Jakarta -

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini buka-bukaan terkait nasib tunjangan kinerja (tukin) para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah kementerian. Adapun pemindahan kementerian ini seiring dengan perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rini memastikan, tukin yang diterima ASN masih akan tetap mengacu pada kementerian tempat ia bekerja sebelum dipindahkan sehingga tidak akan ada penurunan tukin. Hal ini sembari menunggu rampungnya Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

"Kalau misalnya di kementerian yang berbeda-beda (penempatannya), maka tetap dia akan menggunakan (tukin) yang lama sambil kita sedang menyesuaikan juga PermenPAN-RB untuk penyesuaian," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia pun mencontohkan dengan tukin Kementerian Imigrasi. Adapun di pemerintahan sebelumnya, persoalan imigrasi masuk ke dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Kementerian Imigrasi nantinya akan mengikuti besaran tukin yang lama.

Tukin pegawai ASN sendiri berbeda-beda menyesuaikan jabatan dan asal kementerian. Ada kementerian yang tukinnya 80% dan ada juga yang sudah mencapai 100%. Rini menekankan kembali, untuk tahap awalnya ini tukin pegawai ASN yang pindah kementerian masih akan tetap mengacu pada tukin di kementerian lama.

"Ada yang dipindahkan ke mana, ada (kementerian) yang masih 80%, dia sudah 100 dan sebagainya, dia masih mengikuti yang lama dulu, sesuai dengan organisasi asal. Pokonya tidak merugikan ASN," ujarnya.

Rini mengatakan, proses transisi ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2024. Proses tersebut pun telah berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Seiring dengan itu, ke depan juga akan terbit aturan turunan lainnya.

"Transisi ini kan sampai bulan Desember harus kita selesaikan, mudah-mudahan nanti Januari sudah mulai ada peraturan. Jadi KemenPAN-RB lagi ngebut nih, banyak yang harus diselesaikan hari ini," kata dia.

Selaras dengan kebijakan menyangkut tukin ini, Rini juga memastikan kebijakan serupa terhadap gaji ASN yang pindah kementerian. Ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujar Rini, dalam Raker.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres No. 139 tahun 2024 atau Perpres Transisi. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

(kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) memastikan bahwa gaji para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami pemindahan kementerian tidak akan berubah. Adapun pemindahan ini seiring dengan proses transformasi kementerian di Kabinet Merah Putih.

Menteri PAN-RB Rini Widiyantini mengatakan secara total saat ini Kabinet Merah Putih memiliki total 48 kementerian. Angka ini terdiri atas 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur atau pergeseran tugas, dan 2 kementerian hanya perubahan nomenklatur.

"Ini banyak sekali pertukaran, perpindahan, perpecahan dari fungsi-fungsi kementerian dan Lembaga (KL) sehingga kita susun Peraturan Presiden (Perpres) 139 2024 dan sudah ditanda tangan," kata Rini, dalam Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Untuk menyeimbangkan fungsinya, Kementerian PAN-RB menyiapkan penyesuaian penempatan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Penyesuaian ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

Melalui aturan itu, ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan. Salah satunya, tidak ada perubahan pada gaji ASN yang mengalami perpindahan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujarnya.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres 139/2024 atau Perpres Transisi tersebut. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," kata dia.

(shc/kil)

Jakarta -

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tinggal di apartemen. Tapi ASN juga harus menanggung biaya listrik dan gas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto buka-bukaan terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di hunian ASN di IKN, Kalimantan Timur. Hunian ini nantinya akan menjadi tempat tinggal dari para ASN yang pindah ke IKN tahun depan.

Iwan mengatakan, pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut belum dilakukan. Namun ia menyebut bahwa nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya seperti listrik dan gas.

"Terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dikutip dari unggahan pada akun Instagram Kementerian PU, @kementerianpu, Jumat (25/10/2024).

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Sebagai informasi, jadwal pemindahan pegawai ASN ke IKN mundur ke bulan Januari 2025. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang masih dijabat oleh Abdullah Azwar Anas.

