Bisnis.com, JAKARTA – Pedagang kaki lima (PKL) di sekitaran Bundaran HI, Jakarta Pusat turut meraup untung pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada hari ini, Minggu (20/10/2024).

Bundaran HI menjadi salah satu titik berdirinya panggung Pesta Rakyat yang digagas elemen BUMN bersama pemerintah untuk menyambut kepala negara yang baru. Panggung lainnya tersebar di sepanjang bilangan Sudirman-Thamrin.

Berjarak sepelemparan batu dari Bundaran HI, gerobak dan meja PKL berjajar cukup rapi di sepanjang Jalan H. M. Saleh Ishak dan Jalan M. Mashabi. Para pedagang, mulai dari jajanan hingga pernak-pernik seperti gelang, mengajak warga yang berlalu-lalang untuk berbelanja.

Nanang (28), penjual jajanan batagor di seberang Plaza Indonesia, menjadi salah satunya. Kendati merupakan pedagang reguler di car free day (CFD) Jakarta setiap minggu, dia menyebut bahwa jumlah pembeli terbilang meningkat saat momentum pelantikan kali ini.

“Agak lebih ramai meskipun enggak jauh dari biasanya,” katanya saat ditemui Bisnis.

Sayangnya, ketika ditanya perihal rentang omzet hari ini dibandingkan hari biasanya, dirinya belum dapat memperkirakan lebih lanjut. Pesta Rakyat sendiri dijadwalkan akan berlangsung hingga malam hari.

Di antara kerumunan massa juga beredar para pedagang keliling. Kiki (31), yang menjajakan es krim, mengaku datang jauh-jauh dari Bandung untuk berjualan dalam rangka menyambut pemerintahan baru.

“Kalau kayak gini, sih, biasanya dapat omzet Rp300.000-Rp400.000,” tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, terdapat panggung musik Pesta Rakyat yang tersebar di 14 lokasi di Jakarta untuk menghibur masyarakat yang tinggal di sekitar Jabodetabek. Acara Pesta Rakyat ini juga akan menyediakan doorprize.

Semarak Pesta Rakyat pelantikan Prabowo-Gibran ini dimeriahkan oleh artis-artis papan atas, mulai dari Ayu Ting-Ting, Via Vallen, hingga Dewa 19. Pembukaan panggung dibagi menjadi tiga sesi, yakni 08.30 WIB, 10.00 WIB, dan 14.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta Pandapotan Sinaga mendesak Pemprov Jakarta untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang masih mencaplok trotoar untuk berjualan.

Pandapotan mengaku menerima keluhan masyarakat terkait PKL yang menjajakan dagangan di atas trotoar. Salah satunya di Jalan Mayjen Sutoyo depan Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur.

"Penanganannya (penertiban) harus persuasif dan humanis. Sosialisasikan juga terkait larangannya," ujar Pandapotan dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Pandapotan menyarankan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) memperbanyak lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem) untuk menampung para PKL yang masih berjualan di trotoar.

"Ada lahan yang disiapkan, kenapa enggak di situ saja, lokbin dan loksem. Jadi mereka ditempatkan di sana," ucapnya.

Selain penertiban para pedagang, Pandapotan juga meminta Pemprov menggencarkan sosialisasi larangan yang sama kepada pembeli.

"Kalau untuk trotoar jangan lah (digunakan berjualan) karena kalau kita kasih satu kesempatan (membeli) nanti makin banyak (PKL)," tuturnya.

Ia meminta kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi menertibkan PKL di trotoar dengan cara tidak membeli.

Sebab, keberadaan PKL di trotoar akan berdampak pada lalu lintas jalan sehingga menyebabkan kemacetan di beberapa titik.

"Warga juga supaya ikut membantu jangan juga membeli di situ," kata Pandapotan.

Sebelumnya, seorang pengendara sepeda motor bernama Riko (46) mengeluhkan kondisi persimpangan jalan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, depan Pusat Grosir Cililitan (PGC).

Sebab, jalanan yang biasa ia lalui itu sering kali macet terutama jam-jam sibuk sehingga menghambat perjalanannya.

Riko berpendapat, persimpangan Cililitan sering macet bukan hanya karena volume kendaraan, tetapi juga keberadaan parkir liar dan PKL di sejumlah titik.

“Ya itu juga kan pedagang kaki lima. Mereka jualan di trotoar jalan juga. Terus, orang yang mau makan parkir di pinggir jalan, ya sudah, macet,” imbuh Riko saat ditemui Kompas.com di Jalan Dewi Sartika, Senin (29/1/2024).

Jakarta: Pedagang kaki lima (PKL) memenuhi Jalan Sadar IV, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Mereka bakal ditertibkan.

“Ini sudah sangat sering kami dapat aduan dari warga. Kami memang rencana akan lakukan penataan kawasan tersebut dan kita akan tertibkan pedagang yang berada di jalan,” kata Lurah Petojo Utara, Dipta Dwipakusuma di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Dipta mengatakan bahwa Kelurahan Petojo Utara sudah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan pernah memanggil para pedagang. Pemanggilan pertama adalah sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
“Pada pemanggilan pertama kami menghimbau agar mereka segera mendaftar ke dalam pasar Petojo Ilir yang kosong. Saya sudah mendata antara jumlah pedagang dan jumlah lapak itu pas, artinya mereka bisa diakomodir ke pasar,” terang Dipta.

