Jakarta -

Rencana pemerintah menerapkan aturan standarisasi kemasan atau kemasan polos tanpa rokok menuai polemik. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan aturan tersebut berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) baik di industri tembakau maupun industri pendukungnya.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan mengatakan apabila kebijakan tersebut diterapkan akan terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Padahal warung-warung kelontong hampir sebagian penjualan hariannya berasal dari rokok.

Selain itu, larangan berjualan produk tembakau radius 200 meter dapat menyebabkan outlet penjualan menjadi berkurang. Imbasnya, keuntungan penjualan harian menjadi berkurang.

"Artinya kalau dari sisi market ada tekanan itu akan berdampak kepada sisi produksi. Sisi produksi ada tekanan, akan berdampak kepada tenaga kerja. Tenaga kerja, ada dampak di tenaga kerja ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi, ya ini secara keseluruhan akan berdampak kepada perekonomian nasional kita," kata Merri saat ditemui di Perle Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).

Dia menjelaskan apabila ada kebijakan yang dapat menekan sisi produksi, tentunya industri akan membuat kebijakan khusus untuk melakukan efisiensi di mana-mana, termasuk di tenaga kerja.

Padahal industri tembakau dapat bertahan di era pandemi covid-19. Dia bilang pada masa pandemi, industri tembakau tidak melakukan PHK. Dia pun mempertanyakan mengapa usai pandemi, pemerintah justru menerbitkan kebijakan yang dapat menekan industri tembakau.

"Kalau tadi itu (potensi PHK) pasti ada. Kalau memang pasar kita berkurang, penjualan berkurang pasti dari sisi produksi kan dikurangi. Pengurangan produksi ini akan membuat satu kebijakan khusus di industri masing-masing untuk melakukan efisiensi di mana-mana. Efisiensi itu ya pada akhirnya juga akan melakukan efisiensi di tenaga kerja," jelasnya.

Lebih lanjut, PHK itu tidak hanya terjadi di industri tembakau saja, melainkan industri pendukungnya, seperti industri kertas dan industri filter. Padahal banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor industri tersebut. Meski begitu, dia menyebut pihaknya belum memperkirakan atau menghitung berapa besar PHK yang terjadi di industri tembakau. Namun, dari pelaku industri hasil tembakau memang telah menyatakan akan berdampak negatif.

"Dan banyak masyarakat Indonesia yang bergantung kehidupannya kepada sektor industri hasil tembakau ini. Baik itu dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja langsung di industri hasil tembakaunya dan pekerja di industri-industri pendukungnya, seperti di industri kertas, industri filter. Itu banyak. Jadi, harus mempertimbangkan," terangnya.

Sebelumnya, Kemenkes menerbitkan PP 28/2024 yang menuai penolakan dari berbagai stakeholders, termasuk ekosistem pertembakauan. Saat ini, Kemenkes tengah merampungkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari peraturan tersebut yang juga menuai penolakan dari berbagai kalangan.

(rrd/rrd)

Jakarta: Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dengan segala pengaturannya terhadap produk tembakau berpotensi membuka peluang bagi produksi rokok ilegal untuk tumbuh. Akhirnya hal ini bisa menyebabkan penurunan penghasilan hingga PHK di pabrik-pabrik rokok legal yang resmi beroperasi.

Menurut Sudarto, keputusan pemerintah ini sangat mengecewakan karena aspirasi dan masukan dari pihaknya tidak diperhatikan selama proses penyusunan beleid tersebut. Padahal selama ini, pihaknya kerap kali menyampaikan aspirasi kepada kementerian/lembaga hingga Presiden untuk lebih cermat dalam melakukan penyusunan regulasi. Akan tetapi, masukan serikat pekerja tidak pernah didengar.

“Namun, sangat disayangkan bahwa transparansi dalam penyusunan aturan ini sangat minim. Informasi mengenai PP ini kami peroleh dari media dan bahkan audensi kami dengan Menteri Kesehatan (Menkes) tidak pernah diterima langsung," ujar Sudarto, Jumat, 16 Agustus 2024.
Tak ayal, federasi yang dipimpin Sudarto ini merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan PP Kesehatan. Mulai dari penyusunan draft hingga akhirnya beleid ini ditandatangani, aspirasi dan masukan dari kalangan serikat pekerja tembakau tidak pernah diakomodir.

