Dalam kehidupan sehari-hari musyawarah dilakukan untuk mencapai apa? Proses musyawarah melibatkan diskusi yang terbuka, dengan setiap individu yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat masing-masing.

Musyawarah adalah cara yang efektif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, karena tujuannya bukan hanya mencari solusi, tetapi juga memastikan semua pihak merasa dilibatkan dan dihargai. Musyawarah menjadi fondasi penting untuk mencapai keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Musyawarah adalah proses diskusi atau perundingan yang dilakukan oleh sekelompok orang sesuai nilai dan prinsip demokrasi. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat atau persetujuan bersama.

Di dalam kehidupan masyarakat, musyawarah dipandang sebagai cara paling bijak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau merumuskan keputusan penting yang melibatkan banyak pihak. Nilai ini sangat erat dengan budaya gotong royong dan kekeluargaan, saat setiap orang berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

Seperti disebutkan tadi bahwa tujuan utama dari musyawarah adalah mencapai mufakat. Berdasarkan buku Nilai-Nilai Desa yang Harus Kita Pelihara: Sosial, Moral, Agama, Nopitasari, (2019), mufakat adalah keputusan yang disepakati bersama oleh seluruh peserta.

Mufakat ini berbeda dengan keputusan mayoritas dalam voting, karena dalam musyawarah, diupayakan agar semua pihak setuju dan puas dengan hasil yang dicapai. Dengan begitu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diabaikan. Proses ini membutuhkan kesabaran, keterbukaan, dan sikap menghargai pendapat orang lain.

Musyawarah dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam keluarga, organisasi, hingga masyarakat. Misalnya, dalam rapat warga untuk memutuskan kegiatan sosial, musyawarah digunakan agar semua pendapat warga dipertimbangkan, dan hasil yang diperoleh bisa diterima oleh seluruh pihak.

Selain itu, musyawarah juga memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tepatnya dalam konteks demokrasi Pancasila. Prinsip keempat Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana bagi seluruh rakyat.

Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat atau persetujuan bersama. Dengan musyawarah, tercipta suasana saling menghargai dan setiap individu merasa dihargai pendapatnya. Hasil musyawarah yang disepakati akan memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan keputusan tersebut. (DNR)

Akses kepada pendidikan merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh manusia yang hidup dalam sebuah masyarakat. Tidak terkecuali pada indigenous peoples atau masyarakat adat, hak ini juga menyangkut pada kehidupan mereka yang diakui secara internasional. Dalam kenyataannya, masyarakat adat sering kali menghadapi marginalisasi dalam sistem pendidikan formal.

Bagi masyarakat adat, pendidikan tentunya tidak hanya berkenaan dengan pengetahuan akademis, tetapi juga menjadi alat vital untuk mempertahankan bahasa, budaya, dan identitas mereka. Melalui penjabaran ini, dapat dipahami bagaimana hukum internasional, terutama melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples atau Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), memastikan hak atas pendidikan yang relevan bagi masyarakat adat di seluruh dunia.

Pendidikan memainkan peran kunci dalam melestarikan identitas dan budaya masyarakat adat. Pasal 14 ayat (1) dari UNDRIP menegaskan hak masyarakat adat untuk mendirikan dan mengatur sistem pendidikan mereka sendiri dengan menggunakan metode pengajaran tradisional dan bahasa mereka sendiri :

Hal ini berarti masyarakat adat memiliki hak otonom untuk menentukan bagaimana pendidikan mereka diselenggarakan, baik melalui kurikulum yang mereka susun sendiri maupun cara pengajaran yang sesuai dengan tradisi mereka. Pendidikan yang berakar pada budaya lokal penting untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai komunitas mereka dari generasi ke generasi.

Selain hak untuk mendirikan sistem pendidikan mereka sendiri, masyarakat adat juga berhak mendapatkan akses pendidikan negara tanpa diskriminasi. Pasal 14 ayat (2) UNDRIP menegaskan bahwa setiap individu masyarakat adat, khususnya anak-anak, berhak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara :

Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang setara dan inklusif. Tidak boleh ada hambatan diskriminatif yang membatasi akses masyarakat adat terhadap sistem pendidikan formal, baik di tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.