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Di kesempatan berbeda, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat sebagai Menteri PUPR menyampaikan, saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

[Gambas:Instagram]

Simak Video 'Kenapa ASN Belum Pindah ke IKN Walaupun Hunian Sudah Siap?':

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Jakarta -

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tinggal di apartemen. Tapi ASN juga harus menanggung biaya listrik dan gas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto buka-bukaan terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di hunian ASN di IKN, Kalimantan Timur. Hunian ini nantinya akan menjadi tempat tinggal dari para ASN yang pindah ke IKN tahun depan.

Iwan mengatakan, pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut belum dilakukan. Namun ia menyebut bahwa nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya seperti listrik dan gas.

"Terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dikutip dari unggahan pada akun Instagram Kementerian PU, @kementerianpu, Jumat (25/10/2024).

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Sebagai informasi, jadwal pemindahan pegawai ASN ke IKN mundur ke bulan Januari 2025. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang masih dijabat oleh Abdullah Azwar Anas.

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Di kesempatan berbeda, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat sebagai Menteri PUPR menyampaikan, saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

[Gambas:Instagram]

Simak Video 'Kenapa ASN Belum Pindah ke IKN Walaupun Hunian Sudah Siap?':

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Jakarta -

Direktur Jenderal Cipta Karya (Dirjen Cipta Karya) Diana Kusumastuti menjadi salah satu sosok baru yang masuk ke kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Diana akan membantu Prabowo di bidang infrastruktur, sesuai dengan latar belakangnya.

Ditanya terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur di masa yang akan datang, Diana enggan berbicara banyak. Ia meminta untuk menunggu hingga pelantikan menteri dan wakil menteri dilakukan.

"Tunggu dulu saja. Sebentar lagi ada pelantikan, habis pelantikan (dibeberkan)," ujar Diana, ditemui usai media gathering di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Saat ditanya lebih lanjut tentang pesan yang disampaikan Prabowo terkait keberlanjutan infrastruktur di Indonesia, Diana memberikan sedikit bocoran. Salah satunya ialah menyangkut keberlanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ada (pesan Prabowo), IKN jelas lanjut. IKN harus lanjut, ya. Yang lainnya, mestinya ya kayak air dan sebagainya harus lanjut, juga rumah," ujarnya.

Diana menjelaskan, saat ini proses pembangunan di IKN masih terus dikebut. Adapun target terdekatnya ialah menyelesaikan saran prasarana untuk mendukung pemindahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ke sana.

Para ASN ini ditargetkan sudah bisa mulai pindah pada bulan Januari 2025. Meski banyak infrastruktur sudah rampung, Diana sendiri mengakui bahwa masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai 100%.

"Sudah ada yang bisa dihuni. Tapi kan juga belum maksimal, ya kan. Masih butuh waktunya, mudah-mudahan Januari sudah siap huni. Terus yang kantor-kantor, kita kan juga bangun juga. Tapi kalau terkait dengan selesainya, ya belum selesai. Yang 100%, itu belum. Tapi kita sedang selesaikan semuanya," kata dia.

Diana juga membocorkan bahwa pada 2025 nanti akan masuk proyek-proyek baru di IKN. Namun ia belum dapat merincikan proyek apa yang dimaksud. Pembangunan akan terus berjalan seiring dengan penyelesaian mega proyek ibu kota baru itu.

"Insyaallah ada, kan belum selesai semuanya (pembangunan). Masa harus begitu selesai semuanya, kan belum jadi kota. Iya kan, masih ada bangunan-bangunan lain. Dan juga groundbreaking-groundbreaking lainnya lagi yang menambah untuk lebih lengkapnya ibu kota di sana," ujar Diana.

Sebagai tambahan informasi, Diana menjadi salah satu sosok yang dipanggil oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dia mengaku Probowo memintanya untuk bergabung dalam kabinetnya nanti.

"Saya diminta untuk membantu beliau di dalam pemerintahan beliau saat ini. Posisinya nanti aja ya, jangan sekarang ya," kata Diana kepada wartawan setelah bertemu dengan Prabowo pada Selasa (15/10/2024), dikutip dari detikProperti.

Meskipun menolak untuk membeberkan posisi pasti yang diamanatkan oleh Prabowo, Diana menyatakan tugasnya nanti masih berhubungan dengan posisinya terdahulu, seputar infrastuktur.

"Terkait sama infrastruktur. Kita lihat nanti ya," ujarnya.

