 2 Oktober, Pemerintah AS melalui Divisi Kriminal dan Seksi Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual (CCIPS) mengadakan simposium kecerdasan buatan di Departemen Kehakiman di Washington, D.C. 

Dalam acara tersebut, Nicole M. Argentieri, Wakil Asisten Jaksa Agung, memaparkan rencana strategis untuk melawan kejahatan siber dengan AI.

“Teknologi baru ini menawarkan peluang penting untuk meningkatkan investigasi kami dan bagi penegak hukum untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam melindungi publik dan menegakkan hukum,” ujarnya pada simposium tersebut, Rabu (02/10/2024).

AI: Senjata Baru DOJ Melawan Kejahatan Kripto

Rencana Strategis untuk Melawan Kejahatan Siber yang diungkapkan oleh pemerintah berfokus pada pengembangan hukum dan kebijakan untuk mencegah serta menuntut pelaku kejahatan siber. 

Argentieri menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menggunakan semua alat yang tersedia guna, seperti AI untuk memberantas aktivitas kriminal.

“Pendekatan Strategis untuk Melawan Kejahatan Siber menekankan fokus divisi untuk menggunakan semua alat yang ada untuk mengganggu aktivitas kriminal dan memastikan departemen memiliki alat dan kebijakan yang efektif untuk memerangi kejahatan siber,” jelasnya.

Salah satu aspek utama dari pendekatan ini adalah dukungan untuk Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam melawan kejahatan yang bersifat lintas batas.

Teknologi seperti sangatlah AI berperan penting dalam membantu penegak hukum menganalisis data transaksi cryptocurrency dan mendeteksi pola mencurigakan. 

Penggunaan teknologi canggih seperti machine learning dan analitik data akan memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan menindaklanjuti lebih cepat. 

Dengan demikian, pemerintah AS tidak hanya akan mampu mendeteksi kejahatan siber, tetapi juga mencegahnya sebelum menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Kejahatan Kripto yang Semakin Canggih

Sementara pemerintah berupaya untuk mengatasi kejahatan kripto dengan strategi yang lebih baik, ancaman dari malware berbasis AI dan serangan phishing tetap menjadi perhatian utama. 

Misalnya, versi terbaru dari malware Rhadamanthys, yang mampu mencuri informasi sensitif dan mengakses dompet kripto, menyoroti betapa rentannya pengguna cryptocurrency saat ini. 

Kerugian akibat serangan semacam ini diperkirakan mencapai hingga US$265 miliar per tahun, mencerminkan pertumbuhan tahunan yang signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan cryptocurrency di seluruh dunia.

Selain malware berbasis AI, serangan phishing kripto yang semakin canggih dan berkembang juga menjadi tantangan serius. Teknik-teknik baru yang digunakan penyerang untuk menciptakan situs palsu semakin sulit dibedakan dari situs resmi. 

Dalam beberapa kasus, serangan phishing telah mengakibatkan kerugian besar, seperti kehilangan hingga US$55 juta dari satu dompet saja. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak hanya menyasar individu, tetapi juga dapat memengaruhi perusahaan dan institusi yang terlibat dalam industri cryptocurrency.

Pentingnya Kolaborasi dalam Melawan Kejahatan Kripto

Dengan meningkatnya kompleksitas ancaman, kolaborasi antara pemerintah AS, perusahaan keamanan, dan pengguna menjadi sangat penting. 

Penegak hukum dan perusahaan harus bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi ancaman ini. Melalui edukasi dan peningkatan kesadaran, pengguna diharapkan dapat melindungi diri mereka dan aset digital mereka dari potensi kehilangan yang besar.

Kewaspadaan pengguna menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang lebih aman di dunia cryptocurrency. Langkah-langkah seperti otentikasi dua faktor, pembaruan perangkat lunak secara teratur, dan penghindaran tautan mencurigakan dapat membantu mencegah serangan siber. 

Kombinasi upaya AS dalam menerapkan teknologi AI dan kesadaran individu akan membentuk landasan yang kuat untuk memerangi kejahatan kripto di masa depan. [dp]

Meskipun ada keyakinan luas bahwa kripto digunakan untuk aktivitas ilegal, laporan baru menunjukkan bahwa para pelaku kriminal masih lebih memilih menggunakan uang tunai.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Crypto Information Sharing and Analysis Center (CryptoISAC), sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan meningkatkan keamanan dalam kripto dan blockchain, terungkap bahwa meskipun kripto sering dikaitkan dengan kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba dan terorisme, data baru menunjukkan fakta yang berbeda.

