Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan perseroan menunggu arahan dari pemerintah soal rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite & Solar.

Seperti diketahui, draf revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ihwal Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah sampai di meja Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Adapun, revisi beleid itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Kita tunggu pemerintah [terkait Perpres 191],” kata Nicke selepas rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Nicke mengatakan perseroannya belum membahas spesifik ihwal rencana pengetatan pembelian Pertalite dan Solar yang bakal diatur dalam beleid revisi tersebut.

“Belum [kuotanya],” ujar Nicke,

Rencanannya, beleid hasil revisi itu bakal mempertegas batasan kriteria penerima bahan bakar subsidi tersebut di tengah masyarakat.

Selain itu, kata dia, aturan itu juga bakal mengatur dengan tegas soal kualitas standar emisi Euro 4 dari bahan bakar tersebut.

“Sudah dibahas di levelnya Pak Menteri [ESDM] sudah selesai, di Kemenko [sudah], sekarang lagi Bapak Presiden,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya, pemerintah dikabarkan tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut, setelah pembahasan substansi rampung.

Adapun, Nicke turut dipanggil ke Istana untuk ikut rapat terbatas bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarfa. Selain itu, turut dipanggil ikut ratas Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 yang diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia mengatakan wacana ini belum akan diterapkan pemerintah.

Namun, ada yang berbeda dari Jokowi ketika menjawab isu yang liar ini. Wajahnya nampak masam dan seperti menahan kesal ketika ditanya awak media soal isu pembatasan pembelian BBM subsidi.

Ketika menjawab pertanyaan awak media soal wacana ini sambil mengernyitkan dahi. Suaranya tegas dan nada bicaranya terdengar ditekan. Dia juga mengulang hingga tiga kali kata 'ndak' dengan penuh penekanan.

"Ndak, ndak, ndak! Belum ada," tegas Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu melanjutkan sampai saat ini belum ada pemikiran untuk membatasi pembelian BBM subsidi pada Agustus 2024. Jokowi juga bilang pemerintah harus mengadakan rapat koordinasi untuk wacana tersebut, namun memang belum dilakukan.

"Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," beber Jokowi.

Beda Suara dengan Luhut
Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi sendiri diungkapkan pertama kali oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya pemerintah berupaya melakukan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Oleh karena itu, pembelian BBM subsidi yang dibatasi sesuai penerima alan dilakukan. Kebijakan itu, katanya, bakal dilakukan secepatnya yaitu mulai 17 Agustus 2024.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram.

Hari ini Jokowi menyatakan wacana yang diungkapkan Luhut itu tidak akan dilakukan. Bukan cuma Jokowi, sebelumnya beberapa menteri lain juga mengatakan hal berbeda tidak seperti Luhut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana pembatasan BBM subsidi ini. Menurutnya belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum ada keputusan," beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Menteri ESDM Arifin Tasrif juga merespons rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Arifin mulanya mengatakan, tidak ada perubahan terkait harga BBM.

"Nggak ada yang berubah, nggak naik," kata Arifin ditemui di kantornya, Jakarta Pusat.

Saat ditanya mengenai pembatasan pembelian BBM pada 17 Agustus, Arifin mengatakan masih mempertajam data. Arifin menambahkan agar BBM subsidi tepat sasaran Kementerian ESDM diminta untuk melakukan pendalaman terkait BBM subsidi tersebut. Ia juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok," tegas Arifin.

Saksikan Live DetikPagi:

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa pemerintah akan segera melakukan pembatasan terhadap penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

“Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana [pembatasan BBM], belum rapat juga,” kata Jokowi kepada wartawan.

Menurut catatan Bisnis, pemerintah sempat melontarkan wacana pengetatan pembelian BBM subsidi per 17 Agustus 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Melalui akun Instagramnya, Luhut mengatakan pengetatan BBM subsidi akan dilakukan agar lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut di Instagramnya @luhut.pandjaitan.

Berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa wacana pembatasan pembelian BBM subsidi masih akan dirapatkan.

"Kita akan rapatkan lagi, belum (diputuskan)," kata Airlangga di depan wartawan, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah membatas rencana penurunan kadar sulfur dalam BBM, untuk mendorong kualitas udara di Jakarta lebih baik.

Kemudian masalah harga BBM, Airlangga mengaku pemerintah belum memiliki bahasan atau rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Tidak ada rencana kita menaikkan [harga]. Cuma, harus jelas yang disubsidi adalah Pertalite, sedangkan Pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar,” kata dia.

Aturan mengenai BBM subsidi yang berubah per 17 Agustus ini juga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Sama seperti Airlangga, Arifin menegaskan bahwa pemerintah masih mempertajam data penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data [penerima],” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Arifin mengungkapkan langkah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah salah satunya menginventarisasi data penerima Solar subsidi bersama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Semuanya [penerima BBM subsidi] harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung. Perpres tersebut mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Kemudian Perpres itu juga akan menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi BBM tersebut lebih tepat sasaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara merespons rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Rencana ini sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Arifin mulanya mengatakan, tidak ada perubahan terkait harga BBM.

"Nggak ada yang berubah, nggak naik," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Saat ditanya mengenai pembatasan pembelian BBM pada 17 Agustus, Arifin mengatakan masih mempertajam data.

