PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali memperluas jangkauan layanan pembiayaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro dengan meresmikan unit Mekaar baru di Merauke, Papua Selatan.

Langkah ini merupakan wujud komitmen PNM dalam memberdayakan ibu-ibu prasejahtera di wilayah 3T di Indonesia. PNM terus berupaya untuk memberikan akses permodalan yang aman, mudah, dan terpercaya.

Melalui pembukaan unit Mekaar di Kelurahan Rimba Jaya, Merauke ini, PNM siap memberikan pembiayaan serta pemberdayaan pada kelompok ibu-ibu prasejahtera, khususnya bagi mereka yang ingin membangu usaha, telah memiliki usaha, atau ingin kembali membuka usaha yang sempat terhenti.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi berharap kehadiran PNM Mekaar di Merauke dapat diterima dengan baik dan menjadi harapan bagi ibu-ibu prasejahtera meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

?Hadirnya PNM di wilayah 3T menjadi langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera. Kami percaya dengan adanya akses pembiayaan yang lebih dekat, mereka akan lebih mudah mengembangkan usaha dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik,? jelasnya.

Bagi ibu-ibu yang tergabung sebagai nasabah, PNM juga memberikan pendampingan usaha dan berbagai pelatihan agar usaha mereka naik kelas. PNM memahami pentingnya pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya memberikan modal finansial, tetapi juga modal intelektual dan sosial.

?Sebelumnya PNM juga membuka unit Mekaar di Natuna. Dan masih akan ada titik 3 T lainnya yang kami bukakan unit Mekaar,? tambah Arief.

PNM berharap kehadiran unit Mekaar di Merauke dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian keluarga dan komunitas lokal, sekaligus mendukung target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri.

IDXChannel - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus tumbuh hingga akhir Agustus 2024.

Pertumbuhan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus berkembang.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Agung Yulianta mengatakan, dukungan pemerintah untuk UMKM melalui penyaluran KUR dan UMi tersebut hadir dalam bentuk subsidi bunga.

"Penyaluran KUR di DIY sampai dengan 31 Agustus 2024 sebesar Rp3,80 triliun yang telah diterima oleh 69.141 debitur," kata Agung, Selasa (1/10/2024).

Dia menambahkan, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul mendominasi dalam penyaluran KUR DIY sampai dengan akhir Agustus 2024 yang ini sejalan dengan jumlah UMKM terbanyak berada pada dua wilayah tersebut.

"Sampai dengan 31 Agustus 2024, penyaluran KUR di Kabupaten Sleman sebesar Rp1,18 triliun kepada 19.121 debitur. Sementara, penyaluran KUR pada Kabupaten Bantul mencapai Rp1,04 triliun kepada 18.746 debitur," katanya.

Berdasarkan sektor, Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran sampai dengan Agustus 2024 dengan penyaluran KUR sebesar Rp1,46 triliun atau 38,53 persen dari total penyaluran KUR di DIY. Disusul sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan dengan penyaluran sebesar Rp816,25 miliar atau 21,47 persen.

Sedangkan untuk realisasi penyaluran UMi sampai dengan 31 Agustus 2024 telah terealisasi sebesar Rp38,23 miliar untuk 9.231 debitur. Berdasarkan wilayah, penyaluran UMi terbesar terdapat pada Kabupaten Bantul dengan biaya tersalur mencapai Rp12,809 miliar kepada 2.880 debitur.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta -

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sudah menyalurkan pembiayaan modal ultra mikro untuk program Mekaar mencapai Rp 45,35 triliun hingga akhir Agustus 2024. Nilai outstanding loan program itu mencapai Rp 43,6 triliun.

Angka penyaluran ini tercatat meningkat 1,9% secara year on year (yoy). Sedangkan di 2023, total penyaluran modal usaha Mekaar PNM tercatat sekitar Rp 70 triliun. Penyaluran itu diberikan kepada 14,7 juta nasabah.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan tingkat non-performing loan pada pembiayaan Mekaar relatif rendah. Pada periode yang sama, PNM mencatatkan NPL Mekaar hanya mencapai 0,86%.

"Kenapa bisa rendah? Karena social engineering yang kami lakukan, ada mekanisme saling tolong menolong, saling empati. Ada model tanggung renteng yang dapat memitigasi risiko NPL," kata Arief dalam kunjungannya ke salah satu kelompok Mekaar di Banyuwangi, Sabtu (28/9/2024).

Seperti diketahui, PNM Mekaar adalah program pembiayaan yang menyasar pelaku usaha wanita ultra mikro, yang mensyaratkan pencairan modal melalui kelompok yang terdiri dari minimal 10 orang.

Dengan sistem tanggung renteng, para anggota kelompok yang umumnya berasal dari kalangan ibu-ibu rumah tangga ini, harus saling mendukung satu sama lain jika salah satu anggota mengalami kesulitan pengangsuran.

