Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,47 juta rakyat Indonesia yang menganggur pada Agustus 2024.

Jumlah pengangguran tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Februari 2024 sebanyak 7,20 juta pengangguran. Namun, jika dibandingkan dengan Agustus 2023 yang sebesar 7,99 juta, angka tersebut turun.

"Pada Agustus 2024 terdapat 7,47 juta pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,91%," ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Amalia menyebut, tingkat pengangguran terbuka ini lebih rendah jika dibandingkan Februari 2024 sebesar 4,82% bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka sebelum pandemi Covid pada Agustus 2019 sebesar 5,23%.

Pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka laki-laki sebesar 4,90%, lebih rendah dibanding tingkat pengangguran terbuka perempuan yang sebesar 4,92%.

Tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan turun dibandingkan Agustus 2023, masing-masing sebesar 0,52% poin dan 0,23% poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan tercatat sebesar 5,79% atau lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka di daerah perdesaan sebesar 3,67%.
Dibandingkan Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,61% poin dan 0,21% poin.

Redaksi detikOto berkesempatan mengunjungi Volkswagen Center Singapore di Alexandra, Singapura, Kamis (17/10). Selain menjadi kantor pusat perusahaan setempat, markas tersebut juga difungsikan sebagai dealer utama mereka. Lantas, ada mobil apa saja di sana?

Volkswagen Center Singapore punya bangunan yang tergolong luas. Bahkan, semua model yang dijual di Negeri Singa terpajang di fasilitas tersebut. Mulai dari produk baru, hingga produk lama yang juga dipasarkan di Indonesia.

Ketika baru masuk pintu utama, kami langsung disambut kendaraan listrik terbaru mereka, yakni Volkswagen ID. Buzz atau combi elektrik. Mobil tersebut menjadi 'pemeran utama' di markas VW dengan pilihan dua warna, yakni jingga dan hijau.

Volkswagen Center Singapore. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

ID. Buzz sejatinya tersedia dalam empat varian berbeda, yakni normal wheelbase, long wheelbase 6-seater, long wheelbase 7-seater dan cargo. Sementara harganya mulai dari Rp 1,8 miliar hingga Rp 3,9 miliar.

Tak jauh dari ID. Buzz, terdapat sederet VW Golf-series yang terdiri dari Golf GTI, Golf R, Golf Lite Plus dan Golf R-Line. Kendaraan tersebut menjadi produk terlengkap yang unitnya terpajang di Volkswagen Center Singapore.

Volkswagen Center Singapore. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Soal harga, jangan kaget. Meski Golf-series punya tampang mungil, namun banderolnya terbilang tinggi. Mobil tersebut dilego mulai dari 276.400 SGP atau hingga 428.900 SGP atau Rp 3,2 miliar hingga 428.900 SGP atau Rp 5 miliar!

Masuk lebih ke dalam, ada ID.4 dan ID.5 series yang sama-sama tak dijual di Indonesia. Kendaraan tersebut punya tampang khas mobil perkotaan yang kompak dan menjunjung tinggi nilai-nilai kenyamanan.

Volkswagen Center Singapura. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Keduanya sama-sama hadir dalam varian standard dan GTX di Volkswagen Center Singapore. Jika ID.4 standard dibanderol 337.900 SGP atau Rp 3,9 miliar dan GTX 359.900 SGP atau Rp 4,2 miliar, maka ID.5 Standard ditawarkan Rp 4,05 miliar dan GTX yang Rp 250 juta lebih mahal.

Selain mobil-mobil barusan, terdapat Tiguan Life dan T-Cross. Keduanya sama-sama ditawarkan di rentang harga Rp 3 miliar.

Video: PSDKP Batam Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 13 Miliar

Video: PSDKP Batam Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 13 Miliar

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) Kemenkeu mencatat, penerimaan pajak daerah dalam tren peningkatan.

Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, hingga Agustus 2024, pihaknya telah mengumpulkan penerimaan pajak daerah mencapai Rp 161,06 triliun.

