JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo buka suara terkait aturan baru larangan pembukaan rekening baru, bagi orang pribadi atau entitas yang tidak bersedia memberikan informasi untuk identifikasi rekening keuangan.

Aturan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Suryo menjelaskan aturan itu diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga validitas data rekening keuangan orang pribadi atau entitas, yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak serta pertukaran data dengan lembaga jasa keuangan.

"Oleh karena itu di PMK 47 ini ada hal yang diatur di sana, yaitu tentang due dilligence yang harus dilakukan oleh perbankan atau lembaga keuangan," kata dia dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Lebih lanjut Suryo bilang, lewat aturan itu, lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk melakukan pengecekan terkait upaya praktik penghindaran kewajiban perpajakan sebelum membuka rekening baru atau melayani transaksi rekening lama.

"Jadi apabila ada kesempatan yang dilakukan untuk menghindarkan data dan informasi yang dipertukarkan kita berhak untuk evaluasi seperti apa seharusnya kejadian data yang harusnya dipertukarkan," tuturnya.

Dengan kehadiran aturan baru itu, Suryo berharap kualitas data yang dipertukarkan oleh Indonesia ke luar negeri ataupun yang diterima dapat menjadi lebih baik.

"Jadi betul-betul ini kesepakatan bersama di tingkat internasional," ucap dia.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu menerbitkan PMK Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ketentuan baru itu diterbitkan dengan mempertimbangkan, PMK Nomor 70 Tahun 2017 belum mengatur ketentuan anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum (common reporting standard), sehingga perlu dilakukan perubahan.

Salah satu perubahan yang diatur lewat Pasal 10A PMK 47 Tahun 2024 ialah, lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan membuka rekening keuangan baru bagi orang pribadi atau entitas, serta transaksi baru terkait rekening keuangan bagi pemilik keuangan rekening lama yang menolak untuk memenuhi ketentuan pelaporan identifikasi rekening keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru terkait larangan pembukaan rekening baru bagi orang pribadi atau entitas yang tidak bersedia memberikan informasi untuk identifikasi rekening keuangan.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ketentuan baru itu diterbitkan dengan mempertimbangkan PMK Nomor 70 Tahun 2017 belum mengatur ketentuan anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum (common reporting standard), sehingga perlu dilakukan perubahan.

SHUTTERSTOCK/EGGEEGG Ilustrasi tabungan.

Salah satu perubahan yang diatur lewat Pasal 10A PMK 47 Tahun 2024 ialah, lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan membuka rekening keuangan baru bagi orang pribadi atau entitas, serta transaksi baru terkait rekening keuangan bagi pemilik keuangan rekening lama yang menolak untuk memenuhi ketentuan pelaporan identifikasi rekening keuangan.

Sebagai informasi, di Pasal 9 PMK Nomor 70 Tahun 2017 disebutkan, lembaga keuangan pelapor wajib melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan yang dimiliki oleh orang pribadi atau entitas yang negara domisili dari orang pribadi atau entitas tersebut merupakan yurisdiksi asing.

Apabila orang pribadi atau entitas tidak bersedia melakukan pelaporan tersebut, maka lembaga keuangan tidak boleh memproses transaksi rekening keuangan lama sejak yang bersangkutan menolak untuk mematuhi etentuan prosedur identifikas.

Adapun transaksi yang dimaksud meliputi setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan.

Kemudian untuk nasabah pasar modal, dilarang untuk melakukan transaksi beli atau pengalihan.

Serta penutupan polis baru dan kegiatan transaksi lainnya bagi pemegang rekening keuangan lama pada lembaga keuangan pelapor yang merupakan lembaga jasa keuangan lainnya.

Ketentuan mengenai identifikasi rekening orang pribadi dan entitas bertujuan untuk mencegah skema penghindaran kewajiban pajak.

Oleh karenanya di Pasal 30A PMK Nomor 47 Tahun 2024 disebutkan, setiap orang termasuk lembaga jasa keuangan hingga pihak lain dilarang melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut memperketat aturan pembukaan rekening baru nasabah bank, dengan melarang lembaga jasa keuangan membuka rekening baru atau memproses transaksi bagi nasabah yang menolak ketentuan identifikasi rekening keuangan.

Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani: a. pembukaan rekening keuangan baru bagi orang pribadi dan/atau entitas; atau b. transaksi baru terkait rekening Keuangan bagi pemilik Rekening Keuangan Lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9," demikian isi pasal 10 A beleid itu, dikutip Minggu (11/8/2024).

Dalam PMK 70-2014 disebut Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK) dan entitas lainnya.

Akses informasi keuangan meliputi penyampzaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dan pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan, untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional.

Pembukaan Rekening Diperketat?

Adapun larangan pembukaan rekening baru atau transaksi baru ditujukan bagi orang pribadi dan/atau entitas yang menolak mematuhi penyampaian atau identifikasi rekening keuangan.

Larangan ini merupakan bagian dari penguatan ketentuan anti penghindaran kewajiban atas akses informasi keuangan demi kepentingan perpajakan.

Aturan ini sekaligus mempertegas posisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengakses informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan dan entitas terkait untuk keperluan perpajakan.

"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan belum mengatur ketentuan anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum (common reporting standard), sehingga perlu dilakukan perubahan," demikian bunyi bagian pertimbangan PMK 47/2024

Rekening keuangan yang wajib dilaporkan merupakan yang dimiliki oleh satu atau lebih orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan; atau entitas nonkeuangan pasif, dalam hal satu atau lebih pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.

"Orang pribadi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang pribadi yang negara domisilinya merupakan yurisdiksi tujuan pelaporan," bunyi pasal 7.

Adapun yurisdiksi tujuan pelaporan adalah yurisdiksi partisipan yang merupakan tujuan bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi keuangan secara otomatis.

Sementara yurisdiksi partisipan adalah yurisdiksi asing atau negara selain Indonesia yang terikat dengan pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan secara otomatis.

Sementara itu, entitas yang wajib dilaporkan merupakan entitas yang negara domisilinya merupakan yurisdiksi tujuan pelaporan, kecuali perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara teratur di satu atau lebih bursa efek, beserta entitas afiliasinya; entitas pemerintah; organisasi internasional; bank sentral; atau lembaga keuangan.

(NIA DEVIYANA)