REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Viral surat Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Bintan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bintan terkait permohonan video testimoni sukses haji 2024. Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie membantah ada arahan bagi jajaran Kemenag pusat maupun daerah, terkait hal tersebut.

“Tidak ada instruksi dari Kementerian Agama pusat agar jajaran di daerah membuat permohonan video dengan arahan seperti tertulis di surat Kankemenag Bintan yang sedang viral,” ujar Anna Hasbie dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (30/7/2024).

Anna mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang berjalan dengan sukses memang mendapat banyak apresiasi dari masyarakat, terutama jamaah, bahkan sejak mereka masih berada di Tanah Suci.

Menurut dia, testimoni kesuksesan haji dari jamaah dan masyarakat ini terus mengalir hingga saat ini, meskipun operasional haji sudah ditutup oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 25 Juli 2024. Pihaknya pun hanya meminta agar testimoni dari stakeholder dikumpulkan untuk dipublikasikan.

“Atas antusiasme masyarakat itu, kami minta agar testimoni dari stakeholders itu dikumpulkan untuk dipublikasikan sekaligus sebagai bagian dari evaluasi. Sebab, selain apresiasi, ada juga testimoni yang bermuatan saran perbaikan,” ucap Anna.

Menurut dia, testimoni tersebut penting untuk dipublikasikan agar masyarakat mendapat informasi soal penyelenggaraan haji dari berbagai perspektif, termasuk saran dan masukan yang mereka sampaikan. "Masukan yang didapat dari berbagai testimoni itu akan kami susun sebagai rekomendasi agar bisa ditindaklanjuti kemudian,” kata Anna.

Anna menambahkan, operasional penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M berjalan sukses. Ada banyak inovasi baru yang berhasil diterapkan sehingga penyelenggaraan haji berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, kali pertama Indonesia mendapat kuota tambahan hingga 20 ribu.

Tahun ini, untuk pertama kalinya layanan fasttrack juga diterapkan pada tiga embarkasi. Selain Bandara Soetta, juga di Adi Soemarmo Solo dan Djuanda Surabaya. Tahun ini, untuk pertama kalinya juga jamaah haji Indonesia tidak menempati Mina Jadid. Tahun ini, perdana layanan katering diberikan secara penuh selama jamaah berada di Makkah, total 17.492.983 boks didistribuskan.

Tahun ini, kebijakan Murur juga berhasil diterapkan secara terencana dan sistematis. Ini sebagai ikhtiar agar kepadatan di Muzdalifah yang terjadi pada 2023 tidak terulang. Ada sekitar 51.899 jamaah yang terdaftar menjalani skema ini.

Jakarta: Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Luluk Nur Hamidah menyoroti sejumlah kekurangan penyelenggaraan Haji 2024. Dia menekankan mestinya jangan sampai pelayanan ibadah tahunan itu menguntungkan pihak tertentu tetapi pelayanannya kurang.

"Ada juga indikasi-indikasi misalnya ya menguntungkan beberapa pihak tertentu tetapi akhirnya mengurangi pelayanan mengurangi standar, ini jangan sampai," kata Luluk yang hadir virtual dalam diskusi bertajuk 'Pansus Haji Jawab Masalah Haji Selama Ini?' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Luluk menyoroti soal penambahan kuota haji sebesar 20 ribu. Namun, hal itu tidak diimbangi dengan pelayanan.
Layanan Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina sejatinya mendapat sorotan. Karena kurangnya lokasi pemondokan untuk para jemaah.

"Kalau ada tambahan kuota logikanya mas kalau misalkan rumah ini kemarin itu cukup 100 orang, kalau ada tambahan masa kemudian enggak dilebarin?" ujar Luluk.

Baca Juga: Pansus Angket Haji Klaim Temukan Indikasi Korupsi Pengalihan Kuota

Selain itu, cuaca panas yang terjadi saat momen haji tak diimbangi dengan pelayanan yang didapat jemaah. Pendingin ruangan tidak memadai.

Ketua DPP PKB itu menyayangkan tidak ada mitigasi dari Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan, ketika jemaah menghadapi situasi sulit.

"Kayak mirip seperti lebaran itu loh mas, oh misalnya ada peralihan nah kan, maka ada skenario a, maka skenario b, pengalihan jalur. Kita pingin seperti itu sebenarnya, biar apa, biar semua tetap nyaman apapun kondisinya. Seminimal mungkin risiko-risiko itu misalkan bisa dikendalikan, itu baru namanya kita belajar dari situasi dan kemudian ada mitigasi dan sebagainya," jelas Luluk.

(AZF)