Baca juga: Kenaikan Cukai Rokok Disarankan Moderat dan Multiyears, Ini Alasannya

Tak berjalan mulus

Saking mengecewakannya, Sudarto pun mendengar bahwa dalam proses harmonisasi antar kementerian tidak berjalan mulus. Bahkan, ada kementerian yang tidak menandatangani draft tersebut, sekaligus menunjukkan adanya sikap tidak transparan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Ini jadi bukti bahwa ada kekurangan transparansi dalam penyusunan dan pengambilan keputusan ini. Sehingga, menimbulkan keraguan mengenai kepentingan yang mendasari pengesahan PP ini,” tegas dia.

Sudarto meyakini, pengesahan PP Kesehatan 28/2024 ini akan menjadi ancaman serius terhadap industri tembakau. Pasalnya, kebijakan ini mengandung berbagai pengetatan yang akan berdampak negatif pada industri tembakau beserta seluruh lapisan masyarakat yang terdampak. Seperti yang marak dibicarakan, pengetatan dalam bentuk larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari instansi pendidikan dan tempat bermain anak.

Menanggapi risiko tersebut, Sudarto mengaku pihaknya tengah melakukan pendalaman terhadap PP Kesehatan serta konsolidasi internal. Dia tengah melakukan evaluasi atas PP ini dan merencanakan langkah-langkah advokasi baik litigasi maupun non-litigasi.

“Kami akan menentukan langkah selanjutnya dalam waktu dekat untuk memastikan hak-hak pekerja dan keberlanjutan industri tembakau tetap terlindungi," ungkap dia.

Satu hal yang pasti, lanjut Sudarto, pihaknya berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan pekerja di sektor tembakau dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak merugikan industri dan jutaan pekerja yang bergantung pada sektor ini.

(END)

Jakarta: Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, hingga menengah menyatakan larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak mematikan usaha. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 yang baru saja disahkan dan mengakibatkan pedagang sangat dirugikan atas aturan ini.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mujiburrohman, menyesalkan adanya aturan zonasi tersebut yang dinilai memberatkan di lapangan. Menurut dia, kebijakan yang sulit diimplementasikan di lapangan ini akan memengaruhi omzet para pedagang.

“Aturan ini hanya dapat dijalankan dari sisi kesehatan, sementara konsekuensinya berimbas pada omzet pedagang yang akan menurun drastis,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 Agustus 2024.
Sepanjang pembentukan aturan, APPSI juga tidak pernah dilibatkan. Padahal, banyak ketentuan yang akan sulit diterapkan. Yang mungkin terjadi justru penjualan rokok akan dilakukan sembunyi-sembunyi, penjualan pedagang turun, dan setoran cukai kepada pemerintah tergerus.

Baca juga: Kenaikan Cukai Eksesif, Daya Beli Terancam hingga Rokok Ilegal Meningkat

Mujiburrohman mengatakan selama ini rokok menjadi komoditas penyumbang omzet terbesar bagi pedagang pasar. Ia juga mempertanyakan urgensi dari aturan ini dan menilai adanya PP Kesehatan hanya akan memperparah kondisi pelaku usaha yang sebelumnya masih merangkak keluar dari masa pandemi.

“Aturan ini hanya akan merugikan para pedagang dan rakyat kecil, jadi malah mengorbankan pedagang kecil hanya untuk aturan yang pelaksanaannya saja masih belum jelas,” ungkapnya.

Dikeluhkan pedagang

Pedagang pun mengeluhkan aturan ini dan khawatir dengan nasibnya kelak. Aturan ini dikhawatirkan akan mematikan pedagang pasar. Beberapa mengatakan mereka sudah membangun usaha jauh lebih lama dari satuan pendidikan atau tempat bermain anak yang baru dibuat belakangan.

“Saya tidak tahu masalahnya di mana. Padahal berjualan pun enggak ke anak-anak, selalu saya cek. Kalau kayak begini sama saja mau mematikan usaha kami,” keluh pedagang warung kelontong Madura di Jakarta Selatan Samsul.