Selain itu, PNM juga menyalurkan pembiayaan dengan nominal modal yang sangat kecil bila dibandingkan dengan KUR Mikro. Untuk Mekaar saja, modal yang disalurkan mulai dari Rp 2 juta sampai dengan Rp 15 juta.

Cicilannya dibayarkan tiap minggu, hingga dua minggu sekali. Nominal angsuran yang relatif kecil, membantu para nasabah untuk mengangsur dengan biaya yang ringan.

"Kalau mau terima pencairan dari kami, kan, harus berkelompok. Ada janji nasabah yang harus diucapkan semua anggota setiap pertemuan mingguan, yakni saling membantu anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Itu dampak rekayasa sosial yang kami desain," kata Arief.

Dukungan PNM untuk ekonomi ultra mikro tidak berhenti pada penyaluran modal finansial berupa pembiayaan, namun juga modal sosial dan modal intelektual dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas usaha.

Setiap seminggu sekali, semua anggota kelompok nasabah diwajibkan untuk berkumpul di rumah ketua kelompok. Dalam pertemuan itu, Account Officer PNM akan mengevaluasi dan memberikan pembinaan terkait pembiayaan usaha.

"Kita sama-sama tahu, ibu-ibu kan sering arisan. Enggak cuma ibu-ibu kota, tapi ibu-ibu di desa juga sering kumpul. Jadi kami tidak membuat sesuatu yang aneh untuk mereka. Kami cukup gunakan fenomena yang sudah berlangsung," kata Arief.

(fdl/fdl)

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ekosistem Ultra Mikro (UMi) yang terdiri dari BRI, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) secara konsisten terus melakukan pemberdayaan pelaku UMKM di Indonesia.

Hingga akhir triwulan II 2024 tercatat ekosistem UMi telah menyalurkan pinjaman kepada 36,1 juta debitur dengan portofolio pinjaman yang disalurkan mencapai Rp 622,3 triliun atau tumbuh 7,7% secara year on year.

Apabila dirinci, dari total Rp 622,3 triliun tersebut, Rp 496,2 triliun diantaranya disalurkan melalui kredit mikro BRI, Rp 77 triliun disalurkan Pegadaian dan sisanya senilai Rp 49,2 triliun disalurkan PNM.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, kunci pertumbuhan ekosistem UMi tak lepas dari penyaluran kredit yang selektif (selective growth).

“BRI juga akan memperkuat positioning bisnis mikronya dengan pendekatan ecosystem centric dan strategi “Pemberdayaan Berada di Depan Pembiayaan,” ujar Supari dalam siaran pers, Rabu (7/8).

Supari menambahkan BRI akan fokus pada penguasaan micropayment dengan pembentukan ekosistem berbasis pemberdayaan.

“Sehingga selain meningkatkan penghimpunan simpanan masyarakat, diharapkan turut mampu meningkatkan kedalaman inklusi keuangan yang berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir terus mendorong kinerja bisnis penyaluran pembiayaan ultra mikro meski di tengah kondisi ekonomi global tidak stabil dan daya beli masyarakat melemah.

Erick mengingatkan peran penting UMKM dalam stabilisasi ekonomi saat krisis ekonomi 1998. "Ketika daya beli masyarakat sedang turun atau UMKM sedang melemah, kami sebagai pemerintah atau BUMN tidak boleh meninggalkan mereka," ujarnya.

Ia menekankan BUMN memiliki key performance indicators yang mencakup kontribusi pada kebijakan fiskal melalui pajak dan dividen, serta peran sebagai agen perubahan yang mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

"Kita harus melindungi kelas menengah, mendorong usaha kecil menjadi besar, dan yang besar menjadi pemain global," ucap Erick.

Bisnis.com, JAKARTA— Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mendorong Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk merangkul pelaku usaha ultra mikro lebih banyak lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pelaku usaha mikro menjadi salah satu segmen yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan. Astera berharap PIP bisa turut melengkapi ekosistem pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro.

“Kita punya saudara tua yang namanya PNM [Permodalan Nasional Madani], scoopnya lebih luas lagi, kita juga punya Pegadaian yang melakukan hal-hal yang sama [pembiayaan ultra mikro], ada payung yang besar yakni BRI yang memberikan dukungan kepada UMKM. Ini [penting] bagaimana PIP bisa mengisi puzzle yang kosong,” kata Astera dalam acara pembukaan Festival UMi di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Kamis (18/7/2024).

Astera pun mengapresiasi langkah PIP yang terus berinovasi menciptakan program untuk turut meningkatkan pembiayaan UMi sekaligus meningkatkan keterampilan berwirausaha pelaku usaha mikro melalui pembinaan.