Hingga kini belum diketahui posisi apa yang akan diduduki Diana. Namun diketahui bahwa Diana menghadiri Hambalang Rereat hari ke-2. Adapun kegiatan hari kedua itu merupakan pembekalan untuk wakil menteri (wamen), sedangkan hari pertama retreat adalah pembekalan untuk menteri.

(shc/das)

Jakarta -

Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan mengusung konsep twin cities yang menjalankan fungsi hampir bersamaan sebagai ibu kota selama periode tertentu (2025-2029). Usulan itu datang dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) dan disampaikan kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono.

ASPI merumuskan dua variabel strategis yaitu keputusan perpindahan IKN dari Jakarta ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk pembangunan IKN. Dengan kedua variabel strategis ini, disusun empat alternatif skenario pemindahan IKN.

Pertama, skenario ideal yaitu pemindahan ibu kota yang dilaksanakan dengan anggaran cukup. Kedua, peluang 1 yaitu pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup. Jika situasinya begitu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan Jakarta sebagai ibu kota secara legal (de jure) dan IKN sebagai ibu kota de facto (kegiatan administrasi pemerintahan nasional).

"Pada kondisi ini kita menyarankan agar IKN ini bisa sebagai Twin Cities yang fokus pada hub untuk penelitian dan lingkungan. Beberapa kementerian dan lembaga yang disarankan bisa berada di lokasi seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan visi IKN sebagai kota hutan)," kata Ketua Umum ASPI Adiwan Fahlan Aritenang dalam konferensi pers Jumat (11/10).

Kemudian skenario peluang 2 yaitu pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti itu, ASPI mengusulkan diterapkan skenario Twin Cities dengan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto.

"Jika sudah de jure, pasti kita melihat di IKN adalah kementerian-kementerian inti dari pemerintah Seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri," ucapnya.

Lalu skenario tantangan, di mana pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup. Jika kondisinya seperti ini, ASPI mengusulkan agar IKN fokus kepada liveable city yang layak untuk ditinggali sampai berprogres hingga 2045.

Skenario Tahapan Pemindahan Ibu Kota yang Diusulkan ASPI:

2022-2024 : Pemindahan fase awal untuk fungsi pemerintahan prioritas.

2025-2029 : Membangun area inti IKN, termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman dan pengembangan kawasan riset serta talenta.

2030-2034 : Pembangunan progresif termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri dan penguatan kota cerdas.

2035-2039 : Membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan.

2040-2045 : Mengokohkan reputasi sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'.

(aid/rrd)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyebut pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara ( IKN ) bukan keputusannya sendiri, melainkan kemauan rakyat melalui DPR. Menurutnya, rencana ini disetujui oleh 93% wakil rakyat.

Selain itu Menurut Presiden Jokowi, penggagas kepindahan ibu kota negara adalah Presiden Soekarno dan Soeharto. Proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara akan dilakukan beberapa tahap, dimana untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur dasar sudah dimulai sejak 2022, lalu.

"Sehingga betul Bung Karno tahun 60-an itu sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota. Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota. Kalau saya itu hanya mengeksekusi," kata Jokowi.

Jokowi pun sudah memerintahkan Bappenas untuk melihat gagasan Bung Karno mengenai perpindahan ibu kota sejak 2014.

"Jadi gagasan itu sudah gagasan panjang, sudah lama. Kemudian kita cek lagi saat itu setelah dilantik 2014 saya memerintahkan kepada Bappenas untuk dilihat lagi gagasan-gagasan mengenai ibu kota baru sejak jaman Bung Karno dilihat," kata Jokowi.

Setelah melalui beberapa studi, akhirnya terpilih beberapa daerah untuk dijadikan sebagai ibu kota. Pada akhirnya disepakati bahwa daerah Penajem Paser Utara Kalimantan Timur dipilih untuk dibangun sebagai ibu kota negara.

"Dulu bung Karno kenapa memutuskan Palangkaraya coba dicek dan setelah melalui beberapa studi diputuskan ada tiga kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan yang ketiga di Kalimantan Timur kemudian tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju," kata Jokowi.