Bagi Samsul, aturan yang akan diberlakukan menjadi sangat menyesatkan dan tidak berdasar. Bukan hanya itu, ia juga mengkhawatirkan pelaksanaannya di lapangan. Samsul pun berharap pemerintah memikirkan ulang aturan ini karena sudah banyak sekali keresahan yang dirasakan sesama pedagang warung

“Masa mau main sidak begitu saja. Baiknya aturan-aturan seperti ini dipikirkan lagi, jangan sampai malah kita-kita pelaku usaha kecil yang kena imbasnya. Semua kena imbasnya, jangan sampai kondisi masyarakat semakin terpuruk dari PP Kesehatan ini,” ujar dia.

(END)

Jakarta: Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi menilai sejumlah aturan produk tembakau, khususnya larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan akan mempersulit kondisi pedagang.

“Karena selama ini, rokok merupakan komoditas utama yang membantu omzet penjualan hingga 50 persen. Aturan ini jelas akan mempersulit pelaku usaha seperti kami,” kata Anang dalam keterangannya, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Anang mengungkapkan, selama ini pembeli rokok dari para peritel adalah konsumen dewasa yang berada di sekitar kawasan koperasi maupun pedagang ritel. Apalagi, banyak pedagang yang sudah ada terlebih dulu dibandingkan dengan satuan pendidikan maupun tempat bermain anak.
“Pemerintah seharusnya memikirkan posisi pedagang ritel yang sudah ada sebelum fasilitas pendidikan dan tempat bermain anak tersebut didirikan,” ungkapnya.

Selain itu, Anang menyebut, pelarangan tersebut berpotensi membuat peralihan konsumsi ke rokok ilegal yang dapat menekan para peritel yang telah patuh untuk menjual rokok legal. Penerapan regulasi ini dapat menyulitkan masyarakat dan pengawasannya juga masih menjadi pertanyaan.

“Masih banyak hal lain yang harus diurus oleh pemerintah daripada mengatur, apakah penjualan harus dilakukan secara eceran atau tidak? atau apakah penjualan boleh dilakukan dekat dengan lokasi tertentu?” ujar dia.

Baca juga: Atur Larangan Penjualan Rokok, Aprindo Minta Dampak Ekonomi Dipertimbangkan

Larangan jual rokok ketengan

Senada, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Luluk Nur Hamidah menegaskan, PP Kesehatan yang melarang penjualan rokok ketengan telah mengorbankan rakyat kecil. Ketentuan ini akan mematikan usaha mikro yang selama ini sudah eksis berjualan.

Luluk menegaskan pengetatan aturan rokok sejatinya menyangkut urusan kesehatan masyarakat. Namun, pemerintah semestinya juga mempertimbangkan aspek ekonomi dari kebijakan yang akan berdampak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Pemerintah seharusnya juga mempertimbangkan kebutuhan rakyat dengan perekonomian rendah. Kebijakan pelarangan penjualan rokok ketengan tidak berpihak pada wong cilik. Lagi-lagi pelaku usaha mikro yang menjadi korban,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurut Luluk, dibandingkan melarang penjualan rokok ketengan, pemerintah seharusnya fokus memperdalam literasi tentang bahaya rokok kepada anak-anak. Kebijakan baru ini justru menambah masalah ekonomi kerakyatan baru, sementara tujuan utamanya belum tentu tercapai.

“Saya berharap kebijakan larangan penjualan rokok ketengan bisa ditinjau ulang oleh pemerintah,” ungkap dia.

(END)

Bisnis.com, JAKARTA - Aturan zona penjualan rokok dalam PP No. 28/2024 berisiko mengancam industri tembakau hingga pedagang ritel. Para pengusaha tengah berkoordinasi menyiapkan sikap menghadapi beleid tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey menegaskan bahwa aturan zona larangan penjualan rokok dalam PP No. 28/2024 menjadi sebuah arogansi pemerintah. Musababnya, menurut Roy, para pelaku usaha tidak pernah dilibatkan dalam keputusan aturan tersebut.