Penerimaan pajak daerah sebesar Rp 161,06 triliun tersebut berasal dari pajak provinsi sebesar Rp 89,75 triliun dan pajak kabupaten/kota sebesar Rp 71,30 triliun.

"Dari tahun ke tahun itu (pajak daerah) mengalami peningkatan terus-menerus. Pada periode 2024 ini tarikan data Agustus ini di Rp 161 triliun. Kita masih punya sekian bulan lagi," ujar Lydia dalam acara Pengaturan UU HKPD dan Implementasinya dalam Mendukung Penguatan Local Taxing Power Daerah, belum lama ini.

Lydia menyebut, proporsi pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam penerimaan pajak provinsi berada dalam rentang 27,25%-42,80%. Tercatat, penerimaan PKB hingga Agustus 2024 telah mencapai Rp 34,15 triliun.

Sedangkan proporsi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pajak daerah Kabupaten/Kota berada dalam rentang 24%-30%. Tercatat, realisasi penerimaan PBB-P2 hingga Agustus 2024 mencapai Rp 19,29 triliun.

Peningkatan ini dikarenakan adanya penguatan dalam kebijakan PBB-P2 mulai dari kewajiban updating atas NJOP oleh pemda, assesmen rasio dan penyesuaian tarif PBB-P2 (maksimal 0,3% menjadi 0,5%).

"PBB-P2 menjadi jenis pajak yang kontribusinya besar di daerah. Sejauh mana? Peningkatan tarif yang diinterfensi dengan assesmen rasio mampu memberikan ungkitan terhadap PBB-P2," kata Lydia.

JAKARTA, investor.id – Pertumbuhan kendaran pribadi yang mencapai 8% pertahunnya turut berkontribusi terhadap kemacetan di kota-kota besar di Indonesia. Untuk mengantisipasi kerugian ekonomi akibat kemacetan tersebut dibutuhkan terobosan dari semua pihak.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan tantangan transportasi nasional, khususnya transportasi darat ke depan akan semakin kompleks. Di wilayah perkotaan, keterbatasan transportasi massal telah menghambat pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan sebagian besar pemerintah daerah (Pemda) belum mampu menjalankan kewenangan penyelenggaraan transportasi perkotaan secara optimal.

Hal tersebut ia sampaikan melalui pesan video, saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional “Tinjauan Aspek Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Angkutan Umum Massal”, di Universitas Diponegoro, Kamis (10/10/2024).

“Perlu berbagai langkah terobosan agar semakin banyak Pemerintah Daerah memiliki keberpihakan dan kemampuan menyelenggarakan angkutan umum massal perkotaan secara mandiri,” kata Menhub seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan.

Menurut Menhub, penggunaan angkutan umum massal merupakan solusi berbagai permasalahan di perkotaan.

Terlebih, merujuk pada data BPS, sekitar 57 persen dari 277 juta penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, angka yang diprediksi akan naik menjadi 66,6 persen pada 2035.

Dengan semakin tingginya urbanisasi di Indonesia, kebutuhan akan transportasi publik yang efisien dan nyaman semakin mendesak.

Peningkatan mobilitas di perkotaan akan menuntut penyediaan transportasi umum massal, guna menghindari kemacetan yang berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

“Kebutuhan itulah yang menjadikan transportasi perkotaan isu strategis untuk masa kini dan masa depan,” ujar Menhub.

Menhub juga menyebut pengembangan infrastruktur transportasi massal merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan.

Meskipun sejumlah kota besar seperti Jakarta, Solo, Semarang, dan Bogor menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan transportasi massal, namun banyak daerah lain yang belum melakukannya.

“Banyak daerah lain yang masih menghadapi tantangan dalam ketersediaan infrastruktur, integrasi sistem, dan tingkat pelayanan dalam mengembangkan transportasi massal,” tambah Menhub.

Secara hukum penyelenggaraan angkutan massal perkotaan menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah.