"Didetailkan lagi kemudian saya cek di lapangan enggak sekali dua kali tiga kali. Kemudian bismillah saya putuskan di penajem Paser Utara Kalimantan Timur," tandasnya.

Master Plan dan Urban Design IKN

IKN dirancang sebagai representasi identitas bangsa yang digambarkan melalui Monumental Building, Museum dan Cultural Exhibition Area. Visi IKN adalah smart, green, beautiful dan sustainable. Kota Modern dan berstandar internasional serta tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif.

Konsep pembangunannya forest city, minimal 50% dari total luar area kota. Prinsip IKN adalah intelligent city dan city in a garden. Sistem transportasinya tentu terintegrasi antara motorized dan non-motorizedtransport.

Bangun IKN Butuh Rp466 Triliun

Proyek IKN di Kaltim membutuhkan anggaran sekira Rp466 triliun. Oleh karena itu, pengerjaan pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari total kebutuhan dana Rp466 triliun, diperkirakan APBN sekitar Rp89,4 triliun. Kerjasama Pemerindah dengan Badan Usaha dan swasta Rp253,4 triliun dan BUMN-BUMD Rp123,2 triliun.

Oleh karena itu, sampai sekarang pembangunan IKN terus melibatkan pihak swasta hingga BUMN. Di mana groundbreaking yang sudah dilakukan sampai tahap ke-8.

Mulai Konstruksi pada 2022

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022, di antaranya konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, dan kantor-kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Pembangunan infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIPP ini yang menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi di IKN.

Pembangunan fisik infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 masih ada yang masih progres dan sudah rampung. Bahkan pada 10 September lalu, Presiden Jokowi sudah berkantor di IKN.

Pembangunan jalan tol yang menjadi akses utama menuju kawasan IKN juga terus dikerjakan. Ada tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.

"Pembangunan tahap satu infrastruktur Kota Nusantara sudah mencapai 93%," ungkap Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Penajam, Minggu (22/9/2024).

Infrastruktur tahap satu meliputi gedung pemerintahan, rumah tapak menteri hingga rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN). Rumah tapak menteri saat ini rampung 20 unit dan sedang pengerjaan 14 unit tetapi ditargetkan pada Oktober 2024 bisa selesai 28 unit rumah tapak menteri.

Groundbreaking Tahap I

Presiden melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Hotel Vasanta di kawasan IKN pada Sabtu (23/9/2023). Dengan adanya berbagai peletakan batu pertama tersebut, Kepala Negara berharap akan menjadi motor percepatan pembangunan IKN.

Presiden juga berharap akan makin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun di IKN, baik hotel, rumah sakit, universitas, hingga taman safari. "Setiap bulan harus ada groundbreaking berikutnya dan saya akan datang ke sini setiap bulan, dan jadwalnya memang sudah ada di Kepala Otorita (IKN)," kata Presiden.

Hingga Oktober 2024, groundbreaking pembangunan IKN sudah memasuki tahap 8. Di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking Teras Hutan Ibu Kota Nusantara By Plataran, di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Jokowi menekankan investasi di IKN adalah membeli masa depan dan membeli suasana yang kita tidak dapatkan di tempat lain.

"Dan saya sangat menghargai investasi yang ingin ditanamkan oleh Plataran di IKN ini, karena kita tahu Plataran kelasnya di sebelah mana kita semua tahu, karena kalau pelataran sudah masuk IKN artinya akan memberikan sebuah semangat, memberikan spirit bahwa yang lain pasti ikut, karena Plataran sudah ada di IKN," kata Jokowi.

Dipakai Upacara Kemerdekaan 17 Agustus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Paskirbaka Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-79.

Hal ini disampaikan setelah Tim Nusantara Baru yang merupakan tim pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) berhasil mengibarkan bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Kamis, 17 Agustus 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Investor Asing Mulai Masuk IKN

Tiga investor asing siap bangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Tiga investor asing ini berasal dari negara China, Australia dan Rusia. Perusahaan asal Rusia, Magnum Estate berinvestasi di IKN untuk membangun mixed use, selanjutnya perusahaan asal China Delonix Group akan membangun mall, hotel, hingga apartemen dengan nilai investasi sekitar Rp500 miliar.

Sedangkan perusahaan Australia berinvestasi melalui Australian Independent School membangun lembaga pendidikan dengan nilai investasi Rp150 miliar.