Adapun, dalam pasal 434 ayat 1 huruf e PP No. 28/2024 sebagai aturan pelaksana dari UU No. 17/2024 tentang Kesehatan menyebutkan adanya larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

"Dalam sosialisasi kepada pelaku usaha itu sebenarnya pasal 434 ayat 1e tidak ada, pasal karet itu tiba-tiba muncul," ujar Roy saat dihubungi, Rabu (31/7/2024).

Menurut Roy implementasi zona larangan penjualan rokok dalam beleid tersebut bakal sulit diterapkan. Dia mempertanyakan ihwal pengukuran jarak toko dengan pusat pendidikan serta penindakannya.

Padahal, kata Roy, aturan penjualan rokok sebelumnya telah diatur dalam PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Para pengusaha pun mengeklaim telah mematuhi aturan penjualan rokok dalam beleid itu seperti memasang foto penyakit akibat rokok, melarang penjualan rokok kepada anak di bawah 21 tahun, hingga tidak memasang iklan yang menampilkan rokok dalam billboard atau tayangan siar di bawah jam 10 malam.

Roy pun memastikan, aturan zona larangan penjualan rokok dalam PP No. 28/2024 bakal memukul produktivitas pelaku usaha, mulai dari industri rokok di hulu, para petani tembakau, hingga pedagang ritel.

"Bukan di hilir aja, tapi sektor hulu juga terdampak nanti. Kita belum menentukan sikap, kami masih berkoordinasi antar asosiasi pelaku usaha, pada suatu waktu kami akan menyatakan suatu sikap [terhadap aturan zona larangan penjualan rokok]," ucapnya.

Roy menambahkan, alih-alih mengatur zona penjualan rokok, pemerintah baiknya fokus memberantas peredaran rokok ilegal. Musababnya, rokok ilegal tanpa cukai mempunyai harga yang murah sehingga mudah diakses oleh anak-anak.

Sebaliknya, apabila pemerintah tidak gerak cepat memberantas rokok ilegal di masyarakat, risikonya bakal menggerus investasi industri tembakau di dalam negeri hingga pendapatan dari cukai rokok.

"Kesehatan dan ekonomi tidak bisa dijadikan satu dalam frame. Justru sekarang yang harus dibasmi itu rokok ilegal hingga ke pabrik dan pemilik modalnya," tutur Roy.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Paguyuban Pedagang Sembako Madura menolak rencana aturan larangan penjualan produk tembakau atau rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Ketentuan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan, yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan, pada pasal 434 ayat 1 huruf e.

Ketua Paguyuban Pedagang Sembako Madura, Abdul Hamied, memohon agar pemerintah lebih bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan terkait larangan zonasi penjualan rokok.

"Pemerintah harusnya dapat menengahi peraturan yang berpotensi jadi polemik ini karena banyak orang yang akan terdampak. Kalau alasannya demi mengurangi jumlah perokok anak, maka yang ditingkatkan harusnya edukasi dan sosialisasinya, bukan malah menekan dengan larangan zonasi,” ujar pria yang akrab disapa Cak Hamied ini, Jumat (19/07/2024).

Cak Hamied menegaskan bahwa para pedagang kecil, pemilik warung kelontong, dan sembako sangat memahami bahwa rokok adalah produk yang hanya boleh dikonsumsi oleh orang berusia 18 tahun ke atas. Para pedagang pun menyadari untuk tidak menjual rokok pada anak di bawah usia 18 tahun.

"Rokok itu produk legal, khusus untuk konsumen dewasa. Kami sadar bahwa rokok tidak untuk dikonsumsi anak di bawah umur 18 tahun. Tapi, bukan serta merta solusinya adalah dengan melarang penjualan," serunya.

Saat ini, diperkirakan ada sekitar 1.500 pemilik usaha sembako dan warung kelontong Madura yang tersebar di Jabodetabek dan sebagian Bali. Secara rata-rata, pemilik usaha memiliki sekitar 3-5 pekerja.

"Bisa dihitung sendiri kalkulasi dampak dari pelarangan zonasi 200 meter penjualan rokok ini bagi perekonomian masyarakat," katanya.

Jakarta: Paguyuban Pedagang Sembako Madura menolak rencana larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Ketentuan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan.

