Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) membeberkan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM agar tepat sasaran menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Hal ini diungkapkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menilai teknologi AI dapat lebih efisien untuk distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite sehingga hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak mendapatkan.

"Tetapi tepat sasaran BBM yangg perlu dapat subsidi itu yang kita lakukan dengan AI karena itu juga bagian daripada government teknlogi," kata Luhut kepada wartawan di JCC Senayan, Jumat (6/9/2024).

Dia menegaskan, pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM dalam rangka pembatasan Pertalite. Alih-alih kenaikan harga, penggunaan AI dinilai lebih efektif dan efisien.

Teknologi tersebut merupakan bagian dari digitalisasi yang didorong pemerintah. Luhut menerangkan rencana pembatasan pembelian Pertalite ini juga menjadi solusi untuk mengatasi polemik polusi udara di ibu kota Jakarta.

"Jadi ada 132 juta pengendara motor tidak akan terpengaruh sama sekali dengan rencana yang saya sebutkan tadi," ujar Luhut usai menutup gelaran Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024.

Luhut menuturkan, saat ini pemerintah masih dalam tahap finalisasi dan menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo terkait kriteria penerima BBM Pertalite.

"Ini difinalkan, tanggal 1 sedang disosialisasikan biar tau, sekarang sosialisasi dan rapat teakhir dengan Presiden. Kita harapkan minggu depan, setelah itu nanti kita lihat," terangnya.

Sebelumnya, dalam ajang ISF 2024 Luhut memaparka rencana pembelian BBM subsidi jenis Pertalitedan Solar dalam waktu dekat lewat teknologi AI. Menurut dia, pembatasan melalui teknologi ini dapat membuat negara lebih hemat hingga Rp90 triliun.

Nantinya, penghematan uang negara tersebut dapat dialokasikan untuk subsidi pada program lain mencakup pendidikan atau industri. "Itu kita bisa menghemat bertahap sampai Rp90 triliun per tahun," tuturnya.

Melalui AI, sistem penyaluran BBM di SPBU akan terhubung dan dapat merincikan indentitas dari pelat nomor kendaraan yang akan melakukan pengisian BBM.

"Jadi orang yang tidak berhak [dapat subsidi BBM] dengan big data yang kita punya, dia nozzle-nya itu yang bikin isi bensin itu otomatis akan mati sendiri karena melihat nomor plat dari mobil itu," jelasnya.

Pemerintah membuka wacana untuk mengatur pembelian BBM bersubsidi. Rencananya, pengaturan BBM bersubsidi ini berlaku mulai 1 Oktober 2024.

Dari informasi yang diterima detikcom, aturan ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat (mobil). Kemudian, pembatasan disebut-sebut akan dilakukan berdasarkan cubicle centimeter (cm3) alias cc.

Untuk yang berbahan bakar bensin, kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi maksimal 1.400 cc. Sementara itu, untuk yang berbahan bakar diesel maksimal 2.00 cc.

Bila mengacu pada ketentuan tersebut, kendaraan yang bisa membeli BBM bersubsidi dengan bahan bakar bensin antara lain:

Toyota:
Raize 998 cc dan 1.198 cc
Agya 1.197 cc
Calya 1.197 cc
Avanza 1.329 cc

Daihatsu:
Ayla 998 cc dan 1.197 cc
Sigra 998 cc dan 1.197 cc
Sirion 1.329 cc
Rocky 998 cc dan 1.198 cc
Xenia 1.329 cc

Wuling:
Formo S 1.206 cc

Suzuki:
Ignis 1.197 cc
S-Presso 998 cc

Honda:
Brio 1.199 cc

Mercedes-Benz:
A-Class 1.332 cc
CLA 1.332 cc
GLA 200 1.332 cc
GLB 1.332 cc

Kia:
Picanto 1.248 cc
Seltos 1.353 cc
Rio 1.348 cc

Nissan:
Magnite 999 cc
Kicks e-Power 1.198 cc

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat berkomentar mengenai kriteria kendaraan yang boleh menerima BBM subsidi ini. Dia mengatakan kriteria kendaraan yang boleh menerima BBM bersubsidi sedang dibahas.

"Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail itu," katanya di DPR, Selasa (27/8/2024) lalu.