"Investor asing di IKN, dari Australian Indenpendent School, Delonix dan Magnum ini dari Rusia," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pkt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR akhir pekan lalu.

IKN Dibuka untuk Umum

Sebelumnya Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengumumkan bahwa mulai Senin (16/9/2024) masyarakat umum dapat mengunjungi Nusantara untuk melihat langsung progres pembangunan ibu kota baru kita.

Kunjungan ini akan membawa pengunjung ke sejumlah lokasi menarik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. Untuk memastikan kenyamanan dan kualitas pengalaman, jumlah pengunjung ditentukan sebanyak 300 orang per hari.

Masyarakat yang ingin berkunjung bisa mendaftar melalui aplikasi IKNOW, dan mendapatkan tiket secara gratis. Sepanjang perjalanan, pengunjung juga akan berkesempatan melihat Istana Garuda yang tengah mengalami efek patina, yaitu perubahan warna pada logam merah menjadi kehijauan akibat oksidasi.

Fransiska, salah satu pengunjung pertama, menyatakan, ?Saya sangat senang bisa berkunjung ke Nusantara untuk pertama kalinya. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk melihat perkembangan kota ini secara langsung," seperti dilansir situs resmi badan otoritaIKN.

Berkaitan dengan hal tersebut, Staff Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menjelaskan bahwa pembukaan Nusantara untuk umum ini merupakan salah satu langkah untuk mengamplifikasi informasi bagi masyarakat Indonesia.

"Tujuannya adalah agar masyarakat umum bisa menikmati Nusantara secara langsung dan menyaksikan progres pembangunannya," ujarnya.

Timeline Pembangunan IKN

Pemerintah telah memiliki rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mulai tahun 2022 hingga 2045. Tahapan pembangunannya dibagi menjadi lima tahap hingga diproyeksi pada 2045 populasi di IKN mencapai sekitar 1,9 juta orang.

Tahap I pada 2022 sampai 2024, fokus pembangunan pada infrastruktur dasar mulai dari penyediaan air minum, ketenagalistrikan hingga pengelolaan limbah.

Tahap II pembangunan IKN tahun 2025 sampai 2029, pada tahap ini Danis menyebut fokus pembangunannya pada area inti, misalnya fasilitas transportasi umum, baik primer maupun sekunder. Harapannya pada jangka waktu ini langsung bisa digunakan.

Tahap III adalah pembangunan pada tahun 2030 sampai 2034 ditargetkan mulai melakukan pengembangan kawasan-kawasan industri dan sektor lainnya.

Tahap IV pada 2035 sampai 2039, di mana fokus pembangunannya pada infrastruktur dan ekosistem di tiga kota untuk mempercepat pembangunan Kalimantan. Cakupannya pada pengembangan bidang pendidikan kesehatan.

Kemudian penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset. Penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiring bertambahnya populasi. Terakhir peningkatan kapasitas dan diversifikasi klastes.

Tahap terakhir yakni pembangunan IKN pada 2040 sampai 2045. Fokus pembangunannya pada pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan misalnya kereta api (KA) di IKN dan daerah di sekitarnya selain itu pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi.

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan kabar terbaru tentang rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengatakan pemindahan dilakukan pada Januari 2025.

Kabar ini disampaikannya dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024. Anas mengatakan, kepastian pemindahan tersebut diamanatkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan.

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN diundur. Hal ini berarti, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun pemerintahan Jokowi sendiri akan berakhir per 20 Oktober 2024 ini.

"Ditanya terus sama wartawan ini, kapan pindah ke IKN? Tadinya September ke Oktober. Karena Presiden bukan soal apa, tadi Pak Menteri PU, Kepala OIKN tadi sampaikan sudah selesai (persiapan sarana prasarana). Tapi kita diminta ekosistemnya dibereskan," ujarnya.

Dengan turunnya perintah pemindahan di Januari 2025 mendatang, Anas mengatakan, pihaknya akan mematangkan persiapan pemindahan hingga perumusan tunjangan ASN ke IKN.

