JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) memblokir kegiatan PT Xpertise Future Analytics Indonesia, yang lebih dikenal dengan nama PT XFA AI.

Keputusan ini diambil setelah adanya pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat penempatan dana mereka dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat yang mengindikasikan adanya praktik merugikan.

"Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pasti telah melakukan rapat koordinasi dengan anggota terkait untuk memastikan aspek legalitas dari PT XFA AI dan kegiatan usaha yang dilakukannya," jelasnya dalam siaran pers pada Rabu (2/10/2024).

PT XFA AI mengeklaim bahwa mereka bergerak dalam bidang penyewaan server.

Penawaran tersebut menarik perhatian masyarakat karena menjanjikan imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat. Namun, Satgas Pasti menemukan sejumlah pelanggaran.

"Hasil rapat koordinasi Satgas Pasti menilai PT XFA AI telah melakukan kegiatan yang melanggar beberapa ketentuan berlaku," ujar Hudiyanto.

Beberapa pelanggaran yang ditemukan antara lain adalah kegiatan PT XFA AI yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, penawaran penempatan dana yang mengarah pada modus skema ponzi, serta kurangnya perizinan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

"Satgas PASTI akan memblokir badan hukum PT XFA AI, pemblokiran aplikasi, situs, dan sosial media yang berkaitan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum," tambah Hudiyanto.

Sebagai langkah pencegahan, Hudiyanto mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menerima penawaran penempatan dana atau penyertaan dana yang menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa risiko.

Ia juga mendorong masyarakat untuk memeriksa kelengkapan perizinan dan kegiatan usaha kepada lembaga yang berwenang.

Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi yang mencurigakan, serta menjanjikan imbal hasil yang tidak logis, diharapkan untuk melaporkannya kepada Kontak OJK di nomor telepon 157, WA (081157157157), atau melalui email konsumen@ojk.go.id dan satgaspasti@ojk.go.id.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) memblokir kegiatan PT Xpertise Future Analytics Indonesia, yang lebih dikenal dengan nama PT XFA AI.

Keputusan ini diambil setelah adanya pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat penempatan dana mereka dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat yang mengindikasikan adanya praktik merugikan.

"Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pasti telah melakukan rapat koordinasi dengan anggota terkait untuk memastikan aspek legalitas dari PT XFA AI dan kegiatan usaha yang dilakukannya," jelasnya dalam siaran pers pada Rabu (2/10/2024).

PT XFA AI mengeklaim bahwa mereka bergerak dalam bidang penyewaan server.

Penawaran tersebut menarik perhatian masyarakat karena menjanjikan imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat. Namun, Satgas Pasti menemukan sejumlah pelanggaran.

"Hasil rapat koordinasi Satgas Pasti menilai PT XFA AI telah melakukan kegiatan yang melanggar beberapa ketentuan berlaku," ujar Hudiyanto.

Beberapa pelanggaran yang ditemukan antara lain adalah kegiatan PT XFA AI yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, penawaran penempatan dana yang mengarah pada modus skema ponzi, serta kurangnya perizinan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

"Satgas PASTI akan memblokir badan hukum PT XFA AI, pemblokiran aplikasi, situs, dan sosial media yang berkaitan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum," tambah Hudiyanto.

Sebagai langkah pencegahan, Hudiyanto mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menerima penawaran penempatan dana atau penyertaan dana yang menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa risiko.

Ia juga mendorong masyarakat untuk memeriksa kelengkapan perizinan dan kegiatan usaha kepada lembaga yang berwenang.

Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi yang mencurigakan, serta menjanjikan imbal hasil yang tidak logis, diharapkan untuk melaporkannya kepada Kontak OJK di nomor telepon 157, WA (081157157157), atau melalui email konsumen@ojk.go.id dan satgaspasti@ojk.go.id.

Pemerintah telah melarang keras pegawai aparatur sipil negara (ASN) terlibat dalam judi online (judol). Hal ini sejalan dengan terbitnya surat edaran mengenai pencegahan dan penanganan perjudian online di instansi pemerintah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

Anas tak memungkiri apabila ada pegawai ASN yang dapat terjerat dalam aktivitas ilegal tersebut. Menurutnya, perjudian online merupakan pelanggaran hukum yang serius. Sebab, tindakan ilegal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis, serta dapat mendorong perilaku kriminal lainnya.

"Kami sudah keluarkan Surat Edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas," kata Anas dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/9/2024).

Bagi ASN yang terlibat dalam judol dan menyebabkan dampak negatif bagi unit kerja atau instansi, Anas menjelaskan dapat dikenakan hukuman ringan hingga sedang. Sementara itu, jika dampaknya merugikan negara atau pemerintah, sanksi yang dijatuhkan hukuman disiplin berat.

"Pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021," bunyi SE tersebut, dikutip Rabu (25/9/2024).

Sementara bagi pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus perjudian online, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau atasannya wajib memberhentikan sementara. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 20/2023 tentang ASN.

SE ini juga menindak tegas pegawai non-ASN yang terlibat. Anas menyebut pegawai non-ASN yang terbukti terlibat perjudian online, dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kinerja.

"Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja," tegasnya.

Dia mendorong agar setiap pimpinan instansi pemerintah diharapkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap upaya pencegahan dan penanganan judol. Setiap instansi pemerintah juga diimbau untuk melaporkan langkah-langkah yang diambil kepada Anas.

"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring. Jika ditemukan indikasi tersebut, PPK atau atasan dapat memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan," tambahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tertuang hukuman disiplin ringan hingga berat bagi ASN:

1. Hukuman Disiplin Ringan

• Teguran lisan
• Teguran tertulis, atau
• Pernyataan tidak puas secara tertulis

2. Hukuman Disiplin Sedang

• Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
• Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, atau
• Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

3. Hukuman Disiplin Berat

• Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
• Pembebasan dari jabatannya menjadi pejabat pelaksana selama 12 bulan, atau
• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS