Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dinilai lebih efektif untuk meningkatkan level kualitas BBM tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN).

Pembatasan subsidi BBM pada sebagian jenis kendaraan ini menjadi salah satu dari 3 simulasi skenario dari Center of Reform on Economics (CORE) untuk mewujudkan peningkatan kualitas BBM.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Andri Perdana, mengatakan dari segi manfaat yang dihasilkan, pembatasan BBM subsidi untuk sebagian jauh lebih menguntungkan.

Pasalnya, apabila BBM bersubsidi dibatasi untuk 16% pengguna kendaraan bensin dan 15% pengguna kendaraan biosolar, maka dampak inflasi yang timbul sebesar 0,3% dan potensi penghematan APBN mencapai Rp114,8 triliun - Rp139,4 triliun.

"Kalau kita melaksanakan kebijakan ini akan jauh lebih banyak untungnya. Intinya penghematan yang didapatkan lebih banyak dibandingkan beban yang diberikan dalam kebijakan," kata Andri dalam Media Workshop bertajuk Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM, Senin (5/8/2024).

Pembatasan subsidi berdasarkan skenario 3 ini akan menyebabkan sebagian kelas masyarakat beralih ke BBM yang lebih mahal. Andri menuturkan, dampaknya akan terjadi pada kenaikan indeks harga konsumen (IHK) umum sebesar 0,37% selama 10 bulan setelah kebijakan.

Jika dibandingkan dengan skenario lainnya, misalnya kenaikan harga BBM dengan kenaikan kisaran Rp100-Rp250 per liter maka dampak inflasi akan terasa 10 bulan setelah harga naik sebesar 0,07% hingga 0,19%.

Sementara itu, skenario lainnya yakni meningkatkan kualitas BBM dengan menaikkan anggaran subsidi. Jumlah kebutuhan anggaran secara kumulatif pada 2025-2028 dapat mencapai Rp21,5 triliun batas bawah dan Rp46,1 triliun batas atas.

Namun, dia mewanti-wanti bahwa dari ketiga skenario tersebut akan menimbulkan dampak yang harus diantisipasi. Terlebih, apabila penghematan anggaran dari pembatasan subsidi tak dimanfaatkan dengan baik maka, efektivitas dari pembatasan subsidi dipertanyakan.

"Bisa jadi skenario ini [pembatasan susbidi] jadi yang terburuk apabila justru ketika nanti mendapatkan tamabahan anggaran, anggaran itu justru dipakai untuk yang tidak prioritas bagi masyarakat, bisa jadi yg terbaik apabila justru ketika nanti mendapatkan dipakai untuk menanggulangi dari dampak skenario tsb atau hal-hal produktif lainnya," pungkasnya.

Lebih lanjut, pemerintah dalam hal ini juga diminta untuk lebih berhati-hati dalam mengklasifikan kategori jenis kendaraan atau kalangan masyarakat yang akan menjadi sasaran subsidi tepat sasaran dan dibatasi konsumsi BBM subsidinya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara merespons rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Rencana ini sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Arifin mulanya mengatakan, tidak ada perubahan terkait harga BBM.

"Nggak ada yang berubah, nggak naik," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Saat ditanya mengenai pembatasan pembelian BBM pada 17 Agustus, Arifin mengatakan masih mempertajam data.

"Kita diminta mempertajam dulu, data," katanya.

Arifin menambahkan agar BBM subsidi tepat sasaran Kementerian ESDM diminta untuk melakukan pendalaman terkait BBM subsidi tersebut.

Arifin juga memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum ini kok," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mengatur BBM subsidi agar tepat sasaran. Dia mengatakan, pembelian BBM subsidi akan dibatasi pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara terkait pernyataan Luhut. Dia mengatakan, pihaknya tengah menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 yang mengatur konsumen BBM subsidi.

"Kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," katanya di Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Erick juga mengatakan, listrik jangan sampai salah sasaran. Ia lantas menyinggung rumah pemain Timnas U-16 Fadly Alberto.

"Sama, jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah besar, di perusahaan-perusahaan besar, sama dengan yang rumahnya kurang baik seperti contoh pemain sepak bola kemarin yang U-16 Alberto," katanya.

Saat ditanya apakah revisi Perpres itu rampung Agustus, Erick hanya menyatakan akan menunggu. Dia mengatakan, posisi BUMN sendiri merupakan korporasi, bukan pengambil kebijakan.

"Saya tunggu aja, karena itu kan harus ada kebijakan, kan inget loh, bahwa BUMN ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191, untuk segera didorong," katanya.

Untuk diketahui, Luhut sebelumnya mengatakan, pembelian BBM subsidi bakal dibatasi dan tidak untuk semua orang mulai 17 Agustus 2024. Menurutnya pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Dia bilang 17 Agustus 2024 ini pemberian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan. Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).