"Kita segera akan siapkan skema dan pemerangkatannya, termasuk insentif dan lain-lain. Kita ini mau selesai, tapi tugasnya tambah di ujung-ujung (masa jabata ini. Berarti lembur lagi Pak Aba (Deputi Bidang SDM Aparatur) nanti malam," canda Anas.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulanya merencanakan pemindahan ASN mulai dilakukan pada sebelum 17 Agustus. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Anas sebelumnya pernah menyampaikan, pihaknya telah membuat simulasi dengan seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN, dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1,2,3,4 termasuk opsi yang lain," kata Azwar di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2024).

Kementerian PAN-RB juga sudah melakukan mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk nama-nama ASN dan para pejabat dari seluruh KL. Namun realisasinya akan disesuaikan dengan kesiapan tempat tinggal di IKN.

Simak: Skema Perpindahan ASN ke IKN

[Gambas:Video 20detik]

(shc/fdl)

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas buka-bukaan tentang alasan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum dapat direalisasikan. Salah satunya menyangkut kesiapan infrastruktur.

Anas mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai skema pemindahan ASN. Proses pemindahan telah siap dilakukan, tinggal menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi meminta adanya penyempurnaan terlebih dulu di sisi infrastruktur. Hal ini yang membuat pemindahan ASN belum dapat dilakukan hingga saat ini.

"Arahan baru pemerintah ini diminta dituntaskan dulu terkait ekosistem yang ada di IKN, misalnya sebenarnya ada lebih dari 500 unit apartemen selesai, tapi ada infrastruktur jalan yang kadang masih berdebu. Begitu juga terkait sistem digital yang perlu dituntaskan," kata Anas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

Menurut Anas, infrastruktur penunjang kehidupan ASN di IKN telah siap. Namun, memang ada beberapa prasarana yang perlu disempurnakan, seperti akses dari apartemen ke istana atau ke kantor.

"Sungguhnya kami sudah siapkan dan sudah siap beberapa unit apartemen untuk ASN yang akan pindah, tapi atas arahan yang baru supaya ini disempurnakan, maka kita sempurnakan ketika mereka sudah siap semua dipindahkan ke IKN," ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai target waktu pemindahan ASN ke IKN, Anas belum dapat memastikan. Tidak menutup kemungkinan, pemindahan dilakukan pada era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Ya tentu ini keputusan pemerintah yang baru untuk memutuskan ini (pemindahan ASN), tapi kita telah siapkan skenario," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulanya merencanakan pemindahan ASN mulai dilakukan pada September. Diperkirakan tahap awal 1.700 ASN yang akan pindah.

Anas sebelumnya pernah menyampaikan, pihaknya telah membuat simulasi dengan seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN, dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1,2,3,4 termasuk opsi yang lain," kata Azwar di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2024).

Kementerian PAN-RB juga sudah melakukan mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk nama-nama ASN dan para pejabat dari seluruh KL. Namun realisasinya akan disesuaikan dengan kesiapan tempat tinggal di IKN.

(shc/ara)

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan infrastruktur dan sarana prasarana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur siap digunakan. Hal ini selaras dengan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Rencana pemindahan ibu kota IKN tinggal menunggu ditekennya Keputusan Presiden (Keppres) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, tanda tangan itu baru akan dilakukan usai Jokowi memastikan IKN telah benar-benar siap.

Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga menilai bahwa dari sisi infrastruktur, IKN sudah siap untuk ditempati dan dihuni.

"Sudah siap. Kan kemarin sudah terbukti di 17 Agustus itu, bisa dipakai semua," kata Danis di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2024).

Danis mengaku kurang mengetahui indikator apa yang menjadi penentu kesiapan IKN hingga Keppres tersebut akhirnya bisa diteken Jokowi. Namun menurut ia pribadi, bangunan-bangunan di IKN telah siap dipergunakan.

"Kalau dari sisi infrastruktur kan udah kita jelasin semuanya, misalnya istana udah siap, tapi memang misalnya, apakah apartemen yang baru selesai, mau ditunggu selesai dulu atau gimana ya. Kalau itu salah satu evaluasi infrastruktur saja ya," terangnya.

Menurutnya, penentuan indikator kesiapan IKN yang disinggung Jokowi bisa saja masuk ke ranah Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) ataupun pihak istana lainnya. Bisa jadi juga ada hal lain yang belum siap di luar infrastruktur.

