PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bersama The Pokémon Company, Jumat, (8/11) memperkenalkan desain livery tematik Pikachu Jet GA-2 di Jakarta. Desain livery tematik Pikachu Jet GA-2 ini merupakan desain kedua dari total 2 desain tematik yang disiapkan oleh Garuda Indonesia dan The Pokémon Company.

Desain tematik livery Pikachu Jet GA-2 ini akan ada Pikachu Berkemeja Batik pada kedua sisi pesawat, menggambarkan ragam ciri khas, dan produk kreatif khas Indonesia. Desain Pikachu ini akan diaplikasikan pada pesawat wide body Airbus A330-300 Garuda Indonesia dan direncanakan secara resmi akan dioperasikan pada Maret 2025 mendatang.

Peluncuran desain livery tematik Pikachu Jet GA-2 tersebut merupakan bagian dari program Pokémon Air Adventure yang kolaborasi kedua entitas di mana Garuda Indonesia dan The Pokémon Company berupaya untuk menghadirkan excitement dan pengalaman penerbangan yang berbeda untuk para pengguna jasa Garuda Indonesia, khususnya bagi para penggemar Pokémon di Indonesia.

Sebelumnya Garuda Indonesia dan The Pokémon Company telah merilis desain livery tematik Pikachu Jet GA-1 November 2023, pada pesawat Boeing B737-800 NG Garuda Indonesia dengan kode registrasi PK-GMU dan telah resmi dioperasikan sejak Februari 2024 lalu di berbagai rute yang dilayani oleh Garuda Indonesia.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan peluncuran desain tematik livery Pikachu Jet GA-2 merupakan inisiatif berkelanjutan Perusahaan untuk memenuhi animo masyarakat yang sangat antusias dalam menyambut berbagai pengalaman penerbangan yang menarik melalui program Pokémon Air Adventure.

"Kolaborasi bersama industri kreatif dan brand yang sangat populer di kalangan masyarakat global tentunya merupakan inisiatif strategis kami sebagai national flag carrier bukan hanya dalam menyediakan aksesibilitas transportasi udara yang aman dan nyaman, melainkan juga menghadirkan pengalaman penerbangan yang unik dan menyenangkan untuk para pengguna jasa Garuda Indonesia sekaligus mempromosikan Indonesia ke masyarakat dunia," jelas Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024)

Irfan menambahkan hadirnya Pikachu Berkemeja Batik dalam livery pada armada A330-300 Garuda Indonesia yang digunakan untuk melayani berbagai rute domestik dan internasional, merupakan wujud komitmen dan kesamaan visi bersama The Pokémon Company untuk memberikan nilai tambah berupa kebahagian dalam penerbangan yang juga selaras dengan misi Garuda Indonesia dalam memperkenalkan berbagai ciri khas bangsa Indonesia ke kancah global.

The Pokémon Company yang diwakili oleh Susumu Fukunaga menyatakan bahwa sangat senang dapat meluncurkan Pikachu Jet kedua dengan Garuda Indonesia.

"Visi grup The Pokémon Company adalah 'Menghubungkan dunia dengan Pokémon'. Sejalan dengan visi tersebut, saya berharap Pikachu Jet ini dapat menjadi kesempatan bagi dunia untuk mengetahui lebih banyak mengenai Indonesia dan bagi masyarakat Indonesia untuk bertemu dengan berbagai hal yang menarik dan mendebarkan dari seluruh dunia," tutur Fukunaga.

Selain meluncurkan desain livery tematik Pikachu Jet GA-1, Garuda Indonesia dan The Pokémon Company juga memberikan tambahan value pada beberapa touch points layanan penumpang. Mulai dari in-flight branding melalui ketersediaan headrest, paper cup, meal box, dan lavatory desain Pokémon, tayangan Pokémon Kids TV pada in-flight entertainment pesawat.

Kemudian, landing page khusus di website Garuda Indonesia yang menginformasikan penerbangan dengan menggunakan livery tematik Pikachu Jet GA-2, cabin crew yang akan menyambut penumpang dengan memegang boneka Pikachu Berkemeja Batik, hingga rencana aktivasi dengan membagikan merchandise Pikachu Berkemeja Batik di pesawat pada momen liburan sekolah anak-anak.

"Kiranya dengan berbagai inisiatif yang berkolaborasi bersama brand-brand unggulan internasional tersebut dapat menjadi katalisator dalam menumbuhkan excitement dan nilai tambah untuk para pengguna jasa Garuda Indonesia yang sekaligus diharapkan akan mengoptimalkan upaya Garuda Indonesia untuk mendukung pertumbuhan industri = pariwisata nasional," tutup Irfan.

JAKARTA, Investor.id - Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Agung Satriyo Nugroho mengungkapkan, hilirisasi nikel di Pulau Obi, Maluku Utara membuat ekonomi desa sekitar tumbuh 2 kali lipat. Hal ini terlihat dari kondisi boomtown di Desa Kawasi.

Boomtown merupakan istilah untuk kota atau komunitas yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan populasi yang cepat dan tiba-tiba. Istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kota yang berkembang pesat dalam waktu singkat, baik dalam hal populasi maupun uang.

Agung menuturkan, dibanding kondisi pada 2016 atau sebelum hilirisasi nikel, Desa Kawasi mengalami pertumbuhan jumlah lahan terbangun yang pesat. Hal ini terjadi karena migrasi akibat aktivitas hilirisasi.

Dia menyebutkan, baik jumlah penduduk maupun lahan terbangun bertambah 2 kali lipat dibanding 2016. "Secara permukiman sudah terjadi boomtown, dua kali lipat luar bisa dalam waktu relatif singkat," kata Agung dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut Agung mencatat, dampak dari hilirisasi juga terasa pada sektor non-tambang yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah fasilitas ekonomi khususnya toko dan restoran. Berdasarkan survei yang dilakukan, jumlah toko di desa tersebut pada 2014 hanya 17 unit. Angka ini kemudian naik menjadi 152 unit pada 2024.

Selain itu, jumlah restoran juga naik signifikan. Tercatat, pada 2014 jumlah restoran nol alias tidak ada sama sekali, sedangkan pada 2024 jumlah restoran telah mencapai 38 unit.

Kendati demikian, Agung mengatakan pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan pertambahan fasilitas untuk memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat. Adapun, fasilitas yang belum terpenuhi seperti bidan, dokter, guru SD, balai warga, posyandu, hingga praktik dokter.

"Apabila kondisi ideal fasilitas umum terpenuhi, Desa Kawasi diproyeksikan akan mencapai hierarki I yang berada di bawah ibu kota kabupaten langsung," kata Agung.

Hilirisasi nikel memang tengah berjalan di Pulau Obi. Adapun, salah satu tambang nikel yang beroperasi di sana adalah milik Harita Group sejak 2010 silam.  

Harita mengelola sedikitnya 5.524 hektare wilayah tambang Pulau Obi. Usaha tambang digarap entitas anak PT TBP (NCKL) atau Harita Nickel, sedangkan pemrosesan nikel kadar tinggi saprolit dengan fasilitas RKEF dikerjakan PT Megah Surya Pertiwi.

Di sisi lain, Harita pun ikut menyokong keinginan pemerintah untuk masuk dalam rantai pasok baterai kendaraan global, dengan mendirikan smelter berbasis HPAL. Untuk memproses nikel kadar rendah atau limonit ini, Harita menyerahkan kepada anak usaha PT Halmahera Persada Lygend (HPL).

Lebih lanjut masih terdapat beberapa ekosistem nikel yang didirikan Harita di Pulau Obi. Ekosistem itu antara lain pabrik feronikel yang digawangi PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF), serta bakal beroperasi PT Obi Nickel Cobalt yang memproduksi nikel sekaligus kobalt sebagai material utama kendaraan listrik.

