Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR RI memastikan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan kuota haji tambahan oleh Kementerian Agama (Kemenag) tetap berlanjut.

Hal tersebut disampaikan Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Wisnu Wijaya untuk merespons hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI).

“Penyelidikan pansus tetap berjalan, bahkan hampir tiba pada kesimpulan,” kata Wisnu dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (23/9/2024).

Kendati begitu, Wisnu menghormati hasil survei tersebut. Pasalnya, hasil survei dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

Hasil survei ini, kata Wisnu, juga menunjukkan bahwa pemerintah melalui BPS menaruh perhatian terhadap usaha perbaikan layanan haji ke depan, tidak hanya DPR.

Ke depannya, Wisnu mengharapkan agar Tim Pengawas DPR dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS.

“Akan sangat baik bila Timwas DPR juga dapat dilibatkan sebagai responden dalam survei yang dilakukan oleh BPS tersebut,” ujarnya.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI). Hasil survei menunjukkan indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) tahun 2024 mengalami peningkatan.

IKJHI tahun 2024 mencapai 88,20 atau naik 2,37 poin dari tahun lalu yang mencapai 85,83. Nilai ini menunjukkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 2024 sangat memuaskan. Kendati meningkat, indeks tersebut masih lebih rendah dibanding IKJHI 2022 yang tercatat mencapai 90,45.

“Secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara sangat memuaskan,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip Senin (23/9/2024).

Sebanyak 14.400 jemaah haji dilibatkan dalam survei ini, yang terbagi dalam 7 titik pengamatan yakni Bandara Madinah Kedatangan, Bandara Jeddah Kedatangan, Madinah Gelombang 1, Makkah Pra Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), Armuzna, Makkah Pasca Armuzna, dan Madinah Gelombang 2.

Tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia tertinggi dicapai oleh daerah kerja/satuan operasi Bandara, dengan nilai indeks sebesar 90,83. Kenaikan nilai IKJHI terbesar dibandingkan 2023 adalah operasi Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), naik sebesar 5,23 poin.

Sementara itu, jenis layanan dengan nilai IKJHI tertinggi adalah layanan transportasi bus shalawat dengan nilai indeks mencapai 91,61 poin.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI mengungkap sejumlah temuan usai melakukan penyelidikan terhadap sejumlah penyelenggara ibadah haji 1445H/2024M.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, setidaknya terdapat tujuh temuan yang berhasil diperoleh Pansus Hak Angket Haji 2024.

Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ada yang dimajukan lebih awal dan ada yang diundur sehingga memunculkan kecurigaan adanya transaksi di luar prosedur resmi,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9/2024).

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Bahkan kata Wisnu, setelah operasional haji selesai beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) belum melaporkan jumlah jemaah yang berangkat, menyebabkan ketidakpastian jumlah jemaah yang berangkat.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

Wisnu mengatakan, investigasi yang dilakukan Pansus Haji bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi penyelenggaraan haji dengan kualitas pelayanan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Adapun, rekomendasi dalam bentuk laporan yang telah disetujui oleh Rapat Paripurna akan diteruskan ke Presiden lewat Pimpinan DPR.

Seiring dengan adanya temuan-temuan tersebut, Pansus Haji memperingatkan Sekjen Kemenag untuk memprioritaskan panggilan rapat dari DPR RI agar ke depannya tak ada lagi pejabat Kemenag yang mangkir dengan dalih penugasan instansi.

“Kami menyampaikan pesan peringatan kepada Sekjen Kemenag agar memprioritaskan panggilan pansus angket haji DPR,” tegasnya.

Ancam Panggil Paksa Menag

Sebelumnya, Pansus Hak Angket Haji 2024 mengancam akan meminta kepolisian untuk memanggil paksa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ke DPR RI setelah tiga kali mangkir panggilan.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR Marwan Jafar mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat panggilan ketiga minggu ini. Mestinya, pada Senin (9/9/2024), Menag Yaqut diundang untuk menghadiri rapat bersama Pansus Haji. Namun, sang Menag mangkir lagi.