Sayangnya, hingga saat ini belum semua daerah mampu secara optimal melaksanakan penyelenggaraannya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan diperlukan berbagai langkah dan terobosan agar lebih banyak daerah yang mampu dan berpihak pada transportasi massal perkotaan.

Menhub menyebut belum sepenuhnya pemerintah daerah (Pemda) mampu menjalankan kewenangan penyelenggaraan transportasi perkotaan ini secara optimal.

“Untuk itu perlu berbagai langkah terobosan agar semakin banyak Pemerintah Daerah memiliki keberpihakan dan kemampuan menyelenggarakan angkutan umum massal perkotaan secara mandiri,” kata Menhub dalam siaran persnya, Kamis (10/10/2024) .

DOK. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Ilustrasi bus kota. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meluncurkan program Buy the Service sejak tahun 2020 lalu.

Menhub menekankan pentingnya meningkatkan pemanfaatan angkutan umum massal sebagai solusi permasalahan di perkotaan.

Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 57 persen dari 277 juta penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, angka yang diprediksi akan naik menjadi 66,6 persen pada 2035.

Dengan semakin tingginya urbanisasi di Indonesia, kebutuhan akan transportasi publik yang efisien dan nyaman semakin mendesak.

Peningkatan mobilitas di perkotaan menurut dia, akan menuntut penyediaan transportasi umum massal, guna menghindari kemacetan yang berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

“Hal ini menjadikan transportasi perkotaan isu strategis untuk masa kini dan masa depan,” ujar Menhub.

Menhub juga menyebut pengembangan infrastruktur transportasi massal merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan.

SHUTTERSTOCK/BANGKIT'S GALERY Ilustrasi KRL Commuter Line di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Meskipun sejumlah kota besar seperti Jakarta, Solo, Semarang, Bogor dan beberapa kota lainnya menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan transportasi massal, namun masih banyak daerah lain yang masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan infrastruktur, integrasi sistem, dan tingkat pelayanan.

Secara hukum penyelenggaraan angkutan massal perkotaan menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah, namun belum semua daerah mampu secara optimal melaksanakan penyelenggaaraannya.

Lebih lanjut Menhub menyampaikan pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum massal perkotaan melalui berbagai upaya, salah satunya melalui penyelenggaran subsidi dengan skema Buy The Service (BTS).

“Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan transportasi perkotaan menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun belum semua daerah mampu menjalankannya secara optimal. Untuk mendukung hal ini, Kementerian Perhubungan memberikan subsidi melalui skema "buy the service," ucap Menhub.

Saat ini Kementerian Perhubungan berkomitmen dengan memberikan stimulus subsidi melalui skema buy the service di 14 kota yang di antaranya adalah Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, hingga Bandung yang melayani hingga 75 juta orang.

Sementara di sisi lain baru sekitar 20 pemerintah daerah berkomitmen menyelenggarakan transportasi umum massal dengan APBD.

NUSANTARA, investor.id – Pemerintah memutuskan menjadikan lantai dasar masing-masing gedung perkantoran kementerian koordinator (Kemenko) sebagai area komersial. Adanya area komersial di perkantoran yang terletak di sekitar Istana Garuda tersebut dapat menarik kunjungan wisatawan umum ke IKN.

Upaya pemerintah tersebut sebagai bagian mempercepat pertumbuhan ekosistem perkotaan di wilayah IKN. Adanya area komersial yang dapat digunakan masyarakat, juga dapat menumbuhkan ekonomi mulai bergerak. 

Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimoeljono mengatakan, sejak Pemerintah memutuskan untuk membuka akses kunjungan masyarakat ke wilayah IKN, saat ini sudah mulai tumbuh sejumlah tempat usaha yang lazimnya dapat dengan mudah ditemukan di wilayah Perkotaan.

“Mudah-mudahan makin terbentuk ekosistem perkotaannya, sudah anda lihat sudah ada Excelso, ada Kimia Farma, bentar lagi ada yang lain-lain,” ujar Basuki saat ditemui di IKN, Minggu (6/10/2024) Pagi.