Pasal 14 ayat (3) UNDRIP menegaskan pentingnya pendidikan yang mencerminkan bahasa dan budaya masyarakat adat, bahkan bagi mereka yang tinggal di luar komunitas adat:

Maknanya, negara harus memastikan bahwa anak-anak masyarakat adat yang tinggal di luar komunitas mereka tetap dapat mengakses pendidikan yang relevan dengan identitas budaya mereka. Ini dapat mencakup dukungan untuk bahasa asli dan pengajaran yang mencerminkan nilai-nilai tradisional.

Pendidikan masyarakat adat juga harus mencerminkan hak mereka atas martabat dan keragaman budaya. Pasal 15 ayat (1) UNDRIP menekankan pentingnya representasi budaya, sejarah, dan aspirasi masyarakat adat dalam pendidikan dan informasi publik :

Hal ini menjelaskan bahwa sistem pendidikan umum dan media publik harus menghormati dan mencerminkan keragaman budaya masyarakat adat. Dengan mencerminkan sejarah dan aspirasi mereka, pendidikan dapat menjadi alat untuk meningkatkan pemahaman antarbudaya dalam masyarakat luas.

Dalam Pasal 15 ayat (2), UNDRIP menegaskan pentingnya negara bekerja sama dengan masyarakat adat untuk memerangi prasangka dan diskriminasi:

Negara harus memastikan bahwa pendidikan juga mencakup pengajaran yang mempromosikan toleransi dan pengertian antara masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan menghargai perbedaan.

Penting bagi negara untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam memastikan hak pendidikan bagi masyarakat adat dilaksanakan secara nyata. Negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan akses, tetapi juga harus memastikan pendidikan tersebut relevan dan sesuai dengan budaya masyarakat adat. Konsultasi dan diskusi yang intens dengan masyarakat adat setempat adalah kunci untuk melindungi hak mereka atas pendidikan yang bermartabat.

Dengan adanya ketentuan dalam UNDRIP ini, diharapkan negara-negara di seluruh dunia dapat lebih memperhatikan dan melindungi hak pendidikan masyarakat adat. Pendidikan tidak hanya tentang mempersiapkan masyarakat adat untuk dunia modern, tetapi juga mempertahankan identitas mereka agar tetap hidup dan berkembang.

IDXChannel - Sejumlah pihak dalam beberapa waktu terakhir menyuarakan kondisi di dunia kerja, di mana kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z) yang diklaim kerap susah mendapatkan pekerjaan.

Keluhan tersebut, menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Meikyansah, harus mendapat atensi lebih dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan tertinggi dalam ketenagakerjaan.

"Polemik susahnya Gen Z mencari pekerjaan itu memang harus dibahas lebih komprehensif ya. Apa masalah yang sebenarnya dan bagaimana cara mengatasinya, agar segera mendapat solusi untuk generasi muda ini," ujar Charles, dalam keterangan resminya, Jumat (9/8/2024).

Menurut Charles, kabar mengenai Gen Z yang sulit mendapatkan pekerjaan harusnya menjadi sebuah fakta yang miris dan memprihatinkan. Pasalnya, dalam usia yang masuk dalam rentang produktif, harusnya justru Gen Z memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan peluang kerja.

"Ini kan ramai di media sosial, Gen Z sulit mendapat kerja karena kebijakan dan syarat mendapat pekerjaan terlalu sulit. Padahal kan mereka dalam usia produktif. Jadi Pemerintah memang harus beri atensi lebih dan segera temukan solusinya," ujar Charles.

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2024, ada 3,6 juta Gen Z usia 15-24 yang menganggur tahun ini. Sementara total pengangguran terbuka di Indonesia ada di angka 7,2 juta. Itu artinya, Gen Z menyumbang 50,29 persen dari total pengangguran terbuka di Indonesia.

Jika ditambah dengan mereka yang tergolong bukan angkatan kerja tetapi tidak sedang sekolah atau pelatihan (Not in Employment, Education or Training/NEET), jumlah pengangguran mencapai 9,9 juta.