"Mangkir lagi ketiga kalinya, sesuai dengan UU MD3 ya harus dipanggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi secara paksa," kata Marwan dalam konferensi pers di Komisi IV, Selasa (10/9/2024).

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas menepis kabar bahwa dirinya mangkir panggilan rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI.

“Saya belum pernah mendapatkan surat panggilan itu. Bisa dicek di kesekretariatan kesekjenan DPR kan bisa dicek ya,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Rabu (11/9/2024).

Yaqut pun mempertanyakan dasar informasi tersebut lantaran dia mengaku belum pernah mendapat surat panggilan rapat Pansus Hak Angket Haji 2024.

“Makanya saya pengen tahu juga. Apakah benar saya sudah pernah dipanggil dua kali? Karena kok saya belum menerima [surat panggilan] sampai saya datang ke sini nih saya belum pernah menerima nih surat. Apakah surat itu tidak sampai ke saya, salah alamat atau bagaimana saya tidak tahu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI mempertanyakan alasan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencairkan dana nilai manfaat Rp7,8 triliun, atau lebih rendah dari total yang disepakati bersama Komisi VIII DPR RI sebesar Rp8,2 triliun untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024 M.

Anggota Pansus Haji 2024 Ace Hasan menanyakan kepada Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah apakah BPKH mengeluarkan dana sesuai dengan hasil rapat kerja (raker) kepada Kementerian Agama (Kemenag).

Merespons pertanyaan tersebut, Fadlul menyebut bahwa dana yang dikeluarkan sesuai dengan permintaan Kemenag melalui surat ter tanggal 10 Januari 2024, di mana nominalnya di bawah kesimpulan rapat panitia kerja (Panja) alias di bawah Rp8,2 triliun.

“Yang digunakan BPKH sendiri dan dikeluarkan berapa?” tanya Ace dalam Rapat Pansus Haji 2024 di Kompleks Parlemen, Senin (2/9/2024).

“Sejauh ini yang dikeluarkan sebesar Rp7,8 triliun,” jawab Fadlul.

Kemudian, saat ditanyai mengenai dasar pencairan dana sebesar Rp7,8 triliun, Fadlul mengaku tidak dalam kapasitas menghitung asal muasal dari total anggaran yang diajukan oleh Kemenag tersebut.

Namun, kata Fadlul, jika dilihat dari nominalnya, ada perbedaan dari sisi jumlah jemaah yang ditetapkan bersama dalam raker dan yang ditetapkan oleh Kemenag.

Dengan total kuota haji sebanyak 241.000 jemaah pada 2024, maka merujuk Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah.

Apabila merujuk pada pembagian tersebut, Fadlul menyebut bahwa nilai manfaat yang ditetapkan yakni Rp8,2 triliun, atau sesuai dengan kesepakatan raker.

Sementara, Kemenag dalam surat permintaan anggaran penyelenggaraan ibadah haji 2024 membagi rata kuota tambahan sehingga kuota haji reguler menjadi 213.320 jemaah dan haji khusus 27.680 jemaah. Dengan pembagian tersebut, Fadlul menyebut bahwa Kemenag mengajukan permintaan dana sebesar Rp7,8 triliun.

Lebih lanjut dia menuturkan, BPKH tetap berpegang pada pagu yang ditetapkan sebesar Rp8,2 triliun. Namun dalam praktiknya, BPKH akan mentransfer sesuai permintaan, selama tidak melebihi pagu yang ditetapkan.

“Yang jadi patokan kami adalah nilai jumlah dana yang dimintakan, itu yang jadi patokan kami,” ungkapnya.

Sebelum mencarikan anggaran tersebut, Fadlul mengaku bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi melalui diskusi pembahasan besaran penggunaan nilai manfaat kuota jemaah haji 1445H, melalui rapat daring bersama dengan tim keuangan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag dan tim keuangan BPKH pada 22 Maret 2024.

