BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Agustian Syach, mengaku kesulitan membongkar lapak pedagang kaki lima (PKL) di atas trotoar Jalan Abdullah Bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Petugas sulit membongkar bangunan semipermanen milik PKL itu karena jumlah personel yang terbatas.

Satpol PP memiliki banyak tugas lain di berbagai lokasi di Kota Bogor, sehingga tidak mungkin untuk menjaga satu lokasi terus menerus.

“Jadi gini kendalanya, kita lakukan penertiban, setelah itu apa, setelah kita kosongkan Satpol PP harus ngejagain, tapi Satpol PP tidak mungkin ngejagain di situ terus karena kerjaan di Bogor banyak,” ucap Agustian saat diwawancarai Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Satpol PP di setiap kecamatan hanya memiliki enam hingga 10 anggota.

Dengan jumlah tersebut, Agustian merasa tak mungkin petugas hanya berjaga di titik tertentu.

Kedua, trotoar Jalan Abdullah Bin Nuh yang harus diawasi cukup luas, sehingga PKL bisa kembali muncul setelah penertiban meski petugas terus patroli.

“Orang kita monitor patroli, tapi itu tadi, karena panjangnya area yang diawasi bisa juga akhirnya PKL muncul lagi, muncul lagi,” ujar dia.

Ketiga, lokasi trotoar Jalan Abdullah Bin Nuh dekat dengan rumah sakit, perlintasan kereta, dan perumahan.

Hal ini membuat PKL terus bermunculan kembali karena adanya potensi pembeli yang besar.

“Memang di sana demainnya tinggi. Ada rumah sakit, kawasan perlintasan, perumahan, sehingga demainnya tinggi otomatis PKL akan naik (trotoar) ini musti kita kaji,” tutur Agustian.

Meski dicecar berbagai kendala, Satpol PP Kota Bogor sudah mengagendakan penertiban di bulan ini untuk membongkar PKL yang berdiri di atas trotoar tersebut.

“Tapi yang pasti kita sudah agendakan di bulan ini lakukan pembongkaran,” tutur Agustian.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, Rabu (10/7/2024), di sepanjang trotoar dari arah Jalan Abdullah Bin Nuh ke arah Jalan Sholeh Iskandar hampir dipenuhi bangunan semipermanen milik PKL.

Bangunan bermaterial kayu digunakan para pedagang untuk membuka usaha, mulai dari warung kopi, rumah makan, penjual duplikat kunci, hingga menjual buah-buahan.

Bahkan, ada beberapa PKL yang sengaja membuat kursi dan meja dari bambu untuk digunakan pembeli saat makan di tempat.

Jika dilihat, tidak ada ruang untuk para pejalan kaki melintasi trotoar tersebut sehingga mau tak mau warga yang melintas terpaksa harus berjalan di bahu jalan.

Namun, bahu jalan pun digunakan para pemilik motor dan mobil untuk memarkirkan kendaraan mereka.

BOGOR, KOMPAS.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor belum bisa memastikan apakah bangunan semipermanen milik pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri di atas trotoar Jalan Abdullah Bin Nuh akan dibongkar atau tidak.

“Masih harus diobrolin lagi, karena nanti penertiban skala besar kalau di situ (Jalan Abdullah Bin Nuh),” ujar Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kota Bogor Surya Dharma kepada Kompas.com, Jumat (26/7/2024).

Surya mengakui bahwa bangunan semipermanen yang berdiri di Jalan Abdullah Bin Nuh belum tersentuh jajarannya.

Sebab, Satpol PP Kota Bogor pada 2024 ini masih fokus untuk menertibkan PKL yang berjualan di kawasan alun-alun kota Bogor, Jalan Mayor Oking, hingga Jalan Merdeka.

“Memang belum kesentuh. Soalnya di tahun ini ada beberapa agenda di alun-alun, Mayor Oking dan Merdeka,” ujar Surya.

Surya juga membenarkan bahwa lapak PKL yang berdiri di atas trotoar itu sudah ada sejak lama.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, Rabu (10/7/2024), tampak sejumlah PKL hampir memadati sepanjang trotoar dari arah Jalan Abdullah bin Nuh ke arah Jalan Sholeh Iskandar.

Bangunan bermaterial kayu digunakan para pedagang untuk membuka usaha, mulai dari warung kopi, rumah makan, penjual duplikat kunci, hingga menjual buah-buahan.

Bahkan, ada beberapa PKL yang sengaja membuat kursi dan meja dari bambu untuk digunakan pembeli saat makan di tempat.

Jika dilihat, tidak ada ruang untuk para pejalan kaki melintasi trotoar tersebut sehingga mau tak mau warga yang melintas terpaksa harus berjalan di bahu jalan.

Namun, bahu jalan pun digunakan para pemilik motor dan mobil untuk memarkirkan kendaraan mereka.

Warga Bogor bernama Muhammad Rifai (37) mengatakan, bangunan semipermanen milik PKL di trotoar Jalan Abdullah bin Nuh, Kota Bogor, telah berdiri selama bertahun-tahun.

Selama itu pula, tidak ada penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Sudah bertahun-tahun, lebih dari tiga tahun lapak (PKL) berdiri (di trotoar Jalan Abdullan bin Nuh). Saya orang Curug sini jadi tahu lah. Kalau jalan, saya harus hati-hati, kalau tidak bisa kena mobil atau motor. Padahal trotoar dibangun supaya orang yang jalan kaki kayak kita aman," ujar Rifai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi B DPRD Jakarta Pandapotan Sinaga mendesak Pemprov Jakarta untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang masih mencaplok trotoar untuk berjualan.

Pandapotan mengaku menerima keluhan masyarakat terkait PKL yang menjajakan dagangan di atas trotoar. Salah satunya di Jalan Mayjen Sutoyo depan Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur.

"Penanganannya (penertiban) harus persuasif dan humanis. Sosialisasikan juga terkait larangannya," ujar Pandapotan dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Pandapotan menyarankan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) memperbanyak lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem) untuk menampung para PKL yang masih berjualan di trotoar.

"Ada lahan yang disiapkan, kenapa enggak di situ saja, lokbin dan loksem. Jadi mereka ditempatkan di sana," ucapnya.

Selain penertiban para pedagang, Pandapotan juga meminta Pemprov menggencarkan sosialisasi larangan yang sama kepada pembeli.

"Kalau untuk trotoar jangan lah (digunakan berjualan) karena kalau kita kasih satu kesempatan (membeli) nanti makin banyak (PKL)," tuturnya.

Ia meminta kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi menertibkan PKL di trotoar dengan cara tidak membeli.

Sebab, keberadaan PKL di trotoar akan berdampak pada lalu lintas jalan sehingga menyebabkan kemacetan di beberapa titik.

"Warga juga supaya ikut membantu jangan juga membeli di situ," kata Pandapotan.

Sebelumnya, seorang pengendara sepeda motor bernama Riko (46) mengeluhkan kondisi persimpangan jalan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, depan Pusat Grosir Cililitan (PGC).

Sebab, jalanan yang biasa ia lalui itu sering kali macet terutama jam-jam sibuk sehingga menghambat perjalanannya.

Riko berpendapat, persimpangan Cililitan sering macet bukan hanya karena volume kendaraan, tetapi juga keberadaan parkir liar dan PKL di sejumlah titik.

“Ya itu juga kan pedagang kaki lima. Mereka jualan di trotoar jalan juga. Terus, orang yang mau makan parkir di pinggir jalan, ya sudah, macet,” imbuh Riko saat ditemui Kompas.com di Jalan Dewi Sartika, Senin (29/1/2024).