Laporan ini hasil kerja sama dengan Merkle Science dan Robert Whitaker (Direktur Urusan Penegakan Hukum di Merkle Science serta mantan agen khusus di Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat). Whitaker menjelaskan bahwa uang tunai (fisik) tetap menjadi pilihan utama bagi para kriminal karena sifat anonimnya yang sesungguhnya.

“Uang tunai akan selalu menjadi raja (cash is the king) karena sifat anonimitasnya yang sejati,” ungkap Whitaker dilansir dari Forbes, Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa crypto exchange di Amerika Serikat diharuskan mengikuti aturan kepatuhan yang ketat, termasuk kebijakan know-your-customer (KYC) dan anti pencucian uang. Aturan ini membuat transaksi di blockchain lebih mudah diidentifikasi dan dilacak, berbeda dengan uang tunai yang jauh lebih sulit, bahkan kadang-kadang mustahil untuk ditelusuri.

Laporan ini, yang berjudul Blockchain’s Role in Mitigating Illicit Finance, menyajikan data yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 0,34 persen dari total volume transaksi kripto pada 2023 yang dicurigai terkait dengan kegiatan ilegal. Angka ini mengalami penurunan dari 0,42 persen pada 2022, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Chainalysis, sebuah perusahaan analisis blockchain.

Sebagai perbandingan, sekitar 2 hingga 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global diperkirakan dicuci melalui sistem keuangan tradisional alias sistem uang tunai biasa yang bersifat fisik setiap tahun, dengan nilai mencapai antara US$800 miliar hingga US$2 triliun, menurut angka dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan yang dikutip dalam laporan tersebut.

Whitaker juga menyoroti bahwa kripto sebenarnya lebih “ramah” bagi penegak hukum daripada uang tunai, karena adanya catatan transaksi yang tidak bisa diubah (immutable ledger) yang bersifat publik, memungkinkan transaksi dapat dilacak dengan lebih transparan. Hal ini berbeda dengan uang tunai yang hampir tidak mungkin dilacak.

“Blockchain sangat ramah terhadap penegakan hukum karena memiliki buku besar yang tidak bisa diubah dan bersifat publik,” jelas Whitaker.

Lebih lanjut, bahkan stablecoin (bentuk digital dari uang tunai) yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan kripto untuk melindungi aset mereka dari volatilitas harga, juga jarang digunakan untuk transaksi ilegal. Antara Juli 2021 dan Juni 2024, hanya 0,61 persen dari transaksi yang melibatkan Tether (USDT) dan 0,22 persen transaksi yang melibatkan Circle (USDC) yang dicurigai terkait dengan kegiatan ilegal, menurut data yang dikumpulkan oleh Merkle Science.

Temuan ini diperkuat oleh penilaian risiko pencucian uang yang dilakukan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat pada 2024. Dalam penilaian tersebut, dinyatakan bahwa penggunaan aset virtual untuk pencucian uang tetap jauh lebih rendah daripada mata uang fiat.

CryptoISAC, yang didirikan pada Mei 2024 oleh para pemimpin industri termasuk Circle, Coinbase, Kraken, Evertas, dan Solana Foundation, juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk mengatasi kekhawatiran terkait keamanan nasional.

Sebagian besar aktivitas kripto ilegal terjadi di bursa kripto luar negeri yang tidak tunduk pada aturan ketat seperti di Amerika Serikat. Laporan ini mendesak Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk menindak kasus-kasus ini dan menyusun solusi legislatif yang sesuai dengan sifat unik kripto dalam konteks penggunaan uang tunai.

“Berhenti mencoba memasukkan kripto, yang berbentuk bulat, ke dalam lubang persegi yang disebut regulasi mata uang fiat,” ujar Whitaker.

Selain itu, Whitaker berharap analisisnya dapat mengedukasi kaum skeptis kripto dan mendorong pembuat kebijakan untuk menetapkan regulasi yang jelas dan komprehensif.

“Kami telah melihat masalah keamanan nasional muncul, seperti pendanaan kelompok teroris, pendanaan pemerintah ilegal, dan penghindaran sanksi. Anda tahu, kripto bisa digunakan untuk hal-hal tersebut, dan memang benar adanya. Jadi, semakin lama kita mengabaikan masalah ini, semakin kita membiarkan aktor jahat untuk memanfaatkan ruang ini,”jelas Whitaker. [ps]

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi dompet digital (e-wallet) Dana Indonesia terus mengoptimalkan fitur proteksi untuk mencegah kejahatan siber sehingga masyarakat aman dalam keuangan digital.