Menurutnya, Pemerintah telah memutuskan untuk menjadikan lantai dasar di masing-masing gedung perkantoran di komplek Kantor Kemenko yang ada di sekitar Istana Garuda, sebagai lokasi area komersial. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem perkotaan di wilayah IKN. 

“Di area lantai dasar perkantoran ini menjadi area komersial, jadi supaya sudah hidup lebih cepat ekosistem kotanya,” sambungnya.

Keputusan Pemerintah untuk menggabung gedung perkantoran dengan area komersial ini, salah satunya juga demi mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan ke wilayah IKN. Pasalnya, dengan semakin banyak jumlah kunjungan wisatawan umum ke wilayah IKN, maka bisa lebih mudah mengundang minat investor untuk berinvestasi di IKN.

“Ya ini salah satu strategi untuk menghidupkan IKN ini, kalau makin crowd yang melihat, berarti mudah-mudahan makin banyak investor yang akan masuk,” tegasnya. 

Sementara itu, saat ini jumlah kunjungan wisatawan umum ke wilayah IKN sejak dibuka pada 16 September 2024 lalu, telah menjadi lebih dari 5.000 pengunjung. Dengan tingginya minat kunjungan wisatawan ke IKN, Pemerintah pun yakin ekosistem perkotaan di wilayah IKN bisa mulai terbentuk dalam kurun waktu dua atau tiga tahun kedepan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, pemerintah sangat serius dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai upaya mengatasi permasalahan polusi.

Karenanya, dia mengimbau agar angkutan perkotaan beralih menggunakan kendaraan listrik.

“Pemerintah konsisten menjadikan kendaraan listrik angkutan mayoritas masyarakat, memang tidak mudah. Oleh karenanya, kita mengimbau angkutan umum perkotaan khususnya agar menggunakan kendaraan listrik,” jelas Budi Karya dikutip dari laman Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Selasa (27/8/2024).

Budi pun mengapresiasi langkah Grab Indonesia dalam mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai upaya mengurangi polusi udara.

Sejak 2019 hingga saat ini, Grab telah melayani masyarakat Indonesia dengan lebih dari 10.000 kendaraan listrik, khususnya di 8 kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Bali, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan Solo.

Selain itu, perusahaan juga akan melakukan penambahan 1.000 unit kendaraan listrik ke depannya.

“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Grab berkaitan dengan pengadaan kendaraan listrik untuk lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai," kata dia.

Pemerintah telah menargetkan pengoperasian dua juta mobil listrik di Indonesia hingga tahun 2030.

Pada kesempatan ini, Menhub juga berpesan kepada Grab Indonesia dan seluruh mitra pengemudi, untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami harapkan Grab Indonesia agar memberikan edukasi secara berkala kepada mitra,k hususnya mengenai aturan keselamatan berkendara, kemudian pemberian layanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa," kata dia.

Sehingga, tak hanya armada yang bagus, tetapi pelayanan yang diberikan juga semakin bagus dan meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan bahwa terjadi ketimpangan literasi keuangan antara penduduk perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

Adapun indeks literasi keuangan wilayah perkotaan sebesar 69,71% sedangkan di wilayah pedesaan hanya 59,25%. Sementara inklusi keuangan di perkotaan 78,41% dan di wilayah pedesaan 70,13%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan semestinya dengan literasi keuangan yang baik, ekonomi di desa bisa tumbuh dari UMKM-UMKM.

"Inklusi keuangan itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka bisa menggunakan produk jasa keuangan yang digunakan. Kalau mereka punya UMKM, itu bisa dimanfaatkan," kata Friderica saat konferensi pers, Jumat (2/8/2024).

Dihubungi terpisah, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan wajar ada ketimpangan literasi keuangan antara masyarakat di desa dan kota karena infrastruktur keuangan seperti perbankan mayoritas belum menjangkau pelosok desa.

Menurutnya, penduduk desa selama ini terbatas pengetahuannya dalam hal keuangan, sebagian dari mereka hanya mengenal produk tabungan.

