IDXChannel - Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, melarang kontraktor besar untuk menggarap program 3 juta rumah di wilayah pedesaan. Menurutnya, proyek tersebut dikhususkan bagi kontraktor UMKM.

Hashim menyebut ini dilakukan guna mewujudkan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia mengatakan bahwa para kontraktor UMKM akan mendapat kesempatan untuk menggarap 2 juta rumah di wilayah pedesaan, sementara pemain besar hanya bisa mengerjakan pembangunan 1 juta rumah di wilayah perkotaan.

"Tujuan (pemerintahan) Prabowo-Gibran adalah recreate dan memperbesar the middle class. Dan salah satu cara itu adalah affirmative action. Sehingga maaf, kalau keluarga Ciputra punya kontraktor, maaf ya, jangan masuk ke desa. Maaf, kita terbuka aja ya," ujar Hashim dalam Executive Dialogue Propertinomic Real Estate Indonesia (REI) yang digelar di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Hashim menuturkan dirinya dan Prabowo adalah orang yang pro bisnis.

"Let's make the pie bigger dan banyak yang menikmati ya. Prabowo dan saya pro business. Tapi juga kita pro pemerataan dan keadilan," kata dia.

Sebagai informasi, dari 3 juta rumah yang akan dibangun setiap tahunnya, 2 juta di antaranya akan berdiri di wilayah pedesaan dan 1 juta sisanya di wilayah perkotaan. Hashim menyebut target tersebut harus dipasang setinggi mungkin untuk memberikan hunian layak kepada masyarakat.

"Kita perlu besar-besaran. Ternyata setelah kita pelajari bukan 3 juta satu periode, tapi 3 juta setiap tahun, 15 juta berarti. Kalau Pak Prabowo menjabat 10 tahun, ada 30 juta yang dibangun. Kita harus betul-betul ambisius, pasang target tinggi," kata dia.

Lebih jauh, Hashim menilai penyediaan rumah yang layak sangat penting untuk dilakukan guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, program ini tak kalah penting dengan makan bergizi gratis karena dengan rumah yang layak, anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sehingga angka stunting di Indonesia pun bisa semakin ditekan.

"Masalah stunting bukan hanya karena gizi buruk, itu juga karena lingkungan. Dan kalau anak kecil ini hidup dalam suasana dan lingkungan yang tidak sehat, minum air kotor, mandi dengan air kotor, maka terjadi stunting. Kalau mau berantas stunting tidak hanya makan bergizi tapi juga rumah yang layak," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melihat pangsa pasar atau market share pengguna Starlink berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Adapun, berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024, ada 62 kabupaten yang masuk kategori daerah 3T.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan jika melihat teknologi yang ada, Starlink sangat cocok digunakan pada daerah yang berlabel 3T.

“Harusnya memang masuknya ke daerah rural atau pedesaan, area itu pasarnya Starlink bukan ke daerah-daerah kota,” kata Zulfadly saat ditemui di kawasan Kemang, Selasa (8/11/2024).

Untuk wilayah daerah 3T sendiri, Zulfadly menuturkan bahwa pihaknya melihat daerah 3T di Timur Indonesia bakal menjadi pasar bagi starlink.

Sebab, dirinya menyebut daerah 3T di Timur Indonesia memang membutuhkan tambahan koneksi telekomunikasi, salah satunya bisa didapatkan lewat Starlink.

“Jadi kita lihat memang daerah-daerah itu perlu ditambahkan koneksi-koneksi yang lebih bagus. Ya mungkin salah satunya dengan Starlink,” ujarnya.

Sekadar informasi, izin operasi Starlink di Indonesia tersebut telah diumumkan sejak Juni 2022 lalu. Kala itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, izin kepada Starlink diberikan secara tertutup, yakni hanya untuk pelanggan korporat.

Starlink merupakan bagian dari SpaceX, perusahaan transportasi luar angkasa swasta Amerika Serikat yang didirikan oleh Elon Musk.

Menurut laporan Ookla, Starlink mampu menawarkan kecepatan unduh lebih dari 100 megabyte per second (Mbps) di 15 negara.

Di Amerika Serikat, Starlink menawarkan kecepatan unduh rata-rata 105 Mbps dan kecepatan unggah rata-rata 12 Mbps. Kecepatan tersebut lima hingga enam kali lebih baik daripada rata-rata pesaingnya yakni satelit Viasat dan HughesNet.