Pemerintah berupaya agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Bahlil mengatakan BBM bersubsidi dialokasikan untuk masyarakat golongan ekonomi menengah bawah.

"Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat, mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau kita, kayak kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia, Bos?" ujarnya.

Bahlil mengonfirmasi ada rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober. Dia mengatakan pembatasan ini akan diatur melalui peraturan menteri (permen).

"Ya memang ada rencana begitu. Karena, begitu aturannya keluar, permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar aturan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan subsidi untuk BBM jenis solar dan Pertalite. Saat ini PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga telah membuka pendaftaran untuk kendaraan via websitesubsiditepat.mypertamina.id sebagai upaya agar BBM tepat sasaran dan mendukung kebijakan pemerintah mengatur penyaluran BBM bersubsidi.

Simak Video 'Viral Beli BBM Kena Biaya Admin Rp 5.000, Pengawas SPBU: Inisiatif Operator':

[Gambas:Video 20detik]

PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat, terutama pemilik kedaraan roda empat, segera mendaftarkan kendaraannya di MyPertamina untuk bisa membeli produk BBM Subsidi. Per 1 Oktober 2024 nanti rencananya proses pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar harus menggunakan barcode atau QR Code yang sudah terdaftar.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan kebijakan penggunaan barcode atau QR Code untuk pembelian Pertalite dan Solar ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite lebih tepat sasaran.

Pendaftaran kendaraan untuk mendapat barcode atau QR Code ini dapat dilakukan melalui situs resmi yang sudah disiapkan yakni www.subsiditepat.mypertamina.id, dan dilakukan secara bertahap.

"Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda empat. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika," jelas Heppy dalam keterangan resminya, dikutip Senin (2/9/2024).

"Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir September 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober- November 2024" terangnya lagi.

Lebih lanjut, Heppy menjelaskan masyarakat perlu mempersiapkan sejumlah dokumen terlebih dahulu untuk mendaftar yakni foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Ia mengimbau agar masyarakat memastikan seluruh dokumen terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu untuk memastikan dokumen foto yang diunggah jelas dan tidak pecah, ia meminta file yang dikirim memiliki resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

Di luar itu ia menyebut jumlah pendaftar yang sudah terverifikasi dan mendapat QR Code hingga saat ini mencapai 3,9 juta. "Bagi Masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran," imbau Heppy.

Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut terkait program subsidi tepat Pertalite masyarakat dapat mengunjungi website https://subsiditepat.mypertamina.id dan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Sebagai informasi, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code mulai 1 Oktober 2024 ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) kemarin.

Bahlil mengatakan pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Meskipun awalnya pemerintah berencana akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014.

Kemudian rencana pembatasan pembelian BBM subsidi ini juga sudah dikonfirmasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut pemerintah saat ini sedang mempersiapkan kebijakan tersebut.

Ia mengatakan saat ini proses sosialisasi soal rencana pembatasan BBM masih dilakukan. Namun menurutnya, pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting tersebut.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya mewujudkan subsidi tepat terus dilakukan Pertamina Patra Niaga. Setelah diterapkan di 41 Kota/Kabupaten sejak Juli 2023, Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda 4 secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pertengahan Juli meliputi wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk Pertalite.

“Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non Jamali, kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya. Bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code juga tetap akan dilayani, dan akan diarahkan untuk mendaftar di website Subsidi Tepat,” tutur Heppy.

Heppy menjelaskan bahwa ini adalah pendataan bukan pembatasan dan diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Hingga awal Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code.

Wacana pembatasan penyaluran BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 berujung dengan ketidakjelasan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang awal menggulirkan wacana ini.

Luhut mengatakan pembelian BBM subsidi bakal dibatasi dan tidak untuk semua orang mulai 17 Agustus 2024. Dia mengatakan pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Eks Menko Polhukam itu bilang pada 17 Agustus 2024 ini pembelian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan. Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bilang sebetulnya pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana pembatasan BBM subsidi ini. Dia mengatakan belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum," beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Airlangga mengkonfirmasi ketika ditanya keputusan soal pembatasan BBM subsidi pada dasarnya masih menunggu revisi Perpres 191 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Di dalamnya akan ada aturan baru soal penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat.

