Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong rencana pemindahan pelabuhan barang impor ke pelabuhan di luar Pulau Jawa dilanjutkan di era pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto. Langkah ini diambil agar meningkatkan permintaan pasar domestik.

Mulanya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan untuk meningkatkan permintaan pasar domestik perlu didukung oleh beberapa kebijakan, seperti revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan pergeseran pelabuhan barang impor ke luar Pulau Jawa.

"Misalnya Permendag 8/2024 itu direvisi, kita revisi supaya permintaan pasar domestik itu bisa naik kembali, ya. Dan kemudian juga kita kencangkan perubahan pelabuhan masuk, pelabuhan impor," kata Febri saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Dia menyebut keputusan pemindahan pelabuhan barang impor ini perlu dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya. Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi kepastian ratas diselenggarakan.

Dia pun mendorong agar rencana tersebut dapat dilakukan di pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto. Meski begitu, dia belum mendapatkan informasi terkait rencana tersebut telah disampaikan ke tim Prabowo atau belum.

Namun, dia menekankan pentingnya pemindahan pelabuhan barang impor sebagai salah satu upaya untuk mempercepat permintaan pasar domestik.

"Sebaiknya begitu (dilanjutkan era Prabowo), ya, karena itu akan jadi booster. Di tim Transisi saya belum tahu informasi, ya, tapi menurut kami itu yang penting dilakukan untuk meningkatkan permintaan domestik atas, terutama untuk industri di tujuh sektor itu, industri tekstil, industri pakaian jadi, industri aksesoris, industri alas kaki, industri tas, industri elektronik, industri kosmetik, begitu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memberi sinyal keputusan pemindahan pelabuhan barang impor ke pelabuhan di luar Pulau Jawa berada di pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto. Saat ini rencana tersebut masih dalam tahap diskusi antar pihak terkait.

"Belum, masih diskusi ya," kata Zulhas saat ditemui di Kawasan Kampung Bangkong Reang, Wangunharjo, Cikarang Utara, Kamis (26/9/2024)

Namun, Zulhas menjelaskan pihaknya saat ini tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, termasuk kebijakan baru. Untuk itu, rencana pemindahan jalur masuk barang impor tersebut akan ditentukan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Iya di pemerintahan berikutnya. Sekarang yang rutin aja. Kita kan nggak boleh lagi memutuskan yang strategis, apalagi usulan baru. Nanti lah di pemerintahan baru," jelasnya.