Jaringan internet satelit Starlink milik Elon Musk telah mengantongi lebih dari 4 juta pelanggan di dunia. Layanan internet Starlink telah membelah langit di 100 negara.

Mengutip laman resmi Starlink, Jumat (27/9/2024), Starlink digunakan oleh banyak orang, bisnis, dan organisasi di lebih dari 100 negara, wilayah, dan pasar lainnya di dunia, yang mencakup semua 7 benua dan lautan.

Mengutip TechCrunch, Starlink mulai menyediakan layanan beta produknya pada Oktober 2020 dan mencapai 1 juta pelanggan pada Desember 2022.

Jumlah pelanggan layanan internet berbasis satelit orbit bumi rendah atau low earth orbit (LEO) itu kembali merangkak menjadi 2 juta pengguna pada September 2023, dan menjadi 3 juta pelanggan pada Mei.

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) terbaru mengungkapkan, kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.

Berdasarkan hasil survei, kekerasan fisik dan seksual yang dialami perempuan berusia 15-64 tahun, baik oleh pasangan maupun bukan pasangan, mencapai 25,2 persen di perkotaan.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan yang mencatat 22,5 persen pada 2024.

"Memang yang perlu menjadi perhatian kita di bawah bahwa kekerasan itu tinggi di perkotaan," ungkap Deputi IV Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Senin (7/10/2024).

Meskipun demikian, angka kekerasan ini mengalami penurunan dibandingkan pada 2021, yang tercatat sebesar 27,8 persen di perkotaan dan 23,9 persen di pedesaan.

Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan 36,3 persen di perkotaan dan 29,8 persen di pedesaan pada 2016.

Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari segi pendidikan, kekerasan fisik dan seksual pada perempuan berusia 15-64 tahun lebih tinggi di kalangan mereka yang berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) ke atas dibandingkan dengan yang berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah.

Woro menyatakan, kekerasan fisik di kalangan perempuan berpendidikan SMA ke atas mencapai 28,8 persen pada 2024, sementara di kalangan perempuan berpendidikan SMP ke bawah hanya mencapai 20,4 persen.

Meskipun demikian, persentase ini juga menurun dibandingkan 2021, yang mencatat 32,4 persen untuk kategori SMA ke atas dan 22,3 persen untuk kategori SMP ke bawah.

"Kekerasan perempuan tinggi pada yang SMA. Harusnya kalau dibandingkan dengan SMP, biasanya yang lebih bawah-bawah yang ini (banyak), tetapi SMA yang mengalami kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan lulusan lainnya, SMP ke bawah," jelas Woro.

Kekerasan Terhadap Perempuan Lebih Tinggi pada Kelompok Pekerja

Prevalensi kekerasan fisik juga lebih banyak terjadi di kalangan perempuan yang bekerja dibandingkan dengan yang tidak bekerja.

Pada 2024, kekerasan terhadap perempuan dari pasangan maupun bukan pasangan mencapai 25,6 persen di kelompok pekerja, sedangkan di kelompok tidak bekerja sebesar 22,7 persen.

"Yang bekerja mendapatkan kekerasan lebih tinggi dibandingkan yang tidak bekerja. Berdasarkan data Simfoni (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), menunjukkan peningkatan kasus. Ini harus hati-hati, data yang meningkat (di Simfoni) karena kesadaran melaporkan. Karena kita sering mengkampanyekan jangan takut untuk bersuara," katanya.

Secara keseluruhan, survei menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan berusia 15-64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan maupun bukan pasangan selama hidup mereka.

Adapun survei ini dilaksanakan di 178 kabupaten/kota terpilih dengan jumlah target sampel 14.240 rumah tangga yang tersebar di 1.424 blok sensus.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara privat dengan responden perempuan, yang dicatat menggunakan CAPI berbasis Android.

KOMPAS.com - Tempat menginap dengan suasana pedesaan asri, bisa ditemui di hotel sekitar Yogyakarta.

Hotel yang nyaman dan cocok untuk staycation keluarga, dekat dengan tempat rekreasi bisa menjadi pilihan.

Simak hotel dengan suasana pedesaan di Yogyakarta, harga cukup terjangkau ada yang Rp 300.000-an.

View this post on Instagram

A post shared by Ohayo Jepang (@ohayo_jepang)

1. Joglo Mandapa Boutique Hotel & Resto

Joglo Mandapa Boutique Hotel & Resto terletak di Dusun Kembaran RT. 01, Kembaran, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Harga per malamnya di Joglo Mandapa Boutique Hotel & Resto, mulai Rp 324.000 sampai Rp 550.000 tergantung jenis kamar yang dipilih.