Baca juga: Kuasai Trotoar, 30 PKL di Tanah Abang Ditertibkan

Namun sangat disayangkan, para pedagang justru tidak merespon. Pihak kelurahan pun langsunh memanggil lagi dan memberikan formulis kepada para pedagang.

“Semua formulir itu langsung kita serahkan pihak pasar jaya. Jumat ini juga infonya mau ada pengundian nomor terhadap para pedagang agar menempati kios yang kosong,” terangnya.

Kondisi jalan yang dipenuhi PKL dikeluhkan pengendara. Dari pantuan Medcom.id, akses masuk ke Jalan Sadar IV terlihat para pedagang menguasai jalan. Bukan hanya pedagang saja, terlihat pula bajai ikut memperkeruh kondisi jalan sehingga akses sangat sulit dilewati.

Rena, 37, salah satu warga mengatakan keberadaan pedagang menutupi jalan ini sudah cukup lama. Akibat pedagang yang tumpah ke jalan ini, dirinya prihatin karena kondisi wilayah menjadi kumuh dan semeraut.

“Kondisi ini sudah lama sebenarnya. Saya berharap ini para pedagang ditertibkan petugas. Kalau bisa ini pedagang dimasukkan ke dalam pasar Petojo Ilir biar tidak jualan lagi ke jalan yang sangat menggangu,” ucap Rena saat diwawancarai di lokasi, Kamis 11 Juli 2024.

Hal yang sama dikeluhkan, Lukman, 44, salah satu pengendara sepeda motor mengaku geram melihat kondisi jalan yang semeraut dan menjadi kumuh akibat keberadaan pedagang. Pasalnya untuk bisa melewati akses jalan harus secara hati - hati agar tidak menyenggol dagangan dan pejalan kaki.

“Motor saja susah untuk lewat jalan ini, apalagi mobil yang pastinya sudah tidak bisa lewat. Ini pedagang sangat tidak mikirin kondisi jalan dan hanya memikirkkan kepentingan dagangannya laku saja,” ucapnya.

(ABK)

Jakarta: Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) dan Persatuan Pedagang Kelontong Seluruh Indonesia (PPKSI) meminta agar pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang tertera pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Ketua Umum Aparsi Suhendro mengatakan, aturan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Padahal pemerintah tengah mendorong berbagai inisiatif dan program untuk mendongkrak geliat ekonomi kerakyatan. Selain itu, aturan tersebut juga akan mengancam mata pencaharian para pedagang kecil di seluruh Indonesia.

“Mempertimbangkan gentingnya status pengesahan RPP Kesehatan yang segera disahkan oleh Kementerian Kesehatan, maka kami telah menyurati Presiden Jokowi untuk meminta perlindungan terhadap sektor penggerak ekonomi kerakyatan,” kata dia di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Suhendro menyebut, aturan larangan penjualan produk tembakau tersebut mustahil untuk diimplementasikan mengingat banyaknya pasar yang berdekatan dengan sekolah atau instansi pendidikan lainnya. Jika disahkan, aturan ini akan menimbulkan domino effect yang dapat mengancam keberlangsungan seluruh pedagang kecil di Indonesia.

“Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut,” paparnya.

Baca juga: Larangan Penjualan Zonasi Rokok di RPP Kesehatan Bisa Bikin Usaha Ultramikro Mati

Omzet anjlok

Wakil Ketua Umum PPKSI Hamdan Maulana menyampaikan, 60 persen rata-rata pendapatan harian pedagang toko kelontong di Indonesia berasal dari penjualan rokok dengan kisaran omzet harian hingga Rp7 juta. Aturan ini juga akan mendiskriminasi pedagang kecil yang telah memiliki warung yang berdekatan dengan satuan pendidikan maupun tempat bermain anak.

“Bagaimana nasib para pedagang kelontong yang dari dulu sudah memiliki warung di dekat sekolah? Apakah mereka harus dipaksa pindah? Kalau aturan ini disahkan, maka omzet para pedagang tersebut akan anjlok. Bagi kami, aturan ini sangat diskriminatif,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Aparsi dan PPKSI meminta Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani RPP Kesehatan yang dapat memberikan dampak negatif bagi jutaan pedagang kecil di seluruh Indonesia. Apalagi, Junaidi melanjutkan, pihaknya bersama Aparsi, yang merupakan pihak terdampak, belum dimintai pendapat dalam perumusan aturan tersebut.

“Hingga kini, kami belum dilibatkan dalam perumusan RPP Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Padahal, kami adalah pihak yang dirugikan dari aturan tersebut. Namun, saat ini kami tengah berusaha untuk menyampaikan aspirasi dan jalan tengah yang kami usulkan dengan mengadu kepada Kementerian Perdagangan,” ungkapnya.

(END)