"Kami terus berinovasi untuk meningkatkan fitur proteksi karena keamanan menjadi faktor utama yang meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan dompet digital," kata CEO & Co-Founder Dana Indonesia Vince Iswara dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Vince menjelaskan, Dana Indonesia terus berupaya untuk mencegah kejahatan siber dan penipuan secara daring (online) melalui fitur Dana Protection.

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan deteksi dini ‘Scam Checker’, melalui pengecekan keabsahan nomor, akun media sosial, nomor rekening bank, hingga tautan yang tidak diketahui oleh pengguna.

Ada pula fitur ‘Aduan Nomor’, yang terhubung langsung dengan AduanNomor.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang berfungsi untuk melacak pemilik nomor tersebut.

Tidak hanya itu, pengguna dapat meningkatkan keamanan akunnya dengan melihat rekomendasi pengaturan keamanan atau ‘Security Suggestions’ yang dianjurkan bagi akun miliknya.

Rekomendasi keamanan ini termasuk mengganti PIN secara berkala, mengaktifkan Passkey, menambah pertanyaan keamanan untuk verifikasi, mengaktifkan autentikasi wajah DANA VIZ, sampai izin lokasi.

Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi data dan transaksi pengguna, Dana Protection memberikan 100 persen jaminan uang kembali sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

Cakupan perlindungan ini meliputi penggantian saldo jika ada transaksi yang tidak dilakukan oleh pengguna atau pemilik akun dan terjadi hanya dalam 60 hari terakhir.

Ia menyampaikan, pengguna cukup melaporkannya melalui asisten virtual DIANA, untuk bisa melakukan klaim.

"Melalui cara ini, pengguna bisa semakin waspada terhadap nomor-nomor yang terindikasi penipuan," ujarnya.

Lebih lanjut Vince mengatakan bahwa Dana Indonesia memiliki fitur tambahan bertajuk Waspada Online dan Tipu Online.

Pada kedua mini program, pengguna bisa mencoba edukasi yang dikemas dalam bentuk gamifikasi.

Usai menyelesaikan tantangan, pengguna akan diberikan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kejahatan siber.

Pihaknya juga berfokus pada edukasi melalui kampanye-kampanye program di media sosial di antaranya Monitor, Konfirmasi, dan Lapor yang menginformasikan berbagai jenis modus kejahatan siber seperti Customer Service (CS) tidak resmi, tautan palsu, dan lainnya.

Melengkapi kampanye tersebut, Dana menggagas kampanye lain bertajuk Cek Ulang Yuk (CUY), yang berfokus untuk meningkatkan kembali kesadaran pengguna terhadap modus kejahatan siber.

Kampanye ini khusus dibagikan melalui media sosial korporasi, untuk menjangkau segmen yang lebih spesifik.

Ia menambahkan, Dana Indonesia terus bekerja sama dengan berbagai pihak dan seluruh pemangku kepentingan untuk memerangi kejahatan siber.

Selama enam tahun beroperasi di Indonesia, Dana mengklaim telah memiliki 180 juta pengguna, di mana sebanyak 850.000 pengguna merupakan UMKM dan sebanyak 9.000 pengguna adalah online merchants.

"Komitmen ini kami bangun dengan memegang teguh tiga prinsip utama yaitu trusted, friendly, accessible. Prinsip ini senantiasa kami bawa dalam mengembangkan berbagai inovasi dan inisiatif yang bertujuan melayani kebutuhan masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Luu Thanh Nam, pria 37 tahun dari provinsi Thanh Hoa di Vietnam Utara, telah melakukan tindakan mengejutkan dengan mencuri tengkorak dan tulang belulang pamannya dari kuburan. Ia nekat melakukan itu karena terjerat utang judi.

Melansir SCMP, Rabu (25/9/2024), Nam menggunakan sekop untuk menggali kuburan pamannya. Dia memindahkan beberapa jasad pamannya dan menyembunyikannya di tumpukan sampah di dekatnya.

Dia mencoba untuk memeras 5 miliar dong Vietnam atau setara dengan Rp 3,06 miliar dari keluarga almarhum untuk melunasi utang judi. Almarhum adalah ayah dari sepupu Nam, Luu Thanh Hoi, dan telah meninggal dunia empat tahun sebelumnya.

Keesokan harinya, Nam mengirim pesan teks ancaman kepada istri Hoi menggunakan nomor telepon anonim, menuntut pembayaran untuk pengembalian tulang belulang dan memperingatkan bahwa jika mereka menghubungi polisi, mereka tidak akan pernah mendapatkan kembali jasadnya.

Khawatir dengan pesan tersebut, Hoi dan istrinya memeriksa makam dan menemukan lubang di tutup peti mati. Mereka segera memberi tahu pihak berwenang.

Setelah penyelidikan, Nam diidentifikasi sebagai pelaku, mengakui kejahatan tersebut dan menyebutkan bahwa utang judi yang sangat besar sebagai motifnya. Polisi menemukan tulang belulang yang dicuri dan mengembalikannya kepada keluarga Hoi.

Mengganggu makam dianggap sangat tidak sopan dalam tradisi Vietnam, yang diyakini dapat menyebabkan keresahan pada jiwa orang yang telah meninggal. Menanggapi insiden tersebut, Hoi menguburkan kembali jenazah ayahnya sesuai dengan adat istiadat setempat.

Pada 12 September, Nam ditangkap atas tuduhan penodaan makam dan pemerasan, dengan hukuman spesifik yang belum diungkapkan.

Di Vietnam, hukuman untuk penodaan makam bisa mencapai tujuh tahun penjara, dan mereka yang terbukti melakukan pemerasan bisa menghadapi hukuman hingga 20 tahun, tergantung pada jumlah yang terlibat. Insiden ini telah menarik perhatian yang signifikan di media sosial, di mana para pengguna mengungkapkan kemarahan mereka.

(fdl/fdl)

Analisis New York Times menemukan aplikasi pesan instan Telegram dipenuhi dengan aktivitas ilegal dan ekstremis. Hal ini diperoleh usai menganalisis 3,2 juta pesan dalam 16.000 kanal di Telegram.

“Hamas, ISIS, dan grup teror lain berkembang pesat di Telegram dan sering kali mengumpulkan banyak pengikut di berbagai saluran,” kata laporan tersebut, dilansir Senin (9/9).

New York Times secara spesifik menemukan kelompok supremasi kulit putih mengoperasikan 1.500 kanal di Telegram. Ada dua lusin saluran yang menjual senjata dan setidaknya 22 saluran mengiklankan pengiriman ekstasi, kokain, heroin, dan obat-obatan lainnya di aplikasi tersebut.

Wakil Komisaris, Intelijen & Kontraterorisme di Departemen Kepolisian New York Rebecca Weiner mengatakan, Telegram adalah tempat berkumpul paling populer bagi pelaku kejahatan dan kekerasan.“Jika anda orang jahat, di situlah anda akan berakhir,” katanya dalam laporan itu.

CEO Telegram Pavel Durov sebelumnya ditangkap di bandara Le Bourget, Perancis, Sabtu (24/8) malam. Melansir sumber Reuters, Durov ditangkap karena lemahnya moderasi konten Telegram sehingga memicu berbagai kejahatan.

Platform ini kemudian memperbarui situs webnya untuk mengizinkan laporan penyalahgunaan. Durov juga mengunggah pernyataan di saluran Telegram miliknya. Menurutnya, menggunakan undang-undang dari era praponsel pintar untuk mendakwa seorang CEO atas kejahatan yang dilakukan pihak ketiga pada platform yang dikelolanya adalah pendekatan yang keliru.

Salah satu dari dua sumber polisi Prancis mengatakan bahwa sebelum kedatangan jet tersebut, polisi telah mengetahui bahwa Durov ada dalam daftar penumpang dan bergerak untuk menangkapnya karena dia adalah subjek dari surat perintah penangkapan di Prancis.

“Telegram mematuhi hukum Uni Eropa, termasuk Undang-Undang Layanan Digital - moderasi Telegram berada dalam standar industri dan terus meningkat,” kata Telegram dalam sebuah pernyataan tentang penangkapan tersebut, seperti dikutip Reuters, Senin (26/8).

Menurut pernyataan tersebut, CEO Telegram Pavel Durov tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan dan sering bepergian ke Eropa. “Tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa sebuah platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut,” demikian pernyataan Telegram.

Durov, yang memiliki kewarganegaraan ganda Prancis dan Uni Emirat Arab, ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan awal polisi atas dugaan mengizinkan berbagai macam kejahatan karena kurangnya moderator di Telegram dan kurangnya kerja sama dengan polisi, kata sumber ketiga polisi Prancis.