Joglo Mandapa Boutique Hotel & Resto menyediakan fasilitas kolam renang, WiFI, tempat parkir, sarapan, restoran, dan layanan binatu.

Joglo Mandapa Boutique Hotel & Resto mempunyai suasana nyaman dan asri dengan bangunan rumah Joglo yang khas, serta interior kayu menghiasi setiap sudut hotel.

Joglo Mandapa Boutique Hotel & Resto dekat dengan wisata Kampung Wisata Taman Sari, dan Keraton Yogyakarta.

2. dOmah Yogya Hotel

dOmah Yogya Hotel terletak di Jalan Parangtritis No.Km 8.5, Tembi, Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

dOmah Yogya Hotel memiliki bangunan khas Joglo dengan interiornya seperti jadul namun estetik, suasana asri seperti pedesaan juga terasa.

dOmah Yogya Hotel menyediakan fasilitas kolam renang, sarapan, restoran, WiFi, gym, spa, dan area parkir.

Per malam di dOmah Yogya Hotel Rp 600.000. Lokasi dekat Taman Sari dan Keraton Yogyakarta.

3. The Cangkringan Jogja Villa & hotel

The Cangkringan Jogja Villa & hotel terletak di Jalan Raya Merapi Golf Jalan Plosokerep Raya, Plosokarep, Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

The Cangkringan Jogja Villa & hotel mempunyai pemandangan indah Gunung Merapi dengan suasana seperti di pedesaan yang asri, beberapa bangunan didesain seperti rumah Joglo.

Terdapat fasilitas lengkap di The Cangkringan Jogja Villa & hotel seperti kolam renang, area parkir, spa, WiFi, restoran, dan resepsionis 24 jam.

The Cangkringan Jogja Villa & hotel dekat dengan wisata Lava Tour Merapi, The Lost World Castle, dan Museum Ullen Sentalu.

Biaya menginap di The Cangkringan Jogja Villa & hotel per malam mulai Rp 300.000.

4. Kampoeng Joglo Boutique Hotel Yogyakarta

Kampoeng Joglo Boutique Hotel berada di Jalan Kaliurang No.8 No.km 10, gentan, Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kampoeng Joglo Boutique Hotel dekat dengan wisata Candi Prambanan, dan Museum Ullen Sentalu.

Kampoeng Joglo Boutique Hotel mempunyai suasana yang nyaman, asri, dan sesuai dengan namanya bangunan khas rumah Joglo akan terlihat.

Kampoeng Joglo Boutique Hotel dilengkapi fasilitas area parkir, room service, WiFi, AC, lemari es, dan taman.

Biaya per malam di Kampoeng Joglo Boutique Hotel mulai Rp 355.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Pratik jual kembali internet secara ilegal melalui jaringan RT/RW atau RT/RW Net ilegal telah menyebar hingga daerah rural. Praktik ini menjadi ancaman bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang hendak menjajakan paket internet resmi dan sesuai dengan aturan.

Sekretaris dan Pengelola Layanan Akses Internet Bumdes Bedono Sejahtera Rendi Setiawan mengatakan salah satu tantangan dalam mendorong layanan internet di pedesaan adalah bersaingan dengan RT/RW Net ilegal.

Para reseller tak berizin itu menjual kembali layanan internet yang telah ‘dipotong-potong’ dengan harga sangat murah. Tidak hanya itu, para reseller internet

“Mereka masih ilegal (RT RW net) mereka menjual lebih murah dan sering merusak infra struktur kami. ODP (Optical Distribution Point) kami hilang, kabel putus beberapa kali,” kata Rendy kepada Bisnis, Sabtu (31/8/2024).

Untuk diketahui, ODP merupakan tempat terminasi kabel yang memiliki sifat tahan korosi, dan tahan cuaca. Alat ini sulit mengalami kerusakan kecuali karena faktor manusia. ODP berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan terutama untuk menghubungkan kabel distribusi dan kabel drop.

Dia menjelaskan dari sisi harga, RT/RW Net ilegal menjual layanan hingga Rp75.000-Rp100.000 per bulan. Jauh di bawah harga Bumdes yang juga sudah murah, yang seharga Rp150.000 per bulan. Dengan kondisi ini, Bumdes kesulitan untuk menjual internet ke para pelanggan.