"Kesiapan keseluruhan, baik prasarana dan sarananya (untuk pemindahan). Sebenarnya kan itu yang mengevaluasi, bukan kami ya, yang mengevaluasi mungkin dari pihak Setneg atau yang lain," ujar dia.

Secara keseluruhan, saat ini progress pembangunan IKN tahap I telah mencapai 93%. Sedangkan tahap II mencapai 60%, dan tahap III sekitar 16%. Istana Negara, Istana Garuda, hingga Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) juga telah siap dipergunakan.

Lalu di bidang perumahan, total saat ini telah rampung 12 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, dari total 47 tower. Ditargetkan Oktober ini akan rampung sebanyak 21 tower.

Sedangkan untuk rumah tapak jabatan menteri (RTJM), Danis mengatakan bahwa saat ini telah rampung sebanyak 14 unit rumah. Ditargetkan pada bulan Oktober nanti jumlah rumah yang rampung bisa bertambah jadi 28 unit, dari total 36 unit.

"(Menteri-menteri yang datang) ada yang (menginap) di rumah menteri, ada yang di Hotel Nusantara. Sudah (dipakai menginap). (AC dan listrik) sudah, saya nemenin Pak Menteri kok nginep di sana," kata Danis.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Jokowi ingin memastikan semua hal betul-betul siap sebelum bisa meneken aturan tersebut, mulai dari gedungnya, infrastruktur dasarnya, hingga sumber daya manusianya.

Menurutnya, tanda tangan itu mudah. Namun, yang sulit adalah semua yang ada di IKN harus dinyatakan benar-benar siap untuk menerima mandat menjadi ibu kota baru.

"Kita melihat itu kesiapan betul-betul, di sana harus betul-betul, siap betul, tanda tangan gampang, tapi kesiapan IKN itu sendiri. Kalau yang namanya ditandatangani, pindah itu semua harus siap, bukan hanya gedung yang siap, furnitur harus siap, listrik harus siap, SDM harus siap, sistemnya harus siap," beber Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2024).

Di sisi lain, Jokowi juga mengungkapkan bisa saja Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan meneken Keppres IKN. Hal ini bisa terjadi bila hingga Oktober mendatang IKN belum dirasa siap olehnya.

"Yang tanda tangan bisa saya, bisa juga presiden terpilih Prabowo Subianto. Pokoknya kotanya siap betul, ekosistem sudah terbangun, kalau itu sudah siap, juga ada pendukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak, rumah sakitnya siap nggak," ungkap Jokowi.

(shc/ara)

Jakarta -

Perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tinggal menunggu ditekennya Keputusan Presiden (Keppres). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan meneken Keppres usai Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar siap.

Apakah IKN memang belum siap? Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga menilai, dari sisi infrastruktur, IKN sudah siap untuk ditempati.

"Sudah siap. Kan kemarin sudah terbukti di 17 Agustus itu, bisa dipakai semua," kata Danis di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2024).

Danis mengaku kurang mengetahui indikator apa yang menjadi penentu kesiapan IKN hingga Keppres tersebut akhirnya bisa diteken Jokowi. Namun menurut ia pribadi, bangunan-bangunan di IKN telah siap dipergunakan dan ditempati.

"Kalau dari sisi infrastruktur kan udah kita jelasin semuanya, misalnya istana udah siap, tapi memang misalnya, apakah apartemen yang baru selesai, mau ditunggu selesai dulu atau gimana ya. Kalau itu salah satu evaluasi infrastruktur saja ya," terangnya.

Lebih lanjut Danis mengatakan, penentuan indikator kesiapan IKN yang disinggung Jokowi bisa saja masuk ke ranah Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) ataupun pihak istana lainnya. Menurutnya, bisa jadi juga ada hal lain yang belum siap di luar infrastruktur.

"Kesiapan keseluruhan, baik prasarana dan sarananya (untuk pemindahan). Sebenarnya kan itu yang mengevaluasi, bukan kami ya, yang mengevaluasi mungkin dari pihak Setneg atau yang lain," ujar dia.

Secara keseluruhan, lanjut Danis, saat ini progress pembangunan IKN tahap I telah mencapai 93%. Sedangkan tahap II mencapai 60%, dan tahap III sekitar 16%.