Dari rantai pasok industri nikel yang diampu Harita, perekonomian Pulau Obi sekaligus Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara.

Sebagai gambaran, saat ini saja masyarakat sekitar terlibat aktif membuka bisnis untuk pasokan kebutuhan para pegawai dan aktivitas tambang Harita. Sebanyak 65 pemasok lokal itu, mencatatkan omzet sekitar Rp 11 miliar dalam sebulan.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendesak agar pemerintah melibatkan kepala desa dalam pendataan warga miskin.

Hal ini bertujuan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

Apdesi mengungkapkan bahwa selama ini pendataan warga miskin seringkali tidak melibatkan kepala desa, yang merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya.

Keinginan ini disampaikan Apdesi dalam audiensi bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/11/2024).

"Ada banyak persoalan yang tadi disampaikan mengenai masalah pendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan kepala desa atau pemerintah desa. Hal-hal seperti ini yang memang harus kita koreksi," ujar Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko usai audiensi.

Budiman menjelaskan, ketidaklibatan Apdesi dalam pendataan ini berakibat pada penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Ia menyebutkan bahwa kepala desa sering kali menjadi sasaran protes dari warganya akibat kesalahan data tersebut.

"Seringkali kepala desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sasaran," ucap Budiman.

Aspirasi untuk melibatkan kepala desa dalam pendataan ini, menurut Budiman, sudah lama terdengar dan menjadi perhatian Presiden Prabowo.

Sebagai respons, BP Taskin dibentuk untuk membantu kementerian-kementerian dalam memastikan penyaluran bantuan sosial dan program-program lainnya tepat sasaran.

"Kenapa badan ini dibentuk adalah untuk membantu mem-backup kementerian-kementerian supaya di dalam penyaluran bantuan sosial, program-program apapun tepat sasaran," tuturnya.

Lebih lanjut, Budiman mengungkapkan bahwa BP Taskin akan melakukan kunjungan lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memverifikasi laporan yang diterima.

Ia juga mengajak kelompok-kelompok masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap masalah kemiskinan untuk memberikan aspirasi.

"Tentu saja ini yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Ada kelompok-kelompok masyarakat lain yang concern dengan soal kemiskinan agar ini bisa ditangani," jelas Budiman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ingin badan usaha desa menjadi pemasok (supplier) bahan-bahan pangan untuk program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Permintaan ini disampaikan Apdesi dalam audiensi bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

"Ada juga aspirasi dalam program makan bergizi gratis melibatkan badan usaha milik desa atau badan milik kampung kalau di Aceh agar mereka lah yang menjadi supplier, salah satu supplier pokok bagi penyediaan makan bergizi gratis, ya, untuk bahan mentahnya," kata Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Jumat.

Tak hanya masalah program makan bergizi gratis, Apdesi juga mengusulkan penyediaan listrik untuk daerah-daerah terpencil, dan program satu desa satu dokter, serta program satu desa satu industri.

Tujuannya, agar masyarakat desa terlibat dalam industri sehingga kesejahteraan meningkat.

Budiman berjanji akan mengoordinasikan aspirasi tersebut kepada kementerian/lembaga terkait dan Presiden Prabowo Subianto.

"Dan tentu saja kita juga akan berdiskusi dengan pimpinan lain dari BP Taskin, sambil kami menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang saya yakin ketika sudah berjalan kita akan bersama mengatasi soal-soal yang menjadi aspirasi," ucap Budiman.

Adapun usulan pelibatan masyarakat desa dalam program makan bergizi gratis salah satunya disampaikan oleh Ketua Apdesi Sulawesi Selatan, Sri Rahayu Husni.

Sri mengungkapkan, pelibatan masyarakat desa diperlukan agar meningkatkan penghasilan dari petani desa.

"Terkait makan gratis yang kemudian menjadi program utama Bapak Presiden, kita berharap bahwa apa yang menjadi bahan pokok untuk penyaluran makanan itu, bagaimana meningkatkan kemudian penghasilan daripada petani desa, barangkali hal yang bisa kita ambil dari situ kita ambil," tutur Sri.

Ia tidak memungkiri, masyarakat desa banyak tidak dilibatkan dalam sejumlah kebijakan.

Oleh karena itu, Sri berharap, masyarakat desa kembali dilibatkan di pemerintahan Prabowo-Gibran baik dalam program bantuan sosial hingga makan bergizi gratis.

"Jadi saya berharap program-program ke depan itu keberpihakannya betul-betul ke desa," kata dia.

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Alokasi Dana Desa 2025

Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto bakal memaksimalkan kerja sama dengan swasta dalam membangun desa tertinggal.

Yandri mengklaim saat ini pihaknya mengantongi setidaknya 400 perusahaan swasta yang ingin terlibat pembangunan desa di Indonesia. Perusahaan ini memiliki ketertarikan dalam mengembangkan potensi dari desa.

"Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 perusahaan CSR yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal," kata Yandri dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI, Kamis (7/11).

Dirinya menyebut peningkatan kerja sama bersama swasta dinilai penting, mengingat terbatasnya anggaran pemerintah untuk berbagai program pengembangan di desa.

Ia juga mengatakan beberapa desa banyak yang berhasil berkembang karena ada dukungan dari pihak luar untuk memaksilakan potensi daerah.

Dia mencontohkan Desa Ngoran di Nglegok, Blitar, yang memproduksi Kendang Jimbe hingga bisa diekspor ke China dengan nilai Rp 17,5 miliar per tahun. Keberhasilan dari desa ini tak luput dari pemberdayaan swasta dari Astra Internasional.

Contoh lain, Desa Kembangbelor di Mojokerto, Jawa Timur yang berkembang sebagai desa wisata Bernah De Vallei. Desa ini mampu berkembang tanpa mengandalkan uang negara.

"Mereka menggunakan patungan seluruh kepala keluarga di desa itu sehingga tiap bulan mereka mendapat dividen. Ada yang Rp 1,5 juta, Rp 2 juta per rumah," jelasnya.

Beberapa hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa setiap desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Walau demikian memang perlu adanya dukungan bersama termasuk dari pihak swasta.

"Artinya desa perlu disentuh dengan baik dan sekali lagi ini perlu libatkan swasta," tutupnya.

LEBAK, iNews.id- Entin istri Kepala Desa (Kades) Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten murka setelah mengetahui suaminya berinisial A pergi ke hotel bersama salah seorang stafnya. Aksi itu diketahui setelah Entin memiliki beberapa bukti adanya dugaan hubungan terlarang antara sang suami dengan stafnya. 

Bukti tersebut di antaranya, rekaman CCTV hotel. Dalam rekaman itu terlihat detik-detik sang suami masuk dan keluar ke kawasan hotel.

"Ada, ada buktinya di hotel, CCTV-nya saya ambil karena saya memergokinya di salah satu hotel di Rangkasbitung pada 10 September 2024 lalu," kata Entin, Kamis (7/11/2024).

Emosi Entin meledak-ledak di tengah massa yang tengah melakukan demonstrasi dan menuntut agar suaminya mundur sebagai kepala desa. Apalagi, kata dia setelah ramai kabar dugaan asusila pihaknya langsung diceraikan oleh sang suami.

“Diketahui selingkuh dan diduga berbuat mesum dengan staf bendarahanya, bukanya dia merapat ke saya, malah menceraikan saya. Tidak apa-apa saya sudah tidak mengharapkan dia balik lagi ke saya karena saya sudah tahu kelakuan bejatnya,” katanya.

Sebelumnya Entin mengaku sudah mencurigai gelagat mereka. Suaminya bersama sang staf jalan menggunakan mobil milik Entin. 