Menurut Charles, walaupun masalah budaya kerja hingga perilaku Gen Z yang dinilai dapat mengubah sistem kerja di perusahaan, hal itu seharusnya tidak serta merta membuat mereka tereliminasi dari persaingan dunia kerja.

"Gen Z ini memiliki keunggulan di industri kreatif, yang sangat penting dan dibutuhkan dalam era digital saat ini. Mereka seharusnya bisa diberdayakan dengan baik dan diberikan pendidikan non formal tentang budaya kerja," ujar Charles.

Memang belakangan banyak Perusahaan yang mengeluhkan etika kerja Gen Z yang tidak biasa dan kerap membuat rugi perusahaan. Dalam dunia kerja, Gen Z diketahui memiliki kekhasan sendiri karena mayoritas memilih pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya seperti work life balance, bekerja remote, dan sangat konsen terhadap komponen gaji.

"Sebenarnya tuntutan-tuntutan itu baik ya. Namun banyak perusahaan yang masih memiliki budaya lama, di mana menuntut karyawan militan dalam bekerja. Harus ada formulasi yang adil agar ada win-win solution untuk semua," ujar Charles.

(Taufan Sukma)

Banyak hal yang bisa menjadi sumber peluang usaha, secara umum sumber tersebut dapat digolongkan menjadi sumber peluang usaha internal dan eksternal. Sumber peluang usaha dari faktor eksternal adalah hal-hal yang datangnya dari luar.

Mengetahui sumber-sumber peluang usaha dapat membantu pelaku usaha untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru yang mungkin muncul.

Dikutip dari Buku Ajar Kewirausahaan, Zunan Setiawan, dkk, (2024:25), peluang usaha secara sederhana dapat diartikan sebagai peluang atau kesempatan yang digunakan untuk mencapai tujuan usaha.

Beberapa hal yang biasanya ingin dicapai dari peluang bisnis berupa keuntungan, uang, kekayaan, dan lain sebagainya. Seseorang akan memanfaatkan sumber daya yang ada baik secara internal maupun eksternal. Sumber peluang usaha dari faktor eksternal adalah sebagai berikut:

Masalah atau fenomena di sekitar merupakan salah satu faktor eksternal. Misalnya, terdapat masalah air yang sulit untuk diserap oleh tanah, sehingga peluang usaha untuk membuat biofilter bisa menjadi usaha yang bisa berkembang pesat.

Permintaan pasar bisa menjadi faktor eksternal karena pengusaha bisa melihat besarnya permintaan pasar, sehingga pengusaha tersebut menciptakan produk yang diinginkan oleh pasar.

Dengan begitu, usaha yang diciptakan oleh pengusaha bisa mendatangkan para pembeli, bukan lagi pengusaha yang mencari pembelinya.

Produk yang pernah ada dan diminati oleh banyak orang bisa menjadi peluang usaha untuk menciptakan hal baru. Misalnya bermunculan merek kopi karena industri tersebut tengah digandrungi oleh berbagai kalangan masyarakat.

Selain dari luar atau faktor eksternal, berikut faktor-faktor internal yang mempengaruhi sumber peluang usaha yang berpengaruh pada perkembangan usaha di bawah ini.

Seorang pengusaha membutuhkan wawasan serta pengetahuan yang luas untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Mulai dari cara memasarkannya, hingga keterampilannya dalam meyakinkan konsumen.

Oleh karena itu, faktor internal berupa wawasan dan pengetahuan merupakan hal penting untuk memajukan usaha.

Seseorang yang memiliki pengalaman di dunia bisnis sebelumnya tentu lebih terampil dalam mengembangkan usahanya. Pasalnya, ia lebih mengetahui produk seperti apa yang memang diinginkan di pasaran.

Pengusaha yang memiliki kreativitas yang tinggi bisa lebih mudah mengeluarkan ide-idenya untuk mengembangkan usahanya tersebut. Ide-ide kreatif yang disalurkan biasanya berhubungan dengan cara untuk mempromosikan usahanya tersebut.

Kesimpulan dari ulasan di atas adalah sumber peluang usaha dari faktor eksternal adalah permintaan pasar dan faktor internal adalah wawasan dari individu tersebut. Semoga bermanfaat.(Adm)