Ketika ditanya lebih lanjut soal skema pembatasan yang akan dilakukan, seperti misalnya dari acuan ukuran CC mobil, Airlangga bilang belum ada keputusan. "Belum, belum, belum," hanya itu yang diucapkan Airlangga.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif selaku salah satu regulator utama penyaluran BBM subsidi irit bicara ketika ditanya wacana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.

"Nggak kok nggak," kata Arifin singkat tanpa menjelaskan apapun ditemui di tempat yang sama.

Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir yang mengkoordinir Pertamina mengatakan pihaknya masih menunggu aturan soal pembatasan pembelian BBM subsidi secara resmi. Pihaknya sampai sekarang tak bisa memastikan apakah pembatasan BBM subsidi akan dilakukan dalam waktu dekat atau tidak.

Erick bilang BUMN sejauh ini tidak banyak bicara soal kebijakan, pihaknya hanya mengikuti arahan dan penugasan yang ada.

"Ya saya masih menunggu kan saya sampaikan bahwa kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya," beber Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Soal penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran apakah ini kapa? Di mana? Besok? Atau apa saya nggak tahu, kita menunggu saja ya dan saya rasa koordinasi dan diskusi antar kementerian masih berjalan," tegasnya.

Erick menegaskan pihaknya sendiri terus mendorong agar BBM subsidi bisa tepat sasaran penyalurannya. Jangan sampai orang yang mampu menikmati subsidi pemerintah.

"Tadi saya sampaikan, jangan sampai salah persepsi, kita menginginkan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu," sebut Erick.

Nasib pembatasan pembelian BBM subsidi di Indonesia masih terkendala regulasi. Tepatnya, revisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Di dalamnya akan ada aturan baru soal penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat membenarkan pembatasan pembelian BBM subsidi menunggu aturan itu dirilis. Ketika ditanya mengapa aturan ini tak kunjung ditetapkan meskipun sudah dibahas sejak 2 tahun belakangan, Airlangga bilang pemerintah masih butuh koordinasi terlebih dahulu soal hal ini.

"Bukan belum goal kita kan mesti rapat, di rapat koordinasikan dahulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," ungkap Airlangga ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Airlangga menegaskan aturan ini sudah selesai drafnya. Namun, untuk ketetapannya butuh adanya persetujuan dari semua pihak. Baik dari jajaran kementerian maupun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah selesai (aturannya). Ya tentu butuh persetujuan. Nanti kita rapatkan.Tentu kita rapatkan dulu, setelah rapat baru didorong," kata Airlangga.

Wacana terakhir, pembatasan pembelian BBM subsidi mau diberlakukan mulai 17 Agustus 2024 ini. Hal itu dinyatakan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan.

Soal wacana ini, Airlangga bilang sebetulnya pemerintah masih butuh rapat koordinasi lagi soal wacana ini. Dia mengatakan belum ada keputusan pasti soal wacana tersebut. "Kita akan rapatkan lagi. Belum," bebernya.

Lihat juga Video 'Mantap! Peringkat Daya Saing RI Naik ke Posisi 27 Dunia':

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mendukung rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite. Tak hanya itu, dia menilai liquefied petroleum gas (LPG) dan listrik bersubsidi juga perlu dibatasi.

Alasannya, impor LPG masih sangat tinggi. Di sisi lain, masyarakat dengan ekonomi menegah ke atas alias orang kaya masih menggunakannya LPG bersubsidi.

Hal serupa juga terjadi di golongan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Erick khawatir listrik subsidi ini masih digunakan oleh mereka yang memiliki kemampuan secara ekonomi.

“Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang. Jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah besar, di perusahaan-perusahaan besar, ya sama dengan yang rumahnya kurang baik,” tutur Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Adapun terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite mulai 17 Agustus 2024 mendatang, Erick menyatakan dukungannya. Dia pun menyebut masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 untuk menjalankan program tersebut.

Dia juga memastikan BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, pembatasan pembelian BBM bersubsidi perlu dilakukan agar distribusinya bisa tepat sasaran.

“Ya kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar Erick

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengatur distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip MNC Portal Indonesia.

Luhut menambahkan, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan penggunaan BBM. Demikian dilakukan untuk mengurangi polusi udara karena BBM yang ada saat ini masih mengandung sulfur yang tinggi yaitu di atas 500 ppm.

"Kita mau sulfurnya tuh 50, nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya," ujar Luhut.

(FRI)