Istana Negara, Istana Garuda, hingga Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) juga telah siap dipergunakan. Kementerian PUPR menargetkan pada Oktober mendatang ketiga bangunan itu bisa diresmikan.

Lalu di bidang perumahan, total saat ini telah rampung 12 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, dari total 47 tower. Ditargetkan Oktober ini akan rampung sebanyak 21 tower.

Sedangkan untuk rumah tapak jabatan menteri (RTJM), Danis mengatakan bahwa saat ini telah rampung sebanyak 14 unit rumah. Ditargetkan pada bulan Oktober nanti jumlah rumah yang rampung bisa bertambah jadi 28 unit, dari total 36 unit.

"(Menteri-menteri yang datang) ada yang (menginap) di rumah menteri, ada yang di Hotel Nusantara. Sudah (dipakai menginap). (AC dan listrik) sudah, saya nemenin Pak Menteri kok nginep di sana," kata Danis.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Jokowi tak mau buru-buru meneken Keppres pemindahan ibu kota itu. Ia ingin memastikan semua hal betul-betul siap sebelum bisa meneken aturan tersebut, mulai dari gedungnya, infrastruktur dasarnya, hingga sumber daya manusianya.

Menurutnya, tanda tangan itu mudah. Namun, yang sulit adalah semua yang ada di IKN harus dinyatakan benar-benar siap untuk menerima mandat menjadi ibu kota baru.

"Kita melihat itu kesiapan betul-betul, di sana harus betul-betul, siap betul, tanda tangan gampang, tapi kesiapan IKN itu sendiri. Kalau yang namanya ditandatangani, pindah itu semua harus siap, bukan hanya gedung yang siap, furnitur harus siap, listrik harus siap, SDM harus siap, sistemnya harus siap," beber Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2024).

Sebagai perumpamaan, dia mengatakan pindah rumah saja sudah cukup ruwet, apalagi pindah ibu kota .Dia bilang, semua hal harus diperhitungkan baik-baik sebelum ibu kota benar-benar pindah.

Di sisi lain, Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkapkan bisa saja Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan meneken Keppres IKN. Hal ini bisa terjadi bila hingga Oktober mendatang IKN belum dirasa siap olehnya.

"Yang tanda tangan bisa saya, bisa juga presiden terpilih Prabowo Subianto. Pokoknya kotanya siap betul, ekosistem sudah terbangun, kalau itu sudah siap, juga ada pendukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak, rumah sakitnya siap nggak," ungkap Jokowi.

(shc/ara)

Jakarta -

Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kian dekat. Sebanyak 47 tower rumah susun yang menjadi hunian ASN ditargetkan selesai paling cepat akhir tahun 2024 atau paling lambat awal 2025.

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan saat ini sudah ada 12 tower hunian ASN yang siap dihuni oleh ASN. Dia menyebut pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap.

"Ya bertahap mudah-mudahan akhir tahun 2024 atau awal 2025 bisa selesai (47 tower hunian ASN)," kata Danis kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

Selain hunian, pihaknya juga terus mengebut pembangunan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko). Rata-rata progres pembangunannya sudah mencapai 80%.

Pihaknya menargetkan sekitar Oktober kantor pemerintah tersebut telah rampung. Hal ini berarti ASN dapat mulai bekerja bulan depan.

"Sekitar Oktober (kantor Kemenko) selesai. (ASN mulai) bisa (bekerja)," jelas Danis.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni pun angkat bicara soal isu ini. Raja Juli mengatakan pemindahan ASN tidak hanya sekadar memindahkan orang. Sebab, banyak hal yang perlu dilibatkan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur penunjangnya.

Dia menyebut saat ini belum ada aturan resmi terkait pemindahan ASN. Dia pun bilang bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menggodok aturan terkait hal itu.

"Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo pemindahan ASN-nya itu tidak hanya sekedar memindahkan orang, tapi banyak terkait dengan regulasi, teman-teman berkoordinasi dengan Menteri PANRB yang bertanggung jawab soal pemindahan ASN itu masih belum ada soal regulasinya. Belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ASN ke IKN artinya statusnya bagaimana nih kalau ada ASN yang bekerja di IKN, apakah nanti ada surat tugas untuk ditugaskan di unit kerja," kata Raja Juli saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

(das/das)