Pelaku usaha dari ritel hingga pedagang kecil menolak aturan larangan penjualan rokok. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi menegaskan pihaknya menolak aturan larangan penjualan rokok itu. Karena menurutnya omzet dari ritel kecil atau UMKM didominasi dari penjualan rokok.

"Anggota koperasi kebanyakan UMKM itu mengandalkan rokok omzetnya 50% dengan aturan ini menekan kami pelaku ritel. Di mana kami tidak melakukan pelanggaran penjualan pembatasan usia makin overlapping. Kami menolak kami akan upayakan PP ini dibatalkan," kata dia dalam konferensi pers Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP Nomor 28 Tahun 2024, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI), Suhendro juga menolak aturan tersebut diberlakukan. Karena di dalam pengelolaan pasar banyak pedagang kecil yang menjual rokok.

Kemudian banyak juga pasar yang berdekatan dengan sekolah. Bahkan di dalam pasar sendiri terdapat taman bermain anak. Jadi, diakui akan cukup merugikan para pedagang pasar.

"Kita merasa kalau PP 28 2024 itu disahkan, diterapkan, implementasinya akan sangat-sangat susah. Bicara jarak 200 meter, lokasi pendidikan itu ada yang sebelahan, toko kelontong dan lain lain, kebetulan kami penyusun standar nasional, di sini mengatur tata bangunan, harus ada fasilitas kesehatan, ruang merokok, kemudian tempat ruang bermain anak, kalau 200 meter, berarti kan ini 0 meter," jelasnya.

Karena merugikan pedagang pasar, pihaknya mendorong agar aturan itu ditinjau kembali, atau dihapus pasal terkait dengan aturan larangan rokok. Menurutnya salah satu aturan terkait jarak larangan penjualan rokok, juga dinilai akan sulit diimplementasikan.

"Sebaiknya itu yang harus di-review kembali atau dihapus saja. Karena sebetulnya pembatasan-pembatasan ini sudah ada tadi ruang-ruang rokok tersendiri. Rokok kan ada ruang khusus, bahwa tidak ada analisanya, 200 meter itu dari mana angkanya, itu tidak bisa diterapkan di lapangan," ujar dia.

Dalam konferensi pers tersebut ada beberapa asosiasi, hadir juga Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo), Anang Zunaedi, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI), Suhendro, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah

Kemudian ada Perwakilan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Herninta Defayanti, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), Ali Mahsun Atmo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Roy Nicholas Mandey dan Sekretaris Umum PERPEKSI, Wahid.

Pedagang menolak rencana aturan larangan penjualan produk tembakau atau rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak.

Aturan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan, yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan, pada pasal 434 ayat 1 huruf e.

Pemerintah diminta menghapus aturan itu, sekaligus bijaksana dalam mengambil keputusan terkait larangan zonasi penjualan rokok karena dampaknya akan besar terutama pada pedagang kecil.

"Pemerintah harusnya dapat menengahi peraturan yang berpotensi jadi polemik ini karena banyak orang yang akan terdampak. Kalau alasannya demi mengurangi jumlah perokok anak, maka yang ditingkatkan harusnya edukasi dan sosialisasinya, bukan malah menekan dengan larangan zonasi," ujar Ketua Paguyuban Pedagang Sembako Madura Abdul Hamied dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (19/7/2024).

Saat ini ada sekitar 1.500 pemilik usaha sembako dan warung kelontong Madura yang tersebar di Jabodetabek dan sebagian Bali. Secara rata-rata, pemilik usaha memiliki sekitar 3-5 pekerja.

"Bisa dihitung sendiri kalkulasi dampak dari pelarangan zonasi 200 meter penjualan rokok ini bagi perekonomian masyarakat," ungkapnya.

Hamied menegaskan bahwa para pedagang kecil, pemilik warung kelontong, dan sembako sangat memahami bahwa rokok adalah produk yang hanya boleh dikonsumsi oleh orang berusia 18 tahun ke atas. Para pedagang pun menyadari untuk tidak menjual rokok pada anak di bawah usia 18 tahun.