"Produk keuangan lainnya mereka cukup rendah pengetahuannya. Hal ini terkait dengan demografi pendidikan di perkotaan yang jauh lebih baik dibandingkan di pedesaan," kata Nailul kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Adapun dari data indeks OJK berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kelompok pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/sederajat, dan tamat SMP/sederajat memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 86,19%, 75,92%, dan 65,76%.

Sebaliknya, kelompok pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 38,19% dan 57,77%.

"Kemudian juga yang paling mendasar adalah, masyarakat desa tidak cukup banyak uang untuk ditaruh di bank. Bagaimana mereka bisa menabung jika uangnya saja tidak ada," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Memiliki hunian impian tentu menjadi dambaan setiap orang. Namun, banyak kendala yang dihadapi.

Dari sisi regulator, Pemerintah terus mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak hunian vertikal atau rumah susun (rusun).

Kebijakan ini dinilai sebagai solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni disamping adanya keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

Sedangkan dari sisi masyarakat, mereka kesulitan mendapatkan rumah karena harganya yang semakin melambung tinggi.

Kendati demikian, hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah rumah susun ataupun apartemen yang paling diincar masyarakat ketimbang rumah tapak?

Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya pun menjawabnya kepada Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

"Sebenarnya orang lebih suka rumah tapak," tegas Bambang.

Namun sayangnya, harga rumah tapak yang berada di dalam kota atau lokasi strategis sangatlah mahal atau tak dapat dijangkau beberapa masyarakat.

Oleh karenanya, beberapa golongan masyarakat memilih tinggal di apartemen atau rusun lantaran harganya lebih dapat dijangkau.

Bambang membeberkan, misalnya ada salah satu calon pembeli dengan budget Rp 500 juta.

Jika dirinya membeli rumah tapak, maka akan mendapatkan lokasi yang jauh dari tempat kerja karena berada di pinggiran.

"Sedangkan dengan budget yang sama sudah bisa dapat apartemen Transit Oriented Deevlopment (TOD) di area strategis dengan akses transportasi yang mumpuni," tandas Bambang.

KEMISKINAN di daerah perkotaan di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan bersifat multidimensi.

Meskipun daerah perkotaan sering kali dilihat sebagai daerah dengan pusat ekonomi yang maju dengan banyaknya peluang kerja, namun kenyataannya banyak penduduk di daerah perkotaan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Juli 2024 lalu memberikan memberikan potret kondisi kemiskinan terkini dengan pola berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Secara angka, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih rendah jika dibandingkan dengan kemiskinan di daerah perdesaan.

Angka terakhir yang dikutip dari rilis BPS, di daerah perkotaan angka kemiskinan adalah sebesar 7,09 persen, sementara di daerah perdesaan sebesar 11,79 persen.

Meskipun secara persentase kemiskinan di perkotaan berada lebih rendah dibandingkan kemiskinan di perdesaan, namun terjadi adanya perbedaan kondisi lain antara kemiskinan perkotaan dan perdesaan dalam satu dekade terakhir.

Perbedaan pertama adalah berdasarkan kecepatan pemulihan pascapandemi Covid-19.

Kondisi kemiskinan perkotaan saat ini pada 2024 adalah sebesar 7,09 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan angka sebelum pandemi sebesar 6,69 persen pada Maret 2019.

Berbeda dengan kemiskinan perdesaan yang saat ini kondisinya sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Tercatat kemiskinan perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2019 sebesar 12,85 persen.

Perbedaan kedua adalah dari sisi kecepatan penurunan angka kemiskinan sebelum pandemi Covid-19. Di daerah perkotaan pada Maret 2014 – Maret 2019, angka kemiskinan perkotaan justru mampu turun lebih cepat dibandingkan dengan angka kemiskinan di perdesaan.

Pada periode tersebut, angka kemiskinan di daerah perkotaan mampu turun 1,65 persen poin dari 8,34 persen pada Maret 2014 menjadi 6,69 persen pada Maret 2019.