"Kita diminta mempertajam dulu, data," katanya.

Arifin menambahkan agar BBM subsidi tepat sasaran Kementerian ESDM diminta untuk melakukan pendalaman terkait BBM subsidi tersebut.

Arifin juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pemerintah masih mempertajam data penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah wacana pembatasan pembelian mulai 17 Agustus 2024. Langkah ini dilakukan untuk efisiensi anggaran belanja negara.

“Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data [penerima],” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Arifin mengungkapkan langkah yang saat ini tengah dilakukan pemerintah salah satunya menginventarisasi data penerima Solar subsidi bersama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

“Semuanya [penerima BBM subsidi] harus terdaftar, datanya lagi disiapin untuk bisa dipertajam lagi,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 telah rampung. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

Adapun, Perpres itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi BBM tersebut lebih tepat sasaran.

Sebelumnnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimplementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit APBN diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan kementeriannya masih menunggu pengesahan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang bakal mengatur terkait dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Menurutnya, pengesahan beleid tersebut dibutuhkan untuk menjalankan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya bakal diberlakukan mulai 17 Agustus 2024.

Hal ini disampaikannya usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

“Ya, saya masih menunggu kan saya sampaikan bahwa kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tetapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya,” kata Erick kepada wartawan.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa alasan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pun dilakukan agar subsidi dapat menyasar secara tepat sasaran.

Oleh sebab itu, dia meyakini bahwa pembahasan soal penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran akan terus dikoordinasikan melalui antarkementerian yang masih berjalan.

Perhitungan fiskal, kata Erick, menjadi salah satu pembahasan yang dilakukan antarkementerian. Termasuk dalam penghitungan subsidi dan kompensasi yang menurutnya perlu untuk terus dikalkulasi dengan baik.

Sehingga, Erick menambahkan, kementeriannya saat ini masih menunggu pengesahan dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

“Ya tunggu saja. Perpres 191 kita masih nunggu belum turun. [Sudah sampai di mana] saya tidak tahu. Saya tidak bisa komen karena saya belum tahu, dalam arti 17, atau Januari tahun depan, November, atau Desember saya nggak tahu kita tunggu aja,” pungkas Erick.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan mulai membatasi penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran.

Menurut Luhut, pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024. Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Penerapan kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menilai positif rencana pengetatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencanannya bakal efektif per 17 Agustus 2024.

Menurut Erick, sisa dana hasil pengetatan belanja subsidi itu bisa disalurkan untuk menopang program pemerintah lainnya.

“Kita bisa lebih efisien, tepat sasaran dan sisa-sisa dana ini bisa digunakan untuk program lain yang bisa membantu pengembangan manusianya kita,” kata Erick dalam acara TikTok Pos Aja! di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Kendati demikian, Erick menambahkan, kementeriannya saat ini masih menunggu pengesahan dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.

Adapun, Perpres itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

Malahan, Erick berpendapat kriteria penerima LPG 3 Kilogram (kg) juga mesti diatur ulang untuk melakukan efisiensi pada belanja negara.

“Saya tunggu saja, karena itu kan harus ada kebijakan. Kan inget lho, bahwa BBM ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Penerapan kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit APBN diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksikan serapan jenis BBM tertentu (JBT) Solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite hingga akhir 2024 sesuai dengan kuota yang telah dialokasikan pemerintah awal tahun ini.

Berdasarkan prognosa BPH Migas, serapan Solar bakal mencapai 17,8 juta kiloliter (kl) atau 99,5% dari kuota yang dialokasikan sebesar 17,96 juta kl. Adapun, sepanjang Januari sampai April 2024, realisasi penyaluran Solar telah mencapai 5,4 juta kl atau 30,07%.

Selain itu, BPH Migas memproyeksikan serapan konsumsi Pertalite hingga akhir 2024 berada di level 31,51 juta kl atau 99,71% dari kuota yang dialokasikan sebesar 31,6 juta kl. Di sisi lain, realisasi penjualan Pertalite hingga April 2024, telah mencapai 9,9 juta kl atau 31,63%.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mengatur BBM subsidi agar tepat sasaran. Dia mengatakan, pembelian BBM subsidi akan dibatasi pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara terkait pernyataan Luhut. Dia mengatakan, pihaknya tengah menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 yang mengatur konsumen BBM subsidi.

"Kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," katanya di Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Erick juga mengatakan, listrik jangan sampai salah sasaran. Ia lantas menyinggung rumah pemain Timnas U-16 Fadly Alberto.

"Sama, jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah besar, di perusahaan-perusahaan besar, sama dengan yang rumahnya kurang baik seperti contoh pemain sepak bola kemarin yang U-16 Alberto," katanya.

Saat ditanya apakah revisi Perpres itu rampung Agustus, Erick hanya menyatakan akan menunggu. Dia mengatakan, posisi BUMN sendiri merupakan korporasi, bukan pengambil kebijakan.

"Saya tunggu aja, karena itu kan harus ada kebijakan, kan inget loh, bahwa BUMN ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191, untuk segera didorong," katanya.

Untuk diketahui, Luhut sebelumnya mengatakan, pembelian BBM subsidi bakal dibatasi dan tidak untuk semua orang mulai 17 Agustus 2024. Menurutnya pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Dia bilang 17 Agustus 2024 ini pemberian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan. Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).