Ketua Paguyuban Pedagang Sembako Madura, Abdul Hamied, memohon agar pemerintah lebih bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan terkait larangan zonasi penjualan rokok. Menurutnya, pemerintah seharusnya dapat menengahi peraturan yang berpotensi jadi polemik ini karena banyak orang yang akan terdampak.

"Kalau alasannya demi mengurangi jumlah perokok anak, maka yang ditingkatkan harusnya edukasi dan sosialisasinya, bukan malah menekan dengan larangan zonasi," ujar Cak Hamied, Jumat, 19 Juli 2024.
Hamied menegaskan, para pedagang kecil, pemilik warung kelontong, dan sembako sangat memahami bahwa rokok adalah produk yang hanya boleh dikonsumsi oleh orang berusia 18 tahun ke atas. Para pedagang pun menyadari untuk tidak menjual rokok pada anak di bawah usia 18 tahun.

"Rokok itu produk legal, khusus untuk konsumen dewasa. Kami sadar bahwa rokok tidak untuk dikonsumsi anak di bawah umur 18 tahun. Tapi, bukan serta merta solusinya adalah dengan melarang penjualan," ujarnya.

Baca juga: Banyak Regulasi Menekan, Pelaku Usaha Ritel dan UMKM Tolak Kenaikan Cukai Rokok

Saat ini, diperkirakan ada sekitar 1.500 pemilik usaha sembako dan warung kelontong Madura yang tersebar di Jabodetabek dan sebagian Bali. Secara rata-rata, pemilik usaha memiliki sekitar tiga hingga lima pekerja, sehingga larangan zonasi 200 meter penjualan rokok ini akan sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat.

Menteri Kesehatan menyebutkan, RPP kesehatan tengah difinalisasi dan segera disahkan pada Juli. Pernyataan ini membuat pedagang semakin khawatir karena proses pengesahan dilakukan secara tergesa-gesa. Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku masih akan mempelajari aturan yang dikeluhkan para pedagang ini.

Hamied pun berharap kementerian-kementerian terkait dapat berpihak kepada para pedagang kecil dan memahami ancaman aturan zonasi penjualan rokok yang secara jelas memberikan efek domino negatif bagi para pedagang. Regulasi ini juga semakin tumpang tindih dengan aturan lain dan menghalangi orang dalam mencari rejeki.

"Yang menyusun aturan itu, apakah tidak pernah cek, turun ke lapangan? Akan ada banyak sekali warung, usaha kelontong, pedagang yang terdampak. Zonasi 200 meter ini ketika diterapkan, yang bakal dipindah sekolahnya atau pedagangnya? Toh, semua warga negara punya hak hidup dan hak atas pekerjaan yang sama, kan?" ungkapnya.

(END)

Jakarta: Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) dan Persatuan Pedagang Kelontong Seluruh Indonesia (PPKSI) meminta agar pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang tertera pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Ketua Umum Aparsi Suhendro mengatakan, aturan ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Padahal pemerintah tengah mendorong berbagai inisiatif dan program untuk mendongkrak geliat ekonomi kerakyatan. Selain itu, aturan tersebut juga akan mengancam mata pencaharian para pedagang kecil di seluruh Indonesia.

“Mempertimbangkan gentingnya status pengesahan RPP Kesehatan yang segera disahkan oleh Kementerian Kesehatan, maka kami telah menyurati Presiden Jokowi untuk meminta perlindungan terhadap sektor penggerak ekonomi kerakyatan,” kata dia di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Suhendro menyebut, aturan larangan penjualan produk tembakau tersebut mustahil untuk diimplementasikan mengingat banyaknya pasar yang berdekatan dengan sekolah atau instansi pendidikan lainnya. Jika disahkan, aturan ini akan menimbulkan domino effect yang dapat mengancam keberlangsungan seluruh pedagang kecil di Indonesia.

“Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut,” paparnya.

Baca juga: Larangan Penjualan Zonasi Rokok di RPP Kesehatan Bisa Bikin Usaha Ultramikro Mati

Omzet anjlok

Wakil Ketua Umum PPKSI Hamdan Maulana menyampaikan, 60 persen rata-rata pendapatan harian pedagang toko kelontong di Indonesia berasal dari penjualan rokok dengan kisaran omzet harian hingga Rp7 juta. Aturan ini juga akan mendiskriminasi pedagang kecil yang telah memiliki warung yang berdekatan dengan satuan pendidikan maupun tempat bermain anak.