Sementara angka kemiskinan di perdesaan justru turun lebih rendah, yaitu hanya turun sebesar 1,32 persen poin atau turun dari 14,17 persen pada Maret 2014 menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.

Ada apa dengan kemiskinan perkotaan saat ini?

Urbanisasi yang pesat di Indonesia telah menyebabkan lonjakan populasi daerah perkotaan. Hal ini tercermin dari melonjaknya proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dalam satu dekade terakhir.

Proporsi penduduk perkotaan meningkat tajam dari 50,1 persen pada 2014 menjadi 58,8 persen pada 2024. Artinya proporsi penduduk perkotaan meningkat 1,2 kali lipatnya dalam kurun waktu 10 tahun.

KEMISKINAN di daerah perkotaan di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan bersifat multidimensi.

Meskipun daerah perkotaan sering kali dilihat sebagai daerah dengan pusat ekonomi yang maju dengan banyaknya peluang kerja, namun kenyataannya banyak penduduk di daerah perkotaan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Juli 2024 lalu memberikan memberikan potret kondisi kemiskinan terkini dengan pola berbeda antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Secara angka, tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih rendah jika dibandingkan dengan kemiskinan di daerah perdesaan.

Angka terakhir yang dikutip dari rilis BPS, di daerah perkotaan angka kemiskinan adalah sebesar 7,09 persen, sementara di daerah perdesaan sebesar 11,79 persen.

Meskipun secara persentase kemiskinan di perkotaan berada lebih rendah dibandingkan kemiskinan di perdesaan, namun terjadi adanya perbedaan kondisi lain antara kemiskinan perkotaan dan perdesaan dalam satu dekade terakhir.

Perbedaan pertama adalah berdasarkan kecepatan pemulihan pascapandemi Covid-19.

Kondisi kemiskinan perkotaan saat ini pada 2024 adalah sebesar 7,09 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan angka sebelum pandemi sebesar 6,69 persen pada Maret 2019.

Berbeda dengan kemiskinan perdesaan yang saat ini kondisinya sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Tercatat kemiskinan perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2019 sebesar 12,85 persen.

Perbedaan kedua adalah dari sisi kecepatan penurunan angka kemiskinan sebelum pandemi Covid-19. Di daerah perkotaan pada Maret 2014 – Maret 2019, angka kemiskinan perkotaan justru mampu turun lebih cepat dibandingkan dengan angka kemiskinan di perdesaan.

Pada periode tersebut, angka kemiskinan di daerah perkotaan mampu turun 1,65 persen poin dari 8,34 persen pada Maret 2014 menjadi 6,69 persen pada Maret 2019.

Sementara angka kemiskinan di perdesaan justru turun lebih rendah, yaitu hanya turun sebesar 1,32 persen poin atau turun dari 14,17 persen pada Maret 2014 menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.

Ada apa dengan kemiskinan perkotaan saat ini?

Urbanisasi yang pesat di Indonesia telah menyebabkan lonjakan populasi daerah perkotaan. Hal ini tercermin dari melonjaknya proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dalam satu dekade terakhir.

Proporsi penduduk perkotaan meningkat tajam dari 50,1 persen pada 2014 menjadi 58,8 persen pada 2024. Artinya proporsi penduduk perkotaan meningkat 1,2 kali lipatnya dalam kurun waktu 10 tahun.

Sayangnya, pertambahan penduduk di daerah perkotaan yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan perkembangan infrastruktur yang memadai.

Akibatnya, banyak penduduk perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh dengan kondisi sanitasi buruk dan akses terbatas ke air bersih serta terbatasnya akses pada layanan kesehatan.

Kehadiran permukiman kumuh kemudian menjadi salah satu ciri khas kemiskinan di daerah perkotaan. Rumah-rumah di permukiman kumuh biasanya sempit, dibangun dari bahan-bahan tidak tahan lama, dan sering kali terletak di daerah rawan seperti bantaran sungai.