Adapun resume meeting dengan Ditjen PHU, ungkapnya, menyampaikan bahwa ada perubahan kuota haji tambahan di e-HAJJ dari komposisi sesuai ketentuan yang ada yakni 92% untuk haji reguler dan 8% haji khusus, menjadi 50% dan 50% masing-masing untuk haji reguler dan haji khusus.

Dalam rapat tersebut, Ditjen PHU, kata dia, menyampaikan bahwa dengan adanya perubahan ketentuan pembagian kuota, otomatis mengubah besaran kuota reguler dan anggaran nilai manfaat yang tercantum dalam kesimpulan raker dengan Komisi VIII.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief sebelumnya sempat mengungkap bahwa pemerintah hanya mengajukan dana nilai manfaat sebesar Rp7,8 triliun dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Penarikan dana dari BPKH dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pembayaran. “Kemenag akhirnya hanya menggunakan nilai manfaat sebesar Rp7,8 triliun, bukan Rp8,2 triliun sebagaimana disepakati,” ujar Hilman dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) di Kompleks Parlemen, Rabu (21/8/2024).

Hilman mengakui bahwa jumlah anggaran yang diajukan Kemenag tidak sepenuhnya sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No.6/2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H/2024 M, yang mengatur biaya haji bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.

Selisih tersebut disebabkan oleh jumlah jemaah yang diberangkatkan, yang sedikit berbeda dari jumlah yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan paparan Hilman, total jemaah haji reguler yang berangkat sebanyak 213.275 orang, sedikit di bawah target awal sebanyak 213.320 orang.

Dia juga menyatakan bahwa Kemenag tidak mengambil sisa dana yang ada di BPKH karena jumlahnya yang cukup besar dan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investasi. “Maka ada sisa uang yang tidak kami ambil,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Skema lelang pengadaan di Arab Saudi menjadi salah satu topik yang dipertanyakan anggota panitia khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024. Luluk dari Fraksi PKB mempertanyakan kenapa lelang layanan haji dilakukan di Arab Saudi, bukan di Indonesia.

"Sejak kapan itu di Arab Saudi? Kenapa tidak di Indonesia, Pak, lazimnya? Itu kan uangnya besar banget," ujar Luluk kepada Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid dalam sidang Pansus Angket Haji di Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Pertanyaan ini disampaikan Luluk menyusul penjelasan Subhan Cholid terkait mekanisme pengadaan layanan di Arab Saudi. Subhan waktu itu menjelaskan bahwa mekanismenya melalui open biding atau lelang terbuka. Layanan yang disiapkan antara lain akomodasi (hotel), transportasi, dan katering.

Subhan menjelaskan bahwa proses pengadaan itu dilaksanakan oleh tim independen, yang dibentuk Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Tim ini antara lain beranggotakan PNS pada Ditjen PHU, wakil Perguruan Tinggi Pariwisata, dan ada juga dari Kementerian Perhubungan.

Tim ini bekerja berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Tahapan pengadaannya mulai dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, dan seterusnya. Semua itu dilakukan oleh tim untuk mendapatkan hasil terkait layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi.

Terhadap pertanyaan Luluk soal kenapa lelang dilalukan di Saudi, Subhan menegaskan bahwa itu sesuai ketentuan."Jadi memang ketentuan dari Arab Saudi, penyedia layanan itu harus perusahaan Arab Saudi karena kan tempat layanannya ada di Arab Saudi. Itu ketentuan dari pemerintah setempat lah," ucap Subhan.

Merespons hal itu, Ketua Pansus Nusron Wahid membenarkan jawaban Subhan. Menurut dia, lelang pengadaan sudah semestinya mengikuti ketentuan Arab Saudi."Ya betul, kalau itu betul" kata Nusron.

Bisnis.com,JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI batal menggelar rapat Pansus yang sedianya dijadwalkan hari ini, Kamis (22/8/2024) di Ruang Rapat Badan Anggaran, Kompleks Parlemen.