"Dia suka ketemuan di rumah makan dan di salah satu perbankan. Dia nunggu stafnya tersebut di dalam mobil dan itu bukan kepentingan pencairan untuk kepentingan desa melainkan kepentingan pribadinya," katanya.

Suaminya itu, lanjut dia lama tidak kembali. Dia juga menilai, hubungan suaminya dengan stafnya itu bukan rahasia lagi di kantor desa.

“Dia sudah tidak pulang-pulang ke saya karena dia ada hubungan dengan stafnya. Saya sebagai istrinya tidak mungkin bohong. Padahal di sini (kantor desa) sudah tahu ada hubungan dengan stafnya namun tidak mau ngomong,” katanya.

Sementara itu, Kades Jagabaya A bersikeras apa yang ditudingkan mantan istrinya tersebut tidak benar. “Yang dituding perselingkuhan dengan bawahan saya itu tidak benar,” katanya.

Dia juga menyampaikan, tuduhan perselingkuhannya di kamar hotel tersebut tidak benar. "Itu tempat (kamar hotel) untuk istri kedua saya, itu saja karena saya berada di tempat itu sudah izin ke istri saya. Dan (kejadian itu) saya sudah ditindaklanjuti oleh BPD disaksikan kecamatan,” katanya. 

Editor: Kurnia Illahi

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan alokasi dana desa dari APBN di tahun aggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Dari jumlah tersebut sebanyak 20% dana desa ini diwajibkan untuk mendukung program ketahanan pangan di daerah.

"Kira-kira alokasinya untuk ketahanan pangan berarti 16 triliun," kata Yandri dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V, DPR RI, Kamis (7/11).

Kedepan, Yandri bakal mengoptimalkan peran BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan Kepala Negara, Prabowo Subianto.

Dengan begitu, dana desa ini dapat dikelola dengan profesional dan terus bergulir. Artinya, anggaran ini tidak hanya 'lenyap' begitu saja.

Dirinya pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan untuk pengembangan produk unggulan desa yang terkait dengan pangan. Dari sana, setiap produk yang dijual akan mendapatkan imbal hasil dan dijadikan modal berkelanjutan.

"Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabiskan tapi dimaksimalkan," urainya.

Lebih lanjut, Yandri mengklaim telah bekerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

Selain itu, dirinya juga menggandeng aparat hukum seperti TNI Polri dalam meningkatkan pengawasan optimalisasi dana desa. Dengan begitu, kebocoran anggaran dapat ditekan.

"Kita akan maksimalkan pengawasan agar per rupiahnya bisa dipertanggungjawabkan," urianya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melaporkan realisasi penyaluran dana desa sejak tahun 2015 hingga 2024 telah mencapai Rp 610 triliun.

Penyaluran dalam jumlah besar ini diakuinya belum dimanfatkan maksimal untuk pengembangan desa. Menurutnya tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan penggunaan dana desa.

"Makanya kami bentuk tim untuk membuat road map pengawasan yang dipimpin Pak Irjen, hasil diskusi kemarin saya teliti betul termasuk digitalisasi pengawasan," kata Yandri dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, di Gedung Parlemen, Kamis (7/11).

Yandri juga menyebut telah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk Jaksa Agung terkit polemik pemanfaatan dana desa.

Menurutnya kendala utamanya lantaran banyak kepala desa yang tak paham pembukuan. Sehingga penggunaan anggaranya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi semua untuk memadukan potensi desa dengan ketaatan aturan," jelasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meningkatkan Mendes PDT untuk mengoptimalkan pengawasan pemanfaatan dana desa.

Pasalnya, dirinya melihat adanya sejumlah desa yang menerima dana desa tapi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

"Optimalisasi pengawasaan penggunaan dana desa menjadi prioritas, dari Kementerian Desa PDT dalam rangka memajukan pembangunan desa," ujar Lasarus.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) menargetkan setiap desa menyumbang bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap desa juga didorong punya produk unggulan.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto tidak ingin desa hanya sebagai penonton dalam program strategis Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, desa bisa berkontribusi melalui penyediaan pangan.