Salah satunya melalui ajang UMi Youthpreneur yang merupakan kompetisi bagi para pelaku usaha muda. Bagi para peserta yang terplilih akan mendapatkan pembinaan, mendapatkan kesempatan networking atau perluasan jaringan, hingga pembiayaan.

Astera berharap PIP lebih banyak memberikan kesempatan lagi para pelaku usaha muda. Setelah kompetisi, Astera pun meminta PIP masih terus melakukan bimbingan serta monitoring terhadap para pelaku usaha muda tersebut.

“Terpenting adalah monitoring, enggak bisa sekali kita diemin saja. Kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, ini bisa menjadi bisnis model untuk pembiayaan yang lain [PNM, Pegadaian],” katanya.

Lebih lanjut, Astera juga mengapreasiasi inisiasi Innovative Credit Scoring PIP yang bekerjasama dengan Pefindo dalam meluncurkan sistem penilaian kredit tersebut untuk mitigasi risiko.

Innovative Credit Scoring tersebut bisa digunakan penyalur untuk mengetahui kualitas deibutur, di mana sistemnya seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk perbankan hingga perusahaan pembiayaan.

Selain menjaga kualitas debitur, PIP juga berharap dapat mencegah masyarakat melalui gali lubang, tutup lubang dengan melakukan pinjaman pada entitas lain seperti koperasi dan pinjaman online (pinjol).

“Dengan berbagai hal yang telah dilakukan, diharapkan PIP lebih berarti bagi ultra mikro Indonesia. Terutam dengan adanya perbaikan ideologi perbaikan cara assesment [penilaian] permodelan, harapannya adalah lebih baik dengan governance yang baik dan juga penting bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,” tandas Astera.

Diketahui, PIP telah menyalurkan pembiayaan UMi sebanyak Rp40,53 triliun sejak 2017 sampai dengan saat ini. Nominal tersebut telah disalurkan kepada 10,62 juta debitur di 510 wilayah di Indonesia.

Penyaluran paling banyak disalurkan di Pulau Jawa dengan nominal Rp24,66 triliun kepada 6,71 juta debitur. Berikutnya Sumatera dengan total penyaluran Rp9,8 juta kepada 2,3 juta debitur.

Wilayah Sulawesi mencapai sebanyak Rp2,67 triliun dengan 672.417 debitur, sementara Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp2,26 triliun dengan total debitur 584.517.

Berikutnya wilayah Kalimantan dengan total penyaluran Rp895 miliar dengan jumlah debitur 225.075. Lalu wilayah Maluku dan Papu mencapai 158 miliar dengan jumlah debitur 36.886.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) telah menyalurkan pembiayaan lewat program Ultra Mikro (UMi) kepada 10 juta pelaku usaha dengan total Rp 38 triliun sejak 2017 hingga saat ini.

Direktur Kerjasama, Pendanaan, dan Pembiayaan PIP, Muhammad Yusuf mengatakan di tahun 2024 ini pihaknya menargetkan pembiayaan UMi kepada 2,2 juta orang dengan nilai mencapai Rp 8 triliun - Rp 9 triliun.

“Di tahun 2024 ini (target) belum 50% tapi sudah mendekati, biasanya nanti ada kenaikan lagi menjelang akhir tahun,” ujarnya kepada Kontan.co.id, saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/7).

Yusuf menyebutkan, perkiraan pembiayaan yang telah tersalurkan hingga Juni 2024 ini mencapai Rp 3 triliun lebih kepada 950.000 pelaku usaha.

“Karena program ini tujuannya untuk memberikan modal usaha sehingga kita targetnya bukan rupiah tapi target orang yang terbiayai,” sebut dia.

Sementara itu, lanjut Yusuf, dari banyaknya pelaku usaha yang diberikan modal atau pembiayaan, angka kredit macet alias Non-Performing Loan (NPL) PIP terbilang sangat rendah. Menurutnya, NPL tersebut disebabkan oleh kondisi eksternal dari para pelaku usaha.

“NPL kami posisi akhir Juni 0,23%, jadi yang gagal itu rata-rata karena kondisi eksternal biasanya karena cuaca, gagal usaha, gagal panen,” terangnya.

Di sisi lain, saat ini PIP juga tengah fokus melakukan pembiayaan kepada sektor usaha pertanian, di mana Yusuf bilang, sejak tahun 2017 hingga saat ini terdapat 3 juta usaha tani yang telah mendapatkan modal usaha di seluruh wilayah Tanah Air.

Pasalnya, kata Yusuf, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 17,1 juta petani yang belum mampu mendapatkan akses pembiayaan.

“Total pembiayaan kita sekarang sekitar Rp 38 triliun (sejak 2017 hingga sekarang) mungkin sekitar Rp 900 miliar ada di sektor pertanian,” tandasnya.