Anggota Pansus Luluk Nur Hamidah menyampaikan, rapat Pansus batal digelar lantaran para anggota termasuk saksi tidak dapat masuk ke lingkungan Parlemen Senayan lantaran akses masuk ditutup oleh aksi demontrasi Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada.

“Kalau yang hari ini [rapat Pansus] batal,” kata Luluk saat ditemui di Ruang Rapat Banggar, DPR RI, Kamis (22/8/2024).

Pihaknya juga mempertimbangkan aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat di luar gedung DPR RI, sehingga memutuskan untuk menunda rapat Pansus Haji hari ini.

Awalnya anggota DPR RI yang tergabung dalam Pansus akan kembali melanjutkan pemeriksaan hari ini, Kamis (22/8/2024). Dalam jadwal yang beredar, Pansus Haji digelar pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah, Ditjen PHU Kementerian Agama (Kemenag).

Kemudian pada pukul 13.00 WIB akan dilakukan pemeriksaan terhadap Irjen Kemenag dan 15.30 WIB dengan Kausbdit Data Siskohat Ditjen PHU Kemenag.

Namun, rapat pagi di undur lantaran ada Rapat Paripurna (Rapur) dan dijadwalkan pukul 13.00 WIB. Sayangnya, hingga pukul 16.17 WIB rapat tak kunjung dimulai dan diputuskan untuk dilanjutkan besok, Jumat (23/8/2024).

“Besok kita lanjutin lagi, sebelum Jumatan sekitar jam 10.00 WIB,” ungkap Luluk.

Luluk menuturkan, hari ini Pansus Haji berencana untuk mendalami dan meminta keterangan bagaimana operator sistem haji melakukan tugasnya, termasuk data-data keseluruhan jemaah yang ada dan apakah jemaah haji yang berangkat sesuai dengan urutannya.

Anggota Pansus Haji juga akan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Kemenag, apakah sudah menjalankan tugasnya dengan baik di lapangan.

“Kayak gitu mau kita lihat. Jadi Irjen ini aktif atau pasif,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Khusus Angket Penyelenggaraan Haji 2024 (Pansus Angket Haji) Saleh Partaonan Daulay menyoroti masalah persetujuan alokasi kuota haji sebanyak 241 ribu, di saat kuota tambahan belum dimuat dalam MoU dengan Arab Saudi.

Saleh menjelaskan saat persetujuan itu dilakukan tepatnya pada 27 November 2023, jumlah kuota haji yang pasti didapatkan Indonesia adalah sebanyak 221.000, namun alokasi kuota yang ditentukan oleh Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag) sebanyak 241.000 jamaah dengan 20.000 di antaranya adalah kuota tambahan, namun belum dimuat dalam MoU dengan Arab Saudi.

"Berarti 221 ribu itu, itulah yang mesti disepakati tanggal 27. Nah, yang 20 ribu itu mestinya disepakati Januari karena di situ baru ada kepastian kuota yang ada tambahannya. Kalau 221 ribu memang ada, memang pasti dapat. Kenapa tanggal 27 November ini, Komisi VIII menyetujui juga (241 ribu)? Ini kan tanda tangan ini Komisi VIII dan pemerintah," kata dia dalam Rapat Pansus Angket Haji bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Komisi VIII sudah menandatangani hasil rapat terkait alokasi kuota haji pada Senin, 27 November 2023.

"Komisi VIII dan Kemenag RI menyepakati kuota haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 241.000 jamaah, dengan rincian kuota jamaah haji reguler sebanyak 221.720 dan jamaah haji khusus sebanyak 19.280 orang," ujar dia.

Penentuan alokasi itu didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur bahwa kuota haji reguler sebesar 92 persen dan kuota haji khusus sebesar 8 persen.

Dirjen PHU Kemenag Hilman pun telah menyampaikan bahwa pada 27 November, pihaknya memang belum mendapatkan dokumen nota kesepakatan (MoU) terkait kuota haji tambahan.