Bumdes Bedono Sejahtera berada di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Semarang, Jawa Tengah. Bumdes Bedono merupakan satu dari puluhan Bumdes yang terlibat dalam program maturasi desa melalui digitalisasi yang digalakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Dalam program tersebut, Bakti bekerja sama dengan penyedia jasa internet (ISP) dan badan usaha bekerja sama dalam menyebarkan internet ke daerah rural. Internet yang dihadirkan tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis digital, edukasi, hingga berjualan secara daring.

Khusus untuk Bumdes Bedono, total kapasitas bandwidth yang digunakan sebesar 1 Gbps, yang telah melayani 412 pelanggan rumah, 4 pelanggan sekolah, hingga 2 instansi pemerintahan.

Selain Bumdes Bedono, keresahan yang sama juga dialami oleh Bumdes Serdam Maju Bersama di Kalimantan Barat. Praktik RT/RW Net ilegal telah membuat bisnis internet bumdes terganggu karena pasar lebih memilih berlangganan internet murah meskipun tidak memiliki izin resmi.

“Secara harga mereka lebih rendah. Ini juga yang dikeluhkan oleh provider-provider karena mereka ilegal,” kata Sekretaris Bumdes Serdam Maju Bersama Hermansyah.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan kepolisian bekerja sama dalam memberantas praktik RT/RW Net ilegal. Keduanya bakal melakukan penertiban.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto bahwa Kemenkominfo telah membentuk tim untuk memberantas praktik RT/RW Net ilegal yang marak terjadi di tengah masyarakat.

“Teman-teman sudah membentuk tim, dengan direktur pengendalian [Kemenkominfo] dengan teman-teman kepolisian, sudah mempersiapkan untuk melakukan penertiban,” kata Wayan saat ditemui di Ballroom Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Wayan mengatakan bahwa secara pembinaan, Kemenkominfo sudah turun lapangan mengingatkan para operator penyelenggara jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) yang berizin untuk melihat kembali database pelanggan.

“Karena kadang-kadang pelanggan ini main sendiri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa pada prinsipnya, praktik RT/RW Net ilegal merupakan reseller yang secara mandiri berjualan namun tidak mengajukan izin sesuai dengan Peraturan Menteri.

Dia pun mengaku bahwa keberadaan RT/RW Net ilegal sedang dalam pemantauan dari Direktorat Pengendalian Kemenkominfo. Menurut Wayan, sejauh ini sudah ada ratusan RT/RW Net ilegal yang ditindak oleh Kemenkominfo.

Wayan menambahkan bahwa jika ditemukan adanya reseller yang tidak berizin, maka bisa ditindak oleh kepolisian.

“Tetapi kalau dari sisi Kemenkominfo itu harus dihentikan dan tidak boleh berlangganan dengan operator legal,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan bahwa terjadi ketimpangan literasi keuangan antara penduduk perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

Adapun indeks literasi keuangan wilayah perkotaan sebesar 69,71% sedangkan di wilayah pedesaan hanya 59,25%. Sementara inklusi keuangan di perkotaan 78,41% dan di wilayah pedesaan 70,13%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan semestinya dengan literasi keuangan yang baik, ekonomi di desa bisa tumbuh dari UMKM-UMKM.

"Inklusi keuangan itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka bisa menggunakan produk jasa keuangan yang digunakan. Kalau mereka punya UMKM, itu bisa dimanfaatkan," kata Friderica saat konferensi pers, Jumat (2/8/2024).

Dihubungi terpisah, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan wajar ada ketimpangan literasi keuangan antara masyarakat di desa dan kota karena infrastruktur keuangan seperti perbankan mayoritas belum menjangkau pelosok desa.

Menurutnya, penduduk desa selama ini terbatas pengetahuannya dalam hal keuangan, sebagian dari mereka hanya mengenal produk tabungan.

"Produk keuangan lainnya mereka cukup rendah pengetahuannya. Hal ini terkait dengan demografi pendidikan di perkotaan yang jauh lebih baik dibandingkan di pedesaan," kata Nailul kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Adapun dari data indeks OJK berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kelompok pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/sederajat, dan tamat SMP/sederajat memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 86,19%, 75,92%, dan 65,76%.

Sebaliknya, kelompok pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 38,19% dan 57,77%.

"Kemudian juga yang paling mendasar adalah, masyarakat desa tidak cukup banyak uang untuk ditaruh di bank. Bagaimana mereka bisa menabung jika uangnya saja tidak ada," kata dia.

Sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo ditandai dengan program penyaluran dana transfer fiskal untuk desa yang dikenal dengan Dana Desa. Dana desa adalah mandatorybudgeting dari UU No 6 tahun 2014 yang telah mengalami 2 kali perubahan. Secara total sejak tahun 2015 sampai sekarang, pemerintah telah mengucurkan Rp609,7 triliun Dana Desa untuk 75.265 desa, yang peruntukannya untuk pembiayaan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa menurut PP 8/2016 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Penggunaannya diatur untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Output implementasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
1. Dana desa untuk membiayai proyek infrastruktur desa dan kawasan antar desa.
Sepanjang tahun 2015-2022, dana desa telah digunakan untuk membangun prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, berupa:
- Jalan desa sepanjang 308.490 kilometer
- Jembatan sepanjang 1.583.215 meter
- Pasar desa sebanyak 12.244 unit
- BUM Desa sebanyak 42.317 unit kegiatan
- Tambatan perahu sebanyak 7.384 unit
- Embung sebanyak 5.371 unit
- Irigasi sebanyak 80.120 unit
- Penahan tanah sebanyak 247.686 unit

2. Dana desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Menurut Menteri Desa Halim Iskandar, dana desa sepanjang 2015-2021 digunakan untuk pembangunan sarana olahraga, prasarana air bersih, prasarana MCK, Polindes, drainase, PAUD, Posyandu, serta membangun sumur sebanyak 74.289 unit.

3. Dana Desa menjadi support system kemajuan desa. Jumlah desa dengan status maju terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi pada 2023, yaitu 23.030 desa. Kemudian, jumlah desa yang berstatus “mandiri” di Indonesia pada 2019 hanya ada sebanyak 819 desa. Angkanya juga konsisten terus meningkat hingga mencapai 11.456 desa pada 2023.

4. Dana Desa menjadi anggaran penyelamat jaminan sosial masyarakat di era pandemi.
Melalui kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa, masyarakat desa yang tidak bisa bekerja optimal saat pandemi COVID-19 mendapatkan alokasi bantuan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar.

Kebijakan Dana Desa untuk BLT dan Moral Hazard

Besaran dana desa yang akan dialokasikan untuk BLT disesuaikan dengan jumlah total dana desa yang diperoleh masing-masing desa. Untuk desa yang memperoleh dana desa di bawah Rp800 juta, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 25% dari total dana desa yang diperoleh pada 2020.

Selanjutnya, untuk desa yang memperoleh dana desa Rp800 juta – Rp1,2 miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 30%. Sedangkan untuk desa yang memperoleh dana desa di atas Rp1,2 miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 35%.

BLT Dana Desa diberikan kepada penerima sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut sehingga total BLT Dana Desa yang akan diberikan selama tiga bulan berjumlah Rp1,8 juta untuk desa yang memperoleh dana desa Rp800 juta – Rp1,2 miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 30%.

Yang perlu dicatat, pendataan penerima BLT Dana Desa yang transparan dengan mekanisme berjenjang serta termonitoring, mendorong desa semakin profesional dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa secara langsung berperan dalam menjaga inflasi di desa.

Meskipun demikian, patut menjadi catatan kritis bahwa Dana Desa selama hampir 10 tahun atau di era pemerintahan Presiden Joko Widodo memunculkan moral hazard dalam implementasinya. Banyak kasus pemborosan Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau menyimpang dari regulasi.

Lebih buruk lagi, grafik kasus korupsi Dana Desa mengalami peningkatan secara signifikan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa, termasuk kasus korupsi Dana Desa di dalamnya.

Dilihat dari jumlah desa sebagai penerima Dana Desa yang mencapai angka 75.252 desa, kasus korupsi yang bermuara dalam peradilan tipikor memang relatif kecil. Namun hal tersebut menunjukkan gejala puncak gunung es kasus korupsi yang terjadi di perdesaan.

Kecenderungan Mematikan Inovasi Pengembangan Ekonomi Asli Desa

Dana Desa dalam pelaksanaannya menimbulkan efek negatif secara sosiologis, karena menjadikan desa menjadi "tergantung" dan tidak mendiri dalam menggali sumber pendapatan asli desa. Inovasi dalam pengembangan ekonomi desa yang berimbas pada output peningkatan pendapatan asli desa sangat jarang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa dimanjakan Dana Desa sebagai wujud transfer fiskal pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai transfer fiskal daerah sebagai konsekuensi dana perimbangan pusat-daerah, dan juga alokasi dana bagi hasil pajak daerah. Sehingga banyak desa yang memiliki aset yang bisa dikelola optimal untuk menguatkan sumber pendapatan asli desa diabaikan.

