JAKARTA, investor.id – Di tahun terakhir menjabat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Lebih dari setahun berjalan, telah membentang 3.300 kilometer (km) jalan daerah baru di Tanah Air.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR l, Endra S Atmawidjaja menerangkan, Inpres 3/2023 ini memang diterbitkan pada tahun terakhir kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Meski begitu, langkah tersebut dinilai krusial melihat peran pentingnya yang menghubungkan masing-masing sumbu kawasan produktif.

“Tujuannya adalah menyambung ‘connecting the dots’ yang kurang-kurang tadi. Kita diberi anggaran 15 triliun dan berhasil membangun lebih dari 3.300 km jalan daerah di seluruh Tanah Air,” ungkap Endra saat dihubungi, pada Jumat (20/9/2024).

Sebagai pengingat, Presiden Jokowi dalam 10 tahun kepemimpinan menekankan dua hal yang utama perihal percepatan ketersediaan infrastruktur. Pertama, guna menjaga ketahanan pangan dan ketahanan air. Kedua, menyangkut konektivitas.

Yang banyak diketahui, infrastruktur konektivitas adalah pembangunan jalan tol baru yang telah membentang 2.432 km pada akhir 2024 nanti, atau sepanjang 2.700 km jika mengacu target keseluruhan. Dibangun pula jalan nasional sepanjang 5.999 km di berbagai daerah hingga pos lintas batas.

“Jalur logistik kita tersumbat di Pantura karena dulu kita tidak punya jalan alternatif. Kalau sekarang, dengan keberadaan tol, kan praktek logistik jadi punya alternatif, bisa punya perhitungan sendiri mau lewat mana, lewat jalan nasional bisa, lewat tol juga bisa. Dan itu tidak hanya di Jawa, di Sumatera juga begitu,” kata Endra.

Menurut dia, keberadaan jalan tol dan jalan nasional memang menjadi fondasi ekonomi ke depan untuk Indonesia bisa menjadi negara maju. Tapi membangun jalan tol dan jalan nasional saja tidak cukup, perlu jalan yang menghubungkan titik-titik kawasan produktif penopang investasi seperti kawasan industri, pariwisata, perkotaan, hingga kawasan pertambangan. Di sanalah jalan daerah mengambil perannya.

“Kawasan-kawasan ini harus selesai dibangun supaya infrastruktur di Indonesia punya nilai manfaat yang lebih tinggi. Artinya, kita harus menghubungkan jalan-jalan utama itu sampai ke pusat-pusat kegiatan produktif tadi, seperti kawasan pertambangan, perkotaan, industri, dan pariwisata. Itu kan mesin pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Endra.

Kurang “Mantap”

Inpres 3/2023 itu juga punya tujuan lain bagi jalan daerah, yaitu mendorong adanya perbaikan kualitas jalan itu sendiri. Endra mengatakan, pemantapan jalan daerah masih lebih rendah dari jalan nasional.

Kemantapan jalan nasional disebut telah mencapai cakupan 93%. Ambil contoh, dari 1.000 km jalan nasional, sepanjang 70 km jalan dalam kategori kurang mantap, rusak. “Itu bisa rusak ringan, bisa rusak sedang, bisa rusak berat,” ucap Endra.

Sementara, pemantapan jalan daerah baru mencakup angka 80%, yang artinya dari setiap 1.000 km terdapat 200 km jalan daerah yang rusak. Perbaikan jalan daerah ini menjadi penting untuk memastikan kelancaran aksesibilitas logistik dan aktivitas masyarakat, yang pada gilirannya ikut memutar roda perekonomian nasional.

“Yang kita inginkan adalah jalan yang terkoneksi dengan sistem nasional, terkoneksi dengan pusat-pusat produksi, seperti kegiatan produktif, kawasan pertambangan, perkebunan, pariwisata, perkotaan, termasuk ke hotel atlet, pelabuhan, bandara, serta pelabuhan perikanan,” urai Endra.

“Itu yang kita sambungkan, supaya ketika produksi hasil bumi, kemudian produksi itu kita angkut, tidak mengalami kendala. Ini kan berpengaruh pada kualitas produk kita, berpengaruh pada inflasi kita, dan berpengaruh pada daya saing kita yang sering disebutkan oleh pak presiden,” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News