"Seminggu sebelum kesimpulan itu dirumuskan, saya sebagai Dirjen juga sudah mengirimkan surat kepada Wakil Menteri Haji waktu itu, untuk meminta kepastian terkait dengan kuota tambahan tersebut agar harapannya saat itu, ketika keputusan kita sudah betul-betul clear, bahwa dari sana informasinya ada. Jadi, perlu kami sampaikan bahwa pada saat disepakati ya memang kami belum mendapatkan dokumen apa-apa, baik itu dalam bentuk surat maupun e-Hajj," ujar dia.

Tambahan kuota 20.000, kata dia melanjutkan, mendapat persetujuan dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi pada 8 Januari 2024. Hal itu tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

Terkait tanggapan itu, Saleh yang merupakan anggota Komisi IX DPR itu menilai, baik Kemenag maupun Komisi VIII, mengambil langkah yang memiliki konsekuensi pelanggaran hukum.

"Kenapa waktu itu muncul angka ini 241 ribu ini usulan pemerintah, tapi kenapa DPR menyetujui dan kenapa Anda menyatakan itu setuju? Di sini, kalau dengan konsekuensinya ada pelanggaran hukum di sini sebetulnya. Pelanggaran pada pasal-pasal itu disebabkan pada persetujuan ini," kata dia.

DPR menilai Menteri Agama menyalahi ketentuan alokasi kuota haji karena pada Maret 2024 memutuskan kuota tambahan dialokasikan menjadi 10 ribu untuk jamaah haji reguler dan 10 ribu untuk jamaah haji khusus, padahal Pasal 64 UU 8/2019 menyatakan alokasi kuota 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk kuota haji khusus.

Sementara itu, Menag memutuskan alokasi kuota tambahan menjadi 50 persen banding 50 persen, berdasarkan Pasal 9 UU 8/2019 yang menyebutkan dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia, Menteri menetapkan kuota haji.

Alokasi dengan perbandingan 50 persen itu dilakukan untuk mencegah terjadi kepadatan jamaah haji di Mina. Di Mina, terdapat lima sektor dan jamaah Indonesia biasa ditempatkan di sektor 3 dan 4. Sementara sektor 1 dan 2, diperuntukkan bagi jamaah haji khusus.

Di sektor 3 dan 4, jamaah Indonesia juga harus berbagi dengan jamaah dari Malaysia, China, hingga Filipina. Kemenag tak bisa membayangkan bagaimana kepadatan yang terjadi apabila 20 ribu orang bergabung dengan jamaah reguler normal di tenda maktab yang terbatas.

Akhirnya, Indonesia mengusulkan untuk memasukkan kuota haji tambahan ke zona 2 yang relatif masih kosong. Namun jalur itu, biasanya dipakai oleh jamaah haji khusus. Dengan demikian, ada pengalihan kuota ke jamaah haji khusus.

Saleh lantas menilai peran DPR dalam menyetujui alokasi kuota sebanyak 241 ribu itu pun perlu dievaluasi.

"Di sini, ada juga peran DPR yang perlu kita dudukkan dan koreksi bersama, kenapa kita setuju," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, partainya menolak semua upaya intervensi. Pria yang akrab disapa Gus Jazil itu menjamin internal PKB kompak melawan pengambilalihan.

Gus Jazil menyebut PKB sedang solid-solidnya. Wakil ketua MPR itu pun mengisyaratkan, saat ini ada upaya pengambilalihan PKB dengan cara-cara yang tidak konstitusional. Jazil menyindir upaya pengambilalihan partai itu tak sejalan dengan konstitusi.

"Seluruh jajaran akan menolak siapa pun yang mencoba mengintervensi, mengambil alih, atau melanggar konstitusi, melawan hukum yang berdampak pada pengambilalihan menghilangkan kedaulatan partai," kata Gus Jazil dikutip pada Rabu (31/7/2024).

Gus Jazil menyatakan, PKB bukan termasuk badan otonom dari PBNU. Sehingga Jazil menegaskan PKB ialah partai berdaulat.

"PKB berdaulat menjalankan undang-undang partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan undang-undang ormas. Jadi kamarnya berbeda," ujar Gus Jazil.