“Bagaimana nasib para pedagang kelontong yang dari dulu sudah memiliki warung di dekat sekolah? Apakah mereka harus dipaksa pindah? Kalau aturan ini disahkan, maka omzet para pedagang tersebut akan anjlok. Bagi kami, aturan ini sangat diskriminatif,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Aparsi dan PPKSI meminta Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani RPP Kesehatan yang dapat memberikan dampak negatif bagi jutaan pedagang kecil di seluruh Indonesia. Apalagi, Junaidi melanjutkan, pihaknya bersama Aparsi, yang merupakan pihak terdampak, belum dimintai pendapat dalam perumusan aturan tersebut.

“Hingga kini, kami belum dilibatkan dalam perumusan RPP Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Padahal, kami adalah pihak yang dirugikan dari aturan tersebut. Namun, saat ini kami tengah berusaha untuk menyampaikan aspirasi dan jalan tengah yang kami usulkan dengan mengadu kepada Kementerian Perdagangan,” ungkapnya.

(END)

Jakarta: Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia (IUMKM) Akumandiri khawatir atas rencana larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai aturan turunan dari UU Kesehatan. Aturan ini dinilai akan menindas para pedagang kecil atau segmen usaha ultramikro serta memberikan pukulan berat bagi perekonomian dalam negeri.

Ketua IUMKM Akumandiri Hermawati Setyorinny mengatakan, saat ini telah banyak regulasi yang mengelilingi segmen perdagangan, namun pada akhirnya saling tumpang tindih. Tak hanya saling tumpang tindih, ia menyebut implementasi dari aturan yang ada juga sering membingungkan dan menyulitkan para pedagang kecil.

“Implementasinya pun membingungkan dan menyulitkan. Kalau ditambah lagi ada aturan baru yang menyulitkan para pedagang kecil, maka ini memberikan pukulan berat bagi kami. Padahal, kami berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi nafkah kehidupan sehari-hari,” ujar dia, Rabu, 10 Juli 2024.
Ia menegaskan bahwa rokok adalah produk legal, maka produk tersebut wajar menjadi salah satu produk yang dijual oleh pedagang kecil. Apalagi, mengingat margin dari penjualan rokok itu sangat membantu menambah pendapatan sehari-hari para pedagang serta mempercepat perputaran barang lainnya.

“Larangan zonasi ini tidak adil bagi pedagang kecil. Mereka juga memahami bahwa rokok adalah produk terbatas yang hanya ditujukan bagi konsumen berusia 18 tahun ke atas,” ungkapnya.

Baca juga: Larangan Zonasi Penjualan Rokok Bikin Warung Madura Khawatir Pendapatannya Tergerus

Selain itu, para pedagang juga tidak pernah mengetahui adanya rencana larangan ini sebelumnya, sehingga dari pemerintah dinilai belum memenuhi sisi keadilan. Ia menegaskan, dalam merancang aturan itu, seharusnya pihak yang terdampak, baik paguyuban atau asosiasi, seharusnya bisa dilibatkan.

“Berbagai program pendampingan yang ada masih belum tepat sasaran. Para pedagang kecil ini harus diberdayakan dan dilindungi. Pemerintah harusnya menyiapkan program-program yang inklusif dan tepat sasaran, bukan dengan menerbitkan regulasi yang semakin menyulitkan pedagang kecil,” katanya.

Ia berharap pemerintah dapat menimbang kembali dampak yang akan dihadapi oleh para pedagang kecil apabila aturan ini disahkan. Padahal, di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 65 juta pelaku usaha ultramikro. Maka, rencana pelarangan menjadi pukulan berat bagi keberlangsungan pedagang kecil.

“IUMKM Akumandiri sepakat dengan pemerintah bawah rokok itu tidak ditujukan bagi anak di bawah umur 18 tahun. Pihaknya juga siap mendukung pemerintah untuk menyukseskan larangan penjualan rokok bagi anak di bawah umur 18 tahun tanpa harus mengorbankan pelaku usaha ultramikro,” ungkapnya.

(END)