"Rokok itu produk legal, khusus untuk konsumen dewasa. Kami sadar bahwa rokok tidak untuk dikonsumsi anak di bawah umur 18 tahun. Tapi, bukan serta merta solusinya adalah dengan melarang penjualan," serunya.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sebelumnya, Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa RPP kesehatan telah memasuki fase finalisasi dan agar segera disahkan pada bulan Juli.

Pernyataan ini membuat pedagang semakin khawatir karena proses pengesahan RPP Kesehatan justru dilakukan secara tergesa-gesa tanpa adanya pelibatan pemangku kepentingan terdampak dan koordinasi dengan Kementerian lain.

"Kami juga sangat menyayangkan tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah mengenai poin zonasi tersebut," tambah Hamied.

Hamied melanjutkan bahwa ia pun berharap kementerian-kementerian terkait dapat berpihak kepada para pedagang kecil dan memahami ancaman rancangan aturan zonasi penjualan rokok yang secara jelas memberikan efek domino negatif bagi para pedagang.

"Yang menyusun aturan itu, apakah tidak pernah cek, turun ke lapangan? Akan ada banyak sekali warung, usaha kelontong, pedagang yang terdampak. Zonasi 200 meter ini ketika diterapkan, yang bakal dipindah sekolahnya atau pedagangnya?" Ucapnya.

Hamied menekankan bahwa regulasi saat ini yang melarang penjualan rokok kepada anak di bawah 18 tahun merupakan peraturan yang sudah tepat sasaran dan terbukti dapat diterapkan dengan baik dilapangan. Namun, zonasi larangan menjual rokok 200 meter dari satuan Pendidikan dan tempat bermain anak hanya membuat regulasi makin tumpang tindih dan menghalangi orang dalam mencari rejeki.

"Semua warga negara punya hak hidup dan hak atas pekerjaan yang sama, kan?" pungkasnya.

IDXChannel - Para pedagang pasar dan kelontong yang tergabung Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) dan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) mengungkapkan, larangan berjualan rokok sekitar sekolah berpotensi menghilangkan omzet harian pedagang sebesar Rp7 juta.

Wakil Ketua Umum PPKSI Hamdan Maulana mengatakan, rata-rata pendapatan atau omzet harian pedagang kelontong dan warung berasal dari penjualan rokok.

"60 persen total rata-rata pendapatan harian pedagang toko kelontong di Indonesia berasal dari penjualan rokok dengan kisaran omzet harian sebesar Rp6-7 juta," ujarnya dalam jumpa pers bersama APARSI di bilangan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Hamdan menerangkan, aturan yang termaktub dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan itu dapat berakibat diskriminasi pedagang kecil.

"Aturan ini juga akan mendiskriminasi pedagang kecil yang telah memiliki warung yang berdekatan dengan satuan pendidikan maupun tempat bermain anak," katanya.

Dia menjelaskan, APARSI dan PPKSI meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menandatangani RPP Kesehatan yang dapat memberikan dampak negatif bagi jutaan pedagang kecil di seluruh Indonesia.

"Bagaimana nasib para pedagang kelontong yang dari dulu sudah memiliki warung di dekat. Sekolah? Apakah mereka harus dipaksa pindah? Kalau aturan ini disahkan, maka omzet para pedagang tersebut akan anjlok. Bagi kami, aturan ini sangat diskriminatif," kata Hamdan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APARSI Suhendro menegaskan, aturan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter tersebut mustahil untuk diterapkan. Sebab, masih banyaknya warung dan pasar yang berjualan di sekitaran sekolah atau tempat bermain anak.

"Jika disahkan, aturan ini akan menimbulkan domino effect yang dapat mengancam keberlangsungan seluruh pedagang kecil di Indonesia," ujar Suhendro.

Dia menuturkan, penerapan aturan RPP Kesehatan tersebut juga berpotensi mematikan usaha perdagangan rakyat.

"Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut," lanjut Suhendro.

Diketahui berdasarkan pernyataan dalam draft RPP Kesehatan, disebutkan pada pasal 434 ayat 1 huruf e bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

(YNA)