Gus Jazil menyebut, ulama tak boleh mengambil atau menyerobot hak yang bukan miliknya. Gus Jazil menyindir upaya merebut partai merupakan kejahatan.

"Mau menyerobot, mau ambil alih, mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama. Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak," ucap Gus Jazil.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginginkan supaya mengembalikan PKB ke NU. Petinggi PBNU sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam panitia khusus (pansus) guna merealisasikannya. Wana tersebut digulirkan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritik parlemen terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M tidak berkaitan dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan tertentu. Hal itu disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR-RI, John Kennedy Azis.

Menurut dia, pembentukan Pansus dilakukan untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan haji. Politikus Partai Golkar itu membantah adanya anggapan bahwa Pansus bertujuan "menyerang" Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Pansus dibentuk bermula dari pelaksanaan ibadah haji yang, menurut saya, carut-marut, ini adalah pembagian kuota haji yang melanggar undang-undang dan juga melanggar kesepakatan," kata John Kennedy dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dia menambahkan, mekanisme ibadah haji semestinya berjalan sesuai prosedur yang ada. Namun, penyelenggaraan haji pada tahun ini yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) justru semakin carut-marut. Di antara pelbagai persoalan yang disoroti Pansus ialah antrean jamaah hingga kualitas makanan saat di Tanah Suci.

"Jangan orang baru antre empat tahun sudah bisa berangkat haji karena sesuatu. Sementara, orang yang antre belasan tahun bahkan puluhan tahun tidak berangkat. Jadi, itu yang harus kami rapikan," ucap dia.

"Jauh lebih penting saat ini memastikan Pansus bekerja untuk perbaikan pelayanan haji, daripada melayani pernyataan Ketum PBNU yang tidak jelas landasannya," sambung Kennedy.

Pada Ahad (28/7/2024), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Pansus Angket Haji 2024. Menurut Gus Yahya, tidak ada alasan kuat untuk pembentukan pansus ini.

Lebih lanjut, Ketum PBNU menduga bahwa keberadaan Pansus Angket Haji DPR-RI kini memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas. Jadi, bukan sekadar menyoroti penyelenggaraan ibadah haji.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Viral surat Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Bintan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bintan terkait permohonan video testimoni sukses haji 2024. Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie membantah ada arahan bagi jajaran Kemenag pusat maupun daerah, terkait hal tersebut.

“Tidak ada instruksi dari Kementerian Agama pusat agar jajaran di daerah membuat permohonan video dengan arahan seperti tertulis di surat Kankemenag Bintan yang sedang viral,” ujar Anna Hasbie dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (30/7/2024).

Anna mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang berjalan dengan sukses memang mendapat banyak apresiasi dari masyarakat, terutama jamaah, bahkan sejak mereka masih berada di Tanah Suci.

Menurut dia, testimoni kesuksesan haji dari jamaah dan masyarakat ini terus mengalir hingga saat ini, meskipun operasional haji sudah ditutup oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 25 Juli 2024. Pihaknya pun hanya meminta agar testimoni dari stakeholder dikumpulkan untuk dipublikasikan.

“Atas antusiasme masyarakat itu, kami minta agar testimoni dari stakeholders itu dikumpulkan untuk dipublikasikan sekaligus sebagai bagian dari evaluasi. Sebab, selain apresiasi, ada juga testimoni yang bermuatan saran perbaikan,” ucap Anna.

Menurut dia, testimoni tersebut penting untuk dipublikasikan agar masyarakat mendapat informasi soal penyelenggaraan haji dari berbagai perspektif, termasuk saran dan masukan yang mereka sampaikan. "Masukan yang didapat dari berbagai testimoni itu akan kami susun sebagai rekomendasi agar bisa ditindaklanjuti kemudian,” kata Anna.

Anna menambahkan, operasional penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M berjalan sukses. Ada banyak inovasi baru yang berhasil diterapkan sehingga penyelenggaraan haji berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, kali pertama Indonesia mendapat kuota tambahan hingga 20 ribu.