Daerah perkotaan yang sering dipandang sebagai daerah dengan pusat ekonomi yang maju dengan tersedia banyak peluang kerja. Namun seringkali faktor biaya hidup di perkotaan cenderung dikesampingkan.

Padahal biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar di perkotaan juga cenderung lebih tinggi. Hal ini terlihat dari besaran nilai garis kemiskinan perkotaan yang cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan perdesaan.

Berdasarkan Susenas Maret 2024 secara nasional garis kemiskinan perkotaan tercatat sebesar Rp 601.871 per orang per bulan, sementara di daerah perdesaan adalah sebesar Rp 556.874 per orang per bulan.

Kondisi ini terjadi di hampir seluruh daerah perkotaan di Indonesia dengan nilai yang bervariasi menurut provinsinya.

Sebagai contoh di Provinsi DI Yogyakarta, garis kemiskinan perkotaan tercatat sebesar Rp 628.626 per orang per bulan, sementara di daerah perdesaan adalah sebesar Rp 524.188 per orang per bulan.

Besarnya biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan seringkali tidak dibarengi dengan tercukupinya pendapatan atau penghasilan bagi penduduk miskin.

Rendahnya pendidikan kepala rumah tangga miskin daerah perkotaan mendorong mereka terbatas untuk terserap pada pekerjaan padat karya ataupun usaha informal.

Untuk memberikan gambaran, dapat dilihat pada Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2023 bahwa mayoritas kepala rumah tangga miskin di perkotaan hanya berpendidikan SD sederajat ke bawah (58,05 persen).

Dengan pekerjaan yang terbatas, maka peluang pendapatan terbatas juga semakin besar. Potret ini tercermin salah satunya berdasarkan rata-rata upah buruh menurut pendidikan tertinggi dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024.

Secara nasional tercatat bahwa penduduk dengan pendidikan tertinggi SD ke bawah merupakan kelompok dengan rata-rata upah buruh terendah yang tercatat sebesar Rp 1.915.731.

Jika dibandingkan dengan biaya hidup di perkotaan tentu angka ini masih jauh dari cukup.

Sebagai ilustrasi biaya minimal rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar di perkotaan dapat dihitung dengan mengalikan garis kemiskinan perkotaan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebesar 4,78 anggota rumah tangga pada Maret 2024.

Melalui cara ini, maka didapatkan angka sekitar Rp 2,8 juta per rumah tangga. Artinya dengan pendapatan Rp 1.915.731, maka rumah tangga tadi masih memiliki kekurangan hampir satu juta rupiah untuk bisa mencukupi kebutuhan dasarnya sekaligus keluar dari kemiskinan di perkotaan.

Urbanisasi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Diperlukan kesiapan dari dua sisi, yaitu para pemangku kepentingan dan dari masyarakat sendiri untuk saling berkolaborasi menghadapi urbanisasi ini.

Mengatasi kemiskinan perkotaan

Kompleksnya masalah kemiskinan perkotaan tidak hanya meliputi kekurangan pendapatan atau konsumsi, namun juga melibatkan dimensi lainnya seperti kurangnya akses terhadap tanah dan perumahan, pelayanan dan infrastruktur dasar, sumber ekonomi, dan juga fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah perkotaan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Salah satu langkah penting adalah meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan.

Dengan pendidikan yang baik dan keterampilan memadai, maka diharapkan penduduk miskin memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan layak dan berpenghasilan lebih baik.

Hal itu tentu juga perlu dibarengi dengan upaya memperbaiki kondisi permukiman kumuh melalui program-program pembangunan infrastruktur.

Penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang baik akan sangat membantu meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin di daerah perkotaan.

Program-program perumahan yang terjangkau juga harus diperluas untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak.

Dari sisi ekonomi, pengembangan sektor informal juga perlu mendapatkan perhatian. Banyak penduduk miskin di daerah perkotaan bekerja di sektor informal, sehingga memberikan dukungan melalui pelatihan keterampilan, akses ke kredit mikro, dan perlindungan sosial dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.