"Kami tidak ingin desa hanya sebagai penonton, subjek saja. Kita ingin menjadi objek dari makan bergizi gratis itu. Mungkin di setiap desa ada kontribusi untuk bahan baku (pangan)," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Selaras dengan target tersebut, pihaknya telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Rabu (6/11) dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami ingin swasembada pangan. Ini leading sektornya Kementerian Pertanian. Kemarin kami bersama Menteri Pertanian Amran dan disaksikan Menko Pangan Zulkifli Hasan, kita menandatangani kesepakatan bahwa nanti akan kita lombakan (pertanian di desa)," ujarnya.

Yandri menjelaskan, lomba ini dilakukan untuk mendorong sektor pertanian di desa-desa tersebut hingga terciptanya desa dengan produk unggulan. Kerja sama ini juga melibatkan TNI dan Polri.

"Kami kerja sama dengan Panglima (TNI), Kapolri, akan melombakan potensi pertaniannya. Apakah desa ini khusus cabai, nila, tomat, ada hadiahnya dari penyelenggaraan lomba itu," terang dia.

Sebelumnya, melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

"Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya. Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita," terang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Sedangkan untuk Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi dari bibit maupun benih ini. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

"Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung," ujar Amran.

Simak Video 'Skema Impor Tepung Susu di Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto meneken perjanjian kerja sama mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Amran mengatakan, kerja sama berfokus pada dua hal utama yakni swasembada dan pangan bergizi di Indonesia. Dengan sinergi ini, harapannya ke depan Indonesia bisa kembali mencapai swasembada.

"Kita kolaborasi ada dua mimpi besar Pak Presiden (Prabowo) yang berada di sektor pertanian yaitu swasembada dan pangan bergizi. Ini kita harus topang dengan baik," kata Amran, dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Amran mengatakan, Indonesia telah swasembada sebanyak empat kali yakni pada 2017, 2019, 2020, dan 2021. Indonesia mendapatkan penghargaan Agricola Medal dari Food and Agriculture Organization (FAO) yakni penghargaan tertinggi dari FAO dalam bidang pangan dan pertanian global.

"Insyaallah kita akan rebut dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya," ujarnya.

Melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

"Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi.Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya.Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita," terang Amran.

Sedangkan Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi bibit maupun benih. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

"Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung," terang Amran.

Amran menjelaskan, sentra-sentra produksi pangan termasuk sentra pangan untuk pangan bergizi dan swasembada pangan. Ia memastikan, penyiapan keduanya akan paralel dijalankan.

Sementara itu, Mendes-PDT Yandri Susanto mengatakan, kerja sama ini diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengatakan, pada 2025 telah ditetapkan pagu anggaran Kemendes sebesar Rp 71 triliun, di mana 20% di antaranya akan dipergunakan untuk ketahanan pangan.

"Kita ingin mempercepat swasembada pangan. Kami laporkan, anggaran dana desa dari tahun 2015 s.d 2014 sebesar Rp 609 triliun. Tahun 2023 anggarannya se-Indonesia Rp 70 triliun, tahun 2025 nanti Rp 71 triliun. Minimal 20% itu akan kita fokuskan kepada ketahanan pangan, yaitu untuk swasembada pangan," ujar Yandri.

Yandri akan melakukan pemetaan atau mapping atas potensi pangan di desa. Dengan demikian nantinya tiap-tiap desa punya produk unggulannya masing-masing.

"Mimpi saya sebagai Menteri Desa di bawah arahan Pak Presiden Prabowo, masing-masing desa itu punya keunggulan. Apakah nanti dia desa ikan nila, desa tomat, desa kacang tanah, desa ikan lele, desa padi dan sebagainya," kata dia.