Padahal desa yang inovatif yang bersungguh-sungguh mendorong kemajuan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan mampu mengoptimalkan tata kelola aset desa dan aktivitas ekonomi di desa. Banyak best practice desa yang bekerja keras mengembangkan BUMDes akhirnya berhasil meraup Pendapatan Asli Desa yang volumenya jauh lebih besar dibanding Dana Desa (DD).

Bumdes Panggung Lestari Desa (Kalurahan) Panggung Harjo, Bantul, misalnya, pendapatan asli desa dari hasil usaha BUMDes mencapai angka Rp2,5 miliar, jauh melebihi alokasi DD setiap tahunnya. Desa Wunut Klaten dengan mengembangkan aset desa yang dikelola BUMDes, berhasil mengumpulkan PADes hampir Rp3 miliar di tahun 2023 dan bisa memberikan dana sosial bagi warganya. Demikian pula dengan Desa Janti, melalui pengembangan Janti Park yang dikelola BUMDes juga menghasilkan pendapatan asli desa di tahun 2023 sebesar Rp1,5 miliar, hampir setara dengan DD yang ditransfer oleh pemerintah pusat.

Sayangnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak menjadikan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam indikator penetapatan status perkembangan desa. Sehingga pada 70% desa berstatus mandiri, pembiayaan pemerintahan desa tergantung pada DD, ADD, dan dana bagi hasil.

Sebanyak 80% desa berstatus mandiri juga bukan desa yang kreatif dalam program pemberdayaan ekonomi desa, pengembangan masyarakat, dan juga program out-of-the-box yang memacu perkembangan kawasan perdesaan.

Mengurai Makna Filosofis Dana Desa

Sebenarnya, jika ditelaah secara filosofis, Dana Desa tidak akan pernah membawa "kemandirian" bagi desa maupun pemerintah desa. Mengingat peruntukannya selalu diatur dalam skala prioritas yang ditentukan pemerintah pusat.

Skala prioritas penggunaan Dana Desa mencerminkan bahwa desa tidak memiliki "otonomi" penuh dalam pembelanjaan Dana Desa. Desa harus melakukan sinkronisasi program pembangunan, program pemberdayaan dengan program pemerintah pusat c.q. pemerintah daerah.

Isu prioritas maupun kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa acapkali tidak sejalan dengan skema rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang akhirnya membuat desa membuat review atau penyesuaian RPJMDes secara periodik. Contoh isu prioritas maupun kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa yang lebih mencerminkan kepentingan menyukseskan program pemerintah pusat adalah skema penggunaan DD tahun 2024.

DD tahun 2024, penggunaan dana desa diprioritaskan: (1) Pengentasan kemiskinan ekstrem, (2) Intervensi percepatan eliminasi TBC, (3) Ketahanan pangan nabati dan hewani, (4) Pencegahan narkoba, (5) Penurunan stunting, (6) Dana operasional pemerintah Desa, dan (7) Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Saat ini, Dana Desa membuat pemerintah desa menjadi pragmatis dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dalam forum musyawarah pembangunan desa. Dalam praktiknya, RKPDes yang menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes), sangat tergantung pada jatah alokasi DD dan ADD.

Dengan adanya fenomena ini, desa yang memiliki volume pendapatan asli desa (PADes) minim tidak akan berdaya mengembangkan inovasi program pembangunan desa. Kecuali, desa dipimpin oleh sosok kepala desa yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat dan memiliki visi pembangunan yang bagus, yang dapat ngotot menggunakan DD untuk program pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, sehingga menghasilkan pembangunan yang inovatif, dan meningkatkan grafik ekonomi desa.

Karena itu, diperlukan sosok kepala desa yang cerdas, inovatif, dan menjunjung tinggi kejujuran, untuk dapat memberikan terobosan kreatif dalam penggunaan Dana Desa. Prioritas program ketahanan pangan, misalnya, oleh kepala desa yang cerdas, digunakan untuk mengembangkan program peternakan terpadu, pertanian komunal, dan juga aktivitas produktif ekonomi yang dikelola secara profesional oleh BUMDes.

Desa yang mandiri dan ingin berkembang dengan progresif tidak akan menggantungkan diri pada Dana Desa, namun berani dan cakap menggali pendapatan asli desa dengan mengembangkan sektor ekonomi produktif. Itulah desa yang benar-benar memiliki otonomi atas dirinya, bukan yang bergantung terhadap transfer fiskal pemerintah pusat yang pengaturannya berdasar optik pembangunan nasional.