Tahun ini, untuk pertama kalinya layanan fasttrack juga diterapkan pada tiga embarkasi. Selain Bandara Soetta, juga di Adi Soemarmo Solo dan Djuanda Surabaya. Tahun ini, untuk pertama kalinya juga jamaah haji Indonesia tidak menempati Mina Jadid. Tahun ini, perdana layanan katering diberikan secara penuh selama jamaah berada di Makkah, total 17.492.983 boks didistribuskan.

Tahun ini, kebijakan Murur juga berhasil diterapkan secara terencana dan sistematis. Ini sebagai ikhtiar agar kepadatan di Muzdalifah yang terjadi pada 2023 tidak terulang. Ada sekitar 51.899 jamaah yang terdaftar menjalani skema ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan akan mengikuti seluruh prosedur yang diperlukan jika nantinya dipanggil oleh Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024.

"Kami akan melaksanakan tupoksi sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku," ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, anggota Pansus Angket Haji 2024 menyatakan akan memanggil pihak-pihak terkait seperti Kementerian Agama dan BPKH untuk dimintai keterangan soal penyelenggaraan ibadah haji. Hinggasaat ini, rapat Pansus Angket Haji masih belum dimulai. Semula, rapat perdana Pansus Angket Haji dilakukan pada Rabu pekan lalu namun tertunda karena berbagai hal.

Waktu kapan pansus tersebut akan dimulai pun belum diketahui. Apalagi seluruh anggota dewan sedang dalam masa reses.Fadlul mengaku belum mendapat informasi apa-apa terkait rapat Pansus Angket Haji. BPKH, kata dia, masih bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

"Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi apa-apa soal kelengkapan data dan sebagainya. Jadi, sampai saat ini kami masih bekerja seperti apa yang ditetapkan," kata dia.

"Kami juga belum tahu apakah dipanggil atau tidak dipanggil, belum tahu. Kami akan sesuai prosedur saja," kata Fadlul menambahkan.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa izin rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji sudah ditandatangani olehnya."Pelaksanaan rapat mungkin menunggu teman-teman. Masih banyak di daerah karena reses. Saya berharap kalau reses ini pada sibuk, ya diatur waktunya," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa penunjukan Ketua Pansus Angket Haji akan dibicarakan secara internal tanpa keterlibatan pimpinan DPR RI."Saya sudah tidak ikut-ikut lagi. Pimpinan menyerahkan sepenuhnya siapa yang akan menjadi pimpinan pansus," kata dia.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan siap mengikuti setiap proses evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024."Ya kita ikuti saja. Itu proses yang disiapkan konstitusi. Jadi, kita ikuti saja," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) disebut tidak pernah berkoordinasi dengan DPR terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu Wijaya berpandangan seharusnya Kemenag tetap berkoordinasi dengan DPR terkait dengan pengalihan kuota haji tersebut meskipun sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi.

"Ya, jadi kan begini kan untuk kuota itu ada undang-undangnya. Ketika Kemenag sudah mendapatkan izin dari Pemerintahan Arab Saudi, tapi harus berkoordinasi dengan DPR RI," tuturnya di Jakarta, Selasa (16/7.2024).

Dia menjelaskan bahwa saat ini ada 5,3 juta calon jamaah haji asal Indonesia yang kini belum berangkat, lantaran terganjal kuota haji khusus.

"Kita mengingat ada antrean yang begitu panjang jumlahnya 5,3 juta jemaah kan, jadi mestinya dibahas dan dikonsultasikan mana yang harus reguler dan mana yang untuk haji plus," katanya.

Menurut Wisnu, aturan kuota haji tersebut telah diatur dan ditandatangani Presiden RI. Maka dari itu, segala perubahan yang ada di lapangan tetap harus dikonsultasikan ke DPR.

"Untuk kuota haji plus dalam UU itu sudah disebutkan maksimal 8 persen. Menteri itu tidak boleh menabrak aturan yang sudah ditandatangani presiden," ujarnya.