Jakarta: Kementerian Perindustrian terus mencari solusi menghadapi gempuran produk impor yang mengganggu kekompetitifan industri dalam negeri. Terbaru Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berencana akan memindahkan pelabuhan masuk tujuh jenis barang impor ke Indonesia Timur.

Pemindahan pelabuhan khusus impor ini diharapkan meningkatkan kekompetitifan barang-barang produksi industri dalam negeri. Barang-barang tersebut meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan.

Dengan kebijakan ini, Menperin berharap produk dalam negeri mampu bersaing dengan barang impor, terutama dari sisi harga karena ongkos kirim dari Indonesia timur jauh lebih tinggi. Namun, ia menekankan kebijakan ini bukan memperketat atau melarang barang impor masuk.

Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Ernoiz Antriyandarti mengapresiasi salah satu rencana kebijakan yang masuk kategori nontariff barrier ini Menurutnya, secara paralel pemerintah perlu menguatkan sektor industri dalam negeri terutama di tujuh sektor tersebut.
“Akan tetapi, tetap saja barang impor tersebut akhirnya beredar di pasar domestik dan menjadi pesaing industri dalam negeri. Dalam konteks itu diperlukan juga penguatan sisi produksi dan utilitas industri domestik,” kata Riris kepada wartawan dilansir Jumat, 30 Agustus 2024.

Riris juga memaklumi pemerintah tidak bisa sepenuhnya menutup keran impor terhadap tujuh sektor tersebut. Menurut Riris, langkah tersebut diharapkan membuat industri semakin kompetitif.

Baca juga: Sinergi Kemendag dan Kemenperin Perkuat Industri Nasional

Berdampak positif

Adapun pelabuhan yang direncanakan menjadi titik masuk adalah Sorong, Bitung atau Kupang. Riris juga sependapat bahwa rencana penetapan pintu impor khusus di Indonesia timur ini akan membuat produk impor lebih mahal karena ongkos kirim dari Indonesia timur jauh lebih tinggi.

“Di lain sisi, langkah ini memang akan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, terutama Sorong, Bitung Kupang, dan sekitarnya. Karena akan menggerakkan pembangunan infrastruktur pendukung distribusi,” jelas Riris.

Riris mengingatkan dengan lanskap perdagangan internasional yang sangat kompetitif, pemerintah harus kreatif mencari instrumen-instrumen kebijakan terobosan. Terutama dari sisi nontariff barrier sekaligus penguatan industri dalam negeri.

“Menjaga lapangan kerja dan menahan badai PHK dengan meningkat pengeluaran pemerintah (government expenditure), dalam pembangunan industri tujuh komoditas tersebut akan memiliki multiplier effect yang lebih nyata terhadap pertumbuhan industri dan pengembangan daya saing,” tutup Riris.

(END)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mencatat 90% barang kiriman luar negeri berasal dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau e-commerce . Untuk mengatur hal ini, pemerintah pun menerbitkan aturan tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman melalui PMK Nomor 96 Tahun 2023.

Berdasarkan aturan tersebut, barang kiriman merupakan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Aturan ini pun membedakan barang kiriman menjadi dua jenis, yaitu barang hasil perdagangan dan selain hasil perdagangan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar menjelaskan, barang kiriman dapat diklasifikasikan sebagai hasil perdagangan jika barang tersebut adalah hasil transaksi perdagangan melalui PPMSE, penerima barang atau pengirim barang merupakan badan usaha, dan terdapat bukti transaksi berupa invoice atau dokumen sejenis lainnya.

"Jika barang kiriman memenuhi salah satu kriteria tersebut maka dapat diidentifikasi sebagai barang hasil perdagangan," tegas Encep dalam keterangan resminya, Jumat (9/8/2024).

Kemudian, tidak ada perbedaan terkait perlakuan pengenaan bea masuk dan pajak antara keduanya. Hal yang membedakan adalah konsekuensi sanksi denda jika terdapat kesalahan pemberitahuan nilai pabean (harga barang) atas barang hasil transaksi perdagangan.

Hal ini dikarenakan pemberitahuan data barang kiriman hasil perdagangan disampaikan secara mandiri (self-assessment), sehingga konsekuensi jika melakukan kesalahan adalah dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

"Apabila keberatan atas penetapan sanksi, importir dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal. Keberatan diajukan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," imbuh Encep.

Ia pun menjelaskan untuk menghindari sanksi administrasi, importir dapat mengantisipasinya dengan mengisi data dengan sebenar-benarnya. Selain itu, importir juga harus proaktif mengecek posisi barang kiriman ketika sudah sampai di Indonesia. Importir dapat mengonfirmasi kebenaran data nilai, uraian, dan jumlah barang kepada penyelenggara pos, sebelum penyelenggara pos mengirimkan consignment note (CN) ke Bea Cukai.

"Semoga ketentuan ini dapat dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga arus barang kiriman dapat berjalan baik dan terhindar dari sanksi administrasi yang timbul," pungkas Encep.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor pada Juni 2024 sebesar USD18,45 miliar. Angka ini turun 4,89 persen dibandingkan Mei 2024.Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia W Widyasanti, impor migas senilai USD3,27 miliar atau naik 19,01 persen secara bulanan.

Sementara itu impor nonmigas senilai USD15,18 miliar atau mengalami penurunan 8,83 persen secara bulanan.

"Turunnya nilai impor secara bulanan ini disebabkan oleh penurunan nilai impor nonmigas dengan andil 7,85 persen," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (15/7/2024).

Adapun secara tahunan, nilai impor Juni 2024 meningkat 7,58 persen, di mana nilai impor migas dan nonmigas masing-masing naik 47,17 persen dan 1,69 persen.

"Kenaikan impor migas yang cukup tinggi didorong oleh peningkatan impor minyak mentah dan nilai impor hasil minyak," kata dia.

Amalia merinci, nilai impor Indonesia menurut penggunaannya di mana secara bulanan nilai impor barang konsumsi naik 2,48 persen menjadi USD43 juta.

Kemudian bahan baku penolong turun 3,41 persen menjadi USD482,3 juta, dan impor barang modal turun 14,51 persen menjadi USD509,3 juta.

"Bahan baku penolong ini menyumbang 74,11 persen dari total impor di juni 2024," kata Amalia.

Adapun secara tahunan, nilai impor barang konsumsi dan bahan baku penolong mengalami peningkatan, sedangkan nilai impor barang modal mengalami penurunan.

"Barang konsumsi meningkat 12, 01 persen, bahan baku penolong meningkat 10,62 persen, dan barang modal turun 6,34 